Papua Tak Cukup Dibangun Dua Provinsi
Hot Topic Nasional

Papua Tak Cukup Dibangun Oleh Dua Provinsi

Channel9.id-Manokwari. Pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Papua, dalam pandangan Michael Mote, Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat adalah riil kebutuhan masyarakat Papua.

“Dalam pandangan ke-Indonesiaan, bukan hanya Papua yang perlu dimekarkan, provinsi besar seperti Kalimantan bahkan di Jawa sekalipun, ada kehendak untuk pemekaran,” katanya saat dihubungi di Manokwari.

Menurut Michael Mote, secara regulasi memang di atur dalam Undang-Undang soal syarat pemekaran. Jika melihat Papua, bisa dimekarkan menjadi 6-7 DOB baru katanya. Tapi negara, butuh pembiayaan yang besar sehingga di setujui 3 DOB baru.

Baca juga: Mendagri: Paulus Waterpauw Diusulkan MRP Papua Barat Jadi Pj Gubernur

Menurut alumni Magister Hukum Universitas Diponegoro ini, dengan pemekaran provinsi akan berkembang pada pemekaran kabupaten, kota, kecamatan sampai kampung-kampung.

Pemekaran ini akan membawa konsekuensi pada pergerakan ekonomi. “Menpan RB saya dengar sudah mengalokasikan 3000 formasi baru pegawai negeri. Untuk tiga provinsi baru, prioritas orang Papua asli dan pendatang dari semua daerah yang sudah diakui secara adat,” katanya.

Ini baru peluang untuk ASN, belum lagi kemudahan perdagangan hasil hutan, pertanian, hasil laut, akan lebih mudah bergerak jika muncul kawasan-kawasan baru katanya.

“Nantinya orang asli Papua pun dapat berkompetisi di bidang lain seperti perdagangan, perbengkelan, yang akan tumbuh sebagai dampak positif pemekaran,” ujar Michael.

Menurutnya Papua tidak akan sanggup hanya dibangun oleh dua provinsi saja. “Sekarang ini banyak pegawai tetapi menganggur karena tidak punya posisi yang baik. Akibatnya, mereka sering mudah berkelahi. Pemekaran akan menambah banyak lapangan kerja baru, karena memang kebutuhan masyarakat,” katanya.

Bagi yang tidak setuju dengan pemekaran kata Michael, harus menjelaskan apa alasannya tidak setuju pemekaran. Aspirasi itu pun sudah dibawa ke Jakarta bahkan kabarnya sudah sampai Menkopolhukam. Akan tetapi keputusan pemekaran sudah ditetapkan Pemerintah pusat ujar Mote.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

  +  17  =  27