Lifestyle & Sport

Mengapa Vape Diharamkan sedangkan Rokok Konvensional Tidak? Ini Penjelasan MUI

Channel9.id – Jakarta. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan perbedaan dasar penetapan hukum rokok elektrik atau vape dan rokok konvensional. Vape ditetapkan haram secara menyeluruh karena dinilai memiliki dampak buruk bagi kesehatan dan berpotensi menjadi sarana peredaran narkotika cair.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, mengatakan perbedaan tersebut didasarkan pada kondisi dan fakta ilmiah yang berbeda antara kedua produk. Menurut dia, rokok konvensional masih memiliki ruang perbedaan pendapat atau khilaf di kalangan ulama, sementara vape dinilai memiliki mudarat yang lebih jelas sehingga diharamkan melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026.

Ni’am juga menjelaskan bahwa penetapan cukai terhadap vape tidak serta-merta menunjukkan produk tersebut memberikan keuntungan bagi negara. Berdasarkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dia menyebut cukai tinggi justru dimaksudkan untuk membatasi akses masyarakat terhadap produk tersebut.

“Dengan cukai yang ada, otomatis harganya bisa jauh lebih tinggi, sehingga aksesibilitas terhadap vape ini menjadi terbatas,” kata Ni’am dikutip Channel9.id melalui laman resmi MUI, Senin (16/11/2026).

Guru Besar Bidang Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menilai penerimaan cukai dari vape juga tidak sebanding dengan beban biaya yang harus ditanggung negara untuk pemulihan kesehatan masyarakat akibat dampak penggunaannya.

Dia menyebut penerimaan cukai vape berkisar Rp2,7 triliun hingga Rp2,8 triliun per tahun. Sementara itu, dampak kesehatan yang dikaitkan dengan penggunaan vape antara lain gangguan pernapasan kronis dan penyakit jantung.

Alasan lain yang menjadi pertimbangan Komisi Fatwa MUI adalah temuan mengenai penggunaan perangkat vape dalam peredaran narkotika cair. Menurut Ni’am, perangkat rokok elektrik dalam praktiknya kerap dimanfaatkan sebagai alat untuk mengedarkan zat terlarang tersebut.

Atas pertimbangan itu, MUI menggunakan kaidah fikih saddu dzar’i atau menutup jalan menuju keburukan. MUI juga menerapkan kaidah li al-wasa’il hukm al-maqasid, yang berarti hukum suatu sarana mengikuti hukum tujuan penggunaannya.

Ni’am turut membantah anggapan bahwa vape lebih aman dibandingkan rokok konvensional atau dapat digunakan sebagai alat bantu berhenti merokok. Dia mengingatkan cairan vape tetap mengandung nikotin yang bersifat adiktif dan dapat merusak sistem saraf manusia.

“Melalui penerbitan fatwa ini, MUI berharap umat Islam dapat senantiasa menjaga kesehatan jasmani, melindungi diri dari ancaman narkoba, serta senantiasa mematuhi tuntunan hukum Islam secara kafah,” kata Ni’am.

HT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  +  67  =  70