Connect with us

Nasional

Menteri PPN/Bappenas Siapkan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa menyatakan akan melakukan reformasi sistem perlindungan sosial dalam waktu dekat.

Suharso menyebut, pihaknya telah menyiapkan rencana dan jangka waktu dari pelaksanaan reformasi tersebut hingga tahun 2024 mendatang.

“Pelajaran yang berharga yang kita peroleh dari peristiwa pandemi yang kita alami saat ini salah satunya adalah yang terkait dengan bagaimana kita bisa membantu masyarakat melalui program-program bantuan sosial yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah,” ujarnya dalam keterangan pers usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (05/01).

Baca juga: Suharso Monoarfa Yakin Konsumsi Masyarakat Membaik pada Kuartal IV 2020

Suharso menilai, ketepatan data merupakan sebuah keniscayaan dan menjadi faktor terpenting bagi pemerintah dalam melaksanakan program-program perlindungan sosial.

Selain itu, kata Suharso, pemerintah juga akan mengintegrasikan semua program bantuan sosial yang selama ini masih tersebar di berbagai kementerian atau lembaga. Pelaksanaan program bantuan yang masih tersebar itu membuat pengelolaannya kerap tumpang tindih dan tidak fokus.

“Jadi bantuan-bantuan sosial itu supaya efektif ialah bagaimana caranya program-program yang tersedia di berbagai kementerian dan lembaga itu kita uji kembali mengenai kesahihannya sampai tingkat seperti apa. Bappenas ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk menyusun ulang sistem perlindungan sosial ini,” jelasnya.

Lebih jauh Suharso mengatakan, reformasi terhadap sistem perlindungan sosial tersebut selain untuk mengefektifkan penyaluran dan pemanfaatan program, dalam jangka panjang juga untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

“Bagaimana caranya? Yaitu dengan memfokuskan bantuan-bantuan sosial sedemikian rupa dengan kelompok-kelompok sasaran yang masuk dalam kelompok rentan dan miskin kronis sehingga penurunan kemiskinan akan bisa kita capai,” tandasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Jokowi Ingin Peran Rumah Ibadah dan Penceramah Agama Ditingkatkan Untuk Cegah Ekstremisme

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Presiden Jokowi ingin semakin banyak rumah ibadah hingga penceramah agama ikut serta dalam mencegah ekstremisme. Keinginan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021.

“Dibutuhkan peningkatan kapasitas komunitas (komunitas perempuan, komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, partai politik, lembaga pendidikan, rumah ibadah, dan kelompok kepentingan lainnya) dalam merespons Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme,” demikian bunyi permasalahan dalam Lampiran Perpres Nomor 7 Tahun 2021, Minggu 17 Januari 2021.

Upaya untuk melaksanakan hal itu yakni dengan menyusun modul pelatihan dan sosialisasi pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Pun akan dibuat pelatihan untuk mendalami tentang bahaya dan pencegahan ekstremisme.

“Hasil meningkatnya kapasitas dan dukungan sejumlah komunitas (komunitas perempuan, komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, partai politik, lembaga pendidikan, rumah ibadah, dan kelompok kepentingan lainnya). Meningkatnya jumlah pemimpin komunitas dalam pelatihan dan sosialisasi pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme,” demikian bunyi halaman SK Nomor 001041 C.

Di samping pelatihan pencegahan ekstremisme, juga diadakan pelatihan bagi penceramah agama untuk mendorong modernisasi beragama. Hasilnya, meningkatkan jumlah penceramah yang mempunyai pandangan dan sikap moderat dalam beragama.

Selain rumah ibadah dan kelompok lainya, aksi Jokowi juga menyasar sekolah dan kampus yaitu dengan membuat strategi menambahkan materi pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Termasuk mengadopsi metodologi berpikir kritis dalam sistem pengajaran dan kurikulum pendidikan formal mulai dari dasar, menengah, dan tinggi. Untuk rumusan masalah ini, dibuat dua aksi, yaitu:

1. Penambahan materi pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, termasuk peningkatan keterampilan berpikir kritis dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah.

2. Penambahan materi pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, termasuk peningkatan keterampilan berpikir kritis dalam kurikulum pendidikan tinggi.

HY

Continue Reading

Nasional

Terpapar Covid-19, Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana Meninggal Dunia

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ketua KPU Prov Sumatera Selatan Kelly Mariana dikabarkan meninggal dunia pada Minggu 17 Januari 2021. Kelly meninggal pukul 06.30 WIB di Rumah Sakit RK Charitas Palembang, dalam usia 53 tahun.

Persatuan Alumni DPD PA GMNI Sumatera Selatan menyampaikan duka cita atas kepergian Kelly.

“Turut berduka cita atas wafatnya Dr. Kelly Mariana,” kata Ketua PA GMNI Sumatera Selatan Istiwan Impaz.

Anggota KPU Sumsel Bidang Sosdiklih Parmas dan SDM Amrah Sulaiman menyampaikan, Kelly meninggal dalam kondisi terkonfirmasi positif Covid-19.

“Iya pagi tadi (meninggal) terpapar Covid-19, mohon doanya,” kata Sulaiman dilansir Antara.

Dia menyampaikan, Kelly Mariana akan dimakamkan dengan protokol Covid-19. Karena itu, rekan-rekannya tidak dapat mengantar jenazah ke TPU Kebun Bunga Palembang.

Sebelumnya Kelly Mariana mengaku terkonfirmasi positif Covid-19 pada 13 Januari 2021 dan menunjuk Amran Muslimin sebagai pelaksana harian Ketua KPU. Kelly lantas menjalani isolasi di RS Charitas Palembang karena mengalami gejala sakit.

Kelly Mariana lahir di Palembang 5 September 1967. Dia pernah mengenyam pendidikan St Jhons Collage Whyalla South Australia (1988) dan Fisipol Universitas Sriwijaya (1992). Kelly juga merupakan alumni GMNI Universitas Sriwijaya Cabang Palembang. Kelly meninggalkan empat orang anak.

Sebelum menjadi Ketua KPU Sumsel periode 2018-2023, Kelly pernah menjabat sebagai komisioner KPU Sumsel periode 2009-2013. Selain itu, ia pernah menjadi konsultan Kepemiluan BRIDGE untuk KPU Australia (AEC) 2014-2015, konsultan Kepemiluan BRIDGE untuk KPU (2015-2018), dan tercatat sebagai anggota Internasional Electrion Expect Forum sejak 2011 serta anggota AFS Internasional sejak 1989.

HY

Continue Reading

Nasional

DKI Penyumbang Tertinggi Kasus Covid-19, Jateng Salip Jabar

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kasus baru positif Covid-19 pada hari ini, Minggu (17/01) tembus angka lebih dari 900 ribu orang. Tercatat ada 11.287 penambahan kasus baru corona di akhir pekan ini.

Berdasarkan penambahan itu, total akumulatifnya ada 896.642 orang di Indonesia terkonfirmasi positif Covid-19.

Baca juga: Tambah 14.224 Kasus Baru Covid-19,  DKI Penyumbang Terbanyak

DKI Jakarta masih menjadi penyumbang terbesar penambahan kasus baru Covid-19 di tanah air. Jumlah kasus baru Covid-19 di ibu kota mencapai 3.395 kasus.

Sementara itu, Jawa Tengah di urutan kedua dengan penambahan 1.855 kasus baru Covid-19. Posisi ini menyalip Jawa Barat yang sebelumnya berada di urutan kedua penyumbang kasus baru Covid-19.

Berikut 5 provinsi dengan kasus baru Covid-19 tertinggi pada Minggu, 17 Januari 2021:

  1. DKI Jakarta: bertambah 3.395
  2. Jawa Tengah: bertambah 1.855
  3. Jawa Barat: bertambah 1.491
  4. Jawa Timur: bertambah 974
  5. Sulawesi Selatan: bertambah 674

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC