Channel9.id-Jakarta. Etika pemerintahan sangatlah penting. Pasalnya, etika ini adalah alat penuntun para penyelenggara pemerintahan atau negara, baik bagi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Demikian pungkas Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Bahtiar dalam seminar daring yang digelar MIPI, Sabtu (13/5).
Bahtiar menambahkan bahwa pentingnya kehadiran etika pemerintah bisa dipelajari dari sejarah banyak negara di dunia, termasuk Indonesia sebelum merdeka. Menurutnya, dari sekian banyak negara di dunia—yang pastinya menyelenggarakan berbagai sistem dan tata kelola pemerintahan tertentu, mengalami “jatuh bangun.”
“Ada negara yang sudah tak ada lagi. Ada juga negara yang tadinya besar atau dominan, sekarang hancur atau runtuh… Dari pembelajaran sejarah dunia itu menunjukkan bahwa ternyata salah satu hal yang membuat maju mundurnya sebuah pemerintahan adalah etika para penyelenggara negaranya,” tutur dia.
Bahtiar kemudian mengakui bahwa Indonesia hadir hingga saat ini berkat etika penyelenggara negaranya yang sangat baik sejak merdeka 1945.
“Kita bayangkan, waktu Indonesia merdeka tahun 1945, hukum-hukum tertulis negara masih sangat terbatas. Berbeda dengan sekarang yang sudah ada ribuan UU (red: undang-undang),” katanya. “Tapi ternyata negara ini bisa berjalan dengan baik karena semangat penyelenggara negara dan pemerintah, serta etika yang sangat baik, dan masyarakat tetap menyukai pemerintah yang hadir pada saat itu.”
Berangkat dari itu, Bahtiar menekankan bahwa hal itu mesti menjadi pembelajaran bagi sejarah pemerintahan Indonesia. “Setelah 78 tahun Indonesia Merdeka, tentu ada hal bisa kita lihat dan kita evaluasi, apa yang baik dulu, apa yang baik untuk sekarang dan ke depan,” pungkasnya.
Lebih lanjut, ia berterima kasih kepada para penulis yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku “Etika Pemetintahan”—yang diluncurkan pada 5 Meil 2023 lalu. “Buku ini tentu terus kita kembangkan, nanti bisa direvisi kalau ada pemikiran terbaru,” imbuh Bahtiar.
Sebagai informasi, sambutan Bahtiar selanjutnya disusul oleh diskusi bersama empat penulis buku “Etika Pemerintahan” yaitu Abuhasan Asy’ari, Muchlis Hamdi, Baharuddin Thahir, dan Trubus Rahardiansah, dan Ferry Daud Liando. Adapun diskusi ini disiarkan di kanal YouTube MIPI, Sabtu (5/13).
Baca juga: MIPI Luncurkan Buku Etika Pemerintahan
