Channel9.id – Jakarta. KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat terkait dugaan jual beli jabatan. Novi sempat menyatakan diri sebagai kader PDI Perjuangan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat membantah klaim itu. Djarot menekankan, Novi bukan kader partai dan tidak memiliki kartu tanda anggota (KTA) PDI Perjuangan.
“Bukan anggota dan tidak ber-KTA PDI Perjuangan,” kata Djarot dikutip Kompas, Senin 10 Mei 2021.
Djarot menyampaikan, Wakil Bupati Nganjuk H Marhaen Djumadi yang merupakan kader PDI Perjuangan.
Dia mengakui Novi dan Marhaen memang diusung oleh PDI Perjuangan bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk maju sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk.
Baca juga: Bupati Nganjuk Terjaring OTT KPK Tadi Malam
“Wakil bupatinya yang kader pengurus, salah satu Wakil Ketua DPD Jatim. Waktu Pilkada keduanya diusung PDI Perjuangan dan PKB,” kata Djarot.
Djarot menegaskan, PDI Perjuangan mendukung aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan korupsi.
“Kami mendukung penuh dan memberikan apresiasi pada KPK dan Bareskrim dalam upaya pemberantasan korupsi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP PKB Luqman Hakim menegaskan, Novi bukan merupakan kader PKB berdasarkan pernyataannya di kanal Youtube.
“Bersama ini kami kirimkan link video di kanal YouTube yang berisi pengakuan langsung Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai kader salah satu partai politik di mana partai politik tersebut bukan PKB ” kata Luqman, Senin 10 Mei 2021.
Video yang dibagikan merupakan milik channel MaduTV. Dalam video tersebut, Novi mengaku sebagai kader PDI Perjuangan.
“Saya menyampaikan secara resmi dan secara yang sebenarnya bahwa saya ini kader PDI Perjuangan. Saya bukan kader partai lain,” kata Novi dalam video itu.
Dengan adanya bukti itu, Luqman meminta partainya tidak dikaitkan dengan Novi.
“Dengan adanya bukti link video tersebut, saya mohon keberadaan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat tidak dikait-kaitkan dengan PKB,” ujarnya.
HY
