Nasional
Mendagri, Mendes PDTT, dan TP-PKK Kolaborasi Sukseskan Desa Aman Covid-19
Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, dan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Tri Tito Karnavian sepakat untuk menyukseskan desa aman Covid-19.
“Hari ini kita spesifik membicarakan juga tentang membangun dan menggelorakan desa aman Covid-19 yang sebetulnya sudah sporadis dilaksanakan juga, dan ada juga yang sudah terstruktur dilaksanakan oleh Bapak Mendes, kita membuat basis pertahanan Covid itu di desa-desa dan kampong-kampung gitu,” kata Tito saat menyambangi Kantor Kemendes, Jakarta, Selasa (04/08).
Selain dukungan regulasi melalui surat edaran dan arahan kepada kepala daerah, kata Tito, juga berkoordinasi untuk pembagian masker dan kewajiban penggunaannya.
“Oleh karena itu, salah satu item dari desa atau kampung aman Covid-19 itu adalah masalah pemakaian masker, ada program-program pembagian masker, ada program sosialisasi bagaimana menggunakan masker yang benar,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Tri Tito Karnavian menyadari masih adanya masyarakat yang belum memahami pentingnya penggunaan masker.
“Kader-kader kami akan membagikan masker dan melakukan sosialisasi door to door, bagaimana pemakaian masker yang benar dan apa gunanya masker tersebut,” katanya.
Disisi lain, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan, program sosialisasi protokol kesehatan dan pembagian masker akan didukung oleh penggunaan dana desa di bawah koordinasi Ketua Umum Tim Penggerak PKK.
“Terkait dengan Covid-19, desa tanggap Covid atau desa aman Covid-19 sesuai dengan instruksi atau arahan Bapak Presiden kita juga akan melakukan gerakan masif melalui dana desa untuk pengadaan masker yang produksinya dilakukan oleh desa tetapi sosialisasi dan penyerahan masker dari rumah ke rumah dilakukan oleh ibu-ibu PKK di bawah koordinasi Ibu Ketua Umum Tim Penggerak PKK,” tandasnya.
Channel9.id-Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan, tempat tidur isolasi untuk pasien Covid-19 berstatus orang tanpa gejala (OTG) tersisa 19 persen dari jumlah total 4.812 yang tersebar di 67 RS rujukan.
“Jumlah tempat tidur isolasi sebanyak 4.812, hingga 23 September, persentase keterpakaiannya sebesar 81 persen,” kata Anies dalam keterangan tertulis, Kamis (24/09).
Baca juga: PSBB Diperpanjang, Anies: Tanpa Pengetatan Kasus Aktif Capai 20.000 Orang
Sedangkan untuk tempat tidur ICU tersisa sebanyak 26 persen. Hingga 23 September, tempat tidur ICU sudah terpakai 76 persen dari total 695 unit.
“Tingkat keterpakaian perlu ditekan ke angka kurang dari 60 persen sesuai rekomendasi WHO. Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan rumah sakit pusat, TNI/Polri, BUMN, dan swasta untuk meningkatkan kapasitas tempat tidur,” jelasnya.
Anies menuturkan, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan tes PCR atau swab kepada 857.863 orang. Dengan demikian, DKI Jakarta telah melakukan tes PCR kepada 80.588 orang per satu juta penduduk di ibu kota.
Diketahui, Anies kembali memperpanjang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pengetatan hingga dua pekan, yakni mulai 28 September hingga 11 Oktober 2020.
Menurutnya, perpanjangan tersebut akibat angka positif Covid-19 belum kunjung turun dan masih berpotensi meningkat bila ada pelonggaran. Hal tersebut juga berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 959 Tahun 2020.
“Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi DKI Jakarta, perlu dilakukan perpanjangan pembatasan selama 14 hari berikutnya jika kasus belum menurun secara signifikan,” pungkasnya.
Channel9.id-Jakarta. Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melakukan evaluasi terhadap rencana kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri. Karena hal itu akan berdampak pada beban utang di masa mendatang, karenanya Komisi IV DPR RI mendorong agar KKP mampu memaksimalkan potensi dan sumber daya yang sudah ada di Indonesia.
“Komisi IV DPR mendorong KKP untuk melakukan evaluasi kegiatan yang pendanaannya berasal dari Pinjaman Luar Negeri Tahun 2021-2024 terutama Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Lingkar Luar (Eco Fishing Port), dengan mempertimbangkan potensi masing-masing daerah,” ujar Sudin saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan yang dalam hal ini diberikan kuasa penuh kepada Sekjen KKP Antam Novambar, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/09).
Baca juga: Komisi IV DPR: Serapan Baru 38,19 Persen, Rakyat Belum Rasakan Program KKP
Sudin menambahkan, KKP juga diminta untuk mengutamakan produk kelautan dalam negeri sehingga teknologi lokal dapat secara optimal dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini penting mengingat dimasa pandemi ini, kecintaan terhadap produk buatan Indonesia akan bermanfaat dapat siklus perputaran ekonomi di seluruh lapisan masyarakat.
“Komisi IV DPR RI mendorong KKP untuk mengutamakan produk kelautan dan perikanan di dalam negeri seperti portable cold storage, dermaga apung, keramba jaring apung, alat penangkapan ikan, mesin pakan ikan, cold storage, dan lainnya, sehingga teknologi lokal dapat digunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tegas Sudin.
Dalam kesempatan rapat kerja kali ini juga dibahas tentang sejumlah perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan perundangan terkait ekspor benih lobster. Sudin pun meminta KKP untuk secara tegas mencabut izin ekspor terhadap 14 perusahaan yang melanggar tersebut.
Diketahui, pelanggaran tersebut telah berdampak berkurangnya penerimaan negara. Kementerian Keuangan pun juga diminta terlibat dalam mempercepat keluarnya Peraturan Pemerintah tentang PNBP mengenai ekspor Benih Bening Lobster (BBL).
“Komisi IV DPR RI mendesak KKP untuk mencabut izin ekspor 14 perusahaan eksportir Benih Bening Lobster yang melanggar ketentuan perundang-undangan terkait dengan jumlah BBL yang dilaporkan berbeda dengan jumlah yang diekspor. Selain itu, KKP dan Kemenkeu juga perlu untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengenai ekspor Benih Bening Lobster (BBL), selambat-lambatnya 60 hari sejak Rapat Kerja ini,” jelas Sudin.
Politisi PDI-Perjuangan itu pun memberikan batas waktu, apabila Perarturan Pemerintah belum diterbitkan dalam waktu yang ditentukan yakni 60 hari, maka Komisi IV DPR RI mendesak KKP dan Perikanan untuk menghentikan sementara ekspor BBL.
IG
Channel9.id-Jakarta. Pemerintah memberikan keringanan untuk dunia usaha dengan memberikan diskon iuran BPJS Ketenagakerjaan selama pandemi virus Covid-19. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 tahun 2020 yang berlaku mulai Agustus 2020 sampai Januari 2021.
Baca juga: Resmi, Pemerintah Beri Diskon 99% untuk Iuran BPJS Ketenagakerjaan
Keringanan berlaku untuk iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan pensiun (JP). Berikut empat daftar keringanan iuran BPJS Ketenagakerjaan:
1.Keringanan Iuran JKK dan JKm 99%
Direktur Kepesertaan BP Jamsostek Ilyas Lubis mengatakan akan memberikan keringanan iuran 99% untuk jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKm). Dengan begitu, peserta penerima upah (PU) dan peserta bukan penerima upah (PBPU) hanya perlu membayar 1% dari besaran iuran sebelumnya.
“Berlakunya relaksasi ini mulai Agustus 2020 sampai Januari 2021, ini masa berlakunya. Setelah Januari 2021 kembali ke ketentuan yang normal. Jadi ini mudah-mudahan bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin,” katanya dalam Sosialisasi Relaksasi Iuran PP 49/2020 yang disiarkan YouTube BPJS Ketenagakerjaan, Kamis (24/9/2020).
Keringanan iuran JKM dan JKK akan diberikan otomatis kepada semua pemberi kerja yang melunasi kepesertaan sampai Juli 2020.
“Kalau untuk program JKK dan JKM itu diberikan otomatis dari sistem kami di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi nggak bisa mereka tidak menerima, ‘saya nggak dapat saja lah’, nggak bisa,” ucapnya.
2.Penundaan Iuran JP 99%
Khusus untuk program JP, pemerintah hanya memberikan penundaan iuran 99%. Dengan syarat harus mengembalikan kekurangannya mulai 15 Mei 2021 dan harus lunas paling lambat 15 April 2022.
“Hanya ditunda tetapi tetap wajib dibayarkan. Sisa 99% yang ditunda dibayarkan sekaligus atau bertahap, dimulai paling lambat 15 Mei 2021 dan diselesaikan paling lambat tanggal 15 April 2022,” tuturnya.
3.Kelonggaran Batas Waktu Pembayaran
Selain didiskon, batas maksimal pembayaran juga dilonggarkan 15 hari. Dari yang tadinya batas pembayaran iuran maksimal setiap tanggal 15 bulan berikutnya, menjadi setiap tanggal 30 bulan berikutnya.
Apabila tanggal 30 bulan berikutnya jatuh pada hari libur, maka iuran harus dibayarkan pada hari kerja sebelum tanggal 30.
4.Keringanan Denda
Pemerintah juga memberikan keringanan denda bagi yang terlambat membayar iuran. Denda akan dikenakan dari yang sebelumnya 2%, menjadi hanya 0,5%.
“Jadi kalau sebelumnya tanggal 15 belum bayar, lalu tanggal 16 bayar itu kena denda 2%. Sekarang (tanggal 16) belum kena denda, paling lambat tanggal 30 bulan berikutnya tapi dendanya hanya 1,5%,” jelasnya.
IG
Anies Sebut Ketersediaan Tempat Tidur Pasien Corona Tinggal 19%
Komisi IV DPR RI: KKP Harus Evaluasi Pinjaman Luar Negeri
Gede Banget, Ini Daftar Diskon Iuran BPJS Ketenagakerjaan
Dubes RI untuk Amerika Gencar Lakukan Promosi Investasi di Indonesia
Zlatan Ibrahimovic Positif Corona
MK, Threshold, Mahar Politik, dan Korupsi
Pengurus Demokrat Cuit Paha Mulus Calon Wawalkot Tangsel
Pilkada 2020 dalam Empat Klaster
‘Orang’ Sampoerna Di Balik Draft Penyederhanaan Kurikulum Kemendikbud
RCTI Gugat Ke MK, Netizen Bakal Tak Bebas Lagi Bermedsos
Polri: Jadikan Hari Tani Nasional Sebagai Bentuk Ketahanan Pangan
PSBB Diperpanjang, Anies: Tanpa Pengetatan Kasus Aktif Capai 20.000 Orang
Wow..! Laporan Operasi Yustisi 23 September, Denda Terkumpul Rp. 1 Miliar
Komisi X DPR Nilai Klaster Pendidikan di RUU Ciptaker Lebih Banyak Mudharatnya
Wow, Masa Berlaku Paspor Kini 10 Tahun
