Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan aturan baru yakni Instruksi Mendagri No.9/2021 terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro yang diperpanjang mulai hari ini tanggal 20 April hingga 3 Mei 2021.
“Pemberlakukan PPKM mikro diperpanjang sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan 3 Mei 2021,” demikian bunyi diktum ketujuh belas Instruksi Mendagri tersebut.
Pada instruksi tersebut disebutkan juga soal perluasan penerapan PPKM mikro. Di mana, pada perpanjangan kali ini terdapat 25 provinsi yang menjadi prioritas.
Di antaranya adalah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Lalu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Nusa tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, dan Papua. Lalu Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat.
“Untuk gubernur pada provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf t dapat menetapkan dan menambahkan prioritas wilayah pembatasan pada masing-masing kabupaten/kotanya sesuai dengan kondisi wilayah dan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan,” bunyi diktum kesatu.
Baca juga: Pimpinan DPR Apresiasi Kemendagri Terkait Kebijakan PPKM Mikro
Pada PPKM Mikro zonasi di tataran RT masih memiliki kriteria yang sama. Selain itu juga. Pembentukan posko di tingkat desa tetap menjadi senjata penanganan covid-19. Untuk ketentuan bekerja di kantor juga masih dibatasi sebesar 50% dari kapasitas.
Dalam hal kegiatan belajar mengajar juga masih dilakukan secara online dan luring bagi perguruan tinggi/akademi percontohan. Sektor esensial pun masih diperkenankan beroperasi 100%. Sementara itu kegiatan restoran juga masih dilakukan pembatasan 50% untuk makan minum ditempat. Lalu Jam operasional tempat perbelanjaan atau mall maksimal pukul 21.00.
Lalu untuk kegiatan konstruksi juga masih bisa beroperasi 100%. Tempat ibadah juga masih diizinkan dibuka dengan kapasitas maksimal 50%. Untuk fasilitas umum juga masih dibuka dengan kapasitas 50%. Kegiatan seni, sosial dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka maksimal 25%. Kemudian, untuk transportasi umum perlu diatur kapasitas dan jam operasional di masing-masing daerah.
IG
