Connect with us

Politik

Pegiat Pemilu: Calon Tunggal Tingkatkan Potensi Kerawanan

Published

on

Pilkada Serentak 2020

Channel9.id-Jakarta. Penambahan jumlah calon tunggal di Pilkada 2020 akan meningkatkan potensi kerawanan di daerah tersebut. Ditambah lagi jika ada bakal pasangan calon (paslon) yang gagal maju pilkada, karena dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

“Daerah dengan calon tunggal dan di dalamnya ada bakal paslon yang TMS menjadikan daerah itu dengan kerawanan yang tinggi,” ujar peneliti lembaga Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana, Jumat (18/09).

Menurut Ihsan, dari seluruh penyelenggaraan pilkada dengan calon tunggal, kampanye pilih kotak kosong baru terlihat masif pada pilwalkot Makassar, dan dilakukan oleh bapaslon yang dinyatakan TMS.

Baca juga: Pegiat Pemilu Minta Sanksi Tegas Pelanggar Prokes Pilkada

Problemnya, ketika pelaksanaan kampanye kotak kosong itu melanggar ketentuan, tidak ada penindakan yang dapat dilakukan karena tidak diatur.

“Undang-Undang Pilkada, peraturan KPU, dan peraturan Bawaslu belum sampai ke sana membaca tren ini,” ujarnya.

Pembuktian pelanggaran kampanye kotak kosong akan lebih sulit karena tidak ada subjek hukumnya. Jika kotak kosong menang maka pemimpin kepala daerah akan diemban oleh penjabat yang ditunjuk pemerintah.

Penjabat akan bertugas hingga pilkada kembali digelar pada pemilihan berikutnya.

Ihsan mengatakan, tidak adanya pejabat definitif yang dihasilkan dari pilkada dalam waktu yang cukup lama tentu akan berpengaruh pada roda pemerintahan daerah karena terbatasnya kewenangan penjabat.

“Pemborosan anggaran juga akan berdampak karena harus melakukan pilkada kembali,” kata Ihsan.

Ia menerangkan, calon tunggal muncul pertama kali setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 100/PUU-XIII/2015 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada. Sebelum dibatalkan MK, UU Pilkada itu mengharuskan minimal dua paslon untuk bisa menyelenggarakan pilkada.

Jika tidak, pelaksanaan pilkada di daerah tersebut akan ditunda hingga pemilihan tahun berikutnya.

Sayangnya, lanjut Ihsan, pascaputusan MK tersebut, calon tunggal dijadikan strategi pemenangan melalui borongan dukungan partai politik.

Ia menyebutkan, sejak dibukanya ruang calon tunggal  pada 2015, jumlah daerah yang menggelar pilkada calon tunggal terus mengalami peningkatan.

Pilkada 2015 terdapat tiga daerah, naik menjadi sembilan daerah pada Pilkada 2017, 16 daerah pada Pilkada 2018, dan 25 daerah berpotensi menggelar Pilkada 2020 dengan calon tunggal.

Ia menilai, tren peningkatan calon tunggal terjadi karena partai politik di daerah gagal melakukan kaderisasi di internal mereka.

Kemudian, ada persepsi partai politik hanya ingin menang saja di pilkada, tetapi mengesampingkan esensi pilkada yakni pendidikan politik kepada masyarakat.

Ia melanjutkan, lagi-lagi, akibat dari problem partai politik itu, masyarakat yang dirugikan. Masyarakat tidak diberikan pilihan calon kepala daerah yang beragam karena saat pilkada dengan calon tunggal, pemilih hanya dihadapkan satu paslon dan kotok kosong.

Sebelumnya, anggota Komisi Pemilihan Umum  (KPU) RI, Ilham Saputra, mengatakan dari 28 daerah yang hanya ada satu bakal paslon, hanya tiga daerah yang menerima pendaftaran calon tambahan.

Menurutnya, berdasarkan rekap data Sistem Informasi Pencalonan (Silon), seluruh 25 calon tunggal diusung partai politik.

Sementara itu, jumlah keseluruhan bakal paslon yang telah diterima pendaftarannya pada Pilkada 2020, sejumlah 738 bakal paslon.

Dengan perincian jumlah bakal paslon gubernur dan wakil gubernur sebanyak 25, bakal paslon bupati/wakil bupati sebanyak 612, serta bakal paslon wali kota/wakil wali kota sebanyak 101.

Setelah tahapan perpanjangan pendaftaran bakal paslon, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota akan melakukan verifikasi dan pemeriksaan kesehatan terhadap bakal paslon diterima pendaftarannya.

“Untuk bakal pasangan calon yang tidak dapat diterima pendaftarannya agar tetap menjaga kondusivitas situasi dan mengikuti peraturan perundangan-undangan yang berlaku,” kata Ilham.

Berikut 25 kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada dengan calon tunggal:

Sumatera Utara

  1. Kabupaten Humbang Hasundutan (Dosman Banjarnahor dan Oloan P Nababan)
  2. Kota Gunungsitoli (Lakhomizaro Zebua dan Sowa’a Laoli)
  3. Kota Pematangsiantar (Asner Silalahi dan Susanti Dewayani)

Sumatera Barat

  1. Pasaman (Benny Utama dan Sabar AS)

Sumatera Selatan

  1. Ogan Komering Ulu (Kuryana Azis dan Johan Anuar)
  2. Ogan Komering Ulu Selatan (Popo Ali Martopo dan Sholehien Abuasir)

Bengkulu

  1. Bengkulu Utara (Mian dan Arie Septia Adinata)

Jawa Tengah

  1. Boyolali (Mohammad Said Hidayat dan Wahyu Irawan)
  2. Grobogan (Sri Sumarni dan Bambang Pujiyanto)
  3. Kebumen (Arif Sugiyanto dan Ristawati Purwaningsih)
  4. Kota Semarang (Hendar Prihadi dan Hevearita Gunaryanti Rahayu)
  5. Sragen (Kusdinar Untung Yuni Sukowati dan Suroto)
  6. Wonosobo (Afif Nurhidayat dan Muhammad Albar)

Jawa Timur

  1. Kediri (Hanindhito Himawan Pramana dan Dewi Mariya Ulfa)
  2. Ngawi (Ony Anwar Harsono dan Dwi Rianto Jatmiko)

Bali

  1. Badung (I Nyoman Giri Prasta dan I Ketut Suiasa)

Nusa Tenggara Barat

  1. Sumbawa Barat (W Musyafirin dan Fud Syaifuddin)

Kalimantan Timur

  1. Kota Balikpapan (Rahmad Mas’ud dan Thohari Aziz)
  2. Kutai Kartanegara (Edi Damansyah dan Rendi Solihin)

Sulawesi Selatan

  1. Gowa (Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Magalanni)
  2. Soppeng (A Kaswadi Razak dan Luthfi Halide)

Sulawesi Barat

  1. Mamuju Tengah (M. Aras T dan Muh. Amin Jasa)

Papua Barat

  1. Manokwari Selatan (Markus Waran dan Wempie Welly Rengkung)
  2. Pegunungan Arfak (Yosias Saroy dan Marinus Mandacan)
  3. Raja Ampat (Abdul Faris Umlati dan Oredeko I Burdam)

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Suharso Monoarfa Deklarasi Maju Menjadi Ketum PPP

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa memimpin rapat dengan DPW PPP Jawa Barat pada hari Jumat, 23 Oktober 2020, di Hotel Alana, Sentul, Bogor. Dalam rapat ini Suharso menyampaikan beberapa hal terkait pilkada 2020 dan muktamar PPP.

Berdasarkan hasil Mukernas ke-4 yang telah diselenggarakan awal tahun ini, salah satu hasil yang diperoleh yakni mengenai pelaksanaan muktamar. Dewan pimpinan dan para pengurus DPW se tanah air menyetujui bahwa muktamar akan dilaksanakan usai Pilkada 2020.

“Dalam keputusan Mukernas ke-4 yang telah diadakan awal tahun ini, salah satu isinya ialah bahwa kita akan melaksanakan muktamar setelah selesai Pilkada 2020, karena Pilkada ditunda ke Desember 2020 maka muktamar akan dilakukan pada bulan Desember 2020,” ujar Suharso.

Baca juga: Suharso Monoarfa Dukung Kader Maju Pilkada 2020

Tekait rekrutment politik ke depan, Suharso menegaskan bahwa siapapun yang maju menjadi caleg pada Pemilu 2024 nanti, hendaknya bersikap tulus dan ikhlas terhadap sesama kader yang juga akan bertarung di daerah pemilihan yang sama, tidak saling menihilkan suara.

“Harus saling ikhlas sesama kader, bahkan saling mendukung” . Dan bagi yang tidak terpilih, tetap berlapang dada dan istiqomah menjalankan tugasnya dengan baik.

Selain itu, Suharso juga mengingatkan untuk para kader agar saling berkomunikasi dengan baik. Komunikasi yang baik akan meningkatkan kondsolidasi yang baik juga, sehingga nantinya partai punya energi baru untuk memasuki Pilkada 2020 dan seterusnya.

“Kita harus punya energi dan kalori untuk Pemilu 2024, sementara Pilkada 2020 dan 2022 harus  menjadi ajang sinergitas kekuatan kader,”katanya.

Dalam kesempatan itu, di depan para pengurus DWP Jawa Barat, Suharso yang saat ini menjalankan fungsi sebagai pelaksana tugas ketua umum juga mendeklarasikan diri untuk maju menjadi ketua umum definitif PPP pada Muktamar IX yad.

“Hari ini, di Bogor, sebagaimana tadi disampaikan Ketua DPW Jabar, ibu Ade Munawaroh, bahwa saya dimiliki Jawa Barat, maka di depan para kader PPP seJabar ini, saya mendeklarasikan maju bertarung dalam Muktamar IX untuk menang menjadi Ketua Umum,” tandas Suharso.

Continue Reading

Politik

PKS: Praktik Politik Dinasti Bahayakan Demokrasi

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto menilai, praktik politik dinasti semakin berkembang. Dia menyayangkan sikap pemerintah yang seolah abai dengan hal itu.

Menurutnya, sikap ini sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi sebab secara tidak langsung akan menghambat proses kaderisasi partai politik dan regenerasi kepemimpinan nasional secara terbuka.

Seharusnya, pemerintah memberi contoh yang baik kepada masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai demokrasi.

“Bukan malah memanfaatkan celah hukum untuk menyuburkan praktek dinasti politik,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Kamis (22/10).

Dia menilai, politik dinasti sangat buruk karena membatasi kepemimpinan dalam partai atau dalam kepemimpinan nasional berbasis pada hubungan biologis bukan ideologis.

“Kita tidak bisa mendapatkan figur kepemimpinan yang teruji oleh sistem maupun jalur kaderisasi. Kalau politik dinasti ini dibiarkan selamanya bangsa ini akan dipimpin oleh figur-figur karbitan yang muncul bukan karena kemampuan tapi karena kedekatan. Padahal yang kita inginkan adalah kepemimpinan yang didasarkan pada aspek integritas, akseptabilitas dan kredibilitas personal yang obyektif,” ujarnya.

Selain itu, Mulyanto meminta Pemerintah menjaga komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun selama ini. Pemerintah didorong membuat aturan hukum yang ketat terhadap berkembangkan praktek politik dinasti.

Tanpa komitmen yang kuat dari Pemerintah, dirinya mengaku khawatir dengan sistem politik ini akan kembali diwarnai dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Bahkan lebih parah dari itu, sistem politik akan dikendalikan dan dikuasai oleh kelompok oligarki.

“Jabatan publik di dalamnya merupakan amanah rakyat. Sehingga sudah sepatutnya dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan kelompok atau keluarga tertentu. Jabatan publik itu harus dipertanggungjawabkan secara politik dan profesional dan tidak untuk diwariskan. Ini bukan perusahaan keluarga,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Politik

Komisi II DPR Apresiasi Paslon Jadi Agen Pencegahan Covid-19

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Komisi II DPR memberikan apresiasi kepada paslon yang patuh melakukan protokol kesehatan saat kampanye di Pilkada 2020. Menurutnya, sebagian paslon mulai menjadi agen pencegahan covid-19.

“Kami mengapresiasi cakada paslon yang bukan hanya menaati protokol kesehatan, namun juga mengajak masyarakat untuk menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa, Jumat (23/10).

Dia menyampaikan, Bawaslu dan Polri akan menindak tegas paslon yang masih melanggar aturan kampanye di tengah pandemi. Ketaatan dan sosialisasi protokol kesehatan sangat penting agar memastikan Pilkada 2020 bebas penularan covid-19.

Baca juga : Relawan Jokowi: Sudah Waktunya Reshuffle Kabinet

Dia pun menuntut panitia Panwaslu dan Polri mengawasi jalannya kampanye. Pun keterlibatan masyarakat dibutuhkan supaya Pilkada 2020 tak berubah menjadi klaster baru covid-19.

“Masyarakat atau pemilih perlu mengingatkan atau menegur cakada (calon kepala daerah) yang abai,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC