Connect with us

Ekbis

Menggugat Klaim Manfaat PLTS Atap oleh Kementrian ESDM (2)

Published

on

Oleh: Marwan Batubara*

Channel9.id-Jakarta. Rencana pembangunan PLTS Atap jelas bermasalah dan tidak sesuai dengan kebijakan energy yang sudah ditetapkan, Namun, tidak hanya itu, kebijakan tersebut sepertinya tidak akan optimal dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. Artinya, ada problem secara ekonomi dan bisnis dalam proyek ini.

Aspek Ekonomi/Keuangan

Berikut akan diuraikan perbandingan terkait tarif, untung-rugi, serta dampak keuangan terhadap PLN, APBN dan konsumen jika tarif 100% ekspor PLTS Atap diterapkan, baik menurut KESDM maupun menurut pakar-pakar energi yang diperoleh IRESS. Perbandingan ini perlu dilakukan untuk menguji akurasi dan kredibilitas informasi yang dirilis oleh KESDM.

Menurut KESDM dalam rilis 2 September 2021, dampak (dan manfaat) pengembangan PLTS Atap dengan tarif ekspor naik jadi 100% dan pasokan 3,6 GW pada 2024/2025 adalah:

1) Potensi penjualan PLN hanya turun 0,1%;

2) Keuangan PLN tidak dirugikan, tetapi yang terjadi hanya kehilangan potensi penerimaan;

3) Biaya bahan bakar (gas) turun Rp 4,12 triliun per tahun;

4) BPP listrik hanya naik sebesar Rp 1,14/kWh;

5) Tidak ada (memperhitungkan) biaya sarana PLN untuk mengatasi intermitten;

6) BPP listrik tanpa sarana mengatasi intermitten hanya naik Rp 1,14/kWh;

7) Subsidi listrik hanya naik Rp 0,079 triliun dan kompensasi naik Rp 0,24 triliun;

8) Tidak ada kenaikan beban pelanggan jika subsidi dan kompensasi dibayar pemerintah.

Di sisi lain, menurut kajian pakar-pakar energi yang diperoleh IRESS, dampak perubahan tarif tersebut untuk setiap penambahan pasokan PLTS Atap sebesar 1 GW adalah:

1)Pendapatan PLN turun sekitar Rp 2,15 triliun (turun jadi Rp 7,74,- jika pasokan 3,6 GW);

2) Terjadi kerugian keuangan, karena melekatnya beban biaya fixed cost dan turunnya efisensi;

3) Biaya bahan bakar turun Rp 0,64 triliun per tahun (Rp 1,92 triliun/3 tahun);

4) BPP tanpa sarana mengatasi intermitten naik Rp 3,93 per kWh;

5) Tambahan biaya PLN mengatasi intermitten sekitar Rp 248 miliar, atau Rp 1,18 per kWh;

6) Total kenaikan BPP listrik menjadi (Rp 3,93 per kWh + Rp 1,18) = Rp 5,10 per kWh;

7) Subsisi listrik naik Rp 269,4 miliar/tahun dan kompensasi Rp 808,3 miliar/tahun (total menjadi Rp 1,08 triliun) ;

8) Beban pelanggan naik Rp1,08 triliun/tahun jika tariff adjustment diberlakukan.

Perbandingan perhitungan pada 8 aspek yang dilakukan oleh KESDM dan pakar-pakar energi di atas menunjukkan beberapa perbedaan yang mencolok, sehingga perlu diklarifikasi. Bagi pakar-pakar, klarifikasi penting karena menyangkut nama baik perguruan tinggi. Bagi Kementrian ESDM, klarifikasi mendesak karena menyangkut kredibilitas, penegakan prinsip good governances, keadilan dan kepentingan strategis negara.

Karena mendesaknya klarifikasi, IRESS perlu mengungkap temuan fakta-fakta hasil perhitungan sebagai berikut:

  1. KESDM tampaknya menggiring opini publik bahwa PLN tidak dirugikan. Padahal kerugian tersebut cukup signifikan, yakni Rp 2,15 triliun setiap 1 GW pasokan PLTS Atap dan menjadi Rp 7,74 triliun jika pasokan naik menjadi 3,6 GW. Kerugian timbul terutama adanya beban fixed cost, terjadinya inefisiensi sarana dan adanya tambahan perangkat untuk mengatasi intermitten. Semua biaya ini tampaknya tidak diperhitungkan atau “luput” (sengaja?) dalam perhitungan KESDM;
  2. KESDM menyebut penghematan bahan bakar cukup besar Rp 7,74 triliun. Sedang hitungan pakar hanya Rp 1,92 triliun. Perbedaan ini terjadi karena bahan yang digunakan adalah gas (KESDM) dibanding batubara (pakar). Untuk menghindari ungkapan hiperbolis guna promosi ide, maka hal ini perlu direview oleh KESDM sesuai fakta lapangan dan kebutuhan efisiensi. Selain itu, karena kontrak jual-beli bersifat jangka panjang, PLN tidak dapat mengurangi konsumsi gas secara mendadak. Di sisi lain, memang mayoritas PLTU di Jawa-Bali, termasuk proyek 35.000 MW menggunakan bahan bakar batubara, bukan gas.
  3. Menurut KESDM BPP naik Rp 1,14/kWH; menurut pakar naik Rp 5,10/kWh. Perbedaan terjadi sebab KESDM “luput” menghitung biaya-biaya yang disebut pada butir a di atas. Adanya kenaikan BPP otomatis akan ditanggung konsumen dalam bentuk kenaikan tarif listrik jika tidak disubsidi APBN, atau ditanggung negara/APBN jika tarif listrik tidak naik.
  4. KESDM menyatakan biaya subsidi dan kompensasi naik Rp 0,319 triliun; menurut pakar naik Rp 1,08 triliun/tahun. Hal ini menjadi tambahan beban biaya bagi pelanggan non PLTS Atap yang merupakan dasar mengapa IRESS yakin bahwa kebijakan ekspor 100% disebut tidak adil.

Uraian di atas menunjukkan perhitungan yang dilakukan pakar energi lebih relevan dan sesuai kondisi lapangan, sehingga lebih kredibel. Sedangkan hitungan KESDM cenderung ingin menonjolkan penghematan PLN dan pelanggan, serta mengecilkan nilai kenaikan BPP dan subsidi. Namun ungkapan dan promosi ini tidak didasarkan pada hitungan relevan dan fakta lapangan. Salah satu contoh, bukankah pasokan listrik PLTS Atap intermitten dan capacity factor (CF) hanya 17%, sehingga membutuhkan kestabilan pasokan, tetapi KESDM sengaja tidak menghitung kebutuhan biaya backup dan storage? Oleh sebab itu, IRESS menganggap hitungan dan promosi KESDM untuk tarif ekspor PLTS Atap 100% dalam rilis 2 September 2021 menjadi tidak kredibel, tendensius dan patut dipertanyakan motifnya.

Baca juga: Menggugat Klaim Manfaat PLTS Atap oleh Kementerian ESDM PLTS 

Perbandingan hitungan dan analisis IRESS di atas bisa saja tidak akurat. Namun sebagai lembaga yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, KESDM dan PLN, dengan melibatkan sejumlah pakar dari berbagai perguruan tinggi, mestinya telah melakukan kajian dan analisis bersama. Sehingga, sebelum merekomendasikan suatu kebijakan, terlebih diperoleh hasil terbaik, adil dan bermanfaat bagi ketahanan dan kemandirian energi nasional. Mengapa KESDM tidak menganggap ini penting, dan terkesan ingin terus memaksakan kehendak?

Sebagai kesimpulan, karena tidak akurat dan cenderung tendesius, IRESS meminta agar KESDM segera mengklarifikasi berbagai perhitungan terkait BPP, kerugian PLN/pelanggan, penghematan, subsidi, kompensasi, dan lain-lain yang termuat dalam rilis No.303.Pers/04/SJI/2021, pada 2 September 2021. Selain itu, sebagaimana telah dinyatakan pada rilis, surat tertutup dan surat terbuka kepada Presiden (16/8/2021, 31/8/2021 dan 1/9/2021), IRESS kembali menuntut agar ketentuan tarif ekspor PLTS Atap 100% dalam rencana revisi Permen ESDM No.49/2018 dibatalkan.

*Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

IHSG Loyo, Ditutup Turun 0,93%

Published

on

By

Channel.id-Jakarta. Indeks harga saham gabungan (IHSG) berakhir di zona merah. Indeks anjlok sebesar 0,93% atau atau 56,93 poin menjadi 6.076,31di akhir perdagangan hari ini, Senin, 20 September 2021.

Sebanyak 152 saham menguat, 386 saham melemah, dan 124 saham stagnan. Investor asing tercatat melakukan aksi jual bersih senilai Rp400,05 miliar di seluruh pasar jelang penutupan.

Baca juga: IHSG Ditutup Menguat 0,38% 

Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) paling banyak dilepas asing dengan net sell Rp166,5 miliar. Disusul PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) yang dilego asing senilai Rp35,1 miliar dan saham PT Bank Mandiri Persero Tbk (BMRI) dengan net sell Rp27,6 miliar.

Di sisi lain, investor asing memburu saham unggulan lainnya seperti PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) yang membukukan net sell senilai Rp19,4 miliar. Kemudian PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), dan PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) senilai masing-masing Rp50,4 miliar, dan Rp45,7 miliar.

Continue Reading

Ekbis

21 Bank Restrukturisasi Utang Waskita

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. PT Waskita Karya (Persero) Tbk berhasil bernegosiasi dengan 21 bank dan mendapatkan dukungan penuh pada proses restrukturisasi utang dengan total fasilitas kredit Rp29,2 triliun atau 100 persen dari total utang yang direstrukturisasi. Direktur Utama Perseroan, Destiawan Soewardjono, mengatakan proses restrukturisasi ini merupakan bagian dari transformasi bisnis perseroan yang tertuang dalam delapan Stream Penyehatan Keuangan Waskita.

Destiawan mengapresiasi penuh dukungan dari para perbankan yang telah memahami bahwa proses restrukturisasi. “Ini akan memberikan dampak positif terhadap kinerja perseroan dan ke depanya. Juga akan meningkatkan kepercayaan dan optimisme seluruh pihak,” kata dia, Minggu, 19 September 2021.

Bank-bank yang telah mendukung penuh proses restrukturisasi utang perseroan induk adalah BNI, Bank Mandiri, BRI, Bank BTPN, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Bank DKI, Bank Panin, Bank Permata, Bank KEB Hana, Bank Shinhan, Bank CTBC Indonesia, Maybank, BNP Paribas, Bank SBI Indonesia, Bank Resona Perdania, Bank UOB, Bank of China, Bank QNB, Bank OCBC NISP, dan Bank CCB Indonesia.

Kesepakatan ini melengkapi proses penandatanganan perjanjian restrukturisasi dari tujuh perbankan yang telah dilaksanakan pada 25 Agustus 2021.  Selanjutnya pada 15 September 2021 mendapatkan dukungan restrukturisasi dari 14 bank. Saat ini 21 bank tersebut memberikan perpanjangan masa kredit hingga 5 tahun ke depan dan tingkat suku bunga yang lebih kompetitif.

Perseroan menargetkan pertumbuhan kinerja positif dengan rata-rata pertumbuhan CAGR hingga 25 persen pada 3 hingga 5 tahun ke depan. Pada semester pertama tahun ini Waskita Karya mencatatkan laba bersih usaha sebesar Rp33,4 miliar atau meningkat sebesar 102,5 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Program delapan Stream Penyehatan Keuangan Waskita terdiri dari proses restrukturisasi perseroan Induk dan anak usaha, penjaminan pemerintah, Penyertaan Modal Negara (PMN) dan rights issue, divestasi aset jalan tol, penyelesaian konstruksi, transformasi bisnis, serta implementasi GCG dan manajemen risiko. Perseroan juga memperoleh dukungan penuh dari pemerintah untuk dapat melakukan percepatan pelaksanaan strategi-strategi penyehatan keuangan Waskita.

Dengan implementasi 8 Stream Penyehatan Keuangan Waskita, perseroan dapat terus berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Nasional, terutama dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia.

Continue Reading

Ekbis

Turun Lagi, Emas Antam Dijual Rp917.000

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Harga emas produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali turun. Logam mulia Antam itu dijual Rp917.000 per gram atau turun tipis Rp1.000, pada Senin, 20 September 2021. Sebelumnya, emas Antam dibanderol Rp918.000 per gram pada akhir pekan, Sabtu (19/9).

Sementara itu, harga buy back emas Antam turun Rp2.000 dan  berada di level Rp804.000 per gram.

Baca juga: Harga Emas Antam Anjlok, Turun Rp14.000 

Berikut harga emas Antam, Senin, 20 September 2021:

  • Emas batangan 1 gram Rp917.000
  • Emas batangan 2 gram Rp1.774.000
  • Emas batangan 3 gram Rp2.636.000
  • Emas batangan 5 gram Rp4.360.000
  • Emas batangan 10 gram Rp8.665.000
  • Emas batangan 25 gram Rp21.537.000
  • Emas batangan 50 gram Rp42.995.000
  • Emas batangan 100 gram Rp85.912.000
Continue Reading

HOT TOPIC