Connect with us

Hot Topic

Mendagri: Tatap Muka Sekolah Disesuaikan Rekomendasi Gugus Tugas Covid-19 dan Disdik Daerah

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyarankan Pertemuan Tatap Muka (PTM) sekolah disesuaikan dengan Gugus Tugas Covid-19. Meski demikian, Mendagri menilai diskresi tetap diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan daerah masing-masing.

“Mengenai masalah penentuan zona yang diperbolehkan adanya Pertemuan Tatap Muka (PTM), saran kami agar gugus tugas pusat memberikan rekomendasi secara umum, tapi secara spesifik gugus tugas masing-masing (daerah) yang memberikan rekomendasi. Namun diskresinya tetap kepada dinas (pendidikan) daerah masing-masing,” ujar Tito dalam Rapat Persiapan Pengumuman Surat Keputusan Bersama Enam Kementerian/Lembaga mengenai pembelajaran tatap muka, secara virtual, di Jakarta, Senin (03/08).

Tito menuturkan, penentuan tersebut didasarkan pada argumen bahwa gugus tugas atau dinas pendidikan masing-masing daerah lebih mengetahui kondisi wilayahnya masing-masing.

“Mereka yang tahu persis juga masalahnya, tidak semua daerah yang dilihat (zona) warna kuning atau hijau, betul-betul menggambarkan situasi yang terjadi, karena bisa saja di daerah testingnya sangat kuat, sehingga penentuan zona warna ditentukan dari kacamata nasional,” jelasnya.

Dengan demikian, lanjut Tito, gugus tugas maupun dinas pendidikan masing-masing memiliki peranan strategis untuk menentukan kebijakan pertemuan tatap muka di sekolah.

“Oleh karena itu gugus tugas daerah dan dinas ini menjadi penting, menjadi kunci untuk penentuan apakah di tempat itu boleh dilakukan pertemuan tatap muka atau tidak,”pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

MUI Tak Lagi Monopoli Sertifikasi Halal

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kini tak lagi menjadi satu-satunya lembaga yang memberi sertifikasi produk halal. Pemerintah dan DPR sepakat untuk mencantumkan sertifikasi Jaminan Produk Halal (JPH) ke dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Pelaksanaan sertifikasi produk halal ini diperluas dengan melibatkan unsur organisasi keagamaan untuk percepatan pelaksanaan sertifikasi JPH.

“Kita sepakati bahwa kewenangan yang selama ini di monopoli MUI dalam melakukan sertifikasi diserahkan ke ormas Islam,” kata Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Agtas dalam Webinar bertema Menimbang Urgensi Omnibus Law di Tengah Pandemi, Jakarta, Kamis (24/09).

Baca juga: Mulai Besok, Semua Produk dan Jasa Wajib Sertifikasi Halal

Dengan demikian, organisasi islam seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah hingga perguruan tinggi bisa memberikan sertifikasi halal sebagaimana yang saat ini dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Meski demikian, pemberian label halal pada produk tetap dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang dikelola Kementerian Agama.

“Sementara labelnya dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang ada di Kementerian Agama,” kata Supratman.

Sementara itu, MUI dalam hal ini berperan dalam memberikan fatwa halal. Hal ini dilakukan untuk menghindari berbagai perbedaan dari sudut pandang fiqih. “Fatwa halalnya ini tetap ada di MUI untuk menghindari perbedaan fiqih,” tandasnya.

 

Continue Reading

Hot Topic

Febri Diansyah Mundur dari KPK

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Eks Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mundur dari lembaga anti rusiah. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK, Yudi Purnomo Harahap.

Namun, Yudi tak menyebut alasan Febri memilih mundur sebagai Kepala Biro Humas KPK tersebut.

“Untuk lebih lengkapnya bisa ditanyakan ke Mas Febri. Saya sedih Mas Febri menyatakan sikapnya mengundurkan diri dari KPK,” kata Yudi, Kamis (24/9).

Baca juga: Febri Diansyah Mantan Jubir KPK Dampingi Sidang Etik PAZ Terkait OTT Pejabat UNJ

Yudi menuturkan, bahwa Febri mundur dari pegawai KPK, bukan hanya dari jabatannya sebagai Kabiro Humas.

“Sebagai sahabat selama 7 tahun ini saya berharap Mas Febri tetap bekerja di KPK. Namun pilihan ada di tangan Mas Febri memang,” katanya.

Diketahui, Febri menjabat sebagai Kabiro Humas KPK. Sebelumnya, ia juga sempat merangkap sebagai juru bicara KPK menggantikan Johan Budi.

Continue Reading

Hot Topic

Polri Periksa 13 Saksi Terkait Kasus Kebakaran Kejagung Hari Ini

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Penyidik Polri memeriksa 13 saksi terkait kasus kebakaran Gedung Kejagung, Kamis (24/9). Ke-13 saksi tersebut terdiri dari 7 orang pegawai Kejagung dan 6 orang ahli.

“Rinciannya, 7 orang saksi terdiri dari pihak swasta, pekerja, cleaning service, ASN dan Jaksa di Kejaksaan Agung. 6 orang ahli terdiri dari ahli Puslabfor, ahli kebakaran dari IPB dan UI, ahli hukum pidana dari UI, Usakti dan UMJ,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Ferdy Sambo, Kamis (24/9).

Diketahui sebelumnya, Polri telah merampungkan pemeriksaan terhadap 29 saksi. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menyampaikan, seluruh orang yang diperiksa tersebut merupakan kategori saksi potensial.

Baca juga : Minta Polri Tidak Izinkan Liga 1 dan 2, IPW: Selamatkan Indonesia Sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Mereka sebelumnya juga sudah diperiksa dalam tahap penyelidikan Bareskrim Polri. Saksi-saksi itu terdiri dari pekerja atau tukang, staf Kejagung hingga PNS Kejagung.

Di samping itu, penyidik juga telah menyita barang bukti kebakaran Kejagung yang ditemukan Puslabfor Polri. Awi menyebut, pihaknya sudah bersurat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tuk penyitaan tersebut.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC