Connect with us

Nasional

Mendagri Terbitkan SE Pembentukan Satgas Covid-19 Daerah, Berikut Arahannya

Published

on

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) kepada gubernur dan bupati/wali kota terkait pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di daerah-daerah.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil) Kemendagri, Safrizal ZA menjelaskan, SE nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 itu dikeluarkan untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020.

“Pembentukan satgas penanganan Covid-19 di daerah diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 dan dapat segera mengambil langkah-langkah kebijakan srategis yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di daerah sehingga pelaksanaan penanganan menjadi efektif, efisien dan tepat sasaran,” ujar Safrizal pada Jumat (18/09).

Baca juga: Kemendagri Siapkan 27 Tim Monitoring Daerah Guna Sosialisasi Prokes 

Safrizal menuturkan, secara rinci isi SE yang ditandatangani Mendagri Tito Karnavian itu adalah meminta kepada gubernur/bupati/wali kota untuk melaksanakan langkah-langkah seperti membentuk Satgas Covid-19 Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Gubernur/bupati/wali kota juga sekaligus menjadi Ketua Satgas Covid-19 Daerah dan tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain.

“Khusus kepada bupati/wali kota untuk membentuk Satgas Penanganan Covid-19 tingkat kecamatan dan kelurahan, serta memerintahkan camat untuk mengkoordinasikan pembentukan Satgas Penanganan Covid-19 tingkat desa, dusun/RW/RT sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan kearifan lokal daerah,” katanya.

Dalam surat edaran itu, Mendagri Tito meminta kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, sekaligus menjadi Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Daerah dan tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain.
  2. Khusus kepada Bupati/Wali Kota untuk membentuk Satgas Penanganan COVID-19 tingkat kecamatan dan kelurahan, serta memerintahkan Camat untuk mengkoordinasikan pembentukan Satgas Penangangan COVID-19 tingkat Desa, Dusun/RW/RT sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan kearifan lokal daerah.
  3. Satgas Penanganan COVID-19 Daerah mempunyai tugas:

-Melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di daerah.

-Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di daerah.

-Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di daerah.

-Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di daerah.

“Komando dan kendali penanganan COVID-19 berada di bawah Kasatgas penanganan COVID-19 Nasional/Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),”jelas Safrizal.

Dengan demikian pelaporan, Kasatgas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota kepada Kasatgas Provinsi dan Kasatgas Penanganan COVID-19 Provinsi langsung kepada Kasatgas Penanganan COVID-19 Nasional.

Struktur Satgas

Adapun Struktur Satgas Penanganan Covid-19 Daerah meliputi, Satgas Covid-19 Provinsi dan Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya terdiri dari satu ketua, tiga wakil ketua, satu sekretaris, dan enam bidang, yaitu data dan informasi, komunikasi publik, perubahan perilaku, penanganan kesehatan, serta penegakan hukum dan pendisiplinan.

Sedangkan Struktur Satgas Covid-19 Kecamatan dan Kelurahan, serta Desa, Dusun/RW/RT sekurang-kurangnya terdiri dari satu ketua, satu bendahara, satu sekretaris dan seksi, yaitu komunikasi informasi dan edukasi, kesejahteraan sosial, kesehatan, serta penegakan hukum dan pendisiplinan.

Safrizal menegaskan bahwa dengan diterbitkan SE yang baru, ini maka SE Nomor 440/2622/SJ yang diterbitkan pada Maret lalu dinyatakan dicabut.

“Struktur baru Satgas Covid-19 kiranya dapat dibentuk selambat-lambatnya tanggal 30 September 2020,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Bawaslu: Kampanye Daring Masih Minim Dilakukan di Pilkada

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan mengatakan, pelaksanaan kampanye daring masih minim dilakukan pasangan calon (paslon) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Peserta Pilkada 2020 lebih mengutamakankampanye tatap muka, atau pertemuan terbatas dalam kondisi pandemi Covid-19.

“Meski Peraturan KPU (Nomor) 13 (2020) sudah mendorong untuk bisa dilakukan dengan metode-metode yang sifatnya daring, dari data yang kami peroleh memang 95 persen masih pada kegiatan yang sifatnya tatap muka, yang daring sekitar baru 5 persen,” kata Abhan melalui keterangannya, Sabtu, (24/10/2020).

Baca juga: Bawaslu: Pelanggaran Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Berkurang

Abhan menuturkan, hal ini disebabkan karena sejumlah faktor, di antaranya penggunaan kampanye daring tergolong metode baru. Masyarakat belum terlalu familier dengan metode ini.

Selain itu, publik belum cukup siap mengikuti kegiatan kampanye daring. Di tambah dengan kendala akses internet di sejumlah daerah.

Menurut Abhan, pertemuan tatap muka lebih disukai karena melalui kegiatan tersebut paslon dapat bertemu langsung dengan pemilih.

Pasangan calon (paslon) dapat menyampaikan visi, misi, serta program secara langsung di depan pemilih.

“Mungkin karena inilah ruang yang memang bisa langsung berdiskusi dengan publik meskipun dibatasi dengan jumlah pemilih, jumlah peserta 50, tetapi ini masih menjadi primadona bagi paslon untuk melakukan kampanye dengan melalui tatap muka pertemuan langsung,” urainya.

Kendati demikian, Abhan menyebut, pelaksanaan kampanye tatap muka disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Ketentuan tersebut diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 bahwa, kampanye metode ini hanya dapat diikuti maksimal 50 orang dan wajib mematuhi protokol kesehatan. Jika terjadi pelanggaran protokol kesehatan, Bawaslu berwenang untuk melakukan penindakan.

Pertama, jika terjadi pelanggaran protokol kesehatan seperti kerumunan massa, Bawaslu akan memberikan surat peringatan.

Namun, jika dalam waktu satu jam peringatan tersebut tak diindahkan, Bawaslu melakukan pembubaran. Pembubaran itu dilakukan Bawaslu bersama TNI, Polri, Satgas Covid-19, KPU, Kejaksaan, dan Satpol PP.

“Kenapa kami melibatkan Pokja lembaga lain, karena kalau hanya Bawaslu sendiri tentu tidak mampu untuk bisa melakukan kegiatan membubarkan, karena apa, bajwa pertama jumlah panwas terbatas dan Bawaslu tidak punya aparat seperti aparat Polisi dan TNI,” kata Abhan.

Sebelumnya, Bawaslu mencatat, selama pelaksanaan kampanye 10 hari kedua atau 6-15 Oktober, terdapat 16.468 kegiatan kampanye pertemuan tatap muka di 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada. Jumlah itu meningkat dua kali lipat dibandingkan 26 September-5 Oktober atau 10 hari pertama, sebanyak 9.189 kegiatan kampanye tatap muka.

Bawaslu pun menemukan, pelanggaran protokol kesehatan saat kampanye mengalami peningkatan seiring bertambahnya kampanye tatap muka. Terdapat 375 pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi pada kurun 10 hari kedua, sedangkan 10 hari kedua jumlah pelanggaran protokol kesehatan tercatat 237 kasus.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar Pilkada 2020 di 270 daerah pada 9 Desember.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Pemerintah Batalkan Beli Vaksin dari Cina, IDI: Kebijakan Bagus Sekali

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengapresiasi keputusan pemerintah untuk membatalkan membeli vaksin virus Corona SARS-CoV2 (Covid-19) dari Cina pada November 2020 mendatang. IDI Menilai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum mengeluarkan izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/ UEA) vaksin-vaksin tersebut karena masih harus mengumpulkan bukti keamanan vaksin.

“Yang dilakukan presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan adalah kebijakan yang bagus sekali,” kata Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban, Sabtu (24/10) seperti dikutip Republika.

Zubairi menilai, pemerintah telah melakukan evaluasi. Dari evaluasi kemudian memutuskan menunda atau membatalkan mendatangkan vaksin tersebut karena UEA belum diberikan oleh BPOM.

Baca juga: DPR Minta Vaksin Covid-19 Digratiskan

Ia juga mengapresiasi tindakan pemerintah yang menghargai BPOM dalam memberikan penilaian sebelum memberikan UEA. Zubairi mengakui, dibutuhkan cukup bukti bahwa vaksin memang ini darurat, diperlukan, dan belum ditemukan obat Covid-19 yang efektif untuk menyembuhkan dan pertimbangan lainnya.

Sedangkan data yang dibutuhkan BPOM untuk mengambil keputusan rasanya belum cukup atau tersedia. “Jadi, saya kira pemerintah amat bijak memutuskan bahwa ternyata vaksin harus aman dan efektif,” kata Zubairi.

Ia memprediksi mungkin UEA akan diberikan pada akhir Desember 2020 karena BPOM terlebih dahulu harus mengumpulkan data. Sebab, keputusan yang diambil harus berdasarkan bukti ilmiah.

Zubairi pun tetap meminta masyarakat menerapkan protokol kesehatan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, baik sebelum atau sesudah vaksin ditemukan. Sebab, vaksinasi bertujuan melindungi yang disuntik agar menjadi kebal terhadap virus dan akhirnya pandemi berhenti.

Namun, dia melanjutkan, untuk menghentikan pandemi maka diperlukan 70 persen penduduk suatu negara yang divaksin. “Artinya kalau penduduk Indonesia sekitar 270 juta maka sebanyak 180-190 juta penduduk yang tersebar di Nusantara perlu disuntik dan itu membutuhkan waktu lama, tidak bisa selesai dalam sebulan dua bulan,” katanya.

Oleh karena itu, Zubairi meminta protokol kesehatan tetap dilakukan sampai 70 persen penduduk selesai divaksin dan tidak ada lagi penularan atau kasus baru.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan memperkirakan vaksin untuk menanggulangi Covid-19 dari Cina tidak jadi datang pada November 2020. Sebab, kata dia, Presiden Joko Widodo meminta produksi vaksin Covid-19 tidak terburu buru.

Dalam paparannya di acara Lemhanas yang disiarkan secara live streaming, Luhut menjelaskan bahwa dia ditelepon Presiden untuk memastikan vaksin yang datang dari Cina (Sinovac) harus tetap melalui prosedur otorisasi.

“Tadi presiden telepon saya. Tadinya rencana kita mau, karena barangnya dapat, rencana minggu kedua November bisa saja, (tapi) tidak tercapai minggu kedua November,” ujar Luhut, Jumat (23/10).

IG

Continue Reading

Hot Topic

Gempa 5,9 M Guncang Pangandaran

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Gempa dengan magnitudo 5,9 mengguncang Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Minggu (25/10) pagi pukul 7.56 WIB . Getaran gempa juga terasa kuat wilayah terdekat Pangandaran, di antaranya Ciamis dan Tasikmalaya.

Menurut situs Badan Meteorologi, Klimatilogi, dan Geofisika, pusat gempa berada di 8,22 LS-107,87 BT, 90 kilometer Kabupaten Pangandaran. Gempa terjadi di kedalaman 10 kilometer.

Baca juga: Gempa di Sukabumi Terasa Hingga Jakarta, Ini Respons Warganet

Berdasarkan rilis BMKG, gempa yang berpusat di kedalaman 10 kilometer itu tak berpotensi tsunami. BKMG juga meminta agar warga waspada dengan gempa susulan dalam situs resminya.

“Hati-hati terhadap gempabumi susulan yang mungkin terjadi,” tulis pihak BMKG.

Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, getaran gempa 5,9 magnitudo pada MInggu pagi ini terasa di Kabupaten Tasikmalaya hingga Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC