Channel9.id-Jakarta. Mendagri Tito Karnavian menegaskan integrasi data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menjadi fondasi penting dalam mewujudkan program perlindungan sosial (Perlinsos) yang lebih tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Tito saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026 di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Tito mengapresiasi keberhasilan pelaksanaan pilot project Perlinsos di Kabupaten Banyuwangi. Menurutnya, hasil tersebut menunjukkan bahwa integrasi data Dukcapil mampu meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial.
Berdasarkan hasil pilot project hingga 30 Juni 2026, dari 323.339 kepala keluarga (KK) pendaftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sebanyak 45,2 persen teridentifikasi berpotensi layak menerima bantuan, sedangkan 54,8 persen berpotensi tidak layak.
Sementara itu, dari 290.967 KK pendaftar Program Keluarga Harapan (PKH), sebanyak 31,2 persen dinilai berpotensi layak menerima bantuan dan 68,4 persen berpotensi tidak layak.
“Tahap pertamanya e-government ini, kita mau menyasar dulu masalah bantuan sosial, supaya bantuan sosial ini tepat sasaran diintegrasikan dari data Dukcapil yang punya face recognition dan fingerprint, dan retina mata,” kata Tito.
Ia menjelaskan, data Dukcapil kemudian dipadankan dengan data dari sejumlah kementerian dan lembaga. Di antaranya data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengetahui kepemilikan aset tanah, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) milik Badan Pusat Statistik (BPS), hingga data kepemilikan kendaraan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) milik Kepolisian.
Menurut Tito, data kependudukan Dukcapil menjadi titik awal integrasi karena memiliki identitas setiap individu yang akurat.
“[Jadi] ada beberapa kementerian bergabung menjadi satu … tapi data yang dipakai awal, itu adalah data perorangan yang ada di Dukcapil,” ujarnya.
Dengan integrasi tersebut, pemerintah dapat memastikan bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi syarat sehingga meminimalkan salah sasaran.
“Ya kalau seandainya jatuh ke tangan yang enggak berhak, sayang dan menimbulkan kecemburuan sosial dari mereka yang enggak dapat, tapi mereka susah,” ucapnya.
Tito mengatakan keberhasilan Banyuwangi mendorong pemerintah memperluas implementasi sistem e-government ke berbagai daerah. Ia mengaku telah meninjau langsung penerapan sistem tersebut di Kabupaten Gianyar, Bali, pada 4 Juli 2026 dan menilai hasilnya mampu menghadirkan data yang akurat, real-time, serta transparan.
“Kalau jatuh ke tangan orang yang benar, bansos itu efektif, efisien membantu masyarakat apalagi di tengah tekanan ekonomi saat ini,” tuturnya.
Pemerintah pun menargetkan penerapan sistem e-government untuk program Perlinsos di 143 kabupaten/kota pada Agustus 2026. Daerah yang dipilih harus memenuhi sejumlah kriteria, seperti memiliki infrastruktur internet yang memadai, Dinas Dukcapil yang responsif, serta dukungan penuh dari kepala daerah.
Baca juga: Mendagri Pacu Integrasi E-Government Demi Bansos Tepat Sasaran
