Channel9.id – Jakarta. Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) telah merampungkan penyusunan kepengurusan baru untuk periode 2025-2030. Susunan ini disusun melalui Rapat Formatur pasca-Munas VII dan melibatkan perwakilan dari berbagai wilayah di Indonesia.
Ketua Umum terpilih IKA PMII, Fathan Subchi, menyatakan bahwa kepengurusan baru ini dirancang untuk memperkuat solidaritas antarwilayah dan meningkatkan kontribusi nyata bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa IKA PMII akan menjadi wadah yang tidak hanya mengayomi alumni, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyelesaikan masalah kebangsaan.
“Kami ingin IKA PMII menjadi wadah yang tidak hanya mengayomi alumni, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyelesaikan masalah kebangsaan,” kata Fathan dalam keterangan tertulis, Rabu (26/3/2025).
Fathan juga menekankan pentingnya transparansi administrasi dalam kepengurusan. Ia menjelaskan bahwa setelah Lebaran, susunan pengurus baru ini akan segera didaftarkan ke Kementerian Hukum dan dijadwalkan menjalani orientasi keorganisasian secara nasional.
Mulyadi Prayitno, salah satu formatur dari wilayah Sulawesi, mengungkapkan bahwa proses penyusunan kepengurusan mempertimbangkan keseimbangan antara senioritas, kapasitas akademik, dan representasi kewilayahan. Menurutnya, tantangan utama adalah menyatukan visi dari berbagai latar belakang, namun semangat kebersamaan berhasil mengatasi perbedaan.
“Misalnya, saya diamanahi sebagai pengurus karena pengalaman saya dalam penguatan UMKM, sementara Mumin Refra dari Indonesia Timur membawa perspektif pembangunan wilayah tertinggal,” jelasnya.
Fathan menegaskan bahwa agenda utama kepengurusan baru adalah mengoptimalkan peran alumni dalam gerakan sosial dan pemikiran strategis. Beberapa program prioritas mencakup advokasi perlindungan pekerja migran, penguatan ketahanan pangan, serta pemberdayaan pendidikan di daerah terpencil.
“Kami tidak ingin energi terkuras pada isu internal. Sebaliknya, kami fokus pada kontribusi nyata, seperti mendorong pemberdayaan alumni atau bersinergi dengan berbagai institusi,” tuturnya.
Adapun susunan kepengurusan mencakup pimpinan harian, 13 departemen, dan 6 lembaga strategis, termasuk Lembaga Kajian Strategis, Lembaga Bantuan Hukum, serta Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Di jajaran pimpinan harian, terdapat Nusron Wahid dan Asrorun Ni’am Sholeh sebagai Wakil Ketua Umum, Muhamad Nur Purnamasidi sebagai Sekretaris Jenderal, dan Arif Rahman sebagai Bendahara Umum.
Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) dan Dewan Pakar juga diperkuat oleh tokoh-tokoh seperti Said Aqil Siradj dan Andi Jamaro Dulung. Mulyadi menyatakan keyakinannya bahwa kepengurusan baru ini dapat bersinergi dengan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami yakin kepengurusan ini bisa menjadi motor penggerak untuk bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi dengan dukungan seluruh alumni yang tersebar di seluruh Indonesia,” tuturnya.
Fathan berharap kepengurusan baru ini dapat membawa dampak positif bagi bangsa.
“Semoga langkah ini diridhoi Allah SWT dan menjadi jalan menuju Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat,” pungkasnya.
HT
