Connect with us

Politik

Minta PP Diberi Sanksi, Ketua PP: Junimart Harus Klarifikasi Pernyataannya

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta pemerintah memberikan sanksi tegas kepada Pemuda Pancasila (PP) dan Forum Betawi Rempug (FBR) yang terlibat bentrokan di Tangerang, Banten, berupa tak memperpanjang izin hingga pembubaran.

Menanggapi hal itu, PP telah mengirim surat kepada Ketua Fraksi PDI Perjuangan dengan tujuan meminta Junimart datang menemui pihak Majelis Pimpinan Wilayah PP DKI Jakarta untuk memberikan klarifikasi pada Selasa 23 November 2021 pukul 14.00 WIB hingga selesai.

“Kami Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) PP DKI Jakarta meminta untuk permintaan klarifikasi terkait pernyataan saudara Junimart Girsang Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan dengan MPW PP DKI Jakarta pada Selasa 24 November 2021 pukul 14.00 WIB hingga selesai,” kata Ketua Majelis Pimpinan Wilayah PP DKI Jakarta Thariq Mahmud, Senin 22 November 2021.

Sebelumnya, Tharig meminta Junimart bijak berkomentar. Menurutnya, Junimart bukan orang yang bijak.

“Harus bijak melihat bahwa ini ada oknum dari kedua ormas. Tidak bisa semena-mena, komentar dari anggota DPR RI yang juga praktisi hukum melihat ini dari sisi sempit. Sangat picik kalau harus dibubarkan,” ujarnya, Minggu 21 November 2021.

Dia meminta Junimart tak memukul rata bila ada suatu kasus yang hanya dilakukan segelintir ‘oknum’.

“Kalau kita pukul rata semua anggota DPR RI adalah koruptor, kan kita salah. Masih banyak yang benar, jangan karena satu yang korupsi DPR RI dibubarkan,” kata Thariq.

Kemudian dia menyinggung kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Corona yang dilakukan oleh eks Menteri Sosial Juliari Batubara. Juliari dan Junimart merupakan kader PDIP.

“Kan ada juga (kader) PDIP yang tersandung kasus hukum, termasuk korupsi, khususnya bansos. Bukan berarti kita bubarin partainya,” jelas Thariq.

Thariq membeberkan peran penting Pemuda Pancasila selama pandemi Corona. Menurutnya, Pemuda Pancasila turut membantu masyarakat yang mengalami kondisi serba sulit gara-gara pandemi.

“Pemuda Pancasila itu ormas nasional, bukan lokalan dan selama global pandemi COVID-19, Pemuda Pancasila rutin melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan, pembagian sembako, dan juga vaksinasi bagi masyarakat. Kami juga memiliki Gugus Tugas COVID-19 di semua tingkatan baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya.

“Kami dari Pemuda Pancasila meminta Junimart Girsang sebagai anggota DPR RI merevisi kata-katanya di media publik,” tandas Thoriq.

Diketahui, bentrokan kedua ormas, Pemuda Pancasila dan FBR, terjadi pada Jumat (19/11) sore. Bentrokan ormas terjadi sejak pukul 17.00 WIB sore. Pada pukul 18.30 WIB, situasi di lokasi telah kondusif. Aparat kepolisian bersama TNI kemudian bersiaga di lokasi.

Posko Pemuda Pancasila rusak akibat bentrokan ini. Atapnya yang terbuat dari asbes rusak hingga nyaris ambruk.

Polisi mengatakan tiga orang terkena luka bacok akibat insiden ini. Mereka kemudian dirawat di rumah sakit.

“Korbannya dari FBR dua korban, dari PP satu. Saat ini mereka ada di rumah sakit, lukanya cukup serius dan dalam penanganan rumah sakit,” ujar Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Deonijiu De Fatima kepada wartawan di lokasi.

Junimart Girsang meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai memanggil perwakilan kedua ormas tersebut. Dia meminta pemerintah tegas mengambil sikap dengan tidak memperpanjang izin kedua ormas itu jika masih menimbulkan keresahan.

“Apabila masih tetap menimbulkan keresahan di masyarakat tentu Kemendagri bisa mencabut izin dari ormas itu atau tidak memperpanjang perizinannya. Ini sudah pernah dilakukan oleh Kemendagri dengan tidak memperpanjang izin ormas FPI, dll. Pemerintah harus tegas apalagi di masa pandemi ini kita fokus terhadap pencegahan, penyebaran virus COVID-19 dan pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Junimart juga meminta Polri mulai merekomendasikan kepada Kemendagri untuk pembubaran ormas tersebut jika dinilai kerap membuat onar.

“Ya pemerintah berpegang kepada AD/ART-nya. Bahkan Polri juga bisa merekomendasikan kepada Kemendagri untuk membubarkan ormas yang beberapa kali bikin keonaran, meresahkan tersebut karena menyangkut kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat),” katanya.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Waspadai Varian Omicron, Wakil Ketua DPD Minta Reuni Alumni 212 Dibatalkan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin meminta Umat Islam Alumni Aksi 212 agar mengurungkan niat untuk melakukan aksi Reunian pada 2 Desember 2021 sebagai bentuk kewaspadaan terhadap COVID-19 varian baru Omicron.

“Kami sangat menghargai dan mendukung setiap gerakan aksi damai umat Islam yang mengarah pada ukhuwah dan dakwah, namun karena situasi bangsa saat ini sedang dalam proses pemulihan yang sulit, maka kami harap para tokoh umat untuk bersedia mengendalikan mobilitas masyarakat yang mulai bergerak menuju ke Jakarta dan sekitarnya,” kata Sultan dalam keterangan pers di Jakarta, Senin, 30 November 2021.

Sultan menyampaikan permintaan tersebut karena khawatir dengan situasi pengendalian persebaran COVID-19 di Indonesia. Saat ini tengah terjadi peningkatan angka kasus positif harian dan terdapat ledakan COVID-19 varian baru Omicron di banyak negara.

Baca juga: Polri Antisipasi Aksi Reuni 212 Pekan Depan

Menurut Sultan, meskipun pemerintah dan aparat keamanan tidak melarang aksi damai dilaksanakan,  jangan sampai masyarakat menjadi lupa diri dan tidak peka dengan kondisi nasional yang sangat membutuhkan perilaku tertib protokol kesehatan dari masyarakat.

“Demi kebaikan bersama, sebaiknya kita batalkan saja Reuni 212 kali ini,” kata dia.

Sultan mengajak umat Islam Indonesia untuk menjadi pioneer dan teladan bagi umat lainnya untuk berupaya preventif dan pemulihan sosial-ekonomi bangsa dari ancaman pandemi COVID-19 yang masih terus bermutasi.

Tingkat kerumunan massa Aksi 212, kata Sultan, belum sesuai diterapkan pada kondisi Indonesia saat ini. Tanpa mematuhi protokol kesehatan, Sultan khawatir akan terjadi penyebaran COVID-19 dan terbentuknya klaster 212.

Sultan mengingatkan agar umat Islam tidak mudah terprovokasi dan jangan hanya menuruti keinginan sebagian orang yang senang memanfaatkan kekuatan politik umat.

Saat ini, dunia kembali merasa cemas dengan munculnya varian baru COVID-19 di Afrika Selatan. Epidemiolog Dicky Budiman dari Griffith University Australia menyebutkan bahwa varian baru Omicron memiliki tingkat penularan lima kali lebih tinggi daripada virus korona asli, yakni SARS-CoV-2 yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China, pada 2019.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut bahwa virus korona varian Omicron atau yang dikenal sebagai B.1.1.529, kemungkinan besar memiliki kecepatan tinggi dalam penularan dan mampu menurunkan kemampuan antibodi dari infeksi alamiah dan vaksinasi.

“Omicron ini studinya masih berjalan. Untuk transmisi penularan, kemungkinan besar dia menularkan lebih cepat. Apakah dia bisa escape immunity atau menurunkan kemampuan antibodi dari infeksi atau vaksinasi sebelumnya? Kemungkinan besar iya,” kata Budi dalam konferensi persnya, Minggu (28/11).

Continue Reading

Politik

Pemerintah Hormati dan Segera Laksanakan Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Demikian disampaikan oleh Presiden dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 29 November 2021.

“Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, maka seluruh materi dan substansi dalam UU Cipta Kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK,” ucap Presiden.

Baca juga: Presiden Jokowi Tegaskan UU Ciptaker Tetap Berlaku

Kepala Negara menyebutkan bahwa dirinya telah memerintahkan jajarannya untuk segera menindaklanjuti dan melakukan perbaikan terkait putusan tersebut. Presiden menambahkan, seluruh peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku.

“Saya telah memerintahkan kepada Menko dan menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK itu secepat-cepatnya dan MK sudah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku. Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang diberikan waktu paling lama dua tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan-perbaikan,” tuturnya.

Presiden menegaskan, komitmen pemerintah terhadap agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi akan terus dijalankan. Presiden juga memastikan bahwa pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi di Indonesia.

“Saya pastikan kepada para pelaku usaha dan para investor dari dalam dan luar negeri, bahwa investasi yang telah dilakukan, serta investasi yang sedang dan akan berproses, tetap aman dan terjamin,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

 

Continue Reading

Nasional

Sekjen Gerindra Minta Larangan Penjualan Minyak Goreng Curah Dicabut

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta pencabutan larangan peredaran minyak goreng curah yang sedianya akan diberlakukan mulai 1 Januari 2022.  Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permendag) Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020. Muzani menilai, hal ini menimbulkan keresahan bagi konsumen minyak goreng curah belakangan ini.

Menurutnya, kebijakan tersebut akan memberatkan rumah tangga pas-pasan, pedagang kecil, dan sektor UMKM. “Pedagang gorengan, warteg, warung padang, pecel ayam pecel lele dan sektor ekonomi kerakyatam lainnya masih merupakan pengguna minyak goreng curah sebagai basis produksinya,”ujarnya Jumat (27/11).

“Fraksi Gerindra DPR RI meminta agar pemerintah meninjau ulang atau mencabut peraturan tersebut, karena akan memberatkan bagi keluarga yang pendapatannya pas-pasan, pedagang kecil, dan UMKM yang baru saja bangkit secara bertahap dari krisis yang disebabkan pandemi Covid-19,”sambungnya.

Wakit Ketua MPR RI ini menyebut, minyak goreng curah telah menjadi komiditas utama yang digunakan oleh para UMKM, termasuk rumah tangga. Pelarangan ini akan menyebabkan beban produksi yang meningkat akibat pengalihan dari minyak goreng curah ke minyak goreng kemasan yang harganya lebih mahal dari minyak goreng curah.

“Selisih harga sekitar Rp 5.000 per liter dan akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat,”imbuhnya.

Lebih lanjut Muzani mengatakan, kebijakan larangan penjualan minyak goreng curah ini tidak sejalan dengan semangat pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Termasuk peningkatan UMKM kita sebagai jaring pengaman perekonomian nasional.

“Ini tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah yang ingin memperdayakan dan memperkuat UMKM dan meningkatkan daya beli masyarakat. Di satu sisi ada political will, tapi di sisi lain ada kebijakan yang justru membebani biaya dan beban baru bagi UMKM, seperti ‘Yoyo’. Kebijakan ini kadang ditarik ke atas, kadang dilepas ke bawah,”tandasnya.

Continue Reading

HOT TOPIC