Connect with us

Nasional

Mendagri Tito: Pilkades Ditunda Usai Pilkada 2020

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang semula dijadwalkan terselenggara pada Tahun 2020 ditunda hingga setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tanggal 9 Desember 2020 selesai.

Pertimbangannya karena darurat bencana pandemi Covid-19 di Indonesia dikhawatirkan berpotensi menimbulkan penularan apabila dilakukan tanpa protokol kesehatan yang ketat.

Baca juga: Mendagri: Pelaksanaan Pilkades 2020 Harus Menerapkan Prokes

Hal tersebut dikatakan Mendagri pada acara Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah terkait Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/11).

“Kita tunda setelah Pilkada agar karena kita melihat Pilkades ini belum dilengkapi dengan aturan yang bisa mengikat untuk pelaksanaan protokol Covid-19 seperti halnya pada Pilkada. Kita tidak ingin kegiatan yang masif di tingkat desa ini dapat menimbulkan penularan atau penyebaran Covid-19,” ujarnya.

Seperti diketahui, Pilkades diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014, yang kemudian diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015, serta Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 yang kemudian diubah dengan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Tito menuturkan, Kemendagri mengeluarkan revisi agar pelaksanaan Pilkades dilaksanakan setelah Pilkada dengan mengambil konsep penerapan protokol kesehatan.

“Setelah Pilkada selesai maka baru kita bisa melaksanakan Pilkades yang waktunya ditentukan oleh kepala daerah tingkat II masing-masing baik bupati maupun walikota, tapi dalam Permendagri ini ada tata cara tentang pelaksanaan Pilkades sesuai dengan protokol Covid-19,” imbuhnya.

Lebih lanjut Tito menegaskan, peran sentral pelaksanaan Pilkades berada di tangan bupati dan walikota. Untuk itu, ia berharap setelah rakor, khusus untuk 19 kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkades, segera melaksanakan rapat koordinasi dengan Forkopimda, yaitu Kapolres, Dandim, Kajari dan lain sebagainya.

“Akan ada dua tahap pelaksanaan Pilkades, yaitu Tahun 2020 dan Tahun 2021. Untuk yang mendesak pada tahun 2020 terdapat di 19 kabupaten, yang di dalamnya terdiri dari 1.464 desa,”tambahnya.

Sebagai informasi pada Tahun 2020 dari 27 provinsi, terdapat 19 Kabupaten yang melakukan Pilkades dengan jumlah 1.464 desa. Sedangkan pada Tahun 2021 terdapat 5.996 desa di 86 kabupaten dan kota.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Kemendagri: Pilkada Harus Memobilisasi Semua Pihak Jadi Agen Perlawanan Covid-19

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Benni Irwan menyampaikan pihaknya memiliki semangat untuk memobilisasi semua pihak menjadi agen perlawanan penyebaran Covid-19 pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Hal itu disampaikan Benni saat menjadi Keynote Speech Melalui Video Conference pada Program Budaya Sensor Mandiri dengan tema “Optimalisasi Iklan Kampanye Berbasis Media pada Pilkada 2020 Sebagai Upaya Mitigasi Penyebaran Covid-19”, Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (24/11).

Baca juga: Mendagri: Pilkada Jadi Agen Perlawanan Covid-19  

“Kami di Kemendagri sebenarnya mempunyai satu spirit bagaimana penyelenggaraan Pilkada 2020 ini menjadi momentum untuk memobilisasi masyarakat, untuk memobilisasi mesin-mesin politik dan memobilisasi mesin-mesin pemerintahan untuk menjadi agen-agen perlawanan penyebaran Covid-19, dan tentu ini tidak hanya di tingkat pusat saja, tentu ini harus bersama-sama di pusat dan di daerah,” ujarnya.

Menurut Benni, keselamatan dan kesehatan masyarakat menjadi pemikiran yang utama bagi pemerintah di tengah pandemi ini. Untuk itu, Kemendagri mendorong tahapan kampanye Pilkada dilaksanakan dengan berpedoman protokol kesehatan (prokes) yang ketat dan berbasis internet untuk mengurangi kerumunan massa yang dapat berpotensi penyebaran Covid-19.

Benni mengaku bahwa Kemendagri dan seluruh pihak penyelenggara juga menerapkan hal yang sama, yaitu menyosialisasikan kebijakan-kebijakan melalui media online.

“Informasi-informasi terkait Pilkada yang berbasis prokes ini juga disampaikan melalui media yang sangat-sangat membantu. Kita menggunakan media televisi, radio, koran, majalah, media online, sosial media yang juga tidak kalah pentingnya yaitu rapat-rapat virtual,” ujarnya.

Bahkan, lanjut Benni, dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 47 sudah diatur tentang bagaimana iklan kampanye dimanfaatkan.

Benni menuturkan, bahwa Kemendagri mengapresiasi paslon-paslon yang sudah memanfaatkan media massa dan online untuk berkampanye. Berdasarkan data dari Kemendagri dari 741 paslon yang terdaftar pada pilkada 2020, 686 Paslon sudah mendaftarkan akun media sosialnya.

Selain itu, lanjutnya, kampanye dengan pemanfaatan media online memiliki banyak keunggulan pada kondisi pandemi ini, salah satunya tingkat keamanan.

“Aman karena ini potensi mengurangi pertemuan langsung, murah juga jika dibanding dengan kampanye-kampanye konvensional, dan dapat diikuti jejak digitalnya, seperti apa sebenarnya janji-janji yang disampaikan oleh paslon pada masa kampanye yang nanti bisa ditagihkan pada saat mereka terpilih,” kata Benni.

Benni pun berharap dukungan dari semua pihak sehingga target partisipasi Pilkada 2020 dapat mencapai target 77,5 persen.

“Mudah-mudahan dengan ini target 77,5 persen partisipasi masyarakat pada Pilkada dapat kita capai. Untuk itu kita perlu menyakinkan masyarakat dengan pemanfaatan media bahwa setiap tahapan Pilkada 2020 dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan,” pungkasnya.

Continue Reading

Hot Topic

Satgas Covid-19 Minta Anies Tindak Tegas Pelanggar Prokes

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menindak tegas pelanggar protokol kesehatan (prokes) sesuai aturan. Lantaran, wilayah ibu kota ini sudah tiga minggu berturut-turut masuk ke lima provinsi dengan penambahan kasus baru Covid-19 tertinggi.

“Bahkan di pekan ini, (DKI Jakarta) berada di peringkat pertama. Saya mohon kepada Gubernur DKI dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan bagi pelanggar protokol kesehatan sesuai peraturan yang berlaku,” jelas Wiku dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (24/11).

Baca juga: Gubernur Anies: Kenaikan Kasus Covid-19 Dampak Dari Libur Panjang 

Sebagai informasi, secara nasional kasus Covid-19 naik 3,9 persen pada pekan ini. DKI Jakarta naik 1.937 dari 6.600 menjadi 8.537 kasus. Selanjutnya, penyumbang kasus Covid-19 tertinggi lainnya adalah Riau yang naik 1.166 dari 867 menjadi 2.033.

Jawa Timur menyusul dengan mengalami kenaikan sebanyak 736 dari 1.666 di pekan sebelumnya menjadi 2.392 kasus di pekan ini. Lalu, D.I Yogyakarta naik 338 dari 281 menjadi 619. “Sedangkan kelima Sulawesi Tengah naik 245 dari 111 menjadi 356,” imbuh Wiku.

Dia pun meminta agar kepala daerah di lima provinsi tersebut mengambil langkah-langkah konkret untuk menekan kasus Covid-19 di wilayahnya. Wiku menilai, kenaikan kasus di lima provinsi merupakan masalah serius

“Kami melihat tren 5 kasus penambahan kumulatif tertinggi masih konsisten pada 5 provinsi pada pekan ini dan pekan sebelumnya. Tidak ada perubahan secara signifikan,” pungkasnya.

Continue Reading

Nasional

Ini 10 Pekerjaan Paling Dibutuhkan Usai Pandemi Covid-19

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan, ada sepuluh pekerjaan yang paling dibutuhkan usai pandemi Covid-19.

Daftar pekerjaan itu disimpulkan dari hasil survei yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan pada 1.105 perusahaan mengenai pengaruh pandemi covid-19 terhadap kesempatan kerja.

Dari hasil survei didapat kesimpulan pekerjaan yang paling dibutuhkan antara lain di bidang penjualan, pemasaran, dan humas.

“Dari hasil survei ditemukan terdapat 10 jenis pekerjaan yang paling dibutuhkan, yang pertama adalah profesional penjualan, pemasaran dan humas,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Bambang Satrio Lelono seperti dikutip dari Antara, Selasa (24/11).

Secara rinci, berikut daftar pekerjaan itu;

Pertama, pekerja profesional di bidang penjualan, pemasaran dan humas. Kemenaker menyebut 18,7 persen perusahaan yang disurvei menyatakan membutuhkan pekerja profesional di bidang itu.

Kedua, pekerja penjualan lain. Menurut hasil survei, 13,5 persen perusahaan yang menjadi responden menyatakan membutuhkan pekerja penjualan lain

Ketiga, tenaga teknik operasi TIK dan pendukungnya. Sebanyak 4,4 persen yang disurvei menyatakan membutuhkan tenaga bidang itu.

Keempat, pengemudi mobil, van, dan sepeda motor serta tenaga perkantoran umum. Hasil survei menunjukkan 3,8 persen perusahaan membutuhkan pengemudi mobil, van, dan sepeda motor serta tenaga perkantoran umum kalau pandemi sudah kelar.

Kelima, operator mesin stasioner dengan persentase 3,2 persen perusahaan yang disurvei.

Keenam, pekerja pertambangan dan konstruksi dengan persentase 3,1 persen perusahaan yang disurvei.

Ketujuh, pekerja instalasi dan reparasi peralatan listrik dengan jumlah 2,8 persen perusahaan yang disurvei.

Kedelapan, tenaga administrasi profesional dengan jumlah 2,4 persen perusahaan yang disurvei.

Kesembilan, pekerja kasar dengan jumlah 2,3 persen responden.

Kesepuluh, ahli di bidang teknologi.

Menurut survei yang dilakukan di 17 sektor usaha, 72 persennya di Pulau Jawa, keterampilan dalam bidang teknologi paling dicari setelah pandemi.

Sekitar 26,9 persen dari perusahaan yang disurvei membutuhkan pekerja dengan keterampilan teknologi, 6,2 persen perusahaan butuh keterampilan fisik dan manual, 4,1 persen perusahaan butuh keterampilan emosional dan sosial, serta 1,9 persen perusahaan butuh pekerja dengan keterampilan kognitif lanjutan.

Sebanyak 42,4 persen perusahaan responden menyatakan membutuhkan semua jenis keterampilan tersebut.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC