Connect with us

Nasional

Mendagri Ingatkan Pilkada sebagai Momentum Perang Total Lawan Covid-19

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan kembali bahwa Pilkada merupakan momentum perang total lawan Covid-19. Mendagri juga mengapresiasi pihak terkait yang terlibat dalam tahapan pengundian nomor urut pasangan calon di 270 yang berjalan aman, tertib, dan mematuhi protokol kesehatan.

“Ini secara pribadi atas nama Kemendagri kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menko Polhukam lebih khusus tentunya kepada Bapak Kapolri, Panglima TNI, Bapak Kasad dan terutama jajaran KPU, Bawaslu sehingga semua bergerak tidak hanya dengan menggunakan instrumen PKPU, tapi instrumen-instrumen hukum lainnya,” ujar Tito saat Rakorpim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dan Kementerian/Lembaga, secara virtuall, Jumat (25/09).

Tito meminta agar semua pihak tetap dalam menyukseskan tahapan kampanye mendatang yang akan dimulai pada Sabtu 26 September 2020 sampai 5 Desember 2029.

“Mohon bantuan dan terimakasih mohon bantuan kepada jajaran Polri dan TNI, mohon betul, karena ini kekuatan-kekuatan inilah yang sebetulnya menjadi kunci, selain KPU, Bawaslu dan Satpol PP,” katanya.

Selain itu, Tito tetap mendorong sosialisasi 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) bagi para Paslon yang akan segera memasuki massa kampanye mendatang. KPU diketahui telah membuat aturan bagi 741 paslon agar alat peraga yang akan dibagikan dapat mengutamakan alat-alat pelindung Covid-19 seperti masker, hand sanitizer, sabun, pelindung wajah, tempat cuci tangan dan sarung tangan dengan mencantumkan gambar, nama atau nomor urut Paslon.

Baca juga: Hasto: Pilkada 2020 Momentum Pilih Pemimpin Daerah Tahan Covid-19

“Itulah media kampanye mereka yang kita harapkan, kalau ini terjadi maka akan mendapatkan simpati publik tentang Pilkada ini sekaligus juga akan menjadi gerakan masif yang luar biasa untuk menekan Covid-19,” ungkapnya.

Lebih lanjut Tito mengatakan, Pilkada juga merupakan program padat karya yang dapat menjadi stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data dari Kemendagri jumlah anggaran Pemda saat ini ialah: KPU  hampir 99 %, Bawaslu sudah mencapai hampir 98%, dan Aparat Keamanan 61,90% . Total anggaran yang terkumpul hampir sebesar 15 Triliun. Selain itu, anggaran yang berasal dari APBN sebesar kurang lebih 4.2 Triliun.

“Sebagian besar 60% anggaran itu digunakan untuk para penyelenggara, artinya program padat karya terjadi,  20 % itu untuk alat Pilkada. Kemudian 20% nya untuk pelindung dari Covid-19, itu untuk para petugas penyelenggara, pengamanan, maupun untuk para pemilih di TPS nanti, jadi ini sebetulnya bisa membangkitkan ekonomi,” jelasnya.

Tito menghimbau agar daerah segera mempercepat transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tak hanya itu, Mendagri juga sudah melakukan rapat evaluasi dan menegur daerah-daerah yang transfer APBD nya masih di bawah rata-rata nasional 53,18 %, terutama kepada empat daerah yang yaitu Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Aceh dan Papua.

“Kami sudah melakukan 3 kali rapat untuk mempercepat selama bulan Agustus dan September. Kami evaluasi dan kami baca-bacakan semua yang bagus maupun yang merah, sehingga yang merah menjadi iklim kompetitif antara wilayah. Jadi sudah terjadi peningkatan yang lumayan bagus untuk belanja pendapatan maupun belanja di daerah,” tandasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Kaki Publik Minta KPK Selidiki Mantan Bupati Tuban, Rugikan Negara Rp9,3 Miliar

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kordinator Lembaga Kajian dan Keterbukaan Informasi Publik (Kaki publik) Wahyudin Jali meminta kepada KPK menyelidi kasus-kasus APBD kabupaten Tuban, saat dipimpin oleh Bupati Haeny Relawati Rini Widyastuti.

Dia menyampaikan, dalam APBD kabupaten Tuban ditemukan banyak kasus dugaan penyimpangan.

“Pada tahun 2005 – 2008 ditemukan 182 kasus, dan potensi kerugian negara sebesar Rp.3.4 miliar. Dan pada tahun 2009 – 2011 ditemukan 139 kasus Dengan potensi kerugian negara sebesar Rp.5.9 miliar,” ujarnya dalam rilis resmi, Senin (26/10).

“Jadi, bila ditotal potensi kerugian negara dari tahun 2005 – 2011, adalah sebesar Rp.9.3 miliar dengan 321 kasus,” lanjutnya.

Di samping itu, saat menjabat sebagai Bupati, Haeny Relawati Rini Widyastuti selalu dinilai publik bukan hanya sebagai simbol kekuasaan di Bumi Ronggolawe itu, tapi juga simbol kekayaan.

“Dinilai sebagai Simbol kekuasaan karena dua kali berturut-turut menjadi orang nomor satu di kabupaten Tuban. Sedangkan dicap sebagai simbol kekayaan lantaran, saat diumumkan harta kekayaan oleh KPU pada tahun 2011 sebesar Rp 62,3 miliar,” pungkasnya.

Sebelumnya, KPK menyebut Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dari 26 daerah yang pernah terjadi tindak pidana korupsi. Data tersebut dihimpun Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kurun waktu 2004-2020.

Kemudian, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan terdapat 93 kasus di Jawa Timur. Selain Jawa Timur, Firli menjabarkan sejumlah provinsi lainnya yang terdapat kasus korupsi, yakni Jawa Barat 101 kasus, NTB sebanyak 12 kasus, kemudian 73 kasus di Sumatra Utara.

Kemudian di Riau dan Kepulauan Riau sebanyak 64, DKI Jakarta 61, Jawa Tengah 49, Lampung 30, Sumatra Selatan 24, Banten 24, Papua 22 kasus, Kalimantan Timur 22, Bengkulu 22, Aceh 14, Nusa Tenggara Barat 12, Jambi 12 dan Sulawesi Utara.

Selanjutnya, Kalimantan Barat 10 kasus, Sulawesi Tenggara 10, Maluku 6, Sulawesi Tengah 5, Sulawesi Selatan 5, Nusa Tenggara Timur 5, Kalimantan Tengah 5, Bali 5, dan Sumatra Barat sebanyak 3 kasus.

Selanjutnya, menurut Ketua KPK, Firli, Sebagian besar kasus melibatkan kepala daerah. Untuk itu, KPK pun prihatin dan memantau penuh gelaran Pilkada serentak, termasuk di NTB.

“Ini memprihatinkan bagi kita,” kata Firli Bahuri lewat keterangannya, Minggu (26/10/2020).

(HY)

Continue Reading

Nasional

Rizieq Shihab Pulang, FPI dan PA 212 Siapkan Sambutan Khusus

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Front Pembela Islam atau FPI dan PA 212 akan menyiapkan penyambutan khusus Habib Rizieq Shihab yang akan pulang awal November 2020. Hal itu dipastikan oleh Ketua Media Center Pesaudaraan Alumni 212 atau PA 212 Novel Bamukmin. Habib Rizieq bisa cepat di akhir Oktober 2020.

Pihaknya secara khusus juga sudah menunjuk Sekretaris Umum FPI Munarman sebagai juru bicara kepulangan Imam Besar tersebut.

Baca juga: PPP Ragukan Kabar Habib Rizieq Akan Pulang dan Pimpin Revolusi

“Untuk masalah HRS sudah ada jubir khususnya, yaitu bang Munarman akan tetapi untuk PA 212 tentunya sudah menyiapkan penyambutan khusus,” ujar Novel, Senin (26/10).

Novel menjelaskan jika Habib Rizieq akan pulang bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad. “Insya Allah antara akhir bulan ini atau awal bulan (depan), yaitu bertepatan dengan bulan Maulid Nabi,” ujar dia.

Sebelumnya, melalui video singkat yang beredar di media sosial, Habib Rizieq sempat bicara mengenai kepulangannya.

Sosok yang acap mengenakan sorban putih itu memang tidak menyebutkan tanggal pasti. Namun, yang jelas, waktunya sudah semakin dekat.

Kelak, kata Habib Rizieq, saat sudah sampai di Indonesia, dia dan rekan-rekan seperjuangannya di FPI bakal melakoni sejumlah agenda terkait usaha menyelamatkan bangsa dan negara. Kabarnya, agenda tersebut merupakan revolusi akhlak seperti yang banyak dibicarakan tokoh FPI lainnya.

Berikut pernyataan lengkap Habib Rizieq terkait kepulangannya ke Indonesia yang beredar di media sosial:

Insya Allah dalam waktu dekat ini, tidak lama lagi, saya sekeluarga akan kembali ke Indonesia, akan pulang ke Tanah Air, dan akan kembali berjuang bersama umat Islam di negeri tercinta. Karena bagaimana pun juga, Indonesia adalah negeri kita semua, Indonesia adalah Tanah Air kita, dan kita semua sangat mencintai kita punya negeri. Nah, melihat kondisi kita punya negeri saat ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.

Artinya, kondisi yang sangat memprihatinkan tentu membutuhkan kepedulian dari setiap rakyatnya, dari setiap bangsanya, termasuk kepedulian perhatian dari para habaib, ulama, tokoh, aktivis, bagaimana supaya kita bisa bergandeng tangan, bahu-membahu menyelamatkan kita punya negeri dari keterpurukan.”

IG

Continue Reading

Hot Topic

Depok Kembali Zona Merah, Kang Emil: Pergerakan Masyarakat Jadi Pemicu

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kota Depok kembali jadi zona merah dalam laporan mingguan Satgas Penanganan COVID-19 Daerah Provinsi Jawa Barat. Salah satu daerah penyangga ibukota DKI Jakarta itu, kini menjadi satu-satunya daerah di Jawa Barat yang menjadi zona merah atau daerah dengan tingkat kerawanan penularan COVID-19 yang tinggi.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, naik kembalinya status Kota Depok dikarenakan adanya pergerakan masyarakat, yang memicu meningkatnya kasus COVID-19 di klaster rumah tangga dan perkantoran.

“Zona merah di Jawa Barat sempat tujuh, lima, kemudian terakhir dua yakni Kabupaten Bekasi dan Kota Cirebon, sekarang Kota Depok yang kembali merah karena pergerakan masyarakat dan klaster rumah dan perkantoran yang ternyata meningkat,” ujar pria yang akrab disapa Kang Emil itu di Gedung Sate, Senin (26/10).

Baca juga: Khofifah: Jatim Akhirnya Bebas Zona Merah Covid-19

Di samping itu, Kang Emil juga melaporkan sampai saat ini sebanyak 32,8 ribu pelanggaran protokol kesehatan telah ditindak.

“Di mana 30 ribu pelanggarannya individu, yang kurang baik adalah jumlah presentase positivity rate kita, orang yang kita tes setiap 100 persen pengetesan PCR masih tinggi, di angka 17 persen. Idealnya itu 5 persen,” kata Kang Emil.

Jawa Barat sendiri, ujar Kang Emil, telah melakukan persiapan untuk menyambut datangnya vaksinasi. Salah satunya dengan melakukan simulasi penyuntikan dosis vaksin di Puskesmas Tampos, Depok pada pekan lalu.

“Persiapan sudah maksimal, tapi punya potensi kekurangan dari sisi storage masih kurang, tenaga kesehatan masih kurang, karena vaksin ini akan diberikan kepada kelompok usia 18 – 59 tahun, sampai hari ini kapan penyuntikannya ? belum bisa dikonfirmasi. Jadi intinya, kalau barangnya datang kami siap, kalau kapan datangnya dan disuntiknya di mana kewenagan vaksina tipe 1 yang diimpor langsung ini, kewenangan dari pemerintah pusat,” pungkasnya.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC