Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengusulkan agar tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2022 mengakomodir pengendalian Covid-19 sekaligus pemulihan ekonomi.
Sebagai informasi, Musrenbang Provinsi Papua pada saat ini mengambil tema “Memperkuat Pemulihan Ekonomi Masyarakat, Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan serta Berkelanjutan.”
“Saran saya, karena tema ini akan mempengaruhi strategi, mempengaruhi operasional dalam ilmu strategi, jadi temanya itu sebaiknya mengendalikan pandemi Covid-19, baru memperkuat ekonomi dan seterusnya,” ujarnya pada Musrenbang penyusunan RKPD Provinsi Papua Tahun 2022 secara virtual, Selasa (20/04).
Tito menjelaskan, pemulihan ekonomi tak dapat dilakukan, jika pandemi tak turut dikendalikan. Karena itu, keduanya harus berjalan beriringan, diatasi secara bersamaan. Pasalnya, pandemi Covid-19 memunculkan efek domino ke berbagai sektor, tak hanya berdampak pada sisi kesehatan, namun juga pada aspek lain seperti sosial dan ekonomi.
“Pemulihan ekonomi masyarakat tidak akan pernah bisa dimulai, tidak bisa dilakukan kalau Covid tidak bisa dikendalikan,” tuturnya.
Baca juga: Mendagri Buka Musrenbang RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
Menurut Tito, frasa “Mengendalikan pandemi Covid-19,” mengandung penanganan yang lebih konprehensif. Untuk itu, lanjutnya, diharapkan pengambil kebijakan tak hanya fokus pada penanganan untuk memulihkan ekonomi, namun juga mengendalikan pandemi secara keseluruhan.
“Sehingga dalam penyusunan perencanaan, dalam setiap pemikiran, mindset para pengambil kebijakan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, selalu berpikir juga untuk melakukan pengendalian, dan itu masuk dalam program pengendalian Covid,” tukasnya.
Tito menyebut empat poin utama dalam penanganan Covid-19, sebagai tolok ukur dalam pengendalian pandemi.
“Pertama, menurunnya kasus positif. Kedua, tingkat kesembuhan atau recovery rate yang terus tinggi. Ketiga, jumlah angka kematian yang kian menurun. Keempat, ketersedian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR),”jelasnya.
Dengan melakukan pengendalian secara menyeluruh, diharapkan berpengaruh pada pemulihan ekonomi yang berdampak pula bagi kesejahteraan masyarakat.
