Connect with us

Hot Topic

Muncul Wacana Penundaan Pilkada Serentak 2020, Begini Respon DPR

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menepis wacana penundaan kembali Pilkada serentak 2020 di tengah peningkatan jumlah kasus baru virus Covid-19 di Indonesia. Dikatakannya, tidak ada keraguan lagi terkait pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020. Ia juga menegaskan bahwa keputusan tanggal pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sudah final.

Politisi Fraksi PAN itu menyampaikan, jadwal pelaksanaan Pilkada semula disepakati tanggal 23 September 2020, namun telah diundur hingga akhir tahun. Dikatakannya, penetapan jadwal Pilkada 2020 telah melalui pembahasan dan kajian yang mendalam antara pemangku kebijakan terkait dan telah diputuskan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada. Regulasi itu telah disahkan pada 17 Juli 2020 menjadi Undang-undang.

“Perppu tersebut dikeluarkan untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak yang semula direncanakan 23 September menjadi 9 Desember 2020. Hal itu disebabkan adanya ancaman bencana non alam pandemi Covid-19,” ucap Guspardi melalui keterangan persnya, Selasa (04/08).

Awalnya, Komisi II DPR RI mewacanakan pelaksanaan Pilkada 2020 diundur menjadi tahun 2021, tambah Guspardi. Tetapi setelah dilakukan pembicaraan secara intensif serta berdasarkan analisa dan kajian- kajian antara pemerintah dan DPR, maka ditetapkanlah penundaan pilkada itu menjadi tanggal 9 Desember 2020.

Guspardi mengemukakan, perubahan jadwal hanya dimungkinkan bila terjadi kondisi yang luar biasa.

“Kemungkinan untuk diundur lagi ke 2021 sangat kecil, kecuali memang ada sesuatu keadaan yang sangat luar biasa terjadi,” ujar politisi dapil Sumatera Barat II itu.

Ia menyatakan, jika terjadi sesuatu hal yang luar biasa sehingga mengharuskan pilkada diundur, maka tentu akan dilakukan lagi pembicaraan antara pemerintah dengan DPR.

Guspardi juga menyebutkan, pertimbangan lain terkait penetapan tanggal Pilkada serentak 2020 itu adalah tidak ada yang bisa menjamin kapan wabah Covid-19 akan berakhir.

Di samping itu, lanjutnya, pemerintah dalam hal ini Mendagri mengatakan bahwa ada 49 negara yang menjadwalkan pemilu di berbagai negara lain dan tidak ada satupun dari negara tersebut melakukan penundaan menjadi tahun 2021 dan Indonesia merupakan negara yang terakhir melaksanakan pilkada di tahun 2020 ini. Hal itulah yang menjadi dasar bagi pemerintah dan Komisi II DPR RI untuk menetapkan pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020.

Terkait anggaran pilkada yang saat ini telah dialihkan pemerintah untuk penanganan Covid-19, Guspardi berujar, publik tak perlu risau. Pasalnya, Mendagri Tito Karnavian sudah membuat surat edaran melarang seluruh kepala daerah mengalihkan anggaran pilkada sebagai dana penanganan wabah.

“Malah Komisi II telah menyetujui usulan tambahan pelaksanaan anggaran Pilkada Serentak yang bersumber dari APBN,” katanya.

Lebih lanjut Guspardi meminta KPU agar berkomitmen memastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik dalam setiap tahapan hingga puncak Pilkada.

“Salah satu syarat tahapan Pilkada 2020 dapat dilanjutkan di tengah pandemi Covid-19 adalah wajib menerapkan protokol kesehatan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Anies Sebut Ketersediaan Tempat Tidur Pasien Corona Tinggal 19%

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan, tempat tidur isolasi untuk pasien Covid-19 berstatus orang tanpa gejala (OTG) tersisa 19 persen dari jumlah total 4.812 yang tersebar di 67 RS rujukan.

“Jumlah tempat tidur isolasi sebanyak 4.812, hingga 23 September, persentase keterpakaiannya sebesar 81 persen,” kata  Anies dalam keterangan tertulis, Kamis (24/09).

Baca juga: PSBB Diperpanjang, Anies: Tanpa Pengetatan Kasus Aktif Capai 20.000 Orang

Sedangkan untuk tempat tidur ICU tersisa sebanyak 26 persen. Hingga 23 September, tempat tidur ICU sudah terpakai 76 persen dari total 695 unit.

“Tingkat keterpakaian perlu ditekan ke angka kurang dari 60 persen sesuai rekomendasi WHO. Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan rumah sakit pusat, TNI/Polri, BUMN, dan swasta untuk meningkatkan kapasitas tempat tidur,” jelasnya.

Anies menuturkan, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan tes PCR atau swab kepada 857.863 orang. Dengan demikian, DKI Jakarta telah melakukan tes PCR kepada 80.588 orang per satu juta penduduk di ibu kota.

Diketahui, Anies kembali memperpanjang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pengetatan hingga dua pekan, yakni mulai 28 September hingga 11 Oktober 2020.

Menurutnya, perpanjangan tersebut akibat angka positif Covid-19 belum kunjung turun dan masih berpotensi meningkat bila ada pelonggaran. Hal tersebut juga berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 959 Tahun 2020.

“Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi DKI Jakarta, perlu dilakukan perpanjangan pembatasan selama 14 hari berikutnya jika kasus belum menurun secara signifikan,” pungkasnya.

Continue Reading

Hot Topic

Gede Banget, Ini Daftar Diskon Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah memberikan keringanan untuk dunia usaha dengan memberikan diskon iuran BPJS Ketenagakerjaan selama pandemi virus Covid-19. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 tahun 2020 yang berlaku mulai Agustus 2020 sampai Januari 2021.

Baca juga: Resmi, Pemerintah Beri Diskon 99% untuk Iuran BPJS Ketenagakerjaan 

Keringanan berlaku untuk iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan pensiun (JP). Berikut empat daftar keringanan iuran BPJS Ketenagakerjaan:

1.Keringanan Iuran JKK dan JKm 99%

Direktur Kepesertaan BP Jamsostek Ilyas Lubis mengatakan akan memberikan keringanan iuran 99% untuk jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKm). Dengan begitu, peserta penerima upah (PU) dan peserta bukan penerima upah (PBPU) hanya perlu membayar 1% dari besaran iuran sebelumnya.

“Berlakunya relaksasi ini mulai Agustus 2020 sampai Januari 2021, ini masa berlakunya. Setelah Januari 2021 kembali ke ketentuan yang normal. Jadi ini mudah-mudahan bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin,” katanya dalam Sosialisasi Relaksasi Iuran PP 49/2020 yang disiarkan YouTube BPJS Ketenagakerjaan, Kamis (24/9/2020).

Keringanan iuran JKM dan JKK akan diberikan otomatis kepada semua pemberi kerja yang melunasi kepesertaan sampai Juli 2020.

“Kalau untuk program JKK dan JKM itu diberikan otomatis dari sistem kami di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi nggak bisa mereka tidak menerima, ‘saya nggak dapat saja lah’, nggak bisa,” ucapnya.

2.Penundaan Iuran JP 99%

Khusus untuk program JP, pemerintah hanya memberikan penundaan iuran 99%. Dengan syarat harus mengembalikan kekurangannya mulai 15 Mei 2021 dan harus lunas paling lambat 15 April 2022.

“Hanya ditunda tetapi tetap wajib dibayarkan. Sisa 99% yang ditunda dibayarkan sekaligus atau bertahap, dimulai paling lambat 15 Mei 2021 dan diselesaikan paling lambat tanggal 15 April 2022,” tuturnya.

3.Kelonggaran Batas Waktu Pembayaran

Selain didiskon, batas maksimal pembayaran juga dilonggarkan 15 hari. Dari yang tadinya batas pembayaran iuran maksimal setiap tanggal 15 bulan berikutnya, menjadi setiap tanggal 30 bulan berikutnya.

Apabila tanggal 30 bulan berikutnya jatuh pada hari libur, maka iuran harus dibayarkan pada hari kerja sebelum tanggal 30.

4.Keringanan Denda

Pemerintah juga memberikan keringanan denda bagi yang terlambat membayar iuran. Denda akan dikenakan dari yang sebelumnya 2%, menjadi hanya 0,5%.

“Jadi kalau sebelumnya tanggal 15 belum bayar, lalu tanggal 16 bayar itu kena denda 2%. Sekarang (tanggal 16) belum kena denda, paling lambat tanggal 30 bulan berikutnya tapi dendanya hanya 1,5%,” jelasnya.

IG

Continue Reading

Ekbis

Banjir Insentif di Kawasan Ekonomi Khusus

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan ada 15 kawasan ekonomi khusus (KEK) berpeluang menarik investor asing berinvestasi ke Indonesia. “Semua itu membuka peluang untuk investasi di berbagai bidang industri seperti kelapa sawit, karet, petrokimia, agro, perikanan, manufaktur, logistik, pariwisata dan lainnya,” ujarnya, Kamis, 24 September 2020.

Airlangga menyebutkan saat ini Indonesia memiliki 15 KEK yang beroperasi dan terbuka untuk investasi pada industri manufaktur, pariwisata, dan sektor lainnya. 15 kawasan ekonomi itu terdiri dari Arun Lhokseumawe, Sei Mangkei, Galang Batang, Tanjung Kalayang, Tanjung Lesung, Mandalika, Sorong, Morotai, Bitung, Palu, MBTK, Tanjung Api-api, Kendal, Singhasari dan Likupang.

Airlangga mengatakan potensi investasi KEK ini terbuka untuk tenant, pengembang, maupun penyedia infrastruktur. Pemerintah akan memberikan fasilitas dan insentif khusus baik fiskal maupun non-fiskal. Insentif fiskal di antaranya meliputi tax holiday yakni berupa pembebasan pajak penghasilan perusahaan selama 10 tahun dengan nilai investasi minimal 6,9 juta dolar AS kepada pengembang.

Kemudian pembebasan pajak diberikan selama 10 tahun kepada penyewa yang berinvestasi dengan nilai minimal US$ 6,9 juta, 15 tahun dengan nilai minimal investasin US$34,5 juta dan 20 tahun bebas pajak yang berinvestasi dengan minimal US$ 67 juta.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan memberikan tax allowance kepada setiap industri, pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak barang mewah atas penyerahan dan pelayanan barang kena pajak. Sementara insentif non-fiskal berupa tidak adanya kewajiban ekspor, kepemilikan asing dibolehkan di KEK.

Selain itu pemerintah memberikan tarif nol persen bea untuk produk dengan minimal 40 persen konten lokal diterapkan untuk semua industri. Selain itu insentif non-fiskal juga berupa barang yang diawasi tidak diterapkan untuk memasuki KEK dan disediakannya layanan satu atap oleh administrator KEK.

Selanjutnya pemerintah akan memberikan perlakuan khusus bagi pekerja asing untuk imigrasi, prosedur percepatan khusus untuk sertifikasi tanah, hak pakai, dan hak atas bangunan sampai dengan 80 tahun.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC