Adapun RUU IKN itu telah disahkan oleh DPR menjadi UU IKN oleh DPR dalam sidang paripurna pada hari Selasa 18 Januari 2022.
Pendapat publik menjadi kontroversi terkait pengesahan RUU IKN menjadi UU IKN. Satu pihak menerima UU IKN dengan alasan dari segi wacana pemindahan ibu kota ke pulau Kalimantan itu bergulir sudah lama bahkan semenjak mendiang Presiden Soekarno menjadi kepala negara.
Baca juga: Faisal Basri Akan Gugat UU IKN ke MK
Di pihak lain masih ada yang mempertanyakan proses penyusunan RUU IKN. Mereka mengkritisi proses pembahasan yang dinilai terlalu singkat, juga mempertanyakan naskah akademik undang-undanv tersebut.
Kini di media sosial twitter muncul kritikan terkait sumber naskah akademik UU IKN.
Di media sosial Twitter, banyak pihak mengkritik substansi naskah akademik RUU itu Sebagian pihak mengkritisi dari sudut landasan sosiologis, referensi penulisan naskah, hingga diksi atau pemilihan kata.
Dari dokumen yang diunggah laman resmi DPR RI, dapat dibaca bahwa naskah akademik RUU IKN terdiri dari 6 bab yang tertuang dalam 175 halaman.
Pada halaman depan naskah akademik RUU terlihat ada logo Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Tertulis pula keterangan Juni 2021 pada sampul naskah.
Kata Pengantar naskah akademik ditulis oleh Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa.
Kritik muncul.dari sejarawan JJ Rizal. Ia mengkritisi naskah akademik tersebut. Ia mengatakan dalan naskah akademik RUU IKN tidak menyertakan referensi produk akademisi dalam negeri pada naskah tersebut.
“Ini naskah akademik ibu kota baru namanya Nusantara, yang bangun ngaku nasionalis Soekarno, tapi satu pun ga ada referensinya produk akademisi Indonesia. Ini ibu kota sampai modal akademiknya pun modal asing,” kata Rizal yang ditulis melalui akun Twitter miliknya, @JJRizal, Kamis (20/1/2022).
Warganet lainnya juga menyoroti referensi naskah akademik yang jumlahnya sangat sedikit.
Berdasarkan hasil penelusuran Kompas.com, referensi naskah akademik RUU IKN dituangkan dalam 2 halaman daftar pustaka.
Binyo memastikan bahwa perumusan UU IKN sudah melalui proses diskusi yang matang dan komprehensif.
“Ini yang harus diketahui oleh publik, bahwa komunikasi dengan pemerintah, khususnya Bappenas dalam persiapan draf RUU, Perpres, bahkan rancangan masterplan sudah berlangsung lama, sejak periode lalu,” kata dia, Rabu lalu.
Oleh karenanya, ia menilai, saat ini yang terpenting ialah mengawal proses selanjutnya agar pandangan berbagai pihak bisa diakomodir dalam proyek pemindahan ibu kota.
“Kerja sama penuh antara seluruh elemen masyarakat bersama dengan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendukung kesuksesan pemindahan ibu kota baru ini,” kata dia.
Susunan UU IKN terdiri dari 11 bab dan 44 pasal yang memuat segala urusan terkait pemindahan ibu kota.
Proses pengesahan RUU IKN dinilai terlalu singkat. Pembahasannya hanya menghabiskan waktu 43 hari. Terhitung sejak 7 Desember 2021, hingga disahkan pada 18 Januari 2022. Ini dianggap terlalu dingkat bagi pembasan sebuah UU terkait pemindahan Ibu Kota Negara.
