Hot Topic
P2G Meminta PJJ Harus Dilanjutkan Hingga Akhir Tahun
Channel9.id – Jakarta. Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) meminta sekolah melanjutkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) hingga akhir tahun. Saran ini disampaikan menyusul sejumlah sekolah yang ingin melakukan pembelajaran tatap muka di pertengahan November 2020.
Koordinator P2G Satriwan Salim menilai, pembukaan sekolah tidak akan efektif mengingat waktu Penilaian Akhir Semester (PAS/UAS) yang tinggal sekitar 3 minggu lagi, awal Desember siswa akan UAS Semester Ganjil.
“Andai kata sekolah tatap muka kembali, pembelajaran tak akan berjalan efektif dan optimal. Hal ini terjadi karena 1) Pembelajaran di bagi 2 shift; 2) Tidak boleh ada kegiatan ekstrakurikuler; 3) Tidak boleh ada kegiatan olahraga; 4) Kantin ditutup; 5) Interaksi siswa antar kelas sangat terbatas; 6) Waktu belajar pun terbatas,” kata Satriwan dalam keterangan resmi, Senin (16/11).
Satriwan menyampaikan, sejumlah sekolah yang ingin melakukan pembelajaran tatap muka itu, merujuk pada peraturan SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada tahun Ajaran 2020/2021. SKB 4 Menteri itu memberikan kesempatan bagi sekolah yang berada di zona kuning dan hijau untuk dibuka kembali tatap muka.
Satriwan menegaskan, pembelajaran tatap muka di sekolah menurut SKB 4 Menteri sebenarnya memiliki prasyarat yang ketat yaitu Sekolah tersebut berada di zona hijau dan kuning, diizinkan oleh pemerintah daerah terkait, sekolah mampu memenuhi daftar cek protokol kesehatan, dan Izin dari orang tua siswa.
Jika syarat-syarat tersebut tidak bisa dipenuhi, maka sekolah tidak bisa memaksakan membuka pembelajaran tatap muka.
“Sebenarnya empat syarat di atas dikunci oleh syarat terakhir yaitu izin dari orang tua. Misalkan saja tiga (3) syarat pertama terpenuhi, tetapi orang tua khawatir dan tidak memberikan izin, maka sekolah tidak bisa semaunya melakukan tatap muka,” katanya.
Dalam hal ini, Satriwan menjelaskan, pembukaan sekolah harus melalui persetujuan orang tua dan tidak ada pemaksaan bagi orang tua agar anaknya dizinkan belajar tatap muka. Pemerintah daerah, kata Satriwan, tidak boleh semaunya membuka sekolah tanpa meminta persetujuan dari semua orang tua tanpa kecuali.
“Pemda dan sekolah harus melibatkan orang tua. Seandainya ada beberapa orang tua di sekolah yang tidak mengizinkan anaknya masuk, maka guru dan sekolah tetap wajib memberikan layanan pembelajaran kepada siswa tersebut, baik daring maupun luring. Sekolah juga tak boleh memaksa orang tua memberikan izin. Mendapatkan layanan pendidikan adalah hak dasar siswa. Hak hidup, sehat, dan memperoleh rasa aman adalah utama, baru kemudian hak pendidikan,” ujar Satriwan.
P2G pun meminta, Kemendikbud dan Kemenag turun tangan langsung mengecek kesiapan infrastuktur sekolah atas protokol kesehatan. P2G meragukan kesiapan sekolah memenuhi syarat-syarat daftar cek protokol kesehatan yang sangat banyak dan detil.
Kesiapan infrastuktur dan budaya disiplin masih belum maksimal dilaksanakan. Sarana-prasarana yang menunjang protokol kesehatan bersifat mutlak, tapi banyak sekolah belum menyiapkan dengan sempurna.
“Oleh karena itu, P2G meminta Kemendikbud dan Kemenag turun langsung mengecek kesiapan sekolah dibuka kembali. Kemendikbud harus betul-betul memastikan sekolah sudah siap memenuhi sarana-prasarana penunjang protokol kesehatan, tanpa kecuali,” lanjutnya.
Pun Kemendikbud dan Kemendagri harus menindak tegas dinas pendidikan yang melanggar aturan pembukaan sekolah.
“Kemendagri dan Kemendikbud seharusnya memberikan teguran keras bagi Dinas Pendidikan yang membolehkan sekolah dibuka kembali, padahal sekolahnya berada di zona oranye seperti Kota Surabaya. Sebab akan berpotensi menjadikan sekolah sebagai kluster penyebaran Covid-19. Ini jelas sekali akan membahayakan kesehatan dan keselamatan guru, siswa, dan keluarga mereka. Mestinya daerah dan pusat harus komitmen dan konsisten dengan SKB 4 Menteri yang dibuat,” katanya.
Yang paling penting, guru, tenaga kependidikan, dan siswa harus betul-betul aman dan dideteksi sejak dari mula pembukaan sekolah.
“Bagi daerah yang sudah zona hijau dan kuning, rencana membuka sekolah kembali mestinya diawali dengan pelaksanaan Tes Swab bagi guru dan siswa, agar betul-betul aman dan bisa dideteksi dari mula, agar pencegahan Covid-19 bisa sedini mungkin. Dana BOS bisa dialokasikan untuk pelaksanaan Tes Swab bagi guru. Syukur kalau Pemda juga sudah mengalokasikannya,” pungkasnya.
Dalam pantauan Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) secara nasional sampai tanggal 16 November 2020, diantaranya bersumber dari laporan jaringan guru P2G di daerah-daerah, ada peningkatan jumlah sekolah di daerah yang (akan) melakukan tatap muka. Rencana sekolah dibuka untuk tatap muka yang akan dilaksanakan Senin, 16 November 2020 adalah sebagai berikut:
1) Kota Pekanbaru, berada di zona kuning berencana membuka sekolah sebanyak 23 SMP;
2) Kab. Solok Selatan, zona kuning, akan membuka sekolah SD-SMP;
3) Kota Banjarmasin, zona kuning, akan membuka 4 SMP secara terbatas;
4) Kota Ternate, zona kuning, akan membuka sekolah jenjang PAUD-SMA/SMK;
5) Kab. Bengkulu Tengah, akan membuka sekolah SD- SMP;
6) Kab. Sumbawa Barat, akan membuka sekolah SD-SMP di 4 Kecamatan;
7) Kab. Tulang Bawang Barat, zona kuning, akan membuka sekolah SD-SMP;
8) Kab. Bangkalan akan membuka sekolah jenjang SD LB-SMA/SMK;
9) Kota Tangerang Selatan, akan membuka sekolah jenjang SD;
10. Jawa Timur, kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi memutuskan sekolah SMA/SMK sudah dibuka hampir merata di seluruh Kota/Kab. Bahkan ada penambahan 20% SMA tiap Kota/Kab; 35% SMK tiap Kota/Kab; dan 10% SLB. Artinya khusus di Provinsi Jawa Timur berdasarkan putusan Kadisdik, sekolah yang berada di bawah otoritas Pemerintah Provinsi yaitu SD LB, SMA, dan SMK sudah berangsur-angsur dibuka bahkan ada penambahan persentasenya;
11. Sulawesi Selatan, sebanyak 3 daerah diizinkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan untuk melakukan tatap muka bagi sekolah SMA/SMK, karena sudah menjadi zona hijau, yaitu: Kab. Soppeng, Kab. Tanah Toraja, dan Kab. Toraja Utara.
Kemudian ada beberapa daerah Kota/Kabupaten yang sudah menyelenggarakan sekolah tatap muka sejak Oktober-November lalu, diantaranya:
1) Kota Surabaya, sejak awal November sekolah tingkat SMA sudah tatap muka. Padahal di sisi lain statusnya masih zona oranye. Ini jelas berpotensi menyalahi SKB 4 Menteri. Sebab SKB 4 Menteri hanya memberikan kesempatan bagi sekolah di zona hijau dan kuning untuk dibuka, itu pun dengan 4 syarat yang sangat ketat;
2) Kabupaten Bangka Barat, zona kuning, sejak 9 November 2020 sekolah tingkat SD-SMP sudah tatap muka;
3) Kab. Aceh Tengah, sejak 9 November sekolah di semua jenjang PAUD-SMA/SMK sudah tatap muka;
4) Kota Lhoksumawe, sejak 9 November sekolah di jenjang SD-SMP sudah tatap muka;
5) Kab. Pidie, sejak awal November sekolah di semua jenjang PAUD-SMA/SMK sudah tatap muka;
6) Kab. Nagan Raya, sejak Oktober sekolah di semua jenjang PAUD-SMA sudah tatap muka;
7) Kota Tanjung Pinang, sekolah di jenjang SD-SMP sudah tatap muka;
8) Kab. Bintan, sekolah di jenjang SD-SMP sudah tatap muka;
9) Kab. Situbondo, sebagian sekolah di jenjang SMA-SMK sudah tatap muka;
10) Kab. Pacitan, sebagian sekolah di jenjang SMA-SMK sudah tatap muka;
11. Kab. Bojonegoro, sebagian sekolah di jenjang SMA/SMK sudah tatap muka;
12) Kab. Blitar, sebagian sekolah di jenjang SMA/SMK sudah tatap muka.
Kemudian dalam laporan jaringan guru P2G di daerah ada beberapa Kota/Kabupaten yang awalnya sekolah sudah tatap muka. Tetapi karena ada kenaikan kasus positif Covid-19 di daerah tersebut, maka sekolah kembali melakukan sistem Pembelajaran Jarak Jauh/Belajar dari Rumah (PJJ/BDR), diantaranya:
1) Kab. Natuna;
2) Kab. Karimun;
3) Kab. Anambas, yang sempat tatap muka tapi akan PJJ kembali, sebab ada peningkatan kasus Covid-19;
4) Kab. Fakfak, setelah ada kasus positif Covid-19 yang meninggal, pada Jumat 13 November 2020 lalu, maka sekolah di Kab. Fakfak kembali PJJ sampai menunggu instruksi selanjutnya dari Pemerintah Kabupaten.
(HY)
Channel9.id-Jakarta. Ratusan orang mendatangi rumah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Pamekasan, Selasa (01/12) siang. Massa tersebut berteriak-teriak di depan rumah yang kini ditempati ibunda Mahfud MD. Mereka meminta penghuni rumah keluar menemui massa.
Bahkan, sebagian massa ada yang mendorong pagar rumah. “Kalau sama-sama orang Madura, Mahfud tolong keluar. Jangan ngumpet dan temui kami,” teriak salah satu peserta aksi di depan rumah.
Salah satu peserta aksi juga berteriak agar massa tak membuat keributan. “Tolong jangan membuat kerusakan,” kata peserta aksi lainnya.
Baca juga: Buntut Acara Rizieq Shihab, Mahfud MD: Pemerintah Akan Tindak Tegas Tiap Kerumunan Massa
Meski aksi itu tak berlangsung lama, namun kejadian tersebut cukup membuat warga sekitar rumah Mahfud MD ketakutan. Mereka tak berani keluar rumah.
Beruntung, saat itu rumah Mahfud MD yang biasanya ditempati oleh ibunda dan perawatnya itu sedang kosong.
Tidak jelas tuntutan massa yang tidak diketahui asalnya itu. Namun, diduga terkait pemanggilan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab oleh polisi.
Channel9.id – Jakarta. Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Himawan Bayu Aji menyampaikan, tren kejahatan siber mengalami peningkatan selama pandemi Covid-19.
Ada 4.250 jumlah tindak pidana siber yang ditangani Bareskrim sepanjang Januari hingga November 2020.
“Jumlah ini akan terus meningkat sampai akhir tahun, diperkirakan seperti itu,” katanya dalam Webinar ‘Membedah Tindak Pidana Siber Sebagai Tindak Pidana Asal TPPU’, Selasa (1/12).
Dia menyampaikan, meningkatnya angka kejahatan tersebut sejalan dengan meningkatnya aktivitas masyarakat menggunakan teknologi informasi selama pandemi.
“Selama pandemi kita melihat masyarakat banyak menggunakan teknologi informasi untuk kegiatan-kegiatan sosial maupun masyarakat yang lain sehingga cukup meningkat, ketika transaksi face to face menurun,” katanya.
Bayu merinci, kasus-kasus tersebut terdiri dari pencemaran nama baik mendominasi dengan 1.581 kasus; penipuan 1.158 kasus; dan akses ilegal 267 kasus.
“Tiga kategori yang meningkat adalah pencemaran nama baik, penipuan, dan akses ilegal. Dua terakhir ini, penipuan dan akses ilegal sangat erat hubungannya dengan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang),” kata Bayu.
Jika dilihat secara tahunan, tren kasus tindak pidana siber juga terus meningkat yakni dari 2.609 kasus (2015), 3.110 kasus (2016), 3.109 kasus (2017), 4.360 kasus (2018) dan 4.585 kasus (2019).
(HY)
Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan tidak akan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur untuk wilayah DKI Jakarta. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik.
Akmal menyebut, meskipun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpapar Covid-19, ia masih dapat bertugas secara efektif.
Ia pun mengutip pernyataan Anies, yang menyatakan akan tetap bekerja dari rumah seara virtual. Bahkan, Anies memastikan, hal itu tidak akan mengganggu proses pengambilan keputusan dan pemerintah di DKI Jakarta.
“Statemen Pak Anies jelas ya, semoga beliau lekas sembuh,” kata Akmal melalui keterangan tertulis pada Selasa (01/12).
Lebih lanjut Akmal menerangkan, kebijakan untuk menunjuk Plt Gubernur diambil hanya ketika Kepala Daerah (KDH) yang bersangkutan berhalangan. “Apakah Pak Gubernur DKI berhalangan?” ucapnya.
Baca juga: Gubernur Anies Baswedan Positif Covid-19
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan jika dirinya terinfeksi corona. Anise diketahui positif terpapar virus corona berdasarkan hasil tes usap PCR yang keluar pada Selasa (01/12) dini hari.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria terkonfirmasi positif virus corona atau Covid-19. Melalui keterangan tertulis, ia menyatakan tetap dalam kondisi baik. Sesuai arahan dokter, saat ini Ariza menjalani isolasi mandiri.
“Alhamdulillah, meskipun hasil testing pada Jumat (27/11) kemarin menunjukkan positif Covid-19, namun kondisi saya tetap dalam keadaan baik dan terkendali,” kata pria yang akrab disapa Ariza, Minggu (29/11).
Ratusan Orang Geruduk Rumah Mahfud MD di Pamekasan
Pemerintah Bakal Pangkas Libur Panjang Desember 2020
Bersifat Inklusif, Para Difabel Diajak Dorong Pertumbuhan Ekonomi Digital
(Video) Anies Baswedan Positif Covid-19
Monitor Realisasi APBD hingga Pilkada-Pilkades, Mendagri Bentuk 4 Tim
Peneliti PARA Syndicate: JK Manfaatkan Rizieq Shihab Untuk Siapkan Anies Baswedan Jadi Presiden 2024
Jokowi Bubarkan 10 Lembaga Nonstruktural, Ini Daftarnya
Terkait Proyek Pengadaan Kambing, Kejagung Didesak Panggil Bupati Purbalingga
Otentisitas Trump dan Biden dalam Layar Raksasa Amerika
Misteri Angka Rasio Utang Pemerintah Atas PDB
Kepala Daerah Membiarkan Kerumunan, Mendagri: Sama Dengan Membiarkan Masyarakat Saling Bunuh
Waspadalah! Kelompok JI Gunakan Kotak Amal Minimarket Sebagai Sumber Dana
Ketua MUI: Adzan Tidak Boleh Diubah Jadi Ajakan Jihad
Politikus PDI Perjuangan Prediksi Rizieq Shihab Jadi Tersangka dan Ditahan
Besok Rizieq Diperiksa, Polda Metro Jaya Minta Pendukungnya Tidak Ikut Datang
