Connect with us

Hot Topic

P2G Evaluasi PTM di 16 Provinsi, Langgar Prokes Hingga Guru Belum Merata Divaksin

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) memberikan evaluasi terhadap 16 provinsi yang sudah mulai melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas, ada daerah yang mulai PTM sejak Januari, Februari, dan April 2021.

Adapun 16 provinsi itu yakni provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, NTT, Papua, dan Papua Barat.

Kabid Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri menyampaikan beberapa permasalahan yang ditemukan PWG dari pelaksanaan PTM terbatas di masa pandemi Covid-19.

Pertama, pihaknya menemukan sejumlah pelanggaran prokes atau tidak melaksanakan 3M dengan disiplin di dalam sekolah, seperti di Kabupaten. Kep. Simeulue, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Kep. Sangihe, Kabupaten Melawi, Kota Batam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Situbondo.

“Contoh kasus yang banyak terjadi, guru dan siswa tidak memakai masker. Adapun memakai masker, tetapi tidak sesuai protokol kesehatan, karena hanya dipakai didagu saja. Kemudian masih terjadi pelanggaran terhadap 3M lainnya yaitu tidak menjaga jarak. Menurut gurunya karena faktor anak-anak kangen-kangenan, akhirnya lupa,” kata Iman, Rabu 7 April 2021.

Kedua, P2G juga menemukan pelanggaran yang terjadi di luar sekolah. Ketika pulang sekolah, siswa dan guru melanggar 3M seperti berkerumun, nongkrong tidak mematuhi Prokes, tidak menjaga jarak, dan tidak mengenakan masker. Begitu pula saat siswa dan guru berangkat dan pulang sekolah saat menggunakan angkutan umum, seperti di Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi.

“Tidak adanya kepatuhan terhadap prokes, di dalam kendaraan umum tidak ada pengaturan jaga jarak. Tentu ini berbahaya bagi kesehatan guru dan siswa,” sambung guru sejarah SMA ini.

Ketiga, vaksinasi bagi guru dan tenaga kependidikan masih belum merata dan belum mencapai target. Laporan dari P2G Daerah di Kabupaten Kep. Sangihe (Sulut) vaksinasi baru untuk guru SMA/SMK, tetapi untuk guru PAUD, SD, dan SMP belum kunjung divaksinasi.

Kemudian Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi, dan Kabupaten Agam (Sumbar), sebagian besar sekolah sudah mulai tatap muka, namun guru dan tenaga kependidikan belum tuntas divaksinasi.

Juga belum divaksinasi adalah guru dan tendik di sebagian besar wilayah Provinsi Aceh. Guru di kota Medan dan Kota Tebing Tinggi (Sumut). Guru SMA/SMK di Kab. Penajam Passer Utara (Kaltim). Lalu guru SD di Kab. Bintan (Kepri). Guru di Kota Bandung (Jabar) juga belum. Sedangkan di Kota Metro (Lampung) vaksinasi guru sedang dijadwalkan.

“Lain cerita di Kabupaten Karawang (Jabar), guru dan tendik sudah dijadwalkan vaksinasi, namun setelah sampai di lokasi, diinfokan vaksinnya habis hingga sekarang belum dijadwalkan kembali,” kata Iman.

Di Kabupaten Situbondo (Jatim) juga belum vaksinasi, khususnya guru SMA/SMK, tapi sekolah sudah mulai tatap muka (PTM) terbatas sejak Februari 2021.

Lalu di Kabupaten Melawi (Kalbar), baru sebagian kecil yang divaksinasi. Di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali (Jateng) guru-guru mulai PAUD-SMA/SMK belum kunjung divaksinasi. Termasuk guru Madrasah Kemenag. Guru-guru di Kabupaten Ende (NTT) juga belum kunjung divaksinasi dan PTM pun belum dimulai.

“Akhirnya Guru dan Tendik yang belum divaksinasi merasa resah, sekolah sudah mulai uji coba tatap muka, namun mereka belum kunjung divaksinasi,” ungkap Iman.

Sedangkan sebagian besar guru di Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro (Jatim), Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut (Jabar), Kabupaten Mimika (Papua) dan Kota Sorong (Papua Barat) sudah divaksinasi. Walaupun di Kab. Mimika PTM belum dimulai.

Adapun di Kabupaten Jeneponto (Sulsel), Kota Bogor (Jabar), dan Kabupaten Pandeglang (Banten) para guru sedang proses vaksinasi.

“Sedangkan di DKI Jakarta, proses vaksinasi guru sedang dilakukan, walaupun sebagian besar khususnya guru swasta belum divaksinasi. DKI Jakarta sudah memulai uji coba PTM terhadap 85 sekolah,” ujar Iman.

Namun P2G mempertanyakan, apa dan bagaimana kriteria penentuan 85 sekolah tersebut sebagai piloting oleh Dinas Pendidikan? P2G menemukan fakta, untuk jenjang SMA, justru dari 85 sekolah, tidak ada satupun SMA Negeri di Jakarta yang menjadi piloting, sebab yang ditunjuk adalah SMA Swasta. Hal ini diduga kuat karena sekolah SMA Negeri di Jakarta belum mengisi dan melengkapi Daftar Periksa yang dibuat Kemendikbud.

“Sangat disayangkan, jika SMA Negeri di Jakarta belum menyiapkan Daftar Periksa dan sarana pendukung protokol kesehatan,” tandasnya.

Namun, P2G memberikan apresiasi terhadap Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang hanya melakukan Uji Coba Tatap Muka di 85 sekolah saja, mengingat ratusan sekolah yang ada di Jakarta. Termasuk durasi uji coba PTM yang hanya 1 hari saja per kelas angkatan.

Lain lagi fakta uji coba pembukaan sekolah di Kabupaten Bogor terhadap 170 sekolah mulai PAUD-SMA/SMK/MA. Jumlah uji coba yang sangat massal dan besar. Mengingat jumlah total sekolah di Kabupaten Bogor adalah sekitar 230 sekolah. Fakta tersebut menunjukkan, uji coba dilakukan serentak terhadap 70%-80% sekolah.

“Akibatnya, uji coba seperti itu justru berpotensi mengancam keselamatan guru dan warga sekolah secara massal. Guru dan Tenaga Kependidikan (Tendik) dipaksa masuk sekolah tatap muka, meskipun belum mendapatkan vaksinasi,” lanjut Iman.

Keempat, ada juga fakta sekolah yang hanya memiliki satu thermogun, bahkan Daftar Periksa sekolah belum diverifikasi oleh Pemda tapi sekolah sudah uji coba PTM. Karena thermogun hanya satu, maka siswa yang datang berkerumum dalam antrian panjang, sebab datangnya di waktu yang relatif bersamaan. Kondisi demikian berpotensi melanggar Prokes dan menjadi penularan.

Juga terjadi di sekolah yaitu, kata Iman, orang tua atau pengantar siswa yang menunggu di sekolah, masih ada yang berkerumun sebab menunggu anaknya. Mereka beralasan menunggu, sebab durasi belajar anaknya hanya sampai 2 jam saja, jadi kalau harus pulang ke rumah akan memakan waktu lama. Ini terjadi di PAUD/TK dan SD.

“Kelima P2G menilai selama ini tidak ada sanksi tegas dari Pemerintah Daerah atau Satgas Covid-19 Daerah, ketika sekolah melakukan pelanggaran protokol kesehatan seperti penjelasan tadi. Baik di sekolah maupun aktivitas selepas pulang sekolah,” pungkas Iman.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

71,4 Persen Relawan Vaksin Nusantara Alami Kejadian yang Tak Diinginkan

Published

on

By

Ingin Tangkal Hoax Soal Vaksin Covid-19, Kominfo Ingin Gaet Pihak Lain

Channel9.id-Jakarta. Kepala BPOM Penny K. Lukito menyebut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menghimpun data studi uji klinik fase 1 Vaksin Nusantara RI sebanyak 20 dari 28 relawan (71,4 persen) telah alami Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD). KTD tersebut dalam grade 1 dan 2.

Penny mengatakan, relawan mengalami Kejadian yang Tidak Diinginkan pada kelompok vaksin dengan kadar adjuvant (zat agar vaksin efektif) bekerja–500 mcg.

“Ini lebih banyak dibandingkan pada kelompok vaksin dengan kadar adjuvant 250 mcg dan tanpa adjuvant. KTD yang terjadi berupa nyeri lokal, nyeri otot, nyeri sendi, nyeri kepala, penebalan, dan kemerahan,” tutur Penny, Rabu, (14/4).

“Kemudian gatal, ptechiae (kondisi kulit yang ditandai dengan timbulnya ruam di kulit, lemas, mual, demam, batuk, dan pilek.”

Ada juga Kejadian yang Tidak Diinginkan grade 3 yang dialami 6 relawan. Rinciannya, sebagai berikut:

1 subjek mengalami hipernatremia (konsentrasi natrium yang tinggi dalam darah)

2 subjek mengalami peningkatan Blood Urea Nitrogen/BUN (kadar urea nitrogen dalam darah)

3 subjek mengalami peningkatan kolesterol

Kejadian yang Tidak Diinginkan grade 3 merupakan salah satu kriteria penghentian pelaksanaan uji klinik sesuai tercantum pada protokol uji klinik.

Baca juga: DPR Berkukuh Agar BPOM Keluarkan Uji Klinis Vaksin Nusantara

“Namun, berdasarkan informasi Tim Peneliti saat inspeksi yang dilakukan Badan POM, tidak dilakukan penghentian pelaksanaan uji klinik dan analisis yang dilakukan Tim Peneliti Vaksin Nusantara terkait kejadian tersebut,” imbuh Penny.

IG

Continue Reading

Hot Topic

BPOM Sebut Semua Bahan Baku Vaksin Nusantara Diimpor dari AS

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyampaikan bahwa semua komponen utama yang digunakan dalam pengembangan Vaksin Nusantara diimpor dari Amerika Serikat.
Komponen yang dimaksud berupa antigen, Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF), medium pembuatan sel, dan alat-alat persiapan.

“Semua komponen utama pembuatan vaksin dendritik ini diimpor dari USA,” kata Kepala BPOM Penny K Lukito melalui keterangan tertulis, Rabu (14/4).

BPOM menegaskan vaksin yang diprakarsai oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu membutuhkan waktu cukup lama jika ingin dibuat secara sepenuhnya di Indonesia alias tanpa impor komponen lagi.

Penny menjelaskan bahwa antigen SARS COV-2 Spike Protein yang dipakai dalam penelitian ini merupakan produksi Lake Pharma, California, USA. Kemudian GM-SCF juga diproduksi oleh Sanofi dari USA.

Pengembangan dan uji klinis vaksin Nusantara sendiri merupakan kerjasama antara PT Rama Emerald Multi Sukses (Rama Pharma) bersama AIVITA Biomedical asal USA, Universitas Diponegoro, dan RSUP dr. Kariadi Semarang.

“Jika akan dilakukan transfer teknologi dan dibuat di Indonesia membutuhkan waktu yang lama mengingat sampai saat ini Industri Farmasi yang bekerjasama dengan AIVITA Biomedica Inc belum memiliki sarana produksi untuk produk biologi,” ujar Penny.

“Membutuhkan waktu 2-5 tahun untuk mengembangkan di Indonesia,” imbuhnya.

Penny sekaligus menjelaskan bahwa proses pembuatan vaksin sel dendritik dilakukan oleh peneliti dari AIVITA Biomedica. Meski staf di RS. Kariadi diberikan pelatihan, tetapi pada pelaksanaannya dilakukan oleh AIVITA Biomedica.

Penny mengatakan bahwa dari hasil inspeksi, ada beberapa komponen tambahan dalam sediaan vaksin yang tidak diketahui isinya. Tim dari RSUP dr Kariadi pun tidak memahami itu.

“Semua pertanyaan dijawab oleh peneliti dari AIVITA Biomedica, dimana dalam protokol tidak tercantum nama peneliti tersebut. Peneliti utama dr Djoko dari RSPAD Gatot Subroto dan dr Karyana dari Balitbangkes tidak dapat menjawab proses-proses yang berjalan karena tidak mengikuti jalannya penelitian,” ungkap Penny.

Dengan temuan-temuan pada uji klinis fase I vaksin Nusantara itu, BPOM urung memberikan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) uji klinis fase II vaksin Nusantara.

BPOM meminta tim peneliti vaksin Nusantara untuk memperbaiki dan melengkapi dokumen Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).

IG

Continue Reading

Hot Topic

Presiden Jokowi: Pencegahan Penyebaran Pandemi Harus Jadi Prioritas

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Saat ini pemerintah masih berfokus pada upaya percepatan pemulihan kesehatan dan ekonomi. Keduanya berjalan beriringan dengan menjaga keseimbangan penanganan antara keduanya.

Kepada para peserta Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 yang digelar pada Rabu, 14 April 2021, secara virtual Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah untuk mampu mengelola keduanya dengan baik dan seimbang.

“Gas dan remnya harus dilakukan secara tepat karena yang namanya Covid-19 ini barangnya tidak kelihatan. Jangan sampai terlalu mendahulukan ekonomi kemudian tidak memperhatikan penyebaran Covid-19, yang terjadi kenaikan kasus meningkat, pertumbuhan ekonominya justru tertekan turun,” ujarnya dari Istana Negara, Jakarta.

Oleh karena itu, pencegahan penyebaran pandemi harus menjadi prioritas. Sementara penanganan pasien yang terpapar Covid-19 juga harus dilakukan secara konsisten.

Kepala Negara juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak tergesa untuk membuka sektor-sektor yang ada di daerahnya. Sebaliknya, lakukan pembukaan sektor secara bertahap dan sangat berhati-hati agar tidak terjadi lonjakan kasus baru di kemudian waktu.

“Bulan Januari yang lalu misalnya, saya enggak usah sebut negaranya, turun anjlok (kasus penyebaran). Begitu dibuka (sektor ekonomi), bulan Maret lompatannya naik tinggi sekali. Hati-hati dengan itu. Jangan sampai karena kasusnya sudah turun kemudian tergesa-gesa untuk membuka sektor-sektor yang ada,” kata Presiden.

Di Indonesia sendiri, pada Januari lalu kasus aktif harian sempat menyentuh angka 14 ribu bahkan mencapai 15 ribu. Namun, beberapa waktu belakangan, angka kasus harian relatif terkendali di angka 4 ribu hingga 6 ribu berkat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro yang disertai dengan kebijakan vaksinasi massal.

Presiden juga meminta daerah untuk menerapkan kebijakan PPKM berskala mikro untuk mencegah penyebaran virus korona meluas di wilayahnya.

“Isolasi lingkungan terkecil sebelum kasus itu menyebar lebih luas lagi. Jadi jangan sampai kita itu me-lockdown kota atau kabupaten. Kalau di satu kabupaten kasusnya hanya terjadi di satu atau dua desa, ya desa itu yang diisolasi sehingga tidak menyebar lebih luas,” ucapnya.

Selain itu, Kepala Negara juga meminta dukungan penuh terhadap program vaksinasi massal yang dijalankan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan PPKM berskala mikro, kebijakan vaksinasi massal, dan penegakan protokol kesehatan yang baik maka pemulihan kesehatan dapat dilakukan dengan segera.

 

Continue Reading

HOT TOPIC