Channel9.id-Jakarta. Perusahaan keamanan siber Kaspersky memaklumi tindakan aplikasi atau layanan yang mengambil sejumlah data pengguna. Pasalnya, lanjut mereka, sejatinya tak ada layanan yang gratis.

Sebagaimana telah diketahui, baru-baru ini WhatsApp didera kritik lantaran kebijakan barunya akan memaksa pengguna berbagi data ke Facebook. Di lain sisi, aplikasi perpesanan itu bisa digunakan pengguna secara cuma-cuma. Bahkan, WhatsApp bisa bertahan tanpa menayangkan iklan di platformnya.

“Nyatanya memang tak ada yang sepenuhnya “tak berbayar”. Sayangnya, model bisnis ini untuk layanan gratis berarti kita membayar dengan data kita. Jejaring sosial, beberapa messenger dan mesin pencari, menghasilkan uang dari iklan. Jika semakin dipersonalisasi, maka semakin baik,” terang Peneliti Senior di Kaspersky Anna Larkina melalui keterangan tertulisnya, dikutip pada Sabtu (16/1).

“Faktanya, Facebook dan perusahaan lain telah melakukan ini melalui layanannya selama beberapa tahun terakhir,” sambung dia.

Baca juga : Pakar Sebut RI Heboh Kritik WhatsApp Karena Aturan Data Tak Jelas

Meski begitu, Larkina memaparkan dua hal baik terkait hal itu. Pertama, sebagian besar perusahaan, termasuk Facebook, bersikap transparan tentang kebijakannya. Kedua, WhatsApp tak membaca percakapan pengguna karena ada enkripsi end-to-end.

“Yang mereka telusuri hanyalah informasi teknis dan akun,” imbuhnya.

Diketahui, wacana penerapan kebijakan baru WhatsApp disusul oleh banyaknya pengguna yang hijrah ke layanan serupa—yang dinilai lebih aman dan menjamin privasi, seperti Telegram dan Signal.

“Untungnya ada berbagai platform perpesanan alternatif dan saat ini pengguna bisa memutuskan sendiri apa yang terbaik untuk mereka,” kata Larkina.

Sekadar informasi, kebijakan baru WhatsApp tadinya akan diterapkan 8 Februari mendatang. Namun, kemudian diundur hingga 15 Mei. Pengunduran ini WhatsApp lakukan untuk meluruskan informasi yang salah soal kebijakan barunya—yang saat ini membikin penggunanya ‘mental’.

(LH)

Channel9. Id-Jakarta. Di tengah gelombang kritik terhadap WhatsApp yang berbagi data Facebook, pakar Keamanan Siber Ruby Alamsyah menilai bahwa regulasi soal perlindungan data di Indonesia belum jelas.

“Undang-undang perlindungan data pribadi ini harus segera disahkan, karena kita tak punya regulasinya, pemerintah tak bisa berbuat banyak untuk bertindak tegas ke aplikasi sejenis WhatsApp ini,” tandas Ruby, Kamis (14/1).

Ruby mengambil contoh Turki yang berani tegas hingga menyelidiki WhatsApp soal privasi data, karena sudah punya undang-undang yang tegas.

Ia berpendapat, kepanikan yang terjadi di Indonesia terjadi akibat penerjemahan aturan yang tak jelas. Padahal, lanjutnya, data-data yang diambil oleh WhatsApp hanya beberapa aspek, di antaranya: nomor pengguna, seberapa sering pengguna mengakses aplikasi tersebut, informasi perangkat pengguna, zona waktu dan provider seluler.

Ruby menilai aspek tersebut lumrah diambil dan kebiasaan aplikator untuk mengolah data pengguna. Tujuannya untuk mempermudah pengiklan untuk memasang iklan di slot iklan pada aplikasi tersebut.

Lebih lanjut ia menjelaskan, langkah tersebut untuk melakukan monetisasi demi keuntungan.

“No free for lunch, kalau kita mau pakai aplikasi tersebut secara gratis, harus ada yang dikorbankan atau dibayar, itu salah satu return-nya. Aplikator melakukan monetisasi untuk meraup keuntungan,” kata Ruby.

Apa yang dilakukan WhatsApp juga dilakukan oleh platform lain, seperti Google. Ruby menjelaskan bahwa Google juga melakukan pengambilan data pengguna Gmail dan Google Chrome sejak 2016 untuk slot para pengiklan.

Lebih lanjut, Ruby kembali mengaskan pentingnya peran pemerintah untuk membangun regulasi yang jelas.

“Pemerintah harus memastikan TNC menggunakan bahasa yang jelas, bukan bahasa hukum, menggunakan bahasa Indonesia, dan dapat dimengerti masyarakat luas. Kalau di Eropa tidak boleh tuh tulis aturan yang sulit dimengerti,” kata dia.

(LH)

Channel9.id-Jakarta. WhatsApp akhirnya menunda penerapan kebijakan privasi barunya hingga 15 Mei mendatang. Padahal mulanya keijakan ini akan diterapkan pada 8 Februari.

Langkah tersebut diambil WhatsApp lantaran khawatir akan kehilangan lebih banyak penggunanya, jika kebijakan tersebut diterapkan. Terlebih, menurut WhatsApp, banyak yang kebingungan terkait kebijakan barunya.

“Kami mendengar dari banyak orang tentang banyaknya kebingungan terkait update terbaru kami. Ada banyak misinformasi yang menyebabkan kecemasan dan kami ingin membantu setiap orang memahami prinsip kami dan faktanya,” tulis WhatsApp, Jumat (15/1).

“Kami akan memundurkan jadwal dan akan meninjau terlebih dahulu tanggapan para pengguna,” kata WhatsApp, dikutip dari AFP.

Sebelumnya, kebijakan privasi baru WhatsApp memang dianggap membingungkan bagi sebagian orang. Hal ini pun diakui oleh bos Signal Brian Acton, yang juga merupakan pendiri WhatsApp.

“Setelah membaca kebijakan privasi (WhatsApp), saya menganggapnya sangat membingungkan dan sulit diikuti,” ungkapnya. Ia menjelaskan, WhatsApp berupaya memonetisasi namun tetap menjaga privasi user. Menurutnya, tak heran bila kebijakan baru ini memicu kebingungan.

Diketahui, ada tiga poin utama pada pembaruan kebijakan privasi WhatsApp. Pertama, bagaimana WhatsApp memproses data, lalu bagaimana bisnis bisa menggunakan layanan hosting Facebook untuk menyimpan dan mengelola chat WhatsApp, dan bagaimana data diintegrasikan dengan produk Facebook lainnya.

Adapun salah satu buntut dari penerapan kebijakan baru tersebut yaitu WhatsApp akan memaksa pengguna berbagi data ke Facebook. Jika tak menyetujui kebijakan ini, pengguna tak bisa mengakses layanan WhatsApp dan pengguna bisa menghapus akunnya.

Hal ini yang membikin para pengguna protes dan kemudian hijrah ke aplikasi pesaing WhatsApp, seperti Signal Telegram.

(LH)