Connect with us

Nasional

Polisi Bersama Tokoh Agama Berkomitmen Terapkan Prokes

Published

on

Polisi dan Tokoh Agama jaga Prokes

Channel9.id-Bojonegoro. Di tengah pandemi Covid-19 yang terus meningkat dan masyarakat Bojonegoro yang sudah merasa sangat resah karena terus bertambahnya warga yang terpapar Covid-19, Polisi Bojonegoro mengajak tokoh agama dam masyarakat untuk saling bahu membahu berkomitmen untuk terus terapkan protokol kesehatan. Karena pandemi Covid-19 belum berakhir, maka komitmen itu harus terus dilakukan.

“Saya mengingatkan adanya Covid-19 belum berakhir, kami mengimbau agar masyarakat saat kegiatan maupun saat ibadah agar mematuhi protokol kesehatan agar tetap sehat, aman dan lancar,” ujar Kapolres Bojonegoro AKBP Eva Guna Pandia, Selasa (5/1/21).

Baca juga : Menkes Pastikan Proses Vaksinasi Perdana Dilakukan 13 Januari 2021

Karena menjaga dan mengingatkan masyarakat agar terhindar dari Covid-19 adalah tanggung jawab semua masyarakat dan bukan tanggung jawab pemerintah saja. Semua demi kebaikan bersama.
Pandia mengapresiasi dengan kerukunan dan kebersamaan para tokoh dan pelaku agama yang ada di Bojonegoro, sehingga patut menjadi contoh yang baik bagi masyarakat lainnya.

“Saling bantu membantu, menjaga toleransi, kebersamaan antar perbedaan agama sehingga tampaklah Indonesia di Bojonegoro yang luar biasa. Jangan dijadikan perbedaan menjadi perpecahan atau permasalahan yang besar,” imbuh Pandia.

Semangat kerukunan ini akhirnya diamini oleh para perwakilan tokoh agama yang tergabung dalam FKUB. Para tokoh agama turut berkomitmen untuk penerapan protokol kesehatan menuju Bojonegoro Sehat.

“Di tengah pandemi ini, upaya Polres Bojonegoro dan jajarannya serta tim Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 memang luar biasa untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini,” ujar ketua FKUB Gus Huda.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

KNPI Tantang Polri Tindak Tegas Abu Janda Terkait Kasus Rasisme

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menantang pihak kepolisian untuk bertindak tegas terhadap Permadi Arya yang dinilai telah melakukan rasialisme kepada mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai.

Menurut KNPI, pria yang kerap disapa Abu Janda itu merupakan orang yang pertama kali melakukan pernyataan rasis sebelum disusul oleh kelompok pendukung Jokowi lainnya.

“Kami yakin polisi akan menindak tegas Abu Janda karena ini bertentangan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika,” kata Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama dilansir Viva.com, Selasa, 26 Januari 2021.

Haris menilai pernyataan Abu Janda tidak mencerminkan prinsip kebhinnekaan. Pun tidak menghargai perbedaan suku, agama ras dan antargolongan.

“Polri sebagai aparat penegak hukum jangan ragu untuk melakukan penegakan hukum terhadap kasus ini secara cepat dan tegas,” ujarnya.

Haris sangat menyayangkan pernyataan rasis yang dilontarkan oleh sekelompok orang yang kerap menggaungkan Pancasila.

“Meski berbeda dukungan politik. Tidak pantas melontarkan kata-kata rasis. Orang semacam Abu Janda harus segera ditangkap. Ini juga merusak citra pemerintah Jokowi,” tegasnya.

Sebelumnya, Abu Janda di akun Twitter-nya @permadiaktivis1 mengejek Natalius Pigai dengan sebutan evolusi. “Kau @NataliusPigai2 apa kapasitas kau? sudah selesai evolusi belom kau?” ungkap Permadi.

Cuitan Abu Janda ini merespon pernyataan Pigai mengenai sosok Mantan Kepala BIN AM Hendropiyono. Abu Janda membandingkan sosok Pigai dan Hendropiyono.

Abu Janda menyebut rekam jejak Hendropriyono tidak perlu dilakukan lagi karena dinilai sudah melakukan banyak hal baik bagi negara.

“Kapasitas Jend. Hendropriyono: Mantan Kepala BIN, Mantan Direktur BAIS, Mantan Menteri Transmigrasi, Profesor Ilmu Filsafat Intelijen, Berjasa di berbagai operasi militer,” ujar Abu Janda.

Namun, cuitan Abu Janda pada Sabtu, 2 Januari 2021 tersebut sudah tak ada lagi di akun twitter Abu Janda.

HY

Continue Reading

Nasional

Kemenkominfo: Ada 1.387 Hoaks Soal Covid-19, 134 Kasus Ditangani Polisi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Semuel Abrijani Pangerapan menyebut hoaks banyak bertebaran selama pandemi Covid-19. Dalam catatan Kemenkominfo, ada 1387 jenis hoaks tercatat ribuan dari Maret 2020 hingga awal 2021.

Menurut dia, informasi yang bersifat kesalahan dan tidak sampai mengganggu ketertiban umum, Kemenkominfo memberikan stempel hoaks. Setelah stempel, Kemenkominfo kembali menyebarkan informasi mengenai kekeliruan itu pada masyarakat.

Selain itu, kata Semuel, langkah lain yang diambil Kemenkominfo saat melihat informasi hoaks yakni menghapus dari sosial media.

“Kalau sudah mengganggu ketertiban umum, bisa lapor ke polisi untuk ditindaklanjuti. Saat ini sudah ada 134 kasus yang ditangani kepolisian terkait hoaks corona ini,” terang Semuel dalam Dialog Produktif bertema Tolak dan Waspada Hoaks, yang diselenggarakan Komite Penanganan  Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Selasa (26/1).

Baca juga: Polri: 104 Kasus Hoaks Covid-19

Ia menyebut, penyebaran hoaks ini memiliki beragam motif. Termasuk motif ekonomi juga ada juga niat jahat di baliknya. Lebih lanjut Semuel menganalisis, ada beberapa kelompok masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks vaksinasi ini.

“Ada kelompok masyarakat yang sebenarnya bukan keluarga antivaksin, anak-anaknya divaksin BCG dan Difteri, tetapi mereka lebih percaya teori konspirasi, sehingga menganggap Covid-19 ini flu biasa sehingga tidak perlu divaksin,” katanya.

Kelompok lainnya adalah kelompok yang mau divaksin dan sadar soal pentingnya vaksinasi Covid-19.

Semuel pun menyebut hoaks yang sempat mengemuka selama pandemi. Yakni terkait meninggalnya seorang tentara usai divaksinasi.

Dalam informasi hoaks itu menyatakan Kepala Staf Kodim 0817/Gresik Mayor Infantri Sugeng Riyadi meninggal dunia setelah mendapat vaksin COVID-19, Jumat (15/1).

“Ini modus baru yang mencampurkan fakta bahwa ada tentara meninggal dan ditautkan dengan fakta pak Mayor Sugeng divaksin,”tandasnya.

Sementara itu, Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) Septiaji Eko Nugroho menuturkan akhir-akhir ini isu dominan hoaks terkait vaksin Covid-19.

“Kami mencatat ada 83 hoaks terkait dengan vaksin Covid-19, dan viralitasnya cukup tinggi, karena 42 persen terkait dengan isu keamanan dan kemanjuran termasuk hoaks kematian Mayor Sugeng,” ungkap dia dalam diskusi yang sama.

IG

Continue Reading

Nasional

Bantah Obral Izin, KLHK: Hanya 5,6% Izin Kebun Dikeluarkan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membantah tudingan beberapa pihak, perihal obral izin yang disebut terjadi di era Presiden Joko Widodo dan Menteri LHK Siti Nurbaya. Menurut KLHK tudingan tersebut tidak valid.

“Hal paling terpenting bagi Indonesia sebenarnya adalah langkah-langkah perbaikan lingkungan yang konsisten ke depan. Namun sayangnya di situasi bencana, banyak pihak yang memanfaatkan situasi dengan obral data yang tidak benar ke publik. Kewajiban kami adalah meluruskan informasi tersebut, sehingga publik mendapatkan referensi yang tepat,” ujar Kepala Biro Humas KLHK, Nunu Anugrah dalam pernyataan tertulis, Rabu (27/01).

Data KLHK menunjukkan luas areal pemberian izin kawasan hutan dari berbagai periode pemerintahan, baik untuk kebun, HPH, HTI ataupun tambang/IPPKH (ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan). Data ini penting disampaikan karena banyak dikaitkan dengan sumber penyebab terjadinya bencana alam akhir-akhir ini.

Dia menjelaskan bahwa selama periode 1984-2020 terdapat izin kebun melalui pelepasan kawasan hutan seluas 7,3 juta hektare, di mana 746 izin seluas 6,7 juta hektare, atau lebih 91%-nya diberikan sebelum Presiden Jokowi memulai pemerintahan pada akhir Oktober 2014.

Di era Presiden Jokowi hingga tahun 2020, ada izin 113 unit seluas lebih dari 600 ribu hektare, di mana 27 lokasi  tersebut dengan luas lebih dari 195 ribu hektare telah memperoleh persetujuan prinsip di antara tahun 2012-2014.

”Dengan demikian sebetulnya selama Presiden Jokowi, hanya 5,6% izin kebun dikeluarkan. Jadi lebih dari 91% pelepasan kawasan hutan, atau seluas lebih dari 6,7 juta hektar, selama 36 tahun terakhir, berasal dari era sebelum Pak Jokowi dan Ibu Siti Nurbaya menjabat,” ungkap Nunu.

Sementara itu data HTI (Hutan Tanaman Industri),antara tahun 1992-2020, tercatat ijin dikeluarkan lebih dari 10 juta hektar. Khusus untuk di era Presiden Jokowi dan Menteri LHK Siti Nurbaya, izin dikeluarkan sebanyak 892 ribu hektare atau hanya 8,8% dari keseluruhan ijin yang diberikan sebelumnya.

‘’Itupun dari izin tersebut, hampir 590 ribu ha sebenarnya telah memperoleh persetujuan prinsip dari Menteri tahun  2011-2014. Jadi sebenarnya izin yang dikeluarkan di era Presiden Jokowi hanya seluas 300 ribu ha lebih, atau hampir 3% ijin HTI  yang telah diberikan selama 28 tahun terakhir,” jelas Nunu.

Sedangkan hutan alam atau HPH tercatat ijin seluas 16,4 juta hektar yang diberikan selama 1997-2020. Selama 2015-2020 era pemerintahan Presiden Jokowi, dikeluarkan ijin seluas 400 ribu hektar atau setara dengan di bawah 2,5% dari luas total yang diberikan selama 23 tahun terakhir.

Artinya lebih dari 97% ijin HPH sudah ada di era sebelum Presiden Jokowi. Khusus untuk ijin tambang/IPPKH yang diberikan dalam kawasan hutan, totalnya lebih kurang 590 ribu hektar sejak orde baru hingga tahun 2020. Sementara di tahun 2015-2020, ijin yang keluar seluas 131 ribu ha atau lebih dari 22%.

Artinya ijin tambang terbesar, lebih dari 300 ribu ha, atau lebih dari 50% diberikan selama periode 2004-2014.

Baca juga: KLH Tepis Kabar Banjir di Kalsel Karena Luas Hutan Berkurang 

”Dari ijin seluas 131 ribu Ha ijin IPPKH selama era Presiden Jokowi, seluas 14.410 Ha atau sebanyak 147 unit ijin, adalah untuk prasarana fisik umum seperti untuk  jalan, bendungan, menara seluler dll. Sedangkan ijin tambang dalam rangka ketahanan energi nasional listrik 35.000 MW dan batubara, seluas lebih kurang 117 ribu ha,” ungkapnya.

Sesuai  Ketentuan Seluruh IPPKH yang diterbitkan KLHK, kata Nunu, telah sesuai ketentuan teknis dan hukum, serta dilengkapi dengan ijin Sektor (IUP/KK/PKP2B/IUPTL, Dokumen Lingkungan (Amdal/UKL-UPL), dan rekomendasi Gubernur.

Terhadap kegiatan pertambangan mineral dan batubara, KLHK juga sudah memberlakukan pengendalian penggunaan kawasan hutan. Antara lain dengan tidak menerbitkan IPPKH baru pada areal kawasan hutan yang masuk dalam Peta Indikatif Penghentian Pemberian ijin Baru (PIPPIB) moratorim hutan primer dan gambut, serta pada area dalam Peta Indikatif TORA dan pada areal ijin Perhutanan Sosial. Selain itu dilakukan pembatasan kegiatan minerba dengan kuota maksimal 10% dari luas areal ijin pemanfaatan atau pengelolaan hutan.

Menteri LHK Siti Nurbaya juga membatasi luasan IPPKH untuk kegiatan minerba paling luas untuk 1(satu) IPPKH adalah 1.000 Ha.

”Secara umum luas areal ijin tambang dalam kawasan hutan  jauh lebih kecil dibanding dengan ijin-ijin yang diterbitkan oleh Pemda/instansi terkait di luar kawasan hutan, termasuk illegal mining operations yang telah berjalan bertahun-tahun hingga puluhan tahun sebelum era Presiden Jokowi,” kata Nunu.

”Oleh karena itu kebijakan pemulihan lingkungan dan law enforcement menjadi komitmen kuat yang dijalankan pada pemerintahan ini. Gakkum KLHK yang baru terbentuk di 2015 bekerja sangat keras, melakukan hal yang mungkin hampir tidak terdengar sebelumnya,” tutur Nunu.

Tidak hanya menghentikan obral ijin dan melakukan penegakan hukum lingkungan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi juga terus menggeser penguasaan ijin untuk swasta, dan lebih berpihak ke masyarakat. Sebelum tahun 2015, ijin dikuasai perusahaan hingga mencapai 95,76 %. Sementara ijin untuk masyarakat hanya mendapatkan alokasi 4,14 %.

Kondisi miris ini kemudian perlahan berubah mulai dari tahun 2015 sampai dengan memasuki tahun 2021.

”Alokasi izin untuk masyarakat melalui program Perhutanan Sosial dan TORA, saat ini telah meningkat hingga mencapai 18,4%. Per Desember 2020, realisasi ijin hutan sosial untuk masyarakat mencapai 4.417.937,72 ha, dengan penerima manfaat sekitar 895.769 KK. Terdapat 6.798 unit SK yang diberikan kepada rakyat, bukan pada korporasi. Angka ini akan terus meningkat dan berpihak kepada rakyat,” jelas Nunu.

Pelibatan masyarakat juga menjadi salah satu kunci KLHK dalam melakukan rehabilitasi atau pemulihan lingkungan. Di antaranya melalui program Kebun Bibit Desa, Kebun Bibit Rakyat, dan berbagai program padat karya lainnya.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC