Connect with us

Nasional

P2G: 5 Masalah Proses Pelaksanaan Tes Seleksi Guru PPPK

Published

on

P2G: 5 Masalah Proses Pelaksanaan Tes Seleksi Guru PPPK

Channel9.id-Jakarta. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menemukan sejumlah masalah dalam proses tes seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Salah satunya ialah soal tes yang dinilai lebih sulit dibandingkan soal latihan dari Kemendikbudristek.

“Mereka melaporkan soalnya jauh dari apa yang mereka pelajari dari latihan soal yang diberikan Kemdikbudristek,” ungkap Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, dalam siaran pers yang diterima, Rabu (15/9).

Baca juga: P2G Sayangkan Mendikbudristek yang Bolehkan PTM Terbatas

Tes seleksi Guru PPPK sudah mulai dihelat Pemerintah Pusat. Seleksi tahap Pertama dimulai Senin, 13 September 2021. Sudah 2 hari berjalan P2G menemukan beberapa kendala selama proses seleksi.

Koordinator Nasional P2G, Satriawan Salim mengungkap, ada setumpuk kendala yang dialami para guru honorer selama proses seleksi berlangsung. Setidaknya, ada lima masalah yang ia catat, sebagai berikut:

1. Para guru sebenarnya sudah merasa cemas sejak beberapa hari sebelum tes dimulai, sebab kurang optimalnya informasi yang diberikan Panselnas secara online, banyak masalah di lapangan terjadi seperti: Jadwal yang mundur terus berganti, tempat lokasi tes tidak muncul, dan kepastian soal afirmasi dari Kemdikbud.

“Untuk jadwal Tes yang terus mundur saja sudah membuat guru honorer cemas, jadi kepikiran, jelas menguras pikiran dan energi, mengingat mereka tetap dituntut wajib melaksanakan tugas mengajar di kelas,” kata Satriwan.

Termasuk masalah informasi jadwal tes P3K melalui LINK/Tautan yang keliru beredar massif di grup-grup guru (honorer) yang diumumkan sebelumnya.  Mau membuka tautan resmi SSCASN.GO.ID tetapi bermasalah. Termasuk WEBISTE RESMI Kemdikbud: http://gurupppk.kemdikbud.go.id/pelamar_p3k/ yang sempat beberapa waktu sebelum Hari H tidak bisa diakses.

“Semua masalah ini terjadi sampai H-1 sebelum mulainya pelaksanaan Tes, Senin. Bayangkan, gimana mereka ga stres. P2G melihat ini kayaknya Panselna tidak siap banget mestinya informasinya itu sudah firm jauh-jauh hari tidak berubah-ubah dan link websitenya siap. Ini laporan dari P2G Kab. Bogor, Karawang, Sidoarjo, Blitar, Aceh Timur, Bima (NTB), dan Ende (NTT),” lanjut  Satriwan.

2. Ada juga persoalan guru honorer yang sudah berhenti mengajar alias sudah off sejak 3 tahun lalu, tapi namanya muncul sebagai calon peserta Seleksi P3K, ini kan aneh, berpotensi menyingkirkan guru honorer yang mengajar.

“Atau sebaliknya, nama guru honorer tidak muncul di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sehingga tidak dapat mengikuti seleksi PPPK,” Ujarnya.

3. Laporan P2G DKI Jakarta misalnya. Prioritas pertama adalah bukan matpel, tapi sekolah. Celakanya, data kebutuhan tidak berbasis kondisi lapangan. Ada fakta misalnya, guru sejarah PNS cuma satu dan tahun depan pensiun.

Formasi yg dibuka adalah matpel Geografi, yg mana jumlah kebutuhan yang sebenarnya hanya 1 tapi tertulis 2. Guru honorer yang ada, sudah satu. Jadi pas sebenarnya. Kalau semisal ingin masuk ikut ujian, maka harus ikut Geografi. Artinya si guru harus mengorbankan kompetensi keahlian, bidang studi, dan sertifikasi nya.

“Ini jelas menyalahi UU Guru dan Dosen tetang kompetensi dan profesionalitas guru. Akan mengacaukan kompetensi guru. Dan memaksa guru nantinya untuk kuliah lagi dan sertifikasi ulang, bisa saja terjadi. Rasanya akan merusak eksosistem sekolah dan guru,” kata Satriawan.

4. P2G sejak lama konsisten meminta Mas Nadiem memberikan afirmasi berdasarkan lama mengabdi + usia. Saat ini Kemdikbudristek hanya memberikan afirmasi 15% bagi guru berusia di atas 35 tahun dan mengabdi minimal 3 tahun.

“Lha, ini kan tidak berkeadilan, sebab memukul rata guru honorer yang sudah mengabdi belasan tahun bahkan di atas 20 tahun. Mestinya afirmasi diberikan berdasarkan range lama mengabdi. Simulasinya misal, 3-5 tahun 15%; 6-10 tahun 20%; 11-15 tahun 25%; 16-20 tahun 30%, 21-25 tahun 35%, dst,” Lanjutnya.

Mengingat UU ASN NO. 5 Tahun 2014 memerintahkan agar manajemen ASN termasuk PPPK diselenggarakan berdasarkan asas proporsionalitas, akuntabilitas, nondiskriminatif, keadilan, dan kesetaraan. Artinya, kami P2G tetap memohon kepada Kemdikbudrsitek, Kemenpan RB, dan BKN  untuk memberikan tambahan afirmasi bagi guru-guru honorer ini.

5) Sulitnya soal tes Guru PPPK, khususnya Kompetensi Teknis juga dirasakan mayoritas peserta tes Senin-Selasa ini.

“Mereka melaporkan soalnya jauh dari apa yang mereka pelajari dalam Bimtek/Bimbingan Belajar latihan soal yang diberikan Kemdikbudristek,” kata Satriawan.

Padahal Nadiem Makarim pernah mengatakan jika soal PPPK nanti berdasarkan apa yang sudah Bimbelkan Kemdikbud melalui SIMPKB. Kenyataannya jauh panggang dari api. Sia-sia rasanya belajar, tapi soal tak sesuai kisi-kisi yang diberikan.

P2G sudah memprediksikan sejak awal, tingginya passing grade Guru P3K akan membuat mayoritas guru tidak lolos tes. Kalau dibandingkan juga dengan Seleksi Kompetensi Bidang CPNS 2019, yang formatnya sejenis dengan Kompetensi Teknis pada seleksi PPPK sekarang, rata-rata perolehan nilai peserta tidak banyak yang melampaui 50 persen benar.

“Sementara itu, passing grade PPPK untuk Kompetensi Teknis, mengharuskan peserta memenuhi skor minimal sampai 65 persen. ambang batasnya justru lebih tinggi, apalagi ini yang ikut tes kebanyakan -maaf- guru-guru tua, beda dengan CPNS yang berusia di bawah 35 tahun,” terangya.

Banyak juga pertanyaan, mengapa passing grade matpel tertentu tinggi sekali, sedang matpel lain relatif di bawah, seperti PPKn (330, tertinggi) dan Agama (325), 2 matpel ini passing gradenya tertinggi. Tapi guru Bahasa Indonesia (265), guru BK, IPA, dan Bhs. Inggris (270), guru TIK (235), bahkan guru Matematika (205). Kami tidak tau apa alasan panitia membuat ambang batas pelajaran tertentu itu jauh lebih tinggi dibanding lainnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Cegah Korupsi, Pemkab Lumajang Minta Pendampingan KPK Terkait Pertambangan Pasir

Published

on

By

Cegah Korupsi, Pemkab Lumajang Minta Pendampingan KPK Terkait Pertambangan Pasir

Channel9.id-Lumajang. Pemerintah Kabupaten Lumajang bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menggelar Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Monitoring Center Of Prevention (MCP) di Ruang Rapat Narariya Kirana, Kantor Bupati Lumajang.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama menjelaskan, kedatanganya di Kabupaten Lumajang dalam rangka melakukan komunikasi dua arah baik dengan pemerintah daerah maupun instansi nonpemerintah daerah sesuai dengan fungsi pengawasan tata kelola pemerintah daerah.

“Bagaimana upaya-upaya pemerintah daerah menghilangkan berbagai macam potensi tindakan korupsi,” ujarnya.

Baca juga: KPK Geledah Kantor Dinas PUPR Pemkab Probolinngo Dengan Pengawalan Ketat

Dalam kesempatan terbatas itu, Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, meminta bantuan penanganan atau pendampingan pertambangan dari KPK, agar inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lumajang, tidak menyalahi aturan. Terutama, terkait pertambangan pasir. Langkah itu ditempuh untuk menghindari terjadinya potensi tindakan korupsi.

“Kami minta pendampingan dari KPK agar inovasi yang dilakukan Pemkab Lumajang tidak menyalahi aturan yang ada, terutama terkait pertambangan pasir,” kata Thoriq.

Ia menjelaskan ada 59 penambang pasir berizin, 50 di antaranya aktif, 1 penambang izinnya mati, sementara sisanya tidak ada yang melakukan aktivitas pertambangan. Potensi pendapatan pajak dari pertambangan pasir pun diasumsikan mencapai Rp 35 miliar.

“Harapannya kami berinovasi melayani masyarakat dengan baik tapi dengan tata cara yang baik dan benar, kami mohon didampingi yang berkaitan dengan hal-hal inovasi kami, terutama tentang pertambangan pasir,” tuturnya.

Untuk memaksimalkan pendapatan pajak pertambangan pasir, Pemkab Lumajang saat ini sedang membangun stokpile terpadu untuk memperbaiki manajemen pengelolaan pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang.

Seperti diketahui saat ini KPK sedang memetakan delapan area intervensi pemerintah daerah yang menjadi fokus pencegahan korupsi yaitu mulai dari perencanaan dan penganggaran anggaran daerah, pengadaan barang dan jasa, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen ASN, manajemen aset, penguatan pengawasan APIP, pengelolaan dana desa dan pelayanan publik.

Continue Reading

Nasional

Nadiem: 100 Ribu Guru Honorer Akan Diangkat Jadi ASN

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, saat ini pengolahan data hasil ujian seleksi pertama untuk guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih berlangsung.

Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), yang antara lain terdiri dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), masih akan merampungkan hasil seleksi tersebut.

“Hasil sementara, dari 326.476 formasi yang ada pelamarnya, hampir 100.000 guru honorer dari seluruh Indonesia akan segera diangkat menjadi guru ASN PPPK,” kata Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, pada Kamis (23/9).

Baca juga: Diumumkan Hari Ini, Ketua X DPR RI: Seleksi PPPK Sarat Masalah 

Namun, setelah mendengarkan aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan kemungkinan afirmasi tambahan, Kemendikbudristek telah meminta Panselnas untuk menunda pengumuman seleksi guru ASN PPPK agar bersama-sama dapat bisa membahas optimalisasi hasil seleksi dan pertimbangan afirmasi.

“Kemendikbudristek mendengarkan aspirasi masyarakat dan sedang memperjuangkan kebijakan afirmasi tambahan untuk daerah-daerah yang kekurangan guru, peserta di atas 50 tahun, dan lain sebagainya,” terang Nadiem.

Pada rapat kerja ini Nadiem juga mempertegas sikap kementerian, di mana Kemendikbudristek mengambil posisi secara garis besar sama dengan Komisi X, yaitu harus memperjuangkan afirmasi bagi kelompok-kelompok guru honorer tertentu.

“Kami akan perjuangkan walaupun itu bukan sepenuhnya keputusan Kemendikbudristek (melainkan keputusan Panselnas),” tegasnya.

Hal kedua yang dipertegas Nadiem adalah terkait tes seleksi. Ia menegaskan bahwa tes seleksi tetap penting dan diatur oleh undang-undang.

“Kemendikbudristek juga mempertimbangkan masukan dari pakar-pakar pendidikan tentang pentingnya menjaga integritas proses seleksi guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi siswa Indonesia,” terang Nadiem.

IG

Continue Reading

Nasional

RSPON: Pendarahan Otak Tukul Arwana Bukan Disebabkan Oleh Vaksin Covid-19

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON) Mursyid Bustami memastikan pendarahan otak yang dialami oleh komedian Tukul Arwana tidak disebabkan oleh vaksin Covid-19.
Dia menjelaskan, vaksinasi yang dilakukan oleh pria bernama asli Tukul Riyanto ini tidak berkaitan sebagai penyebab pendarahan otak yang menimbulkan kericuhan di media sosial pada Kamis (23/9).

Sekadar informasi, pada Kamis (23/9/2021) warganet ramai menyebutkan alasan Tukul Arwana mengalami perdarahan otak atau stroke perdarahan lantaran melakukan vaksinasi Covid-19.

“Tidak ada hubungan antara stroke perdarahan dengan vaksin COVID-19 apapun merek vaksinnya,” katanya dalam konferensi pers virtual, Jumat (24/9).

Baca juga: Efektivitas Vaksin, Satgas: Masyarakat Jangan Khawatir 

Dokter spesialis saraf ini pun menambahkan secara ilmiah tidak ada kaitan antara efek vaksin Covid-19 dengan stroke perdarahan, penyakit yang membuat Tukul Arwana harus dilarikan ke rumah sakit.

“Secara ilmiah tidak ada hubungan antara stroke perdarahan dengan vaksin Covid-19,” katanya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan perdarahan otak kebanyakan terjadi pada orang dengan hipertensi. Kondisi ini terjadi akibat pembuluh darah tidak kuat menahan tekanan darah yang tinggi sehingga pecah dan mengganggu bagian otak.
Sebagian kasus membutuhkan tindakan operasi untuk mengambil bekuan darah dan mengurangi tekanan otak di sekitar perdarahan.

Mursyid juga menyarankan untuk mencegah perdarahan otak maka perlu kontrol kondisi hipertensi, diabetes, dan faktor risiko lain secara rutin. Gaya hidup sehat juga berpengaruh, seperti istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, dan olahraga rutin.

“Ini perlu kami klarifikasi. Secara ilmiah pun tidak ada hubungannya. Barangkali itu klarifikasi dari kami,” ujarnya.

Adapun terkait kondisi Tukul Arwana saat ini, pihak rumah sakit memilih untuk tidak membeberkannya karena alasan kode etik. Pihak rumah sakit menyarankan untuk menanyakan langsung kepada pihak keluarga.

“Tidak bisa kami sampaikan, karena berkaitan dengan rahasia medik pasien kita, kami sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami tidak akan menyampaikan mengenai kondisi pasien,” tuturnya.

Untuk diketahui, komedian dan juga presenter televisi, Tukul Arwana saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional atau RS PON, Jakarta sejak dilarikan ke rumah sakit tersebut selepas Magrib, Rabu (22/9), sekitar pukul 18.00 WIB.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC