Connect with us

Politik

Omnibus Law Disahkan, Muhammadiyah: Pemerintah Defisit Moral

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas mengkritik pengesahan Omnibus law RUU Cipta Kerja. Dia menilai disahkannya RUU itu menggambarkan defisit moral pemerintah dan DPR.

“Ini disahkan dengan penuh kekumuhan moralitas yang bukan saja rendah, tapi sama sekali defisit moral dari pemerintah dan DPR di saat masih berada dalam kondisi masyarakat tak mampu untuk menyampaikan aspirasi secara normal karena situasi pandemi Covid. Itu dicuri momentumnya dengan cara mentalitas jumawa tadi,” ujar Busyro, Senin (05/09).

Baca juga: Polri Lakukan Patroli Siber Antisipasi Hoaks Isu Omnibus Law Ciptaker

Busyro mengaku tak kaget dengan pengesahan Omnibus law RUU Cipta Kerja. Sebab dia menilai pemerintah saat ini menguasai DPR.

“Tidak begitu mengagetkan karena sikap Presiden Jokowi itu semakin merasa jumawa karena menguasai DPR. Sehingga penuh keyakinan ambisi untuk RUU Omni ini yang semula ditargetkan 100 hari kemudian mundur tapi pada akhirnya yang terjadi seperti ini, karena faktor kejumawaan tadi,” katanya.

“Kedua mempertegas analisis berbagai pihak bahwa ini ada kekuatan pemodal yang begitu besar yang menjadi cukong dalam Pemilu 2014 dan terutama 2019, ini tagihan terbesar, tagihan yang sebelumnya ada juga UU KPK itu langkah awal, sehingga KPK nggak bisa berbuat apa-apa,” imbuh Busyro.

Dia juga menyebut pengesahan ini membunuh demokrasi. Namun dia mengapresiasi dua parpol yakni PD dan PKS yang menolak RUU Ciptaker untuk disahkan.

Lalu terkait sertifikasi halal, Busyro mengatakan itu hanya hal mikro yang ada dalam Omnibus Law.

“Pokoknya itu bukan pada sertifikasi halal yang jadi bagian mikro itu, tapi RUU Omnibus Law ini dipaksakan dalam situasi yang sekarang masyarakat itu mau demo sangat terbatas belum lagi surat edaran Kapolri, itu kan sudah sangat represif,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin menyebut pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja tidak dipercepat. Menurutnya, jadwal pengesahan Omnibus Law Ciptaker menjadi undang-undang telah sesuai kesepakatan Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI.

“Nggak dicepetin. Memang jadwalnya. Jadwal itu kan tergantung kesepakatan bamus saja,” kata Azis di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (05/10).

Sebelumnya beredar informasi rapat paripurna DPR RI dijadwalkan tanggal 8 Oktober, tapi dimajukan menjadi hari ini. Namun, Azis mengatakan dalam proses memutuskan rapat paripurna ada berbagai perubahan.

“Kalau awalnya benar itu malah tanggal minggu lalu, hari Kamis lalu. Tapi kan berubah karena macam-macam. Kemudian ada berubah lagi,” jelas Azis.

Azis yang juga menjabat sebagai Waketum Partai Golkar ini mengatakan UU Ciptaker disahkan untuk kepentingan masyarakat. Menurutnya, pemerintah dan anggota dewan mengutamakan kepentingan masyarakat.

“Ya rancangan ini kan disahkannya ini kan untuk kepentingan masyarakat. Jangan berpikir negatif dulu. Kalau ini semua sudah mengakomodir semua kepentingan. Tentu pemerintah dan DPR mengutamakan kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Di sisi lain, Azis tidak menampik bahwa masa reses anggota DPR dipercepat dari jadwal semula. Alasannya, ada anggota Dewan yang positif Corona. Dibanding gedung lockdown, DPR memilih mempercepat reses.

“Tadinya kita mau lockdown tapi kan karena situasi sudah mendekati ini akhirnya daripada tambah lagi akhirnya kita percepat (reses) disepakati atas usulan pimpinan-pimpinan fraksi,” kata Azis.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Politik Dinasti di Pilkada 2020, Pengamat: Demokrasi Seperti Terinfeksi Virus

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Wakil Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi mengatakan, dinasti politik menyebabkan demokrasi pada Pilkada 2020 seperti terinfeksi virus.  Menurut Jojo, pada Pilkada kali ini terdapat 124 calon kepala daerah yang terafiliasi dengan politik dinasti.

“Ada 124 calon kepada daerah terpapar politik dinasti, itu misalnya ada 29 calon kepala daerah adalah istri dari bupati atau merupakan keluarga inti dari inkumben atau bupati,” ujarnya dalam diskusi bertajuk ‘Pilkada dan Mimpi Penguatan Demokrasi Dari Bawah’ secara virtual, Rabu (28/10/2020).

Jojo mengatakan, terjadinya politik dinasti dalam demokrasi Indonesia tak terlepas dari partai politik yang buruk dalam kaderisasi.

Baca juga: PKS: Praktik Politik Dinasti Bahayakan Demokrasi

Ia pun mengibaratkan kondisi demokrasi pada Pilkada 2020 seperti pasien yang melakukan pemeriksaan Covid-19 melalui metode rapid test dan dinyatakan reaktif.

“Nah kalau Pilkada kita saat ini diibaratkan Covid-19 ini, kalau kita rapid test demokrasi kita saat ini hasilnya reaktif ya,” kata Jojo.

“Mampetnya sirkulasi kader itu membuat parpol mengalami krisis kader dan karena itu lah makanya, kemudian politik dinasti bisa subur ya,” ucapnya. Lebih Lanjut, Jojo mengatakan, apabila politik dinasti terus dilanjutkan, akan melahirkan oligarki baru di tingkat daerah.

Menurut Jojo, indikasi oligarki tersebut memungkinkan terjadi pada Pilkada 2020. Sebab, calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada ditentukan dan diputuskan langsung para petinggi partai di tingkat pusat. “Artinya masyarakat atau pemilih hanya terlibat dalam proses akhir di TPS, jadi kedaulatan rakyat ada di ekornya,” pungkasnya

Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia Aditya Perdana melihat dampak dinasti politik ini membuat pasangan calon kepala daerah minim menawarkan program perbaikan di daerah saat pandemi Covid-19.

“Kandidat cenderung belum menawarkan program yang harus bisa disampaikan kepada masyarakat pada masa pandemi,” papar Aditya.

Padahal, kata dia, program yang ditawarkan dari pasangan calon kepala daerah sangat diperlukan masyarakat, dalam menentukan pilihannya pada 9 Desember 2020 di tempat pemungutan suara (TPS).

“Tapi saya perhatikan, masih belum bertarung isu atau program yang ada kaitannya dengan tahun depan ketika mereka terpilih,” ujar Aditya.

“Misalnya mereka punya program konkret apa terkait isu kesehatan dan isu ekonomi. Itu belum kelihatan sekarang,” sambungnya.

IG

 

Continue Reading

Politik

PKS dan Nasdem Dorong Presidential Threshold Diturunkan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan PKS tetap mendorong agar ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) diturunkan menjadi 4 hingga 10 persen.

Dengan demikian, diharapkan semakin banyak calon presiden yang akan berkontestasi.

“Kalau di 10 persen kita entry to barrier-nya akan kecil. Kita akan punya lima mungkin ya, bisa tiga sampai lima pasangan calon,” kata Mardani dalam rilis survei nasional Indikator Politik Indonesia yang digelar secara daring, Ahad (25/10).

Menurutnya, makin banyak jumlah pasangan calon yang akan maju maka akan semakin sehat bagi demokrasi. Anggota Komisi II DPR itu berharap dengan demikian maka akan ada kontestasi karya dan gagasan.

“Justru pembatasan 20 persen kursi dan 25 persen suara ini catatan besar, membuat kita seperti oligarki yang berkembang,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengapresiasi orang-orang yang sudah menyatakan diri untuk maju sebagai calon presiden. Menurutnya, sudah seharusnya ada rasionalisasi dalam pilpres.

“Untuk pilpres makin banyak makin bagus. Semua partai lebih cepat mengumumkan bagus, karena itu kemarin saya bilang ada yang udah umumkan, bagus, karena kita tidak membeli kucing dalam karung,” kata dia.

Senada, politikus Partai Nasdem Saan Mustopa mengatakan partainya mengusulkan agar ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) pada pilpres 2024 mendatang diturunkan menjadi 15 persen.

Usulan ini berkaca pada pengalaman dua kali pemilihan presiden (pilpres), yakni 2014 dan 2019, yang hanya diikuti dua calon menyisakan polarisasi di masyarakat sampai saat ini.

“Nasdem sendiri bersikap untuk menurunkan ambang batas pencalonan presiden, jadi tidak lagi 20 persen parlemen, 25 persen suara, tapi kita turunkan walaupun kita masih minta turunkan sampai 15 persen,” kata Saan dalam sebuah diskusi, Ahad (25/10).

Saan mengatakan, alasan Partai Nasdem ingin presidential threshold 15 persen agar calon presiden yang berkompetisi ada lebih dari dua pasangan calon. Ia berharap pengalaman di dua pilpres sebelumnya bisa menjadi bahan evaluasi.

“Karena polarisasinya sudah sangat mengkhawatirkan, tentu juga itu mengancam tadi, terhadap keberagaman, karena menguatnya politik identitas dan sebagainya,” ujarnya.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Survei Pilpres 2024, Ganjar Pranowo Urutan Pertama

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menempati urutan teratas calon presiden 2024 berdasarkan lembaga survei Indikator. Sementara itu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada di urutan kedua dan ketiga.

Survei yang dilakukan Indikator terkait pilihan capres ini bukanlah yang pertama kali. Terakhir, dilakukan pada 24-30 September 2020. Sebanyak 1.200 responden yang dipilih secara acak.

Adapun metode survei dilakukan dengan wawancara via telepon dengan margin of error sekitar 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Seluruh responden terdistribusi secara acak dan proporsional.

Baca juga: Elektabilitas Anies Diapit Prabowo dan Ganjar

Dari hasil survey, kader PDIP Ganjar Pranowo memiliki jumlah suara tertinggi, yakni sebesar 18,7%. Disusul Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan raihan 16,8%, dan Anies Baswedan 14,4%.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan Ganjar Pranowo selalu menduduki tingkat pertama dalam 3 survei terakhir.

“Bulan September ini kita melakukan lagi survei dan hasilnya Ganjar berada di tingkat pertama di 3 survei terakhir. Kemudian disusul Pak Prabowo dan Anies Baswedan di tingkat ketiga ini juga stagnan posisinya,” kata Burhanuddin, dalam hasil survei terbaru bertajuk ‘Politik, Demokrasi, dan Pilkada di Era Pandemi’, Sabtu (25/10).

Indikator menyodorkan 15 nama kepada responden, berikut ini hasilnya:

Ganjar Pranowo 18,7%
Prabowo Subianto 16,8%
Anies Baswedan 14,4%
Sandiaga Salahuddin Uno 8,8%
Ridwan Kamil 7,6%
Agus Harimurti Yudhoyono 4,2%
Khofifah Indar Parawansa 4,0%
Gatot Nurmantyo 1,4%
M. Mahfud MD 1,3%
Airlangga Hartarto 1,2%
Puan Maharani 0,9%
Erick Thohir 0,8%
Tito Karnavian 0,4 %
Muhaimin Iskandar 0,2%
Budi Gunawan 0,1%

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC