Channel9.id-Jakarta. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangsel Wanto Sugito merespons perkataan Rocky Gerung yang mengatakan Puan Maharani dan Ganjar Pranowo itu bodoh karena tidak mengungkapkan berbagai diksi dalam the new grammar of world’s politic.

“Pernyataan Rocky Gerung justru membodohi diri sendiri. Dalam budaya timur, semakin pintar seseorang, semakin rendah hati dan santun. Rocky ini sesuai namanya hanyalah petinju intelektual, yang mengomersialkan pemikirannya, bukan menggunakan pemikiran bagi peningkatan peradaban bangsa,” ujarnya dalam rilis yang diterima Channel9.id,  Senin (18/10).

Wanto yang juga Ketua Umum Repdem mengatakan bahwa Rocky Gerung memang pintar di mulut, namun dangkal di pemikiran, dan rendah kebijaksanaan.

“Diksi yang dipakai Rocky Gerung untuk mengukur kepintaran itu dari Barat. Indonesia jauh lebih maju. Diksi kolaborasi itu kalah dengan gotong royong. Gender equality itu kalah dengan prinsip kebangsaan yang menjadi jiwa semangat persatuan,” katanya.

Baca juga: Merah Putih Tidak Berkibar di Piala Thomas, DPR: Kami Akan Tegur Menpora 

Dikatakannya, prinsip kebangsaan ini, tidak hanya gender yang setara, tetapi suku, agama, status sosial, semua warga negara setara. Jadi Indonesia jauh lebih maju pemahaman politiknya. Apalagi urusan human right, Indonesia lebih maju dari Piagam PBB karena kemerdekaan Indonesia itu untuk membangun dunia yang bebas dari segala penjajahan.

“Atas berbagai kedalaman alam pikir dalam diksi politik di Indonesia tersebut, nampak yang tidak paham itu justru Rocky Gerung. Jadi Rocky sebaiknya menjadi petarung intelektual saja, pesilat kata-kata. Karena itulah melihat Rocky Gerung jangan gunakan etika, dan moral. Apalagi kebijaksanaan. Kata-kata Rocky Gerung itu penting untuk menggambarkan kehadiran benalu dalam politik,” tutup Wanto.

IG

Channel9.id – Jakarta. Merah Putih tidak dikibarkan saat tim bulu tangkis Indonesia berhasil menjuarai Piala Thomas 2020 di Aarhus, Denmark, Ahad (17/10) imbas sanksi dari WADA (Badan Antidoping Dunia). Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyatakan akan menegur Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali terkait hal tersebut.

“Kita akan menegur Menpora terkait hal ini segera setelah sidang dibuka kembali,” kata Dede, Senin (18/10).

Politikus Partai Demokrat itu mengatakan, sanksi WADA yang tidak memperbolehkan bendera Merah Putih dikibarkan bersamaan dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya harus benar-benar jadi catatan negara.

Baca juga: Ketua DPR: Tahun Ini Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia

Menurutnya, walaupun pandemi melanda namun tetap tidak boleh lupa akan jadwal yang sudah ditentukan.

“Ini evaluasi kepada Kemenpora agar lebih hati-hati menyangkut aturan internasional,” ujarnya dikutip Republika.co.id.

Terlepas dari peristiwa itu, Dede mengucapkan selamat atas keberhasilan Jonathan Christie Cs yang berhasil melibas China 3-0 di final Thomas Cup semalam. Ia mengaku bangga dengan Tim Indonesia yang berhasil memboyong Piala Thomas setelah 19 tahun.

“Tentu bangga dan harus, setelah 19 tahun piala Thomas bisa kembali ke kita. Perjuangan adik-adik atlet bulutangkis dan PBSI yang luar biasa,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa Indonesia bersama Korea Utara dan Thailand dinyatakan tidak patuh oleh Badan Antidoping Dunia (WADA), sehingga dijatuhi sanksi. Salah satu sanksinya adalah atlet dari tiga negara tersebut masih diizinkan turun di kejuaraan regional, kontinental, dan dunia, namun tidak bisa mengibarkan bendera nasional mereka selain di olimpiade.

IG

Channel9.id – Jakarta. Ketua Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Periode 2022-2027 Juri Ardiantoro, mengajak masyarakat yang telah memenuhi syarat agar segera mendaftarkan diri. Hal ini mengingat pendaftaran calon anggota KPU dan Bawaslu bakal dibuka pada 18 Oktober 2021 dan berakhir pada 15 November 2021 mendatang.

“Sekali lagi, kami mengundang kepada khalayak, warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mendaftar menjadi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu periode 2022- 2027,” ujarnya saat memberikan keterangan pers di Sekretariat Tim Seleksi, Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (15/10).

Imbauan itu muncul, karena menurut Juri, KPU dan Bawaslu merupakan institusi penting yang diharapkan diisi oleh sosok yang mampu menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) secara berkualitas. Selain itu, kedua institusi tersebut juga menjadi penguat dalam memperjuangkan demokrasi di Indonesia.

Juri menjelaskan, Tim Seleksi bakal bekerja secara objektif untuk menghasilkan 14 nama calon anggota KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu. Jumlah tersebut nantinya akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Juri Ardiantoro: Tiga Bulan ke Depan Kami Mulai Bekerja

“Jadi 3 bulan ke depan kami akan bekerja untuk menghasilkan 14 nama calon anggota KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu,” terangnya.

Pendaftaran tersebut bakal dilakukan dengan tiga jalur. Pertama, para pendaftar bisa datang langsung ke Sekretariat Tim Seleksi di Kantor Kemendagri. Kedua, bagi masyarakat yang berminat mendaftar juga dapat mengirimkan berkas pendaftarannya melalui layanan Pos. Ketiga, Tim Seleksi juga membuka jalur pendaftaran secara daring melalui aplikasi yang telah disediakan melalui https://seleksikpubawaslu.kemendagri.go.id.

Sementara untuk formulir kelengkapan persyaratan administrasi pendaftaran, bisa didapatkan di Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu atau dapat diunduh melalui https://seleksikpubawaslu.kemendagri.go.id.

Adapun sejumlah persyaratan yang perlu dimiliki para pendaftar calon anggota KPU dan Bawaslu itu di antaranya:
1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian untuk calon anggota KPU;
6. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian dan pengawasan Pemilu untuk calon anggota Bawaslu;
7. Berpendidikan paling rendah strata 1 (S1);
8. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
9. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
10. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
11. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
12. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU atau Bawaslu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

IG