Connect with us

Nasional

P3I DKI Jaya: 76% Perusahaan Periklanan Tunda Perekrutan Karyawan Baru

Published

on

Ketua P3I DKI Jaya, Elwin Mok

Channel9.id-Jakarta. Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) DKI Jakarta melakukan survey untuk mengetahui sejauh mana dampak pandemi Covid—19 bagi Industri Periklanan. Didapati bahwa 76 persen perusahaan menunda perekrutan karyawan baru, sekitar 60,8 persen perusahaan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Ketua P3I DKI Jaya, Elwin Mok mengatakan sekitar 19,6 persen sudah melakukan PHK terhadap sebagian dari karyawan dan 2 persen melakukan PHK terhadap sebagian besar karyawan.  “Hanya 17,6 persen perusahaan yang menambah karyawan baru,”ujarnya.

Survey dilakukan terhadap 134 perusahaan yang menjadi anggota P3I DKI Jakarta. Elwin Mok berharap, melalui survey tersebut, para pelaku industri periklanan mengetahui tingkat kegentingan maupun optimisme dalam menghadapi semester ke-2 2020 dan menyambut 2021.

Baca juga: Menteri Keuangan: Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III masih Negatif

Selain itu, ia juga berharap data hasil survei bisa menjadi indikasi dan basis data dalam menilai kondisi yang sedang dihadapi bersama. Adapun survei tersebut dilakukan secara online dari 25 hingga 31 Agustus 2020. Dari survei tersebut, didapati bahwa jasa periklanan yang paling banyak disediakan perusahaan responden ialah di digital dan media sosial yakni sebesar 74,5 persen Kemudian disusul above the line sebesar 60,8 persen

Dalam menghadapi pandemi, kurang lebih separuh responden sudah melakukan pemotongan gaji. 31 persen melakukan pemotongan gaji di level manajemen dan 19,6 persen melakukan pemotongan gaji di seluruh level. Sedangkan 49 persen perusahaan tidak melakukan pemotongan gaji.

“Untuk menghadapi tantangan di masa pandemi, perusahaan biasanya cenderung melakukan efisiensi untuk bertahan,” ucap Elwin.

Dari hasil survey, lanjut Elwin, diketahui sekitar 75 persen perusahaan diproyeksikan mengalami penurunan billing jika dibandingkan 2019, di mana bisa berdampak pada penurunan laba perusahaan. Kendati demikian, sebagian besar sekitar 74,5 persen memproyeksikan pihaknya bisa bertahan di 2020 ini. “Bahkan 15 persen lainnya optimis bisnisnya bisa bertumbuh,” pungkasnya.

Selain itu, beberapa jawaban untuk bertahan di masa Pandemi yang muncul dalam survey adalah dengan melakukan inovasi, menjaga kepercayaan klien, adopsi produk dan jasa baru, merampingkan organisasi dan lebih multitasking, smart operation, dan mengalihkan fokus atau bahkan beralih ke bisnis digital.

“Fakta diatas sejalan dengan theory survival of the fittest oleh Charles Darwin, bahwa bukan yang terkuat yang hidup, melainkan mereka yang cepat beradaptasi dengan perubahan yang akan tetap hidup, yang dapat Kita terapkan dalam berkorporasi.” jelas Edhy Bawono, Ketua Bidang Internal Organisasi P3I DKI Jaya.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Pemerintah Diminta Gunakan Konsep Dana Perlindungan Lingkungan (DPL)

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Perlindungan Lingkungan Hidup mendesak pemerintah menggunakan konsep Dana Perlindungan Lingkungan (DPL) tuk melindungi kelestarian alam (ekologi). DPL sendiri merupakan pendanaan dari pemerintah pusat sebagai intensif bagi daerah yang memiliki kinerja baik tuk peningkatan perlindungan ekologi.

Konsep DPL sendiri diluncurkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Perlindungan Lingkungan Hidup yang beranggotakan 37 organisasi masyarakat sipil di seluruh Indonesia yang berkoordinasi dengan Indonesia Budget Center (IBC) dan PATTIRO.

“Pemerintah pusat hendaknya proaktif mendorong lahirnya kebijakan ecological fiscal transfer (EFT) ini karena sudah banyak kepala daerah yang memiliki komitmen untuk menerapkannya,” kata perwakilan Koalisi, Direktur eksekutif IBC, Roy Salam, dalam konferensi pers, Rabu (23/9).

Roy Salam menjelaskan, konsep ini merupakan operasionalisasi dari rencana pemerintah yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam seminar bulan Agustus 2019. Menteri Keuangan menyatakan, DPL akan menjadi bagian dari RUU Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah (HKPD) yang baru.

Namun, menurut koalisi, DPL bisa menjadi solusi sementara sebelum diadopsi dalam RUU HKPD yang baru itu. Konsep ini bisa dilakukan segera.

“Tanpa perlu menunggu pengesahan UU HKPD dan bisa menjawab kebutuhan pendanaan lingkungan hidup di daerah yang bisa berkontribusi pada penurunan emisi karbon yang telah menjadi komitmen pemerintah,” kata Roy.

Koalisi pun berkomitmen untuk terus membangun komunikasi dan mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan berbasis ekologi dengan berbagai skema transfer fiskal yang ada.

“Seperti Hibah, Dana Infrastruktur Daerah (DID), DAK Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, maupun Dana Desa,” ujarnya.

DPL Hibah juga dapat memberikan kompensasi kepada provinsi-provinsi yang memiliki proporsi kawasan lindung darat dan laut yang luas. Simulasi koalisi menunjukkan ada 11 dari 34 provinsi yang dianggap layak untuk menerima Hibah DPL Kinerja maupun Kompensasi.

(HY)

Continue Reading

Nasional

Sekjen Kemendagri Lantik Pejabat Fungsional di Lingkungan Kemendagri

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori melantik sebanyak 45 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional tertentu di lingkungan Kemendagri pada Rabu, (23/09) di Ruang Sidang Utama Gedung A Kantor Kemendagri, Jakarta.

“Dengan ini secara resmi melantik Saudara-Saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Dalam Negeri,” ujar Hudori pada saat melantik.

Pejabat fungsional yang dilantik terdiri dari Fungsional Arsiparis, Assesor SDM, Pustakawan, dan Auditor. “Saya percaya bahwa Saudara-Saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” sambung Hudori.

Baca juga: Kemendagri Gelar Rakor Camat se-Indonesia Secara Virtual

Prosesi pelantikan yang dimulai pada pukul 08.00 WIB tersebut berlangsung khidmat dengan berpedoman pada protokol kesehatan Covid-19 secara ketat. Sebagai upaya menjaga jarak, tidak semua PNS yang dilantik hadir langsung di tempat prosesi, sebagian mengikuti pelantikan melalui video conference. Pelantikan disaksikan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan dan Kepala Biro Kepegawaian Kemendagri Rahajeng Purwianti.

Continue Reading

Nasional

Staf Khusus Mendagri: Tingkatkan Disiplin Menerapkan Prokes

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga menghimbau dan mengajak seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kabupaten Lombok Barat, untuk bersama-sama disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, guna mencegah penyebaran Virus Covid-19 di masyarakat.

Hal tersebut dikatakan Kastorius Sinaga pada Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Pembagian Masker kepada Masyarakat, sebagai bentuk dukungan dari Ormas Asing mitra Kemendagri dalam mensukseskan Program Gebrak Masker yang diinisiasi oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Pusat, yang dipimpin oleh Ibu Tri Tito Karnavian, di Kecamatan Batu Layar, Rabu (23/09).

Baca juga: Mendagri Dorong Gerakan Bagi Masker Secara Gotong-Royong

“Peningkatan kesadaran masyarakat untuk semakin disiplin dalam menerapkan Protokol Kesehatan, harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah daerah dan kelompok masyarakat, selain agar mencegah penularan wabah penyakit tersebut, juga dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat di suatu daerah yang semakin lesu akibat adanya pandemi ini,” ujar Kastorius.

Kastorius menambahkan Pemerintah selalu mensosialisasikan Penerapan Kebiasaan Baru (new normal) kepada masyarakat, yang diharapkan agar masyarakat dapat beradaptasi dengan pola kebiasaan baru tersebut.

“Pemerintah mengharapkan agar pemerintah daerah selalu mensosialisasikan pola-pola kebiasaan hidup baru (new normal) kepada masyarakat. Kemendagri telah mengeluarkan beberapa Surat Edaran kepada Kepala Daerah yaitu mengenai Optimalisasi Pelaksanaan Penerapan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 di Seluruh Indonesia, Pembentukan Satgas Penanganan Covid-19 di Daerah, dan Penyampaian Kegiatan Pendisiplinan Protokol Kesehatan”, ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kastorius juga membagikan bantuan sejumlah 6.000 masker secara simbolis kepada beberapa perwakilan unsur masyarakat di Kecamatan Batu Layar, serta membagikannya langsung kepada masyarakat secara door to door. Pembagian masker ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran penggunaan masker di masyarakat, sebagai bagian dari protokol kesehatan.

Selain melakukan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Pembagian Masker kepada masyarakat, Tim Kemendagri juga mengunjungi desa yang menjadi wilayah dampingan Islamic Relief Worldwide (IRW) dalam melakukan budi daya jamur. “Hal ini kami lakukan sebagai bentuk monitoring pelaksanaan kerja sama antara Kemendagri dengan IRW, guna mengukur kemanfaatan pelaksanaan program kerja sama dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat”, ujar Kastorius.

Kegiatan Tim Kemendagri di Lombok Barat merupakan bentuk kolaborasi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dan mitra pembangunan asing, yaitu IRW.

“Permasalahan dan tantangan bangsa yang begitu besar tidak mungkin dapat diselesaikan secara parsial, atau sendiri-sendiri, juga tidak mungkin oleh pemerintah sendiri, untuk itu pemerintah selalu mengikutsertakan berbagai pihak dalam membantu menghadapi situasi pandemi Covid-19 di masyarakat,” tandasnya

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC