Channel9.id-Jakarta. Partai Nasdem tidak akan menyetujui amandemen UUD 1945, yang salah satu wacananya mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Selain tambahan masa periode, partai pimpinan Surya Paloh ini tidak akan setuju dilakukan amandemen UUD 1945 untuk alasan apa pun.

“Kalau Nasdem dari awal tidak setuju amandemen UUD. Kami tetap ingin undang-undang yang sudah diamandemen berkali-kali tetap dipertahankan. Apa pun itu soal terkait GBHN dan sebagainya,” kata Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR RI, Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Juni 2021.

“Jadi Nasdem sampai hari ini tetap konsisten tidak ingin amandemen UUD,” imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menegaskan, pembatasan masa jabatan menjadi dua periode sudah menjadi amanat reformasi yang harus dilaksanakan dan dipertahankan.

Menurut Saan, sudah ada catatan presiden yang berkuasa dalam jangka waktu lama di Indonesia yang justru membawa pengaruh tidak baik.

“Kita juga sudah punya pengalaman terkait masa jabatan presiden lebih dari dua kali, itu potensi terkait dengan hal-hal yang negatif banyak sekali. Jadi kami ingin masa jabatan presiden tetap dua periode saja,” jelasnya.

Penegasan pembatasan masa jabatan dua periode, kata Saan, juga telah disampaikan berulang oleh Presiden Jokowi.

“Pak Jokowi sudah menyampaikan, presiden sendiri tidak setuju dengan masa jabatan tiga periode dan itu sudah disampaikan berkali-kali oleh Pak Jokowi,” tandasnya.

IG

Channel9.id-Jakarta. Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta semua pihak jangan lagi bermanuver dan mendorong-dorong kembali usulan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, karena akan membuat kegaduhan baru.

Dia menilai sebaiknya wacana tersebut diakhiri, karena Presiden Jokowi tegas menolaknya, bahkan Jokowi juga menaruh curiga yang mengusulkan wacana yang justru menjerumuskannya.

“Saya tidak tahu apa motif mereka dan diklasifikasikan kelompok mana relawan Jokpro 2024 ini. Apakah kelompok ini yang dimaksud ingin menampar muka Jokowi, mencari muka atau menyeret Jokowi untuk tidak taat pada UUD 1945 atau bisa juga ‘cari panggung’ dan sensasi,” kata Guspardi dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa, 22 Juni 2021.

Gaus menilai pihak yang terus mendorong masa jabatan presiden menjadi tiga periode telah mengkhianati cita-cita reformasi. Wacana tersebut tidak sesuai dengan amanat UUD NRI 1945.

“Munculnya relawan Jokpro 2024 yang kembali mendorong masa jabatan presiden tiga periode telah mengkhianati cita-cita reformasi dan tidak sesuai dengan amanat konstitusi atau UUD 1945, dan menghambat proses suksesi kepemimpinan serta lahirnya pemimpin baru di tingkat nasional,” katanya lagi.

Dia merasa heran, kenapa masih ada upaya pihak tertentu mendorong kembali wacana jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode. Guspardi mengaku tidak tahu apa motif dan untuk kepentingan siapa wacana tersebut.

Gaus menegaskan kembali, gerakan itu bertolak belakang dengan sikap Presiden Jokowi yang jelas menolak maju tiga kali karena bertentangan UUD 1945. Menurut dia, jika ditelusuri usulan masa jabatan presiden tiga periode, pertama kali muncul pada November 2019, seiring dengan wacana amendemen terbatas UUD 1945.

“Saat itu Jokowi menyarankan agar MPR membatalkan amendemen UUD 1945 jika usulan liar jabatan presiden tiga periode terus muncul. Lalu, Ketua MPR Bambang Soesatyo pun telah menyatakan, tidak ada pembahasan di internal MPR untuk mengubah Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur soal masa jabatan presiden,” ujar politisi PAN itu.

Menurut dia, Presiden Jokowi sudah dua kali mengeluarkan pernyataan yang menolak wacana masa jabatan presiden tiga periode, yaitu tanggal 12 Februari 2019 dan 15 Maret 2021. Anggota DPR asal Sumatera Barat itu menilai, sikap Presiden yang tidak setuju MPR untuk mengamendemen UUD 1945 dan dua kali penolakannya, seharusnya menjadi rujukan semua pihak agar jangan lagi mewacanakan Jokowi 3 periode.

IG

Channel9.id-Jakarta. Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, mengusulkan agar dilakukan karantina atau lockdown akhir pekan. Hal itu untuk mencegah orang berkerumun di akhir pekan.

“Lockdown akhir pekan adalah setelah hari Jumat sore seluruh masyarakat tidak diperbolehkan keluar rumah sampai Senin pagi, jadi kita punya waktu berarti Jumat sore kemudian Sabtu Minggu sampai Senin pagi itu tidak ada orang keluar, kalau ada dua malam orang tidak keluar rumah ini kan diharapkan tidak ada penyebaran, jadi saya minta tolong dipikirkan,” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 12 Juni 2021.

Anggota Komisi IX DPR itu mengatakan, sejumlah kepala daerah mulai mempertimbangkan melakukan lockdown. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sultan Hamengkubuwono X sempat mempertimbangkan untuk melakukan lockdown.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, juga meminta agar masyarakat tidak keluar rumah di akhir pekan. “Ini sebetulnya sama dengan lockdown akhir pekan itu. Karena itulah maka saya minta dicoba dulu, jangan alergi. Kemarin ini kan keliatannya langsung nolak aja gitu, pemerintah dengan usulan seperti ini. Tolong dipelajari lagi,” ucapnya.

Ia mengingatkan pemerintah untuk tegas dalam mengambil kebijakan terkait penanganan covid-19 dan jangan sampai terlambat mengambil langkah. “Karena kalau nanti sudah terlalu banyak, kita yang akan kewalahan sendiri. Sementara kita mengerti betul bagaimana kemampuan fasilitas kesehatan dan tenaga-tenaga medis di seluruh indonesia dan bagaimana kemampuan finansial keuangan kita untuk menangani covid-19,” tuturnya.

Selain itu, Saleh juga meminta agar seluruh kebijakan yang sudah diambil pemerintah hari ini terkait dengan penanganan Covid-19 dievaluasi. Sebab, menurutnya, kebijakan tersebut masih belum dilakukan secara maksimal.

“Contoh PSBB kemarin sudah dilakukan  tapi kan hasilnya kurang maksimal, kemudian berubah menjadi kebijakan PPKM ini sudah berjilid-jilid, ibarat buku ini sudah mau khatam tetapi hasilnya tidak maksimal, bahkan ini kita sedang berada pada masa di mana kita khawatir sekali terkait dengan penyebaran Covid-19,” kata Saleh.

Ia menambahkan, belum lagi melonjaknya kasus Covid-19 di Bangkalan dan Kudus yang sangat mengkhawatirkan. Peningkatan okupansi rumah sakit dan darurat tenaga kesehatan dinilai masih menjadi persoalan meskipun PPKM diterapkan.

“Jadi karena itu saya kira harus ada kebijakan yang lain, ada inovasi kebijakan yang lain yang harus diambil,” ungkapnya.

IG