Connect with us

Hot Topic

Menkes Pastikan Proses Vaksinasi Perdana Dilakukan 13 Januari 2021

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan proses vaksinasi perdana akan dilakukan pada Rabu pekan depan atau 13 Januari 2021. Vaksinasi diawali di tingkat pusat, yakni Presiden Joko Widodo beserta jajaran Kabinet Indonesia Maju dan pejabat di tingkat pusat.

Hal itu dikatakan pada Rapat Koordinasi Kesiapan Vaksinasi Covid-19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan Tahun 2021 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP)  Lantai 3 Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (05/01).

“Penyuntikan pertama akan dilakukan pada Rabu depan (13/01), di Jakarta, oleh Bapak Presiden,” kata Budi.

Budi menuturkan, vaksinasi diharapkan dilanjutkan di daerah pada hari berikutnya secara serentak, dengan prioritas tenaga kesehatan. Ia juga berharap, kepala daerah dapat turun serta untuk melihat proses vaksinasi yang dilakukan kepada tenaga kesehatan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

“Kemudian pada saat penyuntikan tenaga kesehatan, tolong kepala daerah, Bapak/Ibu Gubernur, turun untuk membangkitkan confidence ke masyarakat,” ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Pastikan Data Penerima Vaksin Covid-19 Aman

Penyuntikan vaksin yang rencananya akan dilakukan perdana pada 13 Januari 2021 itu diikuti secara serentak di 34 provinsi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi tenaga kesehatan dan publik dalam program vaksinasi gratis bertahap dengan diawali dengan tiga kelompok, yakni kelompok pejabat publik pusat dan daerah, pengurus Asosiasi Pofesi Tenaga Kesehatan dan Key Leader kesehatan daerah, serta tokoh agama daerah.

“Arahan Bapak Presiden jelas, akan dilakukan secara serentak, diawali di pusat, kemudian dilanjutkan di daerah, melibatkan tokoh masyarakat dan kalau ada tokoh kesehatan atau figur dokter yang berpengaruh, misalnya, untuk diikutsertakan,” jelas Budi.

Ia juga meminta kepala daerah untuk mempersiapkan orang-orang yang akan mendapatkan prioritas program vaksinasi, yang akan dibagi menjadi dua tahap.

“Bapak/Ibu Gubernur, kepala daerah, tolong persiapan, pilih orangnya, karena tanggal 14 – 15 kita akan mulai lakukan vaksinasi di daerah, terutama provinsi. Kemudian untuk proses vaksinasi, terutama tenaga kesehatan, tolong dibagi 2 tahap. Arahan dari Bapak Presiden, karena kemungkinan akan ada sedikit dampak, misalnya pegel sedikit, demam sedikit, jadi dalam satu Puskesmas, misalnya ada 4 perawat, jangan sampai di hari yang sama kita vaksin semua, kita antisipasi betul efek itu, maka vaksin dulu untuk 2 orang,” jelasnya.

Budi meminta kepala daerah untuk memastikan fasilitas kesehatan terdaftar dalam aplikasi P-care BPJS yang menampilkan pendataan dan input data fasilitas kesehatan “mampu vaksin” yang dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota.

“Pastikan semua layanan kesehatan sudah terdaftar di BPJS, aplikasi P-care itu ya, karena kalau tidak terdaftar, maka Faskes tidak dapat memberikan pelayanan vaksinasi Covid-19,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Eks HTI Dilarang Ikut Pemilu, Pengamat: Negara Akan Hancur Jika Dikuasai Mereka

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menilai tepat pelarangan mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk mengikuti pemilihan umum yang tertulis di dalam draf RUU tentang Pemilu yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas DPR tahun 2021.

Menurutnya, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan hal ini untuk menjaga ideologi pancasila. Jika tidak dilarang nanti pemerintahan Indonesia menjadi kacau karena tidak sesuai ideologi yang semestinya.

“Saya menyetujui draf RUU Pemilu tersebut untuk melarang HTI dalam berpartipasi dalam Pemilu. Saya subjektif saja, ya, HTI itu kan ideologinya Khilafah sedangkan negara kami itu pancasila. Ya tidak pas nanti pancasila dan negara jadi hancur kalau dikuasai mereka (HTI),” ujarnya, Rabu (27/1).

Baca juga: Polisi Akan Panggil Pelapor Terkait Kasus Jubir HTI 

“HTI kan juga sudah dibubarkan. Berbahaya sekali jika mereka menjadi Presiden atau Bupati. Memangnya kami mau mengusung ideologi Khilafah?,” sambung Komarudin.

Ia menambahkan pelarangan HTI ini beralasan untuk kebaikkan pemerintahan di Indonesia kedepannya. Hal ini juga dilakukan untuk menjauhkan ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan pancasila. “Ini cara untuk konsisten menjaga pancasila dan NKRI. Hal ini demi kemaslahatan bersama,” kata dia.

Sebelumnya diketahui, aturan larangan bekas anggota HTI dan bekas PKI dalam RUU Pemilu terdapat dalam Pasal 182 ayat 2 yang mengatur syarat peserta pemilu baik pilpres, pileg, dan pilkada. Pada huruf jj disebutkan syarat bukan bekas anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Kemudian pada huruf ini disebutkan bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia (PKI), termasuk organisasi massa-nya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30S/PKI.

HTI sudah menjadi ormas terlarang di Indonesia. Status itu sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Positif Corona Bertambah 11.948, Jabar Penyumbang Terbanyak

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Indonesia mencatatkan penambahan kasus Covid-19 sebanyak 11.948 pada Rabu, 27 Januari 2021. Dengan penambahan tersebut, total kasus Covid-19 di tanah air berjumlah 1.024.298, sejak ditemukan kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Tercatat penambahan 387 orang meninggal dunia setelah terinfeksi virus corona, sehingga total pasien meninggal akibat Covid-19 total berjumlah 28.855.

Baca juga: Tembus Satu Juta, Kasus Covid-19 Bertambah 13.095

Adapun pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 10.974 orang. Dengan penambahan tersebut, jumlah penderita yang sembuh mencapai 831.330 orang.

Sebanyak 11.948 kasus baru Covid-19 diketahui setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 77.788 spesimen dalam sehari. Dalam jangka waktu yang sama, ada 46.491 orang yang diambil sampelnya untuk menjalani pemeriksaan spesimen.

Sejauh ini, pemerintah sudah melakukan pemeriksaan 8.959.395 spesimen terhadap 5.978.128 orang yang diambil sampelnya.

Provinsi Jawa Barat (Jabar) kembali menjadi  penyumbang tertinggi kasus positif Covid-19 di Indonesia. Dengan penambahan sebanyak 3.198 kasus positif, Jabar menjadi peringkat pertama sebaran kasus Covid-19. Disusul DKI Jakarta yang menambah 2.314 kasus dan Jawa Tengah dengan 1.678 kasus.

 

Continue Reading

Hot Topic

ldham Azis Resmi Serahkan Panji Tribrata Polri Kepada Kapolri Listyo Sigit

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Jenderal Idham Azis resmi menyerahkan Panji Tribrata Polri kepada Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri baru di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Rabu 27 Januari 2021. Dengan penyerahan itu, tongkat kepemimpinan Polri berpindah ke Listyo Sigit.

Penyerahan itu dilakukan dalam upacara prosesi serah terima panji Polri Tribrata yang dihadiri sejumlah pejabat utama Mabes Polri. Dalam acara itu, Idham Azis didampingi istrinya Fitri Idham Azis dan Listyo Sigit didampingi sang istri, Julianti Sigit Prabowo.

Dalam sambutannya, Idham Azis mengucapkan selamat kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

“Atas nama pribadi dan keluarga saya mengucapkan selamat kepada Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo beserta Ibu Juliati Sigit,” kata Idham.

Idham menyebut dirinya akan selalu berdoa untuk kemajuan Polri yang saat ini dipimpin oleh Jenderal Listyo Sigit. Idham pun meyakini program Presisi yang dibawa oleh Jenderal Listyo akan membawa kemajuan untuk institusi Polri.

“Saya yakin dan berdoa, di tangan Bapak melalui program transformasi menuju Polri yang presisi, institusi Polri akan jauh lebih baik lagi. Seperti kata orang bijak, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini,” kata Idham.

Presiden Jokowi resmi melantik calon tunggal Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri di Istana Negara, Rabu 27 Januari 2021 pagi.

Usai jadi Kapolri, Listyo Sigit otomatis memiliki empat bintang atau berpangkat jenderal. Jokowi pun menyematkan pangkat jenderal itu usai pengambilan sumpah.

Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi calon tunggal Kapolri yang diusulkan Presiden Jokowi ke DPR. Komisi III DPR kemudian melakukan fit and proper test kepada Listyo Sigit. Seluruh fraksi menyetujui Listyo jadi Kapolri dan disahkan pada Rapat Paripurna DPR.

Saat menjalani fit and proper test di DPR, Listyo memaparkan visinya untuk mewujudkan Polri yang Presisi (prediktif, responbilitas, transparansi dan keadilan).

Listyo Sigit Prabowo adalah perwira tinggi Polri yang lahir pada 5 Mei 1969 atau berusia 51 tahun. Berbagai jabatan strategis di Korps Bhayangkara pernah didudukinya, seperti Kabareskrim, Kadiv Propram, Kapolda Banten, Ajudan Presiden RI Joko Widodo dan Kapolresta Solo. Perwira yang malang melintang di dunia reserse ini juga merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991.

Sejumlah kasus besar yang pernah ditanganinya antara lain penangkapan buronan Maria Lumowa yang merupakan tersangka kasus pembobolan Bank BNI hingga Rp1,7 triliun. Dia juga meringkus buronan Djoko Tjandra, beserta kasus-kasus lainnya.

HY

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC