Connect with us

Nasional

Setara Institute: Pelabelan Teroris KKB Kontraproduktif

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Desakan agar kelompok bersenjata di Papua dilabel sebagai organisasi teroris semakin menguat belakangan ini, apalagi setelah kematian perwira tinggi Kopassus yang menjabat Kabinda Papua, Mayjen (anumerta) I Gusti Putu Danny Karya Nugraha. Hal itu diungkapkan SETARA Institute, pada Rabu, 28 April 2021.

“Pihak-pihak yang mendukung pelabelan ini hanya berpikir simple dan pendek karena mengira dengan begitu operasi pengejaran dan melumpuhkan kelompok bersenjata di Papua jauh akan lebih efektif. Padahal realitanya tidak semudah itu,” tulis Setara Institute dalam keterangannya.

Baca juga: Satgas Nemangkawi Serbu Markas KKB, Sembilan Orang Tewas 

Di lain pihak, lanjutnya, ada juga yang mendukung tapi mempunyai agenda lain yaitu berkepentingan agar label teroris di negeri ini tidak semata pada kelompok kekerasan yang mengaku mewakili agama tertentu.

Setara Institute menilai, ketiadaan definisi yang baku dan diterima secara internasional memang membuka ruang bagi setiap negara secara subyektif untuk mengkategorikan kelompok-kelompok yang dipandang mengancam keamanan dan kepentingan nasional sebagai organisasi teroris, diluar daftar organisasi teroris yang telah ditetapkan oleh PBB.

“Di Indonesia sendiri bila mengacu pasal 1 ayat 2 UU No 15 tahun 2018  definisi terorisme dirumuskan secara luas dan multi interpretasi sehingga dimungkinkan adanya interpretasi yang membenarkan pelabelan itu,”lanjut pernyataan Setara Institute.

Menurut Setara Institute, dengan pelabelan organisasi teroris kepada kelompok bersenjata di Papua. Apalagi kemudian jika pelabelan itu melebar diberikan kepada kelompok pro kemerdekaan di  Papua yang berjuang secara damai, tidak akan membantu bagi penyelesaian konflik di Papua tapi justru sebaliknya kontra produktif.

Setara Institute menyebut, perlu dipikirkan implikasi dari pelabelan tersebut. Pertama dengan melabel kelompok bersenjata di Papua sebagai teroris, itu berarti sekaligus menutup ruang negosiasi dan perundingan.

Kedua, pelabelan teroris akan menambah luka sosial rakyat Papua. Karena mereka akan merasa pelabelan ini bukan hanya untuk kelompok bersenjata Papua tetapi rakyat Papua secara keseluruhan.

“Pemerintah harus menyusun sebuah strategi komprehensif untuk penyelesaian damai Papua. Tidak hanya tertuju pada percepatan pembangunan, penambahan provinsi, dan revisi UU otonomi khusus,”jelasnya.

“Tapi juga membuka ruang pembicaraan dan perundingan dengan kelompok-kelompok yang melakukan perlawanan selama ini. Langkah awal untuk itu adalah mencari kesepakatan agar dihentikan penggunaan kekerasan dan permusuhan antara kedua belah pihak,”lanjutnya.

Leibh lanjut Setara Institute menyatakan, Pemerintah Indonesia bisa memulai dengan menjajaki membuka saluran komunikasi dengan pihak yang selama ini melakukan perlawanan.

Pemerintah Indonesia tidak perlu merasa kalah apalagi kuatir akan kehilangan Papua bila duduk dalam satu meja dengan kelompok perlawanan.

“Perdamaian di Papua tidak akan tercapai melalui ujung senjata tetapi melalui perundingan,”pungkas Setara Institute.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Kasus Covid-19 Bertambah 4.295, Jabar Masih Tertinggi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Indonesia mencatat penambahan kasus Covid-19 sebanyak 4.295, pada Senin (17/05). Dengan penambahan tersebut, total kasus Covid-19 di tanah air berjumlah 1.744.045, sejak ditemukan kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Tercatat penambahan 212 orang meninggal dunia setelah terinfeksi virus corona, sehingga total pasien meninggal akibat Covid-19 total berjumlah 48.305.

Baca juga: Pascalibur Learan Pemerintah Pantau Mobilitas Masyarakat

Adapun pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 5.754 orang. Mereka dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR) yang memperlihatkan hasil negatif virus corona. Dengan penambahan tersebut, jumlah penderita yang sembuh mencapai 1.6606.811 orang.

Jawa Barat menjadi masih menjadi penyumbang terbesar kasus Covid-19 setelah menambah 1.361 kasus. Sementara itu, Jawa Tengah berada di urutan kedua dengan menambah 673 kasus. Sementara itu, DKI Jakarta di posisi tiga dengan penambahan kasus sebanyak 421.

Continue Reading

Nasional

Generasi Muda Harus Mewarisi Semangat Juang Brigjend Hasan Basri

Published

on

By

Generasi Muda Harus Mewarisi Semangat Juang Brigjend Hasan Basri

Channel9.id-Banjarbaru. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan ke-72, di Taman Makam Pahlawan Nasional H. Hasan Basry, Senin (17/5).

Suasana Peringatan HUT Proklamasi Gubernur Tentara ke 72  berlangsung dengan khidmat. Upacara yang dimulai dengan pembacaan Proklamasi oleh Pj Gubernur Kalimantan Selatan, Safrizal ZA. Tampak terlihat veteran pejuang kemerdekaan Kalimantan Selatan serta beberapa komunitas sepeda onthel lengkap dengan atribut perjuangan, membuat suasana upacara semakin khidmat.

Supian HK mengatakan semangat juang yang diperlihatkan oleh Brigjend TNI (Purn.) Hasan Basry harus diwarisi oleh para pemuda saat ini.

“Pemuda-pemudi Banua saat ini harus bahu membahu melanjutkan perjuangan pejuang-pejuang yang telah gugur membela tanah air kita,” jelasnya.

Diakhir kegiatan, Supian HK juga menyempatkan diri mendoakan mendiang Brigjend. Hasan Basry. Acara dilanjutkan dengan penanaman pohon oleh Ketua DPRD Supian, HK bersama Pj. Gubernur Safrizal ZA di kawasan makam Pahlawan.

Continue Reading

Nasional

Perhatian! Pemerintah Buka Formasi CPNS 31 Mei Mendatang

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah akan membuka pendaftaran calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 31 Mei mendatang. Pendaftaran CPNS 2021 ini akan dilakukan beriringan dengan beriringan dengan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Adapun jumlah kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) pada tahun 2021 ini tercatat sebanyak 1.275.387 orang dalam penerimaan CPNS 2021.

Merujuk pada seleksi CPNS 2019 seperti dilansir dari laman sscn.bkn.go.id, batas usia pelamar CPNS Tahun 2019 saat mendaftar adalah minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun atau maksimal 40 tahun bagi pelamar yang melamar jabatan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.

Dosen, Peneliti, dan Perekayasa yang memiliki kualifikasi pendidikan Strata 3 (Doktor) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019.

Baca juga: Pendaftaran CPNS Dibuka 11-24 November, Ini yang Perlu Dipersiapkan Pelamar 

Selanjutnya, pelamar CPNS juga tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih.

Pelamar juga tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, TNI, anggota kepolisian atau pegawai swasta.

Selain itu, calon pelamar juga tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI atau anggota kepolisian, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.

Pelamar wajib memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan, sehat jasmani dan rohani sesuai persyaratan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI, serta Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Proses pendaftaran akan dilakukan melalui Sistem Seleksi Calon ASN (SSCASN). Hal ini dilaksanakan dengan pertimbangan animo peserta yang begitu banyak di tahun lalu.

Portal tersebut akan mempermudah peserta dalam melakukan proses pendaftaran secara terpusat melalui laman SSCASN, sscasn.go.id, yang dikelola Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sebelumnya, Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyebut, BKN telah meningkatkan fitur teknologi dalam SSCASN, di mana peserta seleksi ASN sudah tidak perlu lagi mengunggah sejumlah dokumen, seperti ijazah, Surat Tanda Registrasi (STR), serta Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) pada saat melakukan pendaftaran.

Merujuk pada penerimaan CPNS 2019 peserta seleksi masih harus menyiapkan beberapa dokumen utama. Ini diantaranya scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli, Kartu Keluarga (KK), pas Foto, swafoto, ijazah dan transkrip nilai asli, serta beberapa dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi yang dilamar. Dokumen yang perlu disiapkan pelamar tersebut kemudian diunggah ke dalam portal SSCASN.

Sedangkan pada seleksi CPNS tahun ini, akan berbeda karena adanya peningkatan fitur dalam layanan SSCASN tersebut.

“Portal SSCASN akan terintegrasi dengan data NIK di Dukcapil, data Dapodik Kemdikbud, data STR di Kementerian Kesehatan, dan akses data ijazah dan akreditasi Perguruan Tinggi di Kementerian Ristekdikti,” jelas Bima.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC