Channel9.id-Jakarta. Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat harus diikuti penanganan maksimal di tingkatan terkecil oleh Satgas atau Posko Desa/Kelurahan. Karena Satgas atau posko di tingkatan terkecil ini menjadi unsur penting sebagai garda terdepan.
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menyebut Posko di tingkatan desa/kelurahan akan membantu warga suspek COVID-19 dan keluarganya. Namun, saat ini masih ada lebih dari 20 provinsi dengan terbentuknya posko dibawah 10%.
“Mohon diperhatikan, dan saya meminta di minggu depan sudah ada penambahan posko terbentuk. Pemerintah daerah diminta benar-benar memahami urgensi posko di tingkat desa/kelurahan karena posko berfungsi memastikan RT/RW di wilayah kerjanya mendata dan memantau warganya melakukan isolasi mandiri,” ujarnya, di Jakarta, Kamis (15/07).
Baca juga: Satgas Minta Provinsi Prioritas PPKM Mikro Serius Dalam Pembentukan Posko
Wiku melanjutkan, posko juga akan bertugas untuk berkoordinasi dengan Puskesmas dalam melakukan testing dan tracing pada masyarakat yang kontak erat pasien positif, serta merujuk warga ke tempat isolasi terpusat atau rumah sakit. Posko juga bertanggungjawab dalam berkoordinasi bersama Babinsa dan Babinkamtibmas untuk melakukan pembatasan mobilitas yang lebih ketat lagi mengingat masih tingginya mobilitas pada wilayah yang lebih kecil.
“Kepada warga diminta tetap waspada tanpa merasa takut secara berlebihan. Saat ini senjata ampuh ialah menjalankan protokol kesehatan secara sempurna dan konsisten,”katanya.
Lalu, bagi yang melakukan isolasi mandiri diminta tidak perlu takut dan ragu. Demi kebaikan bersama. “Dan tidak akan bisa kita lakukan jika kita cemas, atau dipenuhi rasa takut dan khawatir. Serta jangan kita merasa canggung atau tidak enak saat isolasi mandiri,” pungkasnya.
