Connect with us

Hot Topic

Merah Putih Tak Dikibarkan di Piala Thomas, Taufik Hidayat: Pemerintah Harusnya Malu

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Mantan pebulu tangkis nasional menyayangkan bendera Merah Putih tidak dikibarkan saat tim bulu tangkis Indonesia menjuarai Piala Thomas 2020, di Aarhus, Denmark, Minggu malam.

Tim Indonesia merebut Piala Thomas dengan mengalahkan China 3-0 pada final yang berlangsung di Ceres Arena, Aarhus, Denmark, Minggu malam.

Namun, karena terkena sanksi WADA (Badan Antidoping Dunia) maka bendera Merah Putih tidak dapat dikibarkan bersamaan dengan berkumandangnya lagu Indonesia Raya. Sebagai gantinya bendera PBSI yang dikibarkan.

“Sangat disayangkan, rasanya seperti makan kurang garam. Biasanya kan Merah Putih dikibarkan bersamaan dengan lagu Indonesia Raya,” kata Taufik Hidayat.

Baca juga: Badminton Is Coming Home, Indonesia Juara Thomas Cup 2020

“Saya yakin mereka sudah tahu kondisi ini, tetapi bagus mereka tidak terpengaruh. Biar masalah ini negara yang mikirin,” ujar Taufik.

Oleh karena itu, Taufik yang juga anggota tim Piala Thomas yang menjuarai 19 tahun lalu itu, berharap pemerintah segera menyelesaikan masalah sanksi WADA tersebut.

“Saya berharap ini bisa cepat selesai. Pemerintah harusnya malu, dulu gembar-gembor ingin jadi tuan rumah Piala Dunia, tuan rumah Olimpiade, tapi ngurus kayak gini saja enggak bisa. Jangan sampai kita kayak Rusia,” ujarnya pula.

Sebelumnya diberitakan bahwa Indonesia bersama Korea Utara dan Thailand dinyatakan tidak patuh oleh Badan Antidoping Dunia (WADA), sehingga dijatuhi sanksi.

Salah satu sanksinya adalah atlet dari tiga negara tersebut masih diizinkan turun di kejuaraan regional, kontinental, dan dunia, namun tidak bisa mengibarkan bendera nasional mereka selain di olimpiade.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Mendagri Dorong Penerapan Smart City untuk Pemerintahan yang Efisien dan Memudahkan Masyarakat

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong penerapan Smart City atau Kota Cerdas untuk menciptakan pemerintahan yang efisien dan memudahkan masyarakat dalam berbagai urusan. Menurutnya, paradigma Smart City kini berkembang dan amat dibutuhkan masyarakat seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT.

“Smart city ini betul-betul efektif untuk pemerintahan efisien, untuk pemerintahan, juga untuk rakyat, mempermudah semua urusan: sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain,” kata Mendagri dalam Integrated Technology Event 2021 (Integrated Smart Infrastructure Development for Smart Cities) di Grand City Convex, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (1/12/2021).

Karena itu, Mendagri menekankan pentingnya aparatur pemerintah yang responsif dan memahami perubahan zaman beserta dinamika kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang serbacepat.

Baca juga: Kemendagri Terus Dorong Penerapan Reformasi Birokrasi di Daerah

Aparatur pemerintah juga diminta agar mengubah mindset atau pola pikir tentang pentingnya IT untuk membuat keputusan secara cepat, lebih tepat, dan berbasis data yang akurat.

“Kita tidak bisa menghindari dari itu, (jika) menghindar kita akan telat, di iklim yang kompetitif saat ini, ketertinggalan akan membuat ditinggalkan oleh publik,” ujarnya.

Mendagri menambahkan, guna mendukung konsep smart city tersebut, pemerintah daerah perlu menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung, seperti penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang melek teknologi, infrastruktur IT, digitalisasi berbagai data pendukung, hingga digitalisasi di bidang anggaran agar lebih transparan.

“Mendorong juga inovasi terus dilakukan, sekaligus lingkungan yang kompetitif,” tutur Mendagri.

Meski demikian, ia berharap konsep smart city tak hanya dimaknai sebatas proyek penyediaan infrastruktur berbasis IT. Lebih dari itu, diperlukan juga perubahan budaya kerja bagi aparatur pemerintah. Yang tak kalah penting, smart city juga mesti dapat menggabungkan konsep pemerintahan berbasis IT dengan green city.

“Smart city itu tidak hanya dibatasi pada penggunaan teknik informasi, tapi mulai mengadopsi green city,” tekan Mendagri.

Hadirnya konsep smart city diharapkan semakin menghidupkan semangat otonomi daerah, terutama dalam melakukan inovasi. Pasalnya, hal itu sangat dibutuhkan dalam menciptakan kualitas hidup masyarakat agar lebih baik.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Antisipasi Reuni 212, Kawasan Patung Kuda hingga Monas Jadi Restricted Area Pukul 24.00 Nanti Malam

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menyatakan pihaknya, akan menutup jalan menuju kawasan Bundaran Patung Kuda dan Monas mulai Rabu malam pukul 24.00 WIB.

Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi kerumunan massa aksi reuni 212 pada Kamis 2 Desember 2021 besok.

“Area yang akan ditutup adalah area di seputar Patung Kuda dan Kawasan Monas. Jadi semua area tersebut dinyatakan sebagai kawasan terbatas atau ‘restricted area’,” ujarnya.

Baca juga: Polisi Tidak Izinkan Reuni 212

Sambodo menambahkan penutupan jalur protokol juga dilakukan untuk Jalan Merdeka Selatan, Jalan Merdeka Utara, Jalan Merdeka Barat, Jalan Budi Kemuliaan, Jalan Veteran, dan Jalan Museum.

Ruas jalan tersebut, kata Sambodo, akan menjadi area steril atau kendaraan tidak boleh melintas.

Sambodo menambahkan, area yang dapat melintas hanyalah kendaraan dinas yang berkantor di area steril.

“Kendaraan nanti kita lihat dulu, kalau tujuannya ke kantor, kita perbolehkan. Hanya yang memang berkantor di jalan itu,” ujarnya.

Dengan adanya penutupan jalan tersebut, Sambodo pun mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menghindari area sekitar Bundaran Patung Kuda dan Monas sepanjang esok hari.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat agar besok sepanjang tanggal 2 Desember, dari pagi sampai malam, menghindari kawasan tersebut,” kata Sambodo.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Polisi Tidak Izinkan Reuni 212

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polda Metro Jaya menegaskan tidak memberikan izin pelaksanaan Reuni 212 pada Kamis 2 Desember 2021.

“Polda Metro Jaya sebagai penanggung jawab tidak mengeluarkan izin untuk kegiatan Reuni 212 apabila dilakukan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Jadi Polda Metro Jaya tidak memberikan izin,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan, Rabu 1 Desember 2021.

Zulpan menyampaikan, kegiatan dilarang karena berpotensi menciptakan kerumunan mengingat Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19.

Baca juga: Polri Antisipasi Aksi Reuni 212 Pekan Depan

“Polda Metro Jaya bertugas menjaga ketertiban, utamanya untuk ketertiban masyarakat, ini dilakukan dalam prinsip kepolisan. Ini dilakukan dengan langkah-langkah pencegahan keselamatan rakyat sebagai yang utama. Kita juga mencegah kerumunan yang bisa berakibat kurang baik khususnya Covid-19,” ucapnya.

Bagi masyarakat yang tetap melakukan aksi akan dikenakan tindak pidana.

“Mereka yang memaksa akan mendapat sanksi hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku dapat dipidana,” ucapnya.

Adapun hukuman yang akan diterapkan bagi mereka yang memaksa melakukan Reuni 212 yaitu berdasarkan Pasal 212 KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP. Selain tiga Pasal KUHP di atas, Zulpan menjelaskan pelanggar akan dikenakan saksi UU Karantina Kesehatan.

“Bagi yang memaksa yaitu kita persangkaan dengan tidak pidana yang ada ditindak pidana khusunya Pasal 212 sampai 218 KUHP,” katanya.

Seperti diketahui ada dua lokasi yang menjadi kandidat kuat pelaksanaan Reuni 212. Yaitu di Patung Kuda, Jakarta Pusat dan Masjid Az Zikra di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC