Oleh: Rizky Adriansyah*
Channel9.id-Jakarta. Tulisan ini merupakan kelanjutan tulisan saya sebelumnya yang berjudul: Anomali UU Kesehatan Dalam Regulasi Disiplin Profesi. Saya membahasnya lebih detail sebab akhir-akhir ini penegakan disiplin profesi kesehatan di Indonesia berada di persimpangan jalan yang krusial. Sejak disahkannya UU No 17/2023 tentang Kesehatan beserta aturan turunannya PP No 28/2024, tata kelola profesi medis mengalami pergeseran tajam menuju sentralisasi kekuasaan di tangan Menteri Kesehatan.
Alih-alih menciptakan kepastian hukum bagi pasien maupun tenaga medis, desain kelembagaan yang mengebiri independensi profesi kesehatan justru melahirkan anomali yang serius. Mekanisme penegakan disiplin berubah menjadi pintu masuk kriminalisasi dokter. Seperti yang saya singgung dalam tulisan sebelumnya, yakni kasus yang menimpa dr. Ratna Setia Asih, Sp.A., M.Kes. di Bangka Belitung.
Dalam pusaran sengketa medis, rekomendasi Majelis Disiplin Profesi (MDP) yang seharusnya menjadi benteng keilmuan justru berubah menjadi bumerang. Rekomendasi yang diterbitkan secara prematur—tanpa melalui sidang pemeriksaan yang adil, pun tanpa melibatkan organisasi profesi, serta mengabaikan asas hak membela diri—dijadikan dasar tunggal oleh aparat penegak hukum untuk menetapkan status tersangka hingga menjatuhkan tuntutan pidana.
Meskipun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang akhirnya menjatuhkan vonis bebas pada Juli 2026 dan menegaskan bahwa rekomendasi MDP bukanlah alat bukti pidana, luka sistemik akibat proses hukum yang keliru sudah terlanjur terjadi. Kasus dokter Ratna membuka mata publik bahwa MDP yang tidak independen menghasilkan keputusan cacat prosedur. Dampaknya tidak berhenti pada individu dokter yang dikriminalisasi, melainkan memicu efek ketakutan (chilling effect) secara nasional.
Ketika tindakan penyelamatan gawat darurat maupun layanan telekonsultasi berisiko tinggi berujung pada ancaman bui, dokter akan terdorong melakukan pengobatan defensif yang pada akhirnya merugikan keselamatan pasien itu sendiri. Beruntung, sistem ketatanegaraan kita masih memiliki mekanisme koreksi yudisial. Melalui rangkaian putusan Mahkamah Konstitusi (MK)—Putusan Nomor 111/PUU-XXII/2024, 156/PUU-XXII/2024, dan 182/PUU-XXII/2024—serta Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung (MA) Nomor 19 P/HUM/2026, fondasi tata kelola profesi kesehatan dikembalikan ke khitahnya.
MA secara tegas mencabut kewenangan Menteri Kesehatan untuk menyeleksi dan mengangkat anggota Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), Kolegium, maupun MDP. Sebelummya juga MK membatasi fungsi rekomendasi MDP agar tidak menjadi alat imunitas maupun instrumen kriminalisasi, serta mewajibkan adanya wadah tunggal organisasi profesi demi mempermudah pengawasan etik dan disiplin yang terstandar. Namun, putusan tersebut tidak cukup jika tidak dibarengi dengan pembenahan sistemik yang menyentuh akar persoalan penyelesaian sengketa medis melalui revisi PP No 28/2024.
Ada tiga langkah solusi mendesak untuk mengakhiri anomali ini secara permanen. Pertama, kembalikan independensi Konsil, Kolegium, dan MDP dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. MDP harus bebas dari intervensi birokrasi dan tetap melibatkan unsur masyarakat awam (lay members) serta ahli hukum kesehatan secara berimbang. Keterlibatan unsur non-medis ini untuk mencegah bias perlindungan sejawat (esprit de corps). Sedangkan ketiadaan campur tangan eksekutif akan menjamin netralitas ketika sengketa terjadi di rumah sakit vertikal milik Kementerian Kesehatan. Selain itu, wajib disediakan mekanisme banding administratif sebelum rekomendasi MDP diteruskan ke penyidik.
Kedua, memisahkan secara tegas ranah kesalahan klinis dari hukum pidana. Di hampir seluruh negara dengan sistem kesehatan yang mapan, kesalahan penilaian klinis maupun risiko medis tidak pernah dibawa ke ranah pidana, kecuali terbukti ada unsur kesengajaan jahat atau kelalaian luar biasa keji. Penyidikan pidana harus benar-benar ditempatkan sebagai upaya terakhir setelah seluruh tahapan uji standar profesi yang sah dilalui.
Ketiga, menyusun mekanisme ganti rugi pasien dari sistem berbasis pencarian kesalahan (fault-based) menuju skema kompensasi yang lebih manusiawi dan cepat. Selama ini, pasien sering kali terpaksa menempuh jalur pidana semata-mata sebagai alat tekan untuk mendapatkan ganti rugi finansial karena gugatan perdata memakan waktu bertahun-tahun. Indonesia perlu memperkuat implementasi asuransi tanggung gugat profesi, sekaligus mulai mengkaji penerapan skema kompensasi tanpa kesalahan untuk bidang subspesialisasi berisiko tinggi. Melalui skema ini, pasien yang mengalami cedera medis tetap mendapatkan santunan layak secara cepat tanpa harus menghancurkan karier dokter di meja hijau.
Pada akhirnya, tujuan utama tata kelola kesehatan bukanlah mempertentangkan dokter dengan pasien, melainkan membangun ekosistem pelayanan yang aman bagi keduanya. Koreksi konstitusional dari MK dan MA membuka jalan bagi kembalinya marwah kemandirian profesi. Kini, bola berada di tangan pemerintah. Revisi PP No. 28/2024 harus memastikan bahwa penegakan disiplin berjalan dengan bermartabat, adil, dan bebas dari bayang-bayang kriminalisasi. Tabik.
*Ketua Bidang Kesehatan Majelis Wilayah KAHMI Sumatera Utara
Baca juga: Anomali UU Kesehatan dalam Regulasi Disiplin Profesi



