Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjalin kerja sama dengan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia. Kerja sama itu diresmikan lewat penandatanganan nota kesepahaman antara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori, dengan Ketua Umum IAP Indonesia Hendricus Andy Simarmata, di Ruang Rapat Sekjen, Rabu (23/6/2021).

Hudori menyampaikan apresiasinya atas terlaksananya penandatanganan kerja sama tersebut. “Hari ini kita menandatangani nota kesepahaman, jadi nota kesepahaman ini kan bentuk konkret wujud kerja sama, ini kerja sama lembaga dan lembaga, artinya Kemendagri dengan IAP,” ujar Hudori.

Baca juga: HUT DKI, Sekjen Kemendagri Paparkan Capaian dan Tantangan ke Depan

Hudori mengungkapkan, kerja sama ini berkaitan dengan upaya meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendagri dan pemerintah daerah, terutama dalam hal perencanaan. Dia menekankan, kerja sama ini harus dilanjutkan dengan langkah konkret yang bisa dilakukan dengan para komponen Kemendagri.

Dirinya menyoroti organisasi IAP yang telah tersebar di 31 provinsi. Meski jumlahnya belum menjangkau ke seluruh provinsi, Hudori meyakini organisasi tersebut memiliki jaringan yang luas.

Channel9.id-Surabaya. Kabid Humas Polda Jatim, Kombe Pol Gatot Repli Handoko memastikan pos penyekatan tes swab antigen di dua sisi Jembatan Suramadu wilayah Bangkalan dan Surabaya ditiadakan. Namun, penyekatan akan bergeser di zona merah COVID-19 di Bangkalan.

Lima kecamatan yang dilakukan penyekatan dan pelaksanaan PPKM Mikro yakni Kecamatan Bangkalan Kota, Arosbaya, Klampis, Geger dan Berneh.

“Penyekatan digeser ke zona merah di delapan desa lima kecamatan PPKM Mikro,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Gatot Repli Handoko di Surabaya, Rabu (23/6/21).

Baca juga: Khofifah Terapkan Mikro Lockdown Daerah Zona Merah di Jatim

Dicabutnya pos penyekatan Suramadu, lanjut Gatot, setelah dilakukan analisa dan evaluasi, ada penurunan kasus dari warga yang di-swab di penyekatan Suramadu.

“Penyekatan di Suramadu kan sudah 14 hari dan kita analisa terus sudah ada penurunan masyarakat yang positif COVID-19. Makanya kita bergesernya ke delapan desa di lima kecamatan tersebut,” ungkap Gatot.

Disinggung terkait pemeriksaan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM), Gatot mengatakan tetap digelar di penyekatan pada delapan zona merah dan beberapa wilayah di Madura.

“Itu yang kita gunakan di-full-kan ke hulunya nantinya pemeriksaan SIKM dilakukan di sana. Ada beberapa pos penyekatan di Sampang, Bangkalan yang di sana akan diminta SIKM-nya,” papar Gatot.

Selain itu, Gatot mengatakan ada sejumlah petugas gabungan yang akan bekerja sama dalam penanganan COVID-19 di Bangkalan meski penyekatan Suramadu ditiadakan.

“Ada petugas gabungan dari TNI dan pemerintah. Ada juga petugas dari Polda, Kodam V/Brawijaya.

Ada pasukan Brimob yang membantu penyekatan, lalu petugas lainnya ada yang membagi sembako dan bantuan. Selain itu, ada petugas yang ikut mengawasi proses vaksinasi,” jelasnya.

Dari seluruh upaya ini, Gatot berharap penyebaran COVID-19 di delapan desa berzona merah yang ada di lima kecamatan Bangkalan bisa segera diatasi.

“Harapan ke depannya delapan zona merah ini bisa menjadi zona oranye, kuning, bahkan bisa hijau,” pungkas Gatot.

Channel9.id-Jakarta. Rencana Unit Pengelola (UP) Perpakiran Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta untuk menaikkan tarif parkir mobil cukup bikin heboh warga ibukota.

Nantinya tarif parkir akan naik hingga Rp 60 ribu per jam untuk kendaraan roda empat dan Rp 18 ribu per jam untuk roda dua.

Hal ini tertera dalam revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2017.

Terkait hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menjelaskan, saat ini aturan tersebut masih dalam kajian.”Tarif parkir terus meningkat di seluruh dunia seiring dengan pendapatan, kemampuan, seiring dengan kemacetan,” ujar Ariza di Balai Kota, Selasa, 22 Juni 2021.

Orang nomor dua di ibukota itu menambahkan, upayakan ini juga dilakukan supaya masyarakat dapat pindah menggunakan transportasi publik.

“Mengurangi kemacetan kan tidak hanya satu sumber, tidak hanya melalui parkir, banyak lainnya. Tapi itu sangat terkait ya. Satu sama lain terintegrasi baik,” pungkasnya.

Usulan penerapan tarif parkir tinggi ini berdasarkan kajian ability to pay (ATP) dan willingness to pay (WTP) yang sudah diterapkan UP Perparkiran di bawah Dishub DKI Jakarta.

Revisi Pergub tentang penerapan tarif parkir tinggi di beberapa koridor jalan diterapkan pada ruas-ruas yang sudah tersedia angkutan umum dengan tingkat layanan yang telah dioptimalkan.

IG