Connect with us

Politik

Para Pakar: Anggota KPU dan Bawaslu Harus Jadi Wasit Handal

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri menggelar Webinar bertajuk “Mencari Calon Anggota KPU RI dan Bawaslu RI Periode 2022-2027. Menuju Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Tengah Pandemi Covid-19″ pada Rabu 13 Oktober 2021.

Webinar ini dihadiri oleh Bahtiar selaku Dirjen Politik dan PUM Kemendagri, Prasetyo Hadi dan Saan Mustopa, Anggota Komisi II DPR RI, Safrizal ZA, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.

Selain itu, hadir pula Muhammad, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Farida Pattinggi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Ari Nurcahyo, Direktur Eksekutif PARA Syndicate.

Saan Mustopa menilai, Pemilu 2024 akan menjadi sejarah pertama ada Pemilu dan Pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19. Tentu, hal itu akan membuat tingkat kerumitannya jadi lebih tinggi. Keadaan itu bisa dijadikan pertimbangan dalam memilih calon anggota KPU dan Bawaslu.

Baca juga: Puan Maharani Harap Timsel KPU-Bawaslu Kirim Calon Terbaik ke DPR

Diketahui saat ini, tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 telah terbentuk.

Dirjen Polpum pun menyatakan diperlukan orang yang mampu mengubah tahapan Pemilu jadi sarana instrumen untuk menangani Covid-19 dan menangani dampak-dampaknya.

Ketua DKPP memberikan 7 catatan dalam melaksanakan pemilu nanti.

“Perlu adanya kepastian hukum karena bisa mereduksi 50% masalah Pemilu, peserta pemilu perlu taat regulasi, partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan, penyelenggara harus independen dan dapat menjaga otentikasi suara rakyat, penegakan hukum dan keadilan Pemilu,” ujar Ketua DKPP dikutip tandaseru.id.

Bagi DKPP, anggota KPU dan Bawaslu yang terpilih harus jadi “wasit pemilu yang handal, harus kriteria VIVA” tidak boleh setengah-setengah, punya komitmen dan berintegritas, yaitu bekerja tegak lurus tanpa takut dengan tekanan manapun.

Senada, Safrizal Dirjen Bina Adwil dan Farida Pattinggi pun mengungkapkan perlu sosok yang memiliki pengetahuan tentang penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu serta mampu menangani hal-hal teknis dengan leadership kuat.

Ari Nurcahyo pun menjelaskan kondisi Covid-19 yang menjadi beban khusus, tentu membuat anggota KPU dan Bawaslu terpilih dituntut kerja efisien dan efektif dalam penyelenggaraan dengan menyesuaikan kondisi fiskal saat ini.

“Anggota nanti harus betul-betul ikat pinggang namun tetap mempertahankan kualitas dan integritasnya dalam bertugas,” tambahnya.

Soal penegakkan hukum, Prasetyo Hadi mengusulkan dalam pemberian sanksi pada pelanggaran Pemilu perlu adanya ketegasan.

“Misalnya saya berpikir liar bisa dengan kerjasama dengan KPK jika ada dugaan praktik money politik bisa langsung OTT atau bisa dilakukan diskualifikasi saat ada dugaan pelanggaran pada peserta atau penyelenggara Pemilu.” tuturnya.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

PKS Minta Batalkan Kewajiban PCR bagi Semua Moda Transportasi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Anggota Komisi VIII DPR Bukhori mengkritik rencana pemerintah memberlakukan syarat wajib tes polymerase chain reaction (PCR) bagi semua moda transportasi, khususnya menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Bukhori mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo tuntutan publik adalah meminta penghapusan syarat wajib Tes PCR bukan menurunkan tarif tes menjadi Rp300 ribu.

“Jika pertimbangan pemerintah murni demi kesehatan dan mitigasi risiko gelombang ketiga, maka tentunya bukan tes usap PCR yang menjadi syarat mutlak untuk perjalanan, melainkan cukup rapid test antigen. Sebab, tujuan dari tes PCR adalah untuk tes konfirmasi Covid-19, sedangkan rapid test antigen adalah untuk skrining,” ucap Bukhori Kamis, (28/10).

Demi menjawab tuntutan publik, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR itu mengatakan bahwa pemerintah tidak cukup sekadar menetapkan batas harga tertinggi tanpa intervensi langsung melalui kebijakan subsidi. Faktanya, potensi pembengkakan biaya sangat potensial terjadi di pasar kendati pemerintah sudah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Sampai saat ini pemerintah belum transparan soal komponen biaya Tes PCR yang perlu diketahui publik. Apakah dengan tarif Rp300 ribu sudah mencakup segala komponen pembiayaan seperti jasa pengambilan sampel, alat tes, hingga alat pelindung diri (APD) bagi nakes terkait? Sebab, biaya lain-lain inilah yang berpotensi disiasati pelaku bisnis agar tetap meraup untung tinggi sehingga menyimpang dari ketentuan pemerintah,” ujar Bukhori.

Baca juga: Kemenkes: Tes PCR Jadi Rp275.000 untuk Jawa-Bali 

Karena itu, ia mendesak pemerintah untuk segera membatalkan rencana tes PCR sebagai syarat wajib menggunakan semua moda transportasi maupun syarat wajib bagi moda transportasi pesawat sebagaimana yang sudah diberlakukan saat ini. Sebab, menurutnya berdasarkan laporan yang dimuat di jurnal The New England Journal of Medicine menyebut tingkat penularan virus di pesawat hanya 1,8 persen.

Rendahnya tingkat infeksi virus di pesawat salah satunya dikarenakan faktor sistem filtrasi udara HEPA (High Efficiency Particulate Air) yang disuplai di dalam kabin bertekanan selama penerbangan.

“Jika ingin diperketat, syarat vaksin dosis pertama sebenarnya sudah cukup memadai atau kapasitas okupansi pesawat yang dikembalikan menjadi 50 persen. Apalagi untuk moda transportasi udara, tingkat penularan virusnya relatif rendah,” tambah Bukhori.

Dirinya mengusulkan supaya kebijakan mobilitas dikembalikan seperti sedia kala, yaitu cukup menggunakan rapid test antigen atau menetapkan tarif tertinggi tes PCR yakni Rp100 ribu melalui skema subsidi.

IG

Continue Reading

Politik

NasDem Buka Konvensi Capres, Khusus untuk Orang-orang Non Partai

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mengatakan bahwa pihaknya akan menggelar konvensi untuk menunjuk satu sosok sebagai calon presiden pada 2024. Surya Paloh ingin, konvensi dapat memilih sosok calon presiden yang benar-benar memiliki kompetensi dan integritas untuk memimpin Indonesia. Khususnya, orang-orang yang berada di luar partai politik yang memiliki dua kriteria tersebut.

“Sebuah tawaran dari partai ini, ya Nasdem menawarkan. Kalau kita mau cari pilihan-pilihan yang tidak terbatas satu dan dua, putra-putra terbaik anak bangsa ini untuk menawarkan dirinya, menjadi pemimpin bangsa,” katanya di Jakarta, Kamis (28/10) dilansir Republika.

Baca juga: NasDem Gelar Konvensi Calon Presiden pada 2022

Surya mengklaim, memprioritaskan kepentingan bangsa untuk mencari calon presiden lewat konvensi tersebut. Bukan untuk kepentingan segelintir kelompok saja dalam memilih pemimpin untuk periode 2024-2029.

“Barangkali memberikan sumbangsih yang lebih berarti sebagai proses edukasi, pendidikan politik untuk mengantarkan calon terbaik yang diperoleh dari berbagai calon peserta pemilu,” ujar Surya.

Adapun Partai Nasdem, hingga saat ini tengah mempersiapkan segala hal yang diperlukam untuk menggelar konvensi. Termasuk komunikasi politik dengan partai-partai yang berminat.

“Nasdem mencoba menggodok ini, mencari partner konvensi yang cocok, dianggap tepat dan tentu seiring dengan waktu juga harus bisa memastikan,” tuturnya.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Mardani Ali Sarankan Pemilihnya Dukung Ganjar Pranowo, Ada Apa?

Published

on

By

Channel.id-Jakarta. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera meminta para pemilih partainya untuk memilih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Hal tersebut agar Indonesia bisa terbebas dari politkik Indonesia seperti yang terjadi saat ini.

“Saya mendorong pemilih PKS memilih Ganjar, bagus buat saya. Pemilih PDIP memilih saya, misalkan bagus, asalkan ada dasarnya,” ujar Mardani dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Rabu (27/10).

Menurut Mardani, memilih tokoh di luar partai tersebut dapat memperkecil potensi timbulnya politik identitas dalam Pilpres 2024. Sebab, sebuah kelompok tertentu memilih seorang pemimpin memang benar-benar berasal dari kompetensi dan integritasnya, bukan karena dia berasal dari kelompoknya.

“Sebetulnya kalau orang Jawa memilih orang Jawa, dan orang Padang memilih orang Padang misalnya, itu sih sesuatu yang tidak masalah. Tetapi politik identitas yang saya maksudkan ketika kita mulai membuat garis, menimbulkan kebencian, bahkan menghilangkan keadilan,” ujarnya.

Baca juga: Mardani Ali Sera: Dinasti Politik Sangat Buruk Untuk Demokrasi 

PKS, kata Mardani, memiliki prinsip untuk bekerja sama dengan sosok-sosok yang memiliki integritas. Tanpa memandang ras, agama, ataupun sukunya.

“Kalau selama punya integritas kita bisa kerja sama, tapi kalau anda tidak punya integritas, kita menolak untuk kerja sama,” ujar anggota Komisi II DPR itu.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC