Channel9.id – Banda Aceh. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para kepala daerah untuk memperkuat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam mengatasi persoalan di daerah masing-masing. Ia menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antara kepala daerah dengan Forkopimda untuk menyelesaikan berbagai masalah di daerah.
Hal itu disampaikan Tito saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Wilayah I di Ballroom Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, Aceh, Senin (20/4/2026).
“Kalau seandainya Forkopimda kompak, hampir semua permasalahan daerah itu selesai. Tapi kalau untuk pimpinan Forkopimda-nya enggak kompak, masing-masing, berat,” kata Tito, dikutip dari siaran pers, Selasa (21/4/2026).
Ia mengatakan, kepala daerah dapat secara rutin menggelar rapat bersama Forkopimda untuk memetakan persoalan yang dihadapi daerah, baik persoalan ekonomi, sosial, hingga bencana. Pemerintah daerah, lanjutnya, juga dapat bersinergi dengan jajaran TNI dan Polri untuk mengatasi permasalahan yang lebih kompleks.
Menurutnya, koordinasi intensif akan memperkuat keharmonisan hubungan antarunsur Forkopimda. Dengan begitu, kata dia, seluruh pihak dapat berfokus pada upaya memajukan daerah.
“Nah ini yang saya mohon betul rekan-rekan bisa memahami porsi, posisi sebagai kepala daerah, sebagai pimpinan Forkopimda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah,” jelas Tito.
Lebih lanjut, Tito juga menyoroti dinamika global yang saat ini berdampak kepada masyarakat. Ia meminta kepala daerah mewaspadai gejolak di sektor pangan dan energi dengan rutin menggelar rapat dan memperkuat koordinasi.
“Nah, oleh karena itulah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kepala daerah, betul-betul jaga ini. Betul-betul jaga Tim Pengendali Inflasi Daerah itu, betul-betul pegang, kendalikan langsung,” ujar Tito.
Ia meminta kepala daerah berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) agar potensi kenaikan harga kebutuhan pokok dapat dideteksi lebih dini serta potensi gejolak di masyarakat dapat dicegah.
Dalam kesempatan itu, Tito juga mengajak kepala daerah untuk menangkap program kerja prioritas nasional yang meliputi sektor kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, ketahanan bencana, serta ekonomi kerakyatan dan desa.
“Ini program ini rekan-rekan harus tangkap, karena kalau enggak tangkap, rugi. Karena anggaran yang digunakan besar untuk setiap program ini,” tegas Tito.
HT
