Channel9.id – Jakarta. Kordinator Lembaga Kajian dan Keterbukaan Informasi Publik (Kaki publik) Wahyudin Jali meminta kepada KPK menyelidi kasus-kasus APBD kabupaten Tuban, saat dipimpin oleh Bupati Haeny Relawati Rini Widyastuti.

Dia menyampaikan, dalam APBD kabupaten Tuban ditemukan banyak kasus dugaan penyimpangan.

“Pada tahun 2005 – 2008 ditemukan 182 kasus, dan potensi kerugian negara sebesar Rp.3.4 miliar. Dan pada tahun 2009 – 2011 ditemukan 139 kasus Dengan potensi kerugian negara sebesar Rp.5.9 miliar,” ujarnya dalam rilis resmi, Senin (26/10).

“Jadi, bila ditotal potensi kerugian negara dari tahun 2005 – 2011, adalah sebesar Rp.9.3 miliar dengan 321 kasus,” lanjutnya.

Di samping itu, saat menjabat sebagai Bupati, Haeny Relawati Rini Widyastuti selalu dinilai publik bukan hanya sebagai simbol kekuasaan di Bumi Ronggolawe itu, tapi juga simbol kekayaan.

“Dinilai sebagai Simbol kekuasaan karena dua kali berturut-turut menjadi orang nomor satu di kabupaten Tuban. Sedangkan dicap sebagai simbol kekayaan lantaran, saat diumumkan harta kekayaan oleh KPU pada tahun 2011 sebesar Rp 62,3 miliar,” pungkasnya.

Sebelumnya, KPK menyebut Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dari 26 daerah yang pernah terjadi tindak pidana korupsi. Data tersebut dihimpun Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kurun waktu 2004-2020.

Kemudian, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan terdapat 93 kasus di Jawa Timur. Selain Jawa Timur, Firli menjabarkan sejumlah provinsi lainnya yang terdapat kasus korupsi, yakni Jawa Barat 101 kasus, NTB sebanyak 12 kasus, kemudian 73 kasus di Sumatra Utara.

Kemudian di Riau dan Kepulauan Riau sebanyak 64, DKI Jakarta 61, Jawa Tengah 49, Lampung 30, Sumatra Selatan 24, Banten 24, Papua 22 kasus, Kalimantan Timur 22, Bengkulu 22, Aceh 14, Nusa Tenggara Barat 12, Jambi 12 dan Sulawesi Utara.

Selanjutnya, Kalimantan Barat 10 kasus, Sulawesi Tenggara 10, Maluku 6, Sulawesi Tengah 5, Sulawesi Selatan 5, Nusa Tenggara Timur 5, Kalimantan Tengah 5, Bali 5, dan Sumatra Barat sebanyak 3 kasus.

Selanjutnya, menurut Ketua KPK, Firli, Sebagian besar kasus melibatkan kepala daerah. Untuk itu, KPK pun prihatin dan memantau penuh gelaran Pilkada serentak, termasuk di NTB.

“Ini memprihatinkan bagi kita,” kata Firli Bahuri lewat keterangannya, Minggu (26/10/2020).

(HY)

Channel9.id-Jakarta. Front Pembela Islam atau FPI dan PA 212 akan menyiapkan penyambutan khusus Habib Rizieq Shihab yang akan pulang awal November 2020. Hal itu dipastikan oleh Ketua Media Center Pesaudaraan Alumni 212 atau PA 212 Novel Bamukmin. Habib Rizieq bisa cepat di akhir Oktober 2020.

Pihaknya secara khusus juga sudah menunjuk Sekretaris Umum FPI Munarman sebagai juru bicara kepulangan Imam Besar tersebut.

Baca juga: PPP Ragukan Kabar Habib Rizieq Akan Pulang dan Pimpin Revolusi

“Untuk masalah HRS sudah ada jubir khususnya, yaitu bang Munarman akan tetapi untuk PA 212 tentunya sudah menyiapkan penyambutan khusus,” ujar Novel, Senin (26/10).

Novel menjelaskan jika Habib Rizieq akan pulang bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad. “Insya Allah antara akhir bulan ini atau awal bulan (depan), yaitu bertepatan dengan bulan Maulid Nabi,” ujar dia.

Sebelumnya, melalui video singkat yang beredar di media sosial, Habib Rizieq sempat bicara mengenai kepulangannya.

Sosok yang acap mengenakan sorban putih itu memang tidak menyebutkan tanggal pasti. Namun, yang jelas, waktunya sudah semakin dekat.

Kelak, kata Habib Rizieq, saat sudah sampai di Indonesia, dia dan rekan-rekan seperjuangannya di FPI bakal melakoni sejumlah agenda terkait usaha menyelamatkan bangsa dan negara. Kabarnya, agenda tersebut merupakan revolusi akhlak seperti yang banyak dibicarakan tokoh FPI lainnya.

Berikut pernyataan lengkap Habib Rizieq terkait kepulangannya ke Indonesia yang beredar di media sosial:

“Insya Allah dalam waktu dekat ini, tidak lama lagi, saya sekeluarga akan kembali ke Indonesia, akan pulang ke Tanah Air, dan akan kembali berjuang bersama umat Islam di negeri tercinta. Karena bagaimana pun juga, Indonesia adalah negeri kita semua, Indonesia adalah Tanah Air kita, dan kita semua sangat mencintai kita punya negeri. Nah, melihat kondisi kita punya negeri saat ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.

Artinya, kondisi yang sangat memprihatinkan tentu membutuhkan kepedulian dari setiap rakyatnya, dari setiap bangsanya, termasuk kepedulian perhatian dari para habaib, ulama, tokoh, aktivis, bagaimana supaya kita bisa bergandeng tangan, bahu-membahu menyelamatkan kita punya negeri dari keterpurukan.”

IG

Channel9.id-Jakarta. Kota Depok kembali jadi zona merah dalam laporan mingguan Satgas Penanganan COVID-19 Daerah Provinsi Jawa Barat. Salah satu daerah penyangga ibukota DKI Jakarta itu, kini menjadi satu-satunya daerah di Jawa Barat yang menjadi zona merah atau daerah dengan tingkat kerawanan penularan COVID-19 yang tinggi.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, naik kembalinya status Kota Depok dikarenakan adanya pergerakan masyarakat, yang memicu meningkatnya kasus COVID-19 di klaster rumah tangga dan perkantoran.

“Zona merah di Jawa Barat sempat tujuh, lima, kemudian terakhir dua yakni Kabupaten Bekasi dan Kota Cirebon, sekarang Kota Depok yang kembali merah karena pergerakan masyarakat dan klaster rumah dan perkantoran yang ternyata meningkat,” ujar pria yang akrab disapa Kang Emil itu di Gedung Sate, Senin (26/10).

Baca juga: Khofifah: Jatim Akhirnya Bebas Zona Merah Covid-19

Di samping itu, Kang Emil juga melaporkan sampai saat ini sebanyak 32,8 ribu pelanggaran protokol kesehatan telah ditindak.

“Di mana 30 ribu pelanggarannya individu, yang kurang baik adalah jumlah presentase positivity rate kita, orang yang kita tes setiap 100 persen pengetesan PCR masih tinggi, di angka 17 persen. Idealnya itu 5 persen,” kata Kang Emil.

Jawa Barat sendiri, ujar Kang Emil, telah melakukan persiapan untuk menyambut datangnya vaksinasi. Salah satunya dengan melakukan simulasi penyuntikan dosis vaksin di Puskesmas Tampos, Depok pada pekan lalu.

“Persiapan sudah maksimal, tapi punya potensi kekurangan dari sisi storage masih kurang, tenaga kesehatan masih kurang, karena vaksin ini akan diberikan kepada kelompok usia 18 – 59 tahun, sampai hari ini kapan penyuntikannya ? belum bisa dikonfirmasi. Jadi intinya, kalau barangnya datang kami siap, kalau kapan datangnya dan disuntiknya di mana kewenagan vaksina tipe 1 yang diimpor langsung ini, kewenangan dari pemerintah pusat,” pungkasnya.

IG