Connect with us

Hot Topic

Mendikbud Akan Revisi Total Kamus Sejarah Indonesia

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Mendikbud RI Nadiem Anwar Makarim meminta maaf kepada warga Nahdlatul Ulama (NU) atas kegaduhan yang muncul akibat polemik Kamus Sejarah Indonesia.

Diketahui, Kamus sejarah yang disusun pada 2017 itu menuai polemik lantaran tidak memuat nama Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari dan KH Abdurrahman Wahid.

Nadiem menyampaikan, penyusunan kamus sejarah itu bukan dibuat di masa kepemimpinannya. Namun, dia akan membentuk tim untuk melakukan revisi total kamus sejarah itu.

Pernyataan itu disampaikan Nadiem saat berkunjung ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jakarta dan ditemui oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj.

Dalam kunjungan tersebut, Nadiem melakukan tabayun terkait kontroversi Kamus Sejarah Indonesia yang diterbitkan Kemendikbud sejak 2017.

“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami sudah membentuk tim untuk merevisi total kamus tersebut,” ujar Nadiem dilansir NU.Online, Kamis 22 April 2021.

Sementara itu, Sekjen PBNU HA Helmy Faishal menyampaikan, pihaknya memberikan saran, masukan, sekaligus kritik terhadap terbitnya Kamus Sejarah Indonesia yang tidak mencantumkan nama KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden ke-4 RI.

Baca juga: Pendiri NU Hlang Dari Kamus Sejarah Terbitan Kemendikbud

“PBNU menyampaikan kritikan dan masukan yang sangat luas sekali kepada Mas Menteri bahwa sejarah berdirinya Indonesia tidak lepas dari peran para kiai dan ulama NU dalam konteks membangun dan merintis berdirinya NKRI,” ucap Helmy.

Sedangkan, Direktur Wahid Foundation Hj Yenny Wahid mengapresiasi Mendikbud Nadiem Makarim yang sudah merespons dengan cepat kontroversi kamus sejarah tersebut.

“Kami mengapresiasi Mas Menteri Nadiem yang sudah responsif walaupun peristiwa pembuatan kamus tersebut bukan terjadi di zaman beliau, tapi beliau menunjukkan komitmen untuk memperbaiki dan merevisi,” kata Yenny.

Dengan kasus kamus tersebut, Yenny mengungkapkan rasa syukur bahwa hikmahnya kamus tersebut dapat diperbaiki sebagai bahan pembelajaran bagi generasi mendatang.

“Perbaikan kamus tersebut penting, agar generasi muda dapat lebih mengenal lagi para tokoh-tokoh bangsa serta kontribusi mereka terhadap kemerdekaan maupun pengisian kemerdekaan bangsa Indonesia,” kata Yenny.

Kamus Sejarah Indonesia terdiri atas dua jilid. Jilid I Nation Formation (1900-1950) dan Jilid II Nation Building (1951-1998). Pada sampul Jilid I terpampang foto Hadhratussyekh Hasyim Asy’ari.

Namun secara alfabetis, pendiri NU itu justru tidak ditulis nama dan perannya dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam kamus tersebut, nama Gubernur Belanda HJ Van Mook justru dimasukkan. Diceritakan Van Mook lahir di Semarang 30 Mei 1894 dan meninggal di L’llla de Sorga, Perancis 10 Mei 1965.

Tentara dan intelijen Jepang Harada Kumaichi juga dimasukkan dalam kamus. Tokoh lain yang justru ditemukan adalah tokoh Komunis pertama di Asia Henk Sneevliet. Amien Rais dan Abu Bakar Ba’asyir juga tertulis di dalam kamus tersebut, sedangkan Gus Dur tidak ada.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Bupati Nganjuk Jadi Tersangka Korupsi Jual Beli Jabatan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan perangkat desa dan camat di lingkungan Pemkab Nganjuk, Jawa Timur.

Adapun penerima suap yakni Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH) dan M Izza Muhtadin (MIM) selaku ajudan Bupati Nganjuk.

Sementara pemberi suap, yaitu Dupriono (DR) selaku Camat Pace, Edie Srijato (ES) selaku Camat Tanjunganom dan Plt Camat Sukomoro, Haryanto (HR) selaku Camat Berbek, Bambang Subagio (BS) selaku Camat Loceret, dan Tri Basuki Widodo (TBW) selaku mantan Camat Sukomoro.

“Dalam perkara tersebut telah ditetapkan tersangka sebagai berikut. NRH, Bupati Nganjuk yang diduga sebagai penerima hadiah atau janji,” kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Djoko Poerwanto, Senin 10 Mei 2021.

Djoko menjelaskan, pada Minggu 9 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB, tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dan KPK telah mengamankan Bupati Nganjuk dan beberapa camat di jajaran Kabupaten Nganjuk dalam kasus suap tersebut.

Baca juga: KPK: OTT Bupati Nganjuk Berawal dari Penyelidikan Bareskrim Polri Sejak April 2021

Dalam modus operandinya, para Camat memberikan sejumlah uang kepada Bupati Nganjuk melalui ajudan Bupati terkait mutasi dan promosi jabatan mereka dan pengisian jabatan tingkat kecamatan di jajaran Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya, ajudan Bupati Nganjuk menyerahkan uang tersebut kepada Bupati Nganjuk.

“Penyidikan akan dilanjutkan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dengan dukungan dan kerja sama dari KPK,” kata Djoko.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah melanjutkan proses penyelidikan tersebut ke tahap penyidikan dengan persangkaan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun barang bukti yang sudah diperoleh berkaitan kasus tersebut, yaitu uang tunai sebesar Rp647.900.000 dari brankas pribadi Bupati Nganjuk, delapan unit telepon genggam, dan satu buku tabungan Bank Jatim atas nama Tri Basuki Widodo.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Alasan Polri Tempatkan Personel Bersenpi di Lokasi Penyekatan Mudik

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polri menurunkan personel yang dilengkapi senjata api di setiap lokasi penyekatan terkait kebijakan larangan mudik Lebaran 2021.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyampaikan, penempatan tersebut dilakukan demi melindungi masyarakat dari tindak kriminal.

“Personel-personel yang membawa senpi di sana ini dalam rangka bagaimana melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban dari kegiatan atau pelaku-pelaku kriminalitas,” kata Rusdi dalam konferensi pers, Senin 10 Mei 2021.

Rusdi menyampaikan, kebijakan penyekatan dilaksanakan selama 24 jam. Personel akan terus berjaga secara bergantian tanpa ada kekosongan tugas.

“Kalau anggota enggak melaksanakan tugasnya itu pelanggaran disiplin karena sudah menjadi ketentuan. Bahwa pelaksanaan penyekatan pada titik-titik sekat dilaksanakan selama 24 jam,” kata Rusdi.

Jika ada kelalaian dalam bertugas, maka pihak Polri akan menindak personel jaga tersebut.

“Tentunya pengamanan internal akan mengambil tindakan terhadap anggota-anggota Polri yang tidak disiplin dalam pelaksanaan tugas,” kata Rusdi.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Menkes: Percepat Kembali Laju Vaksinasi Massal Covid-19

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Stok vaksin Covid-19 beserta kapasitas vaksinasinya secara bertahap akan kembali meningkat dalam waktu dekat. Oleh karena itu, seluruh daerah harus bersiap untuk kembali mengintensifkan jalannya program vaksinasi massal bagi warganya.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, saat menyampaikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 10 Mei 2021, selepas mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.

“Pesan saya ke seluruh aparat di daerah, kita mulai genjot lagi karena stok vaksinnya sudah cukup. Kalau bisa kita menyentuh 1 juta per bulan di bulan Juni karena kapasitas vaksin kita sekarang sudah cukup,” ucapnya.

Untuk diketahui, pada 26 Maret lalu jumlah vaksinasi Covid-19 yang dilakukan di Indonesia telah mencapai 10 juta vaksinasi. Kemudian, pada 30 April, vaksinasi yang telah dilakukan telah menembus angka 20 juta.

Vaksinasi yang dilakukan sepanjang April lalu memang sedikit mengalami penurunan akibat ketersediaan stok vaksin yang terbatas. Namun, saat ini, stok vaksin tersebut dipastikan akan kembali meningkat seiring dengan kedatangan sejumlah stok vaksin ke Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.

Sementara itu, Menteri Kesehatan juga mengungkap bahwa terdapat tiga provinsi dengan laju vaksinasi bagi lansia yang telah berjalan dengan sangat baik. Ketiganya ialah Provinsi DKI Jakarta, Bali, dan Yogyakarta.

Pemerintah akan memberikan alokasi vaksin tambahan bagi ketiga provinsi tersebut agar dapat segera menyelesaikan tahapan vaksinasi yang diprioritaskan bagi lansia untuk dapat berlanjut ke tahap berikut, yakni bagi masyarakat umum.

“Saya ucapkan terima kasih ke tiga provinsi yang sudah tinggi suntikan lansianya sehingga mereka secara bertahap terbuka untuk suntikan golongan masyarakat pada umumnya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk provinsi-provinsi lain untuk menyelesaikan suntikan bagi lansia,” tandasnya.

 

Continue Reading

HOT TOPIC