Channel9.id – Jakarta. Ketua PCI NU Tiongkok Nurwidiyanto menyatakan, konstitusi Cina menjamin kebebasan beragama warganya, sehingga tidak ada masalah bagi umat Islam untuk hidup di sana.
Namun, menurut dia, yang menjadi masalah saat ini beberapa pihak kerap mencampuradukkan antara separatisme dan kebebasan beragama, khususnya terkait peristiwa yang dihadapi Muslim Uighur di Xianjiang. Padahal, peristiwa yang terjadi dihadapi Muslim Uighir adalah persoalan separatisme.
“Sejarah Muslim Uighur di Xianjiang memang sudah lama ingin memerdekakan diri dari Cina, bahkan sejak era dinasti Qing. Jadi bukan murni persoalan agama,” katanya dalam diskusi virtual yang diadakan PW ISNU DKI Jakarta, Sabtu (20/6).
Dia menilai, separatisme Uighur menggunakan agama supaya mendapat dukungan dari dunia. Seandainya yang ditonjolkan etnis tidak akan mendapat simpati yang besar.
“Tapi mereka lebih dibalut dengan agama. Nah kelompok ini juga yang paling bertanggungjawab atas tindakan terorisme di Cina. Misalnya di 2012, ada seorang imam yang lebih pro ke pemerintah Cina. Saat salat subuh ia ditusuk oleh para eksttemis. Tahun sebelumnya, di salah satu statiun, terjadi aksi radikalisme, mereka membawa pedang dan membabat habis orang yang membeli tiket,” katanya.
Karena itu, sangat masuk akal bila pemerintah Cina mengeluarkan kebijakan khusus terhadap beberapa elemen Uighur di Xianjiang.
“Seperi negara lainnya, menurutnya, pemerintah Cina juga ingin menjaga keamanan dan stabilitas politiknya, sehingga kebijakannya harus dihargai terkait masalah Uighur,” katanya.
Menurut Nurwidiyanto, penyebab separatisme tersebut adalah ketimpangan infrastruktur dan akses pendidikan di Xianjiang. Oleh karena itu, pemerintah Cina berupaya mencegah aksi radikalisme dengan menyediakan program pendidikan gratis.
“Bahkan sebetulnya, di Xianjiang, pemerintah sudah membuat MRT supaya ekonomi di sana bisa berkembang,” katanya.
(HY)
