Channel9.id – Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan perlu ada langkah-langkah pencegahan dan penanganan Covid-19 di lingkungan Kemendagri, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Hal itu ditegaskan mengingat berdasarkan data-data yang ada di Gugus Tugas Covid-19, maupun yang di media, terdapat cluster-cluster penularan baru di perkantoran dan juga di lembaga pendidikan.
Tito menyampaikan hal itu saat memberi arahan khusus kepada segenap jajaran Kemendagri, BNPP termasuk IPDN tentang penanganan Covid-19 dalam acara Coffee Morning di RSU Gedung A Kemendagri, senin (31/8).
“Untuk itu tolong rekan-rekan Eselon I ataupun pejabat lainnya, yang memiliki otoritas dan kewenangan untuk mengelola komponen masing-masing, agar betul-betul bisa secara konsisten dan terus-menerus melakukan langkah-langkah pencegahan penularan Covid-19 di lingkungan kerja kita, baik di kantor Kemendagri, BNPP, maupun IPDN,” imbuhnya.
Mendagri tidak henti-hentinya memberikan arahan kepada jajaran di bawahnya, untuk memberikan informasi dan edukasi tentang bahaya dari Covid-19, baik penularannya, medianya, dan cara penanganannya.
“Yang paling penting bagi saya adalah tolong ini disosialisasikan kepada jajaran di bawah masing-masing, agar seluruh ASN di lingkup Kemendagri, BNPP, dan IPDN mengerti apa itu Covid-19. Sebagai nining contoh sebetulnya kalau disampaikan tentang masker, mencuci tangan dengan sabun dan bahan pelarut lemak sebagainya, jaga jarak itu bisa disampaikan ke bawah. Kalau ada rekan-rekan bisa menambahkan juga silahkan dari literatur-literatur yang ada tentang Covid-19,” katanya.
Mendagri pun menyampaikan, alasan mengapa Kemendagri mensosialisasikan tentang penanganan Covid-19. Menurut Mendagri, hal itu penting lantaran Kemendagri, BNPP, dan IPDN adalah pengambil kebijakan publik dan pelayan masyarakat. Jadi wajib untuk mengetahui permasalahannya dari penanganan Covid-19.
“Bukan, kita bukan menjadi dokter, dalam pemerintahan ini kita adalah pengambil kebijakan publik, kepala daerah adalah pengambil kebijakan publik, pejabat adalah pengambil kebijakan publik sesuai otoritas atau kewenangan yang kita miliki. Setiap pengambil kebijakan publik sebelum mengambil kebijakan yang akan mempengaruhi publik wajib untuk mengetahui permasalahannya, semakin banyak, makin detil kita tahu permasalahan itu akan semakin baik, sehingga keputusan atau pengambilan kebijakan publiknya akan tepat, saat problema Covid-19,” katanya.
“Oleh karena itu, saya sarankan agar sebanyak-banyaknya kita tahu tentang Covid-19, melalui sumber- sumber terbuka dari internet banyak sekali, asal ada kemauan kita untuk belajar,” terangnya.
Ia pun lebih lanjut menjelaskan pemahaman apa itu Covid-19, kelemahan, cara penularan dan penanganannya. Semua harus dipahami oleh seluruh pengambil kebijakan publik, termasuk bertanya kepada ahli-ahlinya.
“Silahkan kalau seandainya rekan-rekan yang ahli memberitahukan kepada jajarannya, supaya ketika mengambil kebijakan yang mempengaruhi publik kita benar-benar paham. Itulah saya kira esensi dari ilmu pemerintahan, maka ada studi khusus tentang public policy, dan itu saya kira bagian dari ilmu pemerintahan, ilmu pemerintahan adalah ilmu untuk menjadi Pemerintah, Pemerintah itu mengambil kebijakan terhadap rakyat, sehingga perlu memahami lintas ilmu, tidak harus menjadi ahlinya”, pungkasnya.
(HY)
