Connect with us

Ekbis

Menggugat Klaim Manfaat PLTS Atap oleh Kementrian ESDM (1)

Published

on

Oleh: Marwan Batubara*

Channel9.id-Jakarta. Rencana pemerintah untuk meningkatkan penggunaan PLTS Atap melalui revisi Permen ESDM No.49/2018 yang akan menetapkan tarif ekspor listrik dari 65% menjadi 100% harus ditolak karena akan merugikan pelanggan listrik, meningkatkan subsidi APBN dan menambah beban BUMN/PLN. Penolakan ini semakin valid setelah menganalisis siaran pers Kementerian ESDM (KESDM) No. 303.Pers/04/SJI/2021 pada 2 September 2021, yang isinya patut dipertanyakan. KESDM telah mengajukan draft revisi Permen pada Presiden tanpa melibatkan seluruh stakeholders terkait, sehingga melanggar UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Guna mempercepat revisi, KESDM menerbitkan rilis berjudul Indonesia Kaya Energi Surya, Pemanfaatan Listrik Tenaga Surya oleh Masyarakat Tidak Boleh Ditunda pada 2 September 2021. Dalam rilis antara lain disebutkan tentang tuntutan green product, green economy, pengenaan carbon border tax dan transformasi menuju EBT yang semakin murah. Disebutkan pula tarif ekspor 100% tidak akan merugikan keuangan PLN, bahkan akan menghemat biaya bahan bakar gas PLN sebesar Rp 4,12 triliun per tahun, subsidi APBN turun Rp 0,23 triliun, dan dampak pasokan PLTS Atap terhadap over supply PLN disebut hanya 0,1%.

Tulisan ini akan membahas rilis KESDM tersebut dalam 2 aspek utama, yaitu aspek terkait kebijakan energi dan aspek terkait ekonomi/keuangan, sebagaimana diuraikan berikut.

Aspek Kebijakan Energi

IRESS tidak memungkiri transformasi menuju green economy dan EBT perlu digalakkan. Namun hal tersebut tidak harus dilakukan tanpa memperhitungkan kondisi energi dan kelistrikan nasional yang saat ini sudah sangat berlebihan. Kelebihan pasokan (reserve margin) listrik sistem Jawa-Bali sudah 60% dan sistem Sumatera 50%. Karena itu, pemaksaan kehendak merubah tarif ekspor 100% di tengah reserve margin sangat tinggi dan pandemi Covid-19 ini perlu dipertanyakan motifnya. Hal ini telah diungkap dalam surat tertutup dan terbuka IRESS kepada Presiden dan ditembuskan kepada KPK.

IRESS paham bahwa biaya pembangunan listrik EBT semakin murah dan kapasitas pembangkitnya di banyak negara semakin meningkat. Rilis KESDM menyebutkan kapasitas PLTS di Vietnam telah mencapai 16.504 MW, Malaysia sebesar 1.493 MW dan India sebesar 38.983 MW. Sementara di Indonesia, menurut rilis tersebut kapasitas 3600 MW “ditargetkan” baru akan dicapai pada 2025. Sehingga guna meningkatkan kapasitas PLTS perlu revisi kebijakan.

Padahal peningkatan kapasitas PLTS di Vietnam, Malaysia, dan India dicapai sebagai hasil kebijakan dan perencanaan yang telah disusun dan konsisten dijalankan dalam 5-6 tahun terkahir. Dalam kurun waktu yang sama Indonesia pun telah menetapkan PP No.79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), di mana bauran EBT adalah 23%. Namun praktiknya, dalam proyek 35.000 MW (mulai 2015) Indonesia justru membangun pembangkit listrik yang didominasi (95%) PLTU memakai bahan bakar batubara. Artinya, sejak semula pemerintah memang tidak konsisten menjalankan KEN, namun sekarang coba memaksakan kehendak melalui kebijakan PLTS Atap dan Perpres EBT.

Karena itu kampanye green economy, transformasi ke EBT dan target PLTS sebesar 3600 MW, sambil membandingkan dengan Vietnam, Malaysia dan India, menjadi tidak relevan dan bernuansa omong kosong. Kalau sadar akan green economy dan KEN pun sudah terbit (2014), mengapa masih membangun pembangkit listrik dominan PLTU? Ternyata proyek 35.000 MW bukan saja memanfaatkan energi fosil tidak ramah lingkungan, tetapi juga menerapkan skema take or pay (TOP) yang memberatkan APBN, keuangan PLN dan tarif listrik bagi konsumen.

Secara gamblang IRESS ingin menyatakan saat ini tarif listrik sudah tinggi akibat skema TOP, pasokan listrik berlebih berlebih akibat salah perencanaan dan diperparah pandemi, bauran energi tidak ramah lingkungan akibat pembangunan PLTU yang sarat kepentingan oligarki dan abai KEN 2014. Ironi dan nestapa ini ternyata oleh KESDM ingin diperparah dengan kebijakan revisi PLTS Atap dengan tarif ekspor 100% yang tidak adil, merugikan konsumen non PLTS Atap, memberatkan subsidi APBN, merugikan BUMN dan patut diduga sarat kepentingan bisnis. Rakyat tentu sangat pantas menolak revisi tersebut.

*Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS)

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

IHSG Loyo, Ditutup Turun 0,93%

Published

on

By

Channel.id-Jakarta. Indeks harga saham gabungan (IHSG) berakhir di zona merah. Indeks anjlok sebesar 0,93% atau atau 56,93 poin menjadi 6.076,31di akhir perdagangan hari ini, Senin, 20 September 2021.

Sebanyak 152 saham menguat, 386 saham melemah, dan 124 saham stagnan. Investor asing tercatat melakukan aksi jual bersih senilai Rp400,05 miliar di seluruh pasar jelang penutupan.

Baca juga: IHSG Ditutup Menguat 0,38% 

Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) paling banyak dilepas asing dengan net sell Rp166,5 miliar. Disusul PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) yang dilego asing senilai Rp35,1 miliar dan saham PT Bank Mandiri Persero Tbk (BMRI) dengan net sell Rp27,6 miliar.

Di sisi lain, investor asing memburu saham unggulan lainnya seperti PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) yang membukukan net sell senilai Rp19,4 miliar. Kemudian PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), dan PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) senilai masing-masing Rp50,4 miliar, dan Rp45,7 miliar.

Continue Reading

Ekbis

21 Bank Restrukturisasi Utang Waskita

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. PT Waskita Karya (Persero) Tbk berhasil bernegosiasi dengan 21 bank dan mendapatkan dukungan penuh pada proses restrukturisasi utang dengan total fasilitas kredit Rp29,2 triliun atau 100 persen dari total utang yang direstrukturisasi. Direktur Utama Perseroan, Destiawan Soewardjono, mengatakan proses restrukturisasi ini merupakan bagian dari transformasi bisnis perseroan yang tertuang dalam delapan Stream Penyehatan Keuangan Waskita.

Destiawan mengapresiasi penuh dukungan dari para perbankan yang telah memahami bahwa proses restrukturisasi. “Ini akan memberikan dampak positif terhadap kinerja perseroan dan ke depanya. Juga akan meningkatkan kepercayaan dan optimisme seluruh pihak,” kata dia, Minggu, 19 September 2021.

Bank-bank yang telah mendukung penuh proses restrukturisasi utang perseroan induk adalah BNI, Bank Mandiri, BRI, Bank BTPN, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Bank DKI, Bank Panin, Bank Permata, Bank KEB Hana, Bank Shinhan, Bank CTBC Indonesia, Maybank, BNP Paribas, Bank SBI Indonesia, Bank Resona Perdania, Bank UOB, Bank of China, Bank QNB, Bank OCBC NISP, dan Bank CCB Indonesia.

Kesepakatan ini melengkapi proses penandatanganan perjanjian restrukturisasi dari tujuh perbankan yang telah dilaksanakan pada 25 Agustus 2021.  Selanjutnya pada 15 September 2021 mendapatkan dukungan restrukturisasi dari 14 bank. Saat ini 21 bank tersebut memberikan perpanjangan masa kredit hingga 5 tahun ke depan dan tingkat suku bunga yang lebih kompetitif.

Perseroan menargetkan pertumbuhan kinerja positif dengan rata-rata pertumbuhan CAGR hingga 25 persen pada 3 hingga 5 tahun ke depan. Pada semester pertama tahun ini Waskita Karya mencatatkan laba bersih usaha sebesar Rp33,4 miliar atau meningkat sebesar 102,5 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Program delapan Stream Penyehatan Keuangan Waskita terdiri dari proses restrukturisasi perseroan Induk dan anak usaha, penjaminan pemerintah, Penyertaan Modal Negara (PMN) dan rights issue, divestasi aset jalan tol, penyelesaian konstruksi, transformasi bisnis, serta implementasi GCG dan manajemen risiko. Perseroan juga memperoleh dukungan penuh dari pemerintah untuk dapat melakukan percepatan pelaksanaan strategi-strategi penyehatan keuangan Waskita.

Dengan implementasi 8 Stream Penyehatan Keuangan Waskita, perseroan dapat terus berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Nasional, terutama dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia.

Continue Reading

Ekbis

Turun Lagi, Emas Antam Dijual Rp917.000

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Harga emas produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali turun. Logam mulia Antam itu dijual Rp917.000 per gram atau turun tipis Rp1.000, pada Senin, 20 September 2021. Sebelumnya, emas Antam dibanderol Rp918.000 per gram pada akhir pekan, Sabtu (19/9).

Sementara itu, harga buy back emas Antam turun Rp2.000 dan  berada di level Rp804.000 per gram.

Baca juga: Harga Emas Antam Anjlok, Turun Rp14.000 

Berikut harga emas Antam, Senin, 20 September 2021:

  • Emas batangan 1 gram Rp917.000
  • Emas batangan 2 gram Rp1.774.000
  • Emas batangan 3 gram Rp2.636.000
  • Emas batangan 5 gram Rp4.360.000
  • Emas batangan 10 gram Rp8.665.000
  • Emas batangan 25 gram Rp21.537.000
  • Emas batangan 50 gram Rp42.995.000
  • Emas batangan 100 gram Rp85.912.000
Continue Reading

HOT TOPIC