Connect with us

Hot Topic

PBNU Dukung Judicial Review UU Ciptaker ke MK

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung judicial review UU Ciptaker ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Nahdlatul Ulama membersamai pihak-pihak yang berupaya mencari keadilan dengan menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi,” kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj dalam keterangan tertulis, Jumat (9/10).

Said Aqil mengimbau masyarakat menahan hasrat turun ke jalan mengingat pandemi Covid-19 belum selesai. Menurutnya, upaya hukum adalah jalur terbaik dan terhormat dalam mencari keadilan.

“Upaya hukum adalah jalur terbaik dan terhormat dalam mencari keadilan dibanding mobilisasi massa,” ujarnya.

Dia juga menegaskan NU menolak UU Cipta Kerja yang baru disahkan Senin (5/10) lalu. Menurutnya, UU tersebut jelas merugikan rakyat kecil dan menguntungkan kapitalis.

Dalam hal ini, Said Aqil menyoroti keberadaan pasal pendidikan yang termaktub dalam UU Ciptaker. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 26 poin K yang memasukkan entitas pendidikan sebagai sebuah kegiatan usaha.

Kemudian Pasal 65 yang menjelaskan pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam UU Ciptaker itu.

Dia menegaskan, lembaga pendidikan bukanlah sebuah perusahaan. Menurutnya, pasal tersebut dapat melahirkan potensi pendidikan yang disulap sebagai sebuah entitas untuk mencari untung atau komersil.

“Sektor pendidikan termasuk bidang yang semestinya tidak boleh dikelola dengan motif komersial murni,” ujarnya.

Selain itu, dia juga menyoroti sistem kontrak kerja yang selama ini menjadi momok menakutkan bagi para buruh atau pekerja. Dia mengaku cukup memahami aspirasi dan penolakan dari buruh terkait hal itu.

Said memahami pengurangan komponen hak-hak pekerja seperti uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian mungkin menyenangkan investor. Namun, di sisi lain merugikan jaminan hidup laik bagi kaum buruh dan pekerja.

Lebih lanjut, Said juga menyinggung soal sertifikasi halal. Menurutnya, dalam Pasal 48 UU Cipta Kerja telah mengubah beberapa ketentuan dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hal tersebut dinilai mengokohkan pemusatan dan monopoli fakta kepada satu lembaga saja.

“Semangat UU Ciptaker adalah sentralisasi, termasuk dalam sertifikat halal,” kata dia.

Menurut Said, sentralisasi dan monopoli fatwa di tengah antusiasme syariah yang tumbuh dapat menimbulkan kelebihan beban yang mengganggu keberhasilan program sertifikasi.

Selain itu, UU Ciptaker juga akan mengokohkan paradigma bias industri dalam proses sertifikasi halal, karena kualifikasi auditor sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 adalah sarjana bidang pangan kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga atau pertanian,

“Pengabaian sarjana syariah sebagai auditor halal menunjukkan sertifikasi halal bias industri,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Said meminta warga NU harus memiliki sikap yang tegas dalam menilai UU Ciptaker. Dia menegaskan kepentingan rakyat kecil tetap harus diperjuangkan.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Penjelasan Jasa Marga Terkait Tarif 9 Ruas Tol yang Akan Naik

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) menyatakan, penyesuaian tarif Tol The Jakarta Outer Ringroad atau Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) I, Tol akses Tanjung Priok (ATP), dan Tol Pondok Aren-Ulujami masih disosialisasikan.

Dengan begitu, penyesuaian dan pemberlakuan tarif tol belum diberlakukan saat ini.

“Sekarang masih tahap sosialisasi, bersama-sama badan usaha jalan tol lainnya yang menjadi pengelola JORR. Belum ditetapkan tanggal pemberlakuannya,” ujar Corporate Secretary Jasa Marga Agus Setiawan, Jumat (30/10/2020).

Baca juga : Kemenag Usulkan Bantuan Subsidi Gaji Untuk Guru Non PNS

Pihak Jasa Marga memang telah menyampaikan akan melakukan penyesuaian tarif Tol JORR, Tol akses Tanjung Priok, dan Tol Pondok Aren-Ulujami. Hal ini disampaikan melalui akun sosial media (Instagram).

“Dalam waktu dekat akan diberlakukan penyesuaian tarif untuk jaringan tol JORR 1, akses Tanjung Priok (ATP) dan Pondok Aren-Ulujami Pastikan kecukupan saldo uang elektroniknya,” tulis akun Instagram Jasa Marga @offcial.jasamarga.

Adapun sejumlah ruas tol yang terintegrasi yang tarifnya mengalami penyesuaian di antaranya. Penjaringan-Kebon Jeruk, Ulujami-Pondok Pinang, Taman Mini-Cikunir, Cakung-Rorotan, Kebon Jeruk-Ulujami, Pondok Pinang-Taman Mini, Cikunir-Cakung, Akses Tanjung Priok, Rorotan-Kebun Bawang, Pondok Aren-Ulujami

“Pastikan kecukupan saldo uang elektronik kawan JM sebelum melakukan perjalanan. Berhati-hati dalam perjalanan, pastikan kondisi pengemudi maupun kendaraan dalam kondisi prima serta perhatikan rambu-rambu perjalanan dan arahan petugas ya, Kawan JM,” lanjut keterangan tersebut.

Adapun sejumlah ruas tol yang terintegrasi yang tarifnya mengalami penyesuaian di antaranya.

1. Penjaringan-Kebon Jeruk

2. Ulujami-Pondok Pinang

3. Taman Mini-Cikunir

4. Cakung-Rorotan

5. Kebon Jeruk-Ulujami

6. Pondok Pinang-Taman Mini

7. Cikunir-Cakung

8. Akses Tanjung Priok, Rorotan-Kebun Bawang

9. Pondok Aren-Ulujami

IG

Continue Reading

Hot Topic

Kemenag Usulkan Bantuan Subsidi Gaji Untuk Guru Non PNS

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kemenag mengajukan usulan bantuan subsisi gaji bagi guru dan tenaga kependidikan (GTK) Non PNS tahun anggaran 2020. Usulan itu sudah disampaikan Menteri Agama Fachrul Razi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada 19 Oktober 2020.

“Kami usul total ada 864.840 guru Non PNS yang diusulkan untuk diverifikasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),” kata Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Muhammad Ali Ramdhani dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/10).

Ali menyampaikan, verifikasi BPJS Ketenagakerjaan perlu untuk memastikan para guru belum mendapatkan bantuan sejenis dari Kementerian lainnya. Nantinya, BPJS Ketenagakerjaan memastikan para guru yang diusulkan itu belum mendapat bantuan subsidi dari Kementerian lain.

“GTK yang terverifikasi ini nantinya akan mendapat subsidi gaji selama tiga bulan, terhitung dari Oktober sampai Desember 2020,” ujarnya.

Dia menyampaikan, usulan Kementerian Agama terdiri atas: 617.467 guru RA/Madrasah, 124.524 guru Pendidikan Agama Islam, 25.292 dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), 2.262 ustadz Pendidikan Diniyah Formal, dan 580 dosen Ma’had Aly. Diusulkan juga 76.358 tenaga kependidikan madrasah dan 10.730 tenaga kependidikan PTKI.

Selain itu, usulan lainnya adalah 2.545 guru Pendidikan Agama Kristen, 2.105 guru Pendidikan Agama Katolik, 1.937 guru Pendidikan Agama Hindu, 886 guru Pendidikan Agama Buddha, dan 154 guru Pendidikan Agama Khonghucu.

Menurutnya, 617.467 guru RA/Madrasah dan 76.358 tenaga kependidikan madrasah sudah divalidasi melalui Simpatika. Dari jumlah itu, hasil verifikasi BPJS, ada sebanyak 43.895 orang sudah menerima Bantuan Subsidi Upah dari Kemenaker.

Sedang, 55.242 orang sudah menerima kartu prakerja berdasarkan data prakerja sampai September 2020.

Sisanya, sebanyak 171.015 masih dalam proses verifikasi BPJS. Mereka terdiri dari guru pendidikan agama di sekolah (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu), ustadz pesantren (PDF atau pesantren muadalah), dosen PTKI, dosen mahad Aly, serta tenaga kependidikan pada PTKI.

“Semoga November ini bisa cair. Kami terus berkoordinasi dan bersinergi dengan semua pihak terkait,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Operasi Zebra 2020, Polda Metro Jaya Bagikan 4.000 Paket Beras

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ditlantas Polda Metro Jaya melaksanakan Operasi Zebra 2020 dengan membagikan beras kepada pengemudi kendaraan angkutan barang yang melintas di sejumlah gerbang tol.

“Hari ini kami jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya melakukan pembagian beras per paketnya 5 kilogram (kg) sebanyak kurang lebih 4.000 paket di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo di Gerbang Tol Cikunir 2, Bekasi, Jumat (30/10).

Operasi Zebra 2020 dilaksanakan berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada tahun ini pihaknya sama sekali tak melakukan tilang kepada para pengendara.

Sebagai gantinya, Operasi Zebra 2020 dilaksanakan dengan operasi simpatik berupa teguran bersifat edukatif dan persuasif serta pemberian bantuan.

“Jadi seluruhnya kegiatan Zebra Jaya ini adalah sifatnya edukasi persuasif dan memberikan kegiatan simpati kepada masyarakat, berupa pembagian masker, pembagian sembako dan sebagainya,” katanya.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC