Connect with us

Nasional

PDIP: Banjir di Jakarta Semakin Parah

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai banjir di Jakarta terasa semakin parah.

Menurutnya, hal tersebut terjadi karena ada asumsi yang salah dari pemimpin di tingkat provinsi soal ‘air itu akan selalu masuk ke bumi’.

“Kalau bicara banjir Jakarta, kan saya juga sebagai sebuah kritik, karena asumsi yang salah bahwa air itu akan masuk ke bumi. Itu kan yang disampaikan pada saat kampanye,” kata Hasto Kristiyanto dalam diskusi virtual di Jakarta, Sabtu (20/2).

Baca juga: Bendungan Katulampa Siaga 3, BPBD DKI Imbau Warga Waspada

Dia menyinggung pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat kampanye pilgub lalu soal penanganan banjir ibu kota.

Dia mengatakan, Anies saat itu menyatakan bahwa penanganan banjir Jakarta harus dilakukan dengan memastikan air yang ada meresap ke dalam tanah.

Menurutnya, hal itu berbeda dengan konsep pembangunan infrastruktur yang berusaha mengalirkan air dengan lancar ke laut. Hasto mengatakan banjir di Jakarta adalah persoalan manajemen, tata ruang dan keberanian mengambil keputusan.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Pramono Anung menilai bahwa banjir Jakarta yang terjadi saat ini adalah bukan banjir yang biasa. Menurutnya, banjir hari ini adalah bencana tidak biasa.

Pramono mengatakan, kalau Ketua Umum Mengawati Soekarnoputri selalu mengingatkan kepada calon-calon pemimpin muda yang menjadi calon kepala daerah PDIP terkait masalah lingkungan hidup dan alam.

Dia melanjutkan, sebab para pimpinan mempunyai tanggung jawab untuk daerahnya yang dikelolanya.

“Supaya mereka juga mempunyai aware terhadap persoalan lingkungan yang ada,” ucapnya.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Epidemiolog Tolak Vaksin Mandiri, Kemenkes: Beda Sudut Pandang Saja

Published

on

By

Epidemiolog Tolak Vaksin Mandiri, Kemenkes: Beda Sudut Pandang Saja

Channel9.id-Jakarta. Epidemiolog Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono dkk menggalang petisi menolak program vaksinasi mandiri Covid-19. Dalam petisinya, Pandu meminta Presiden Jokowi, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri BUMN Erick Thohir membatalkan program vaksinasi mandiri.

Namun, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi memastikan program vaksinasi gotong royong alias vaksinasi mandiri akan terus berjalan. Kendati, banyak penolakan dari sejumlah epidemiolog.

Pihak-pihak yang menolak, ujar dia, hanya karena berbeda sudut pandang saja. “Mungkin ada perbedaanya cara melihat saja. Kan ini (dilakukan) perusahaan dan di dalam perusahaan itu yang divaksin juga kan karyawan atau buruhnya,” ujar dia.

Menurut Siti Nadia, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 yang terbit pada 24 Februari lalu, pemerintah resmi membolehkan vaksinasi mandiri. Disebutkan dalam aturan anyar tersebut, vaksinasi gotong royong adalah pelaksanaan vaksinasi kepada karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha.

Untuk itu, kata Nadia, program ini tidak akan menimbulkan ketimpangan seperti yang dikhawatirkan sejumlah epidemiolog. Program ini, lanjut dia, justru mempercepat pelaksanaan vaksinasi agar herd immunity segera tercapai guna memutus mata rantai penularan Covid-19.

Sebelumnya, koalisi epidemiolog menyebut, program vaksinasi yang dilakukan pihak swasta hanya menguntungkan dan mengutamakan masyarakat tingkat ekonomi menengah ke atas di perkotaan saja.

Dengan suplai yang masih sangat terbatas, masyarakat yang berada di daerah dan ekonomi menengah ke bawah yang justru memiliki tingkat risiko penularan yang lebih tinggi dinilai bisa tidak diprioritaskan dalam pembagian vaksin. Para tenaga kesehatan di daerah bahkan juga cemas, apakah mereka akan kebagian vaksin sesuai prioritas.

Walaupun Indonesia disebut sudah mengamankan ratusan juta dosis vaksin, tulis Pandu, distribusinya ke daerah masih jadi masalah.

“Pemerintah dan Kadin (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) berdalih skema vaksin mandiri akan membantu pemerintah mempercepat pencapaian kekebalan kelompok di Indonesia. Ini tidak bisa dibenarkan, karena vaksinasi mandiri justru menjadikan akses pada vaksinasi berdasarkan kemampuan ekonomi dan afiliasi dengan korporasi swasta,” demikian isi petisi itu.

Jika memang hendak mengajak kerja sama pihak swasta dalam program vaksinasi, tulis Pandu, sebaiknya pihak swasta diajak untuk melakukan distribusi vaksin Covid-19, bukan untuk melakukan vaksinasi mandiri. Dengan demikian, semua rakyat mendapatkan haknya untuk divaksinasi sesuai prioritas yang sudah ditetapkan.

IG

Continue Reading

Nasional

KKB Sebar Hoaks Tentang Personel TNI-Polri Tembak Pelajar Hingga Tewas

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kelompok kriminal bersenjata (KKB) menyebarkan informasi bahwa personel gabungan TNI-Polri menembak pelajar hingga tewas saat kontak senjata.

Kapolres Mimika AKBP IGG Era Adinata menyatakan, informasi itu adalah berita bohong atau hoaks. Sebenarnya, korban merupakan anggota KKB yang sudah masuk usia dewasa.

Berita bohong itu disebarkan melalui juru bicara tentara pembebasan nasional Papua Barat (TNPB) Sebby Sambon.

“Korban tewas dalam kontak senjata merupakan anggota KKB. Yakni Ferry Ellas (35) dan Heri Yakob Newegalem (26),” kata Era di Kabupaten Mimika, Senin 1 Maret 2021.

Sementara keterangan versi Sebby Sambon, korban tewas yakni remaja berusia 17 tahun atas nama Yasko Nebekalem. Dia terkena tembakan aparat TNI-Polri saat baku tembak di Mile 53 areal PT Freeport Indonesia.

Sebelumnya sempat terjadi kontak senjata antara TNI-Polri dan KKB di areal PT Freeport pada Minggu 28 Februari 2021. Saat itu aparat keamanan gabungan sedang patroli, lalu diserang dengan tembakan oleh sejumlah orang, anggota KKB kelompok Joni Botak.

HY

Continue Reading

Nasional

Pandemi Covid-19, Mendagri: Petugas Damkar Harus Beradaptasi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, petugas pemadam kebakaran (damkar) dan penyelamatan dapat beradaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19. Adaptasi itu dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

“Ada atau tidak ada pandemi, kebakaran tetap terjadi, masalah-masalah yang memerlukan penyelamatan masyarakat tetap terjadi dan kita harus tetap bekerja untuk melaksanakan tugas pokok itu,” ujarnya saat menjadi Inspektur Upacara HUT ke-102 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kantor Kemendagri Senin (01/03).

Tito menuturkan, petugas damkar dan penyelamatan harus beradaptasi dengan memproteksi diri dengan perlengkapan tertentu. “Hal ini untuk menyiasati adanya korban yang terkena Covid-19, sehingga petugas tidak tertular,”katanya.

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Berikan Perhatian Khusus Kepada Damkar

Sebagai informasi, peringatan HUT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ke-102 ini dilaksanakan secara hybrid, yakni secara langsung dengan jumlah peserta terbatas dengan protokol kesehatan dan terhubung secara virtual dengan peserta dari seluruh Indonesia.

Continue Reading

HOT TOPIC