Connect with us

Hot Topic

Duh, Kabareskrim Polri Sebut Gedung Kejagung Sengaja Dibakar

Published

on

Kabareskrim Irjen Pol Listyo Sigit sebut Gedung Kejagung sengaja dibakar

Channel9.id-Jakarta. Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo menyebut penyebab kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung (Kejagung) sengaja dan direncanakan oleh pihak-pihak yang ingin gedung tersebut terbakar.

Hal tersebut berdasarkan olah tempat kejadian perkara (TKP) sebanyak 6 kali yang dilaksanakan penyidik, Pusinafis dan Puslabfor dengan metode SCI (scientific crime investigation).

Baca juga: Dugaan Pidana, Kasus Kebakaran Kejagung Ditingkatkan ke Penyidikan

Kemudian melakukan pemeriksaan rekaman CCTV di TKP dan di sekitar TKP. Sebelumnya membuat Laporan Polisi nomor: LP/1595/VIII/2020/PMJ/Res.Jaksel, tanggal 22 Agustus 2020.

“Mengambil keterangan saksi-saksi, melakukan Pra rekonstruksi dan simulasi, mengambil keterangan ahli kebakaran dan ahli pidana,” kata Irjen Pol Listyo Sigit dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (17/9/2020).

Listyo mengatakan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana umum karena sengaja membakar gedung utama Kejagung. Maka dari itu pihak kepolisian meningkatkan statusnya ke tingkat penyidikan melalui gelar perkara atau ekspose kasus kebakaran tersebut.

Selain olah TKP, dugaan peristiwa pidana itu juga didapati setelah penyidik melakukan pemeriksaan kepada 131 saksi yang saat ini sudah dilakukan pemeriksaan. Tak hanya itu, Bareskrim juga meminta keterangan ahli pidana dan ahli kebakaran.

“Pemeriksaan yang dilakukan terhadap 131 saksi dengan menggunakan alat poligraf/uji kebohongan, ahli kebakaran (untuk periksa asal api dengan teori segitiga api) dan ahli pidana, maka penyidik berkesimpulan terdapat dugaan peristiwa pidana,” papar Listyo.

Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas atau peralatan yang dapat membantu proses penyelidikan termasuk diantaranya menggunakan foto satelit untuk menentukan sumber api kebakaran.

“Bahkan Pra Rekonstruksi dilakukan pada Jumat 28 Agustus 2020 dengan menghadirkan orang-orang yang diduga ada di gedung utama pada hari kejadian kebakaran gedung Kejagung yang berada di setiap lantai, mulai lantai dasar, Lantas 1 sampai dengan lantai 6,” tuturnya.

“Penyelidik berpendapat terhadap kasus (kebakaran gedung utama Kejagung) tersebut ada dugaan peristiwa pidana, sehingga terhadap proses yang dilakukan akan ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan,” ucap Listyo.

Meski demikian, pihak kepolisian belum menetapkan sejumlah tersangka yang diduga melakukan kebakaran gedung utama Kejagung. Namun terduga pelaku dipersangkakan melanggar Pasal 187 KUHP dan Pasal 188 KUHP.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Khofifah Klarifikasi Terkait Surat Definisi Kematian

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa meluruskan kabar jika dirinya mengirim surat ke Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk meminta perubahan definisi kematian kasus Covid-19.

Khofifah mengaku, justru dirinya meminta agar pencatatan kasus kematian Covid-19 di Indonesia seperti yang disarankan Badan Kesehatan Dunia (WHO).

“Tidak ada itu namanya mengubah definisi (kematian Covid-19), tidak ada. Kita ini ingin pencatatan seperti WHO. Bagaimana sebetulnya proses pencatatan seperti guidance WHO,” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (23/09).

Baca juga: Satgas Covid-19: Belum Ada Wacana Ubah Definisi Kematian

Khofifah menyebut permintaan pencatatan kematian Covid-19 sesuai saran WHO itu yang disampaikan Ketua Rumpun Kuratif Satgas Penanganan Covid-19 dr Joni Wahyuhadi. Namun, ia tak tahu persis kapan Joni menyampaikan itu kepada media.

Mantan Menteri Sosial itu lantas mempertanyakan bukti yang menyatakan bahwa dirinya telah mengirimkan surat untuk meminta perubahan definisi kematian akibat Covid-19 ke Terawab.

“Enggak ada itu surat, mana buktinya. Kalau ada pengiriman surat terkait dengan kita minta definisi diubah, masyallah,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Rumpun Kuratif Satgas Penanganan Covid-19 Jatim, dr Joni Wahyuhadi mengungkapkan tengah mengajukan usulan pengklasifikasian pelaporan kasus kematian kasus Covid-19 kepada Kementerian Kesehatan.

“Bu Gubernur (Khofifah) sedang membuat surat ke Kementerian Kesehatan, dan tadi kebetulan bisa vidcon langsung dengan Pak Luhut, dan sudah disampaikan oleh ibu bahwa perlu klarifikasi definisi kematian,” kata Joni, Kamis (17/09).

Sementara itu, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menanggapi usulan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, yang meminta definisi kematian pasien akibat Covid-19 dipertegas.

“Terkait wacana definisi kematian Covid-19, pemerintah Indonesia merujuk pada acuan dari WHO. Dan itu dituangkan dalam KMK HK.01.07/MENKES/413/2020,” jelas Wiku saat menanggapi pertanyaan media dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Selasa (22/09).

Continue Reading

Hot Topic

Kementerian Dalam Negeri Sebut 48 Daerah Belum Susun Aturan Covid-19

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri menyebutkan masih terdapat 48 kabupaten/kota yang belum menyusun peraturan kepala daerah terkait peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19. “Untuk provinsi, sudah 34 provinsi (100 persen) menyelesaikan penyusunan peraturan kepala daerah. Sedangkan data kabupaten/kota, yaitu 48 kabupaten/kota atau 9 persen yang belum menyelesaikan, 33 kabupaten/kota (7 persen) dalam proses (penyusunan), dan yang telah selesai 432 kabupaten/kota (84 persen),” kata Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Bahtiar, Rabu, 23 September 2020.

Sebelumnya, Bahtiar menargetkan seluruh daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota harus menyelesaikan perkada-nya paling lambat Jumat, 18 September 2020. “Saya tekankan kepada seluruh jajaran Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, untuk memastikan dan dikoordinasikan, dilakukan atensi khusus, dan terus di-‘update’ apa kendala-kendala dalam penyusunan perkada,” kata dia.

Sebanyak 48 kabupaten/kota yang belum menyelesaikan perkada tersebut, yaitu Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Utara, Naganraya, Pidie Jaya, Subulussalam, Dairi, Karo, Labuan Batu, Langkat, Samosir, Serdang Bedagai, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Tanjung Balai, Lebong, Seluma, Bangka Selatan, Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Musi Rawas Utara, Pagar Alam, Kediri.

Kemudian, Sambas, Maybrat, Pegunungan Arfak, Kab Sorong, Teluk Wondama, Asmat, Delyai, Dogiyai, Intanjaya, Keerom, Lanny Jaya, Memberoamo Raya, Memberoamo Tengah, Nambre, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak Puncak Jaya, Sarmi, Supiori, Waropen Yahukimo, dan Yalimo.

Selain itu, Kemendagri juga merilis khusus data penyusunan Perkada tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020. “Ada sembilan provinsi yang melaksanakan pilkada selesai semua perkada-nya, yaitu Jambi, Bengkulu, Kepri, Kaltara, Kalteng, Kalsel, Sumbar, Sulut, dan Sulteng,” kata Bachtiar.

Sudah ada 34 kota yang menyelesaikan, sementara tiga kota lainnya belum selesai dari total 37 kota yang melaksanakan Pilkada 37 kota, sementara dari 224 kabupaten yang melaksanakan Pilkada ada 36 kabupaten yang belum menyelesaikan perkada. Bahtiar memberikan catatan khusus bahwa kabupaten/kota yang belum menyelesaikan peraturan sebagian besar di daerah yang menggelar Pilkada 2020.

 

Continue Reading

Hot Topic

Mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Dituntut 20 Tahun Penjara

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Direktur Utama (Dirut) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 2008-2018 Hendrisman Rahim dituntut 20 tahun penjara. Hendrisman dinilai terbukti melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp16,8 triliun. “Menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa Hendrisman Rahim secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 20 tahun dan pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan,” kata jaksa penuntut umum (JPU), Yanuar Utomo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Rabu, 23 September 2020.

Hal yang memberatkan dari perbuatan Hendrisman adalah perbuatannya tidak mendukung program pemerintah untuk menghadirkan kondisi bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Perbuatan terencana, terstruktur dan masif dan berimplikasi pada timbulnya kesulitan ekonomi nasabah Asuransi Jiwasraya,” kata jaksa.

Tuntutan berdasarkan dakwaan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam perkara tersebut, menurut jaksa penuntut, ada tujuh perbuatan yang dilakukan oleh ketiga terdakwa bersama-sama dengan Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat, dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartomo Tirto.

Pertama, Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo dan Syahmirwan melakukan kesepakatan dengan Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro dan Joko Hartono Tirto dalam pengelolaan Investasi Saham dan Reksa Dana PT Asuransi Jiwasraya (AJS) yang tidak transparan dan tidak akuntabel.

Kedua, pengelolaan saham dan reksa dana itu dilakukan tanpa analisis yang didasarkan pada data objektif dan profesional dalam Nota Intern Kantor Pusat (NIKP), tetapi analisis hanya dibuat formalitas bersama.

Ketiga, Hendrisman, Hary dan Syahmirwan juga membeli saham BJBR, PPRO adn SMBR telah melampaui ketentuan yang diatur dalam pedoman investasi, yaitu maksimal sebesar 2,5 persen dari saham beredar.

Keempat, ketiga terdakwa melakukan transaksi pembelian dan/atau penjualan saham BJBR, PPRO, SMBR dan SMRU dengan tujuan mengintervensi harga yang akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional.

Kelima, ketiga terdakwa mengendalikan 13 manajer investasi dengan membentuk produk reksa dana khusus untuk PT AJS, agar pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi underlying reksa dana PT AJS dapat dikendalikan oleh Joko Hartono Tirto.

Keenam, Henderisman, Hary dan Syahmirwan tetap menyetujui transaksi pembelian/penjualan instrumen keuangan underlying 21 produk reksadana yang dikelola 13 manajer. Produk reksadana itu merupakan pihak terafiliasi Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro walau pada akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan.

Ketujuh, Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo dan Syahmirwan telah menerima uang, saham dan fasilitas dari Heru Hidayat, Benny Tjokrosatpuro melalui Joko Hartono Tirto terkait dengan kerja sama pengelolaan investasi saham dan Reksa Dana PT AJS Tahun 2008 sampai dengan tahun 2018.

Sejak 2008 sampai 2018 Hendrisman, Hary dan Syahmirwan telah menggunakan dana hasil produk PT AJS berupa produk nonsaving plan, produk saving plan maupun premi korporasi  sekitar Rp 91 triliun untuk investasi saham, reksa dana maupun medium term note (MTN). Pada periode yang sama, ketiga terdakwa sepakat untuk menyerahkan pengaturan pengelolaan investasi saham dan reksa dana PT AJS kepada Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro melalui Joko Hartono Tirto.

Pengelolaan dan pengaturan saham sepenuhnya diserahkan kepada Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro. Saham yang dibeli adalah saham IIKP, TRUB, BKDP, ENRG, BNBR, TRAM dan PLAS milik Heru Hidayat secara langsung melalui broker, PT HD Capital dan PT Dhanawibawa Sekuritas yang ditunjuk oleh Joko Hartono Tirto.

Dalam pengelolaan investasi saham dan Reksa Dana PT AJS periode 2008-2018 itu telah menimbulkan kerugian negara cq PT AJS sekitar Rp16,8 triliun sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi Pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008-2018 BPK RI.

Adapun Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary Prasetyo dituntut penjara seumur hidup, sedangkan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya 2008-2014 Syahmirwan dituntut 18 tahun penjara.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC