Hot Topic
Pembahasan Kurikulum Dirahasiakan, Puskurbuk Diminta Tutup Mulut?
Channel9.id – Jakarta. Pembahasan Penyederhanaan kurikulum dirahasiakan. Bahkan pihak Pusat Kurikulum dan Buku (Puskurbuk) Kemendukbud diminta supaya tutup mulut. Apakah ini karena inisiasi penyederhanaan kurikulum datang dari Sampoerna Foundation?
Mantan ketua tim pengembangan K13 Prof. Said Hamid Hasan mengatakan dirinya mendapat informasi, penyesuaian kurikulum itu diinisiasi oleh Sampoerna Foundation.
“Pagi ini saya dapat informasi pemikirannya itu dari Sampoerna Foundation,” ungkap Prof. Said seperti dikutip Jawa Pos.com, Senin (21/9).
Pihak yang berwenang terkait kurikulum, Pusat Kurikulum dan Buku (Puskurbuk) Kemendikbud pun, kata dia, tidak terlalu dilibatkan dalam pembahasan penyederhanaan mapel. Puskurbuk lebih ke teknisnya.
“Pertama yang saya ketahui ya mungkin, pengembangannya itu hanya sebagian dari teman Puskurbuk, tapi mereka sebetulnya lebih banyak teknisnya. Pemikirannya justru bukan dari Puskurbuk. Bukan orang dari kurikulum, bahkan ada yang baru lulus (pendidikan) tahun lalu, jadi ini persoalan,” katanya.
Anehhnya lagi, Puskurbuk diminta untuk tidak terlalu banyak bicara mengenai hal ini. Semua yang terkait penyederhanaan kurikulum bersifat rahasia.
“Puskurbuk ada yang tahu, karena ada yang terlibat juga beberapa. Mereka juga mengatakan ini rahasia, ini rahasia,” imbuhnya.
Menurut Prof. Said, perubahan kurikulum tidak ada masalah. Namun yang terpenting dalam pembahasannya ini harus transparan. Padahal ini demi kebaikan pendidikan Indonesia.
Baca juga: ‘Orang’ Sampoerna Dibalik Draft Penyederhanaan Kurikulum Kemendikbud
Namun kemudian rencana penyederhanaan kurikulum itu mencuat ke publik setelah para pengamat pendidikan dan guru-guru mata pelajaran sejarah mengkritik keras gegara mata pelajaran sejarah akan dihilangkan di kurikulum penyederhanaan itu.
“Saya, perubahan kurikulum itu tidak masalah, tapi kan konsepnya itu harus jelas terbuka, karena perkembangan hidup kita menyebabkan kita harus berubah dalam kurikulum. Itu bekerjanya semacam satu secret, satu kerja rahasia, tidak boleh bocor. Kenapa harus menjadi rahasia. Ini untuk orang banyak, kenapa harus rahasia,” jelasnya.
Padahal menurut Prof. Said, pada saat timnya merancang K13 itu dilakukan secara terbuka meskipun hanya berbentuk draf. Semua pihak yang berkepentingan dilibatkan. Namun sekarang kenapa pembahasan dilakukan secara diam-diam.
“Itu diangkat dan dibicarakan, didiskusikan. Itu bukan berarti dia menjadi rahasia, dia kita sebut draf satu bulan ini, jadi memang sifatnya terbuka. Kemudian kita sosialisasikan ke setiap perguruan tinggi, kemudian ke setiap wilayah,” pungkasnya.
Channel9.id-Jakarta. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengapresiasi keputusan pemerintah untuk membatalkan membeli vaksin virus Corona SARS-CoV2 (Covid-19) dari Cina pada November 2020 mendatang. IDI Menilai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum mengeluarkan izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/ UEA) vaksin-vaksin tersebut karena masih harus mengumpulkan bukti keamanan vaksin.
“Yang dilakukan presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan adalah kebijakan yang bagus sekali,” kata Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban, Sabtu (24/10) seperti dikutip Republika.
Zubairi menilai, pemerintah telah melakukan evaluasi. Dari evaluasi kemudian memutuskan menunda atau membatalkan mendatangkan vaksin tersebut karena UEA belum diberikan oleh BPOM.
Baca juga: DPR Minta Vaksin Covid-19 Digratiskan
Ia juga mengapresiasi tindakan pemerintah yang menghargai BPOM dalam memberikan penilaian sebelum memberikan UEA. Zubairi mengakui, dibutuhkan cukup bukti bahwa vaksin memang ini darurat, diperlukan, dan belum ditemukan obat Covid-19 yang efektif untuk menyembuhkan dan pertimbangan lainnya.
Sedangkan data yang dibutuhkan BPOM untuk mengambil keputusan rasanya belum cukup atau tersedia. “Jadi, saya kira pemerintah amat bijak memutuskan bahwa ternyata vaksin harus aman dan efektif,” kata Zubairi.
Ia memprediksi mungkin UEA akan diberikan pada akhir Desember 2020 karena BPOM terlebih dahulu harus mengumpulkan data. Sebab, keputusan yang diambil harus berdasarkan bukti ilmiah.
Zubairi pun tetap meminta masyarakat menerapkan protokol kesehatan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, baik sebelum atau sesudah vaksin ditemukan. Sebab, vaksinasi bertujuan melindungi yang disuntik agar menjadi kebal terhadap virus dan akhirnya pandemi berhenti.
Namun, dia melanjutkan, untuk menghentikan pandemi maka diperlukan 70 persen penduduk suatu negara yang divaksin. “Artinya kalau penduduk Indonesia sekitar 270 juta maka sebanyak 180-190 juta penduduk yang tersebar di Nusantara perlu disuntik dan itu membutuhkan waktu lama, tidak bisa selesai dalam sebulan dua bulan,” katanya.
Oleh karena itu, Zubairi meminta protokol kesehatan tetap dilakukan sampai 70 persen penduduk selesai divaksin dan tidak ada lagi penularan atau kasus baru.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan memperkirakan vaksin untuk menanggulangi Covid-19 dari Cina tidak jadi datang pada November 2020. Sebab, kata dia, Presiden Joko Widodo meminta produksi vaksin Covid-19 tidak terburu buru.
Dalam paparannya di acara Lemhanas yang disiarkan secara live streaming, Luhut menjelaskan bahwa dia ditelepon Presiden untuk memastikan vaksin yang datang dari Cina (Sinovac) harus tetap melalui prosedur otorisasi.
“Tadi presiden telepon saya. Tadinya rencana kita mau, karena barangnya dapat, rencana minggu kedua November bisa saja, (tapi) tidak tercapai minggu kedua November,” ujar Luhut, Jumat (23/10).
IG
Channel9.id-Jakarta. Gempa dengan magnitudo 5,9 mengguncang Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Minggu (25/10) pagi pukul 7.56 WIB . Getaran gempa juga terasa kuat wilayah terdekat Pangandaran, di antaranya Ciamis dan Tasikmalaya.
Menurut situs Badan Meteorologi, Klimatilogi, dan Geofisika, pusat gempa berada di 8,22 LS-107,87 BT, 90 kilometer Kabupaten Pangandaran. Gempa terjadi di kedalaman 10 kilometer.
Baca juga: Gempa di Sukabumi Terasa Hingga Jakarta, Ini Respons Warganet
Berdasarkan rilis BMKG, gempa yang berpusat di kedalaman 10 kilometer itu tak berpotensi tsunami. BKMG juga meminta agar warga waspada dengan gempa susulan dalam situs resminya.
“Hati-hati terhadap gempabumi susulan yang mungkin terjadi,” tulis pihak BMKG.
Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, getaran gempa 5,9 magnitudo pada MInggu pagi ini terasa di Kabupaten Tasikmalaya hingga Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Channel9.id-Jakarta. Sugi Nur Rahardja alias Gus Nur kini menjalani pemeriksaan intensif, setelah tiba di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta Selatan, tadi siang. Di sela pemeriksaan, penyidik memberikan kesempatan Gus Nur untuk menunaikan ibadah salat maghrib.
“Tadi azan, kami istirahat sebentar dari pemeriksaan. Kami berikan tersangka waktu isoma (istirahat, salat, makan) yang merupakan hak tersangka,” kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Slamet Uliandi kepada detikcom, Sabtu (24/10).
Slamet menuturkan pemeriksaan dilanjutkan usai Gus Nur menunaikan salat dan menyantap makanan. Dari foto yang diterima awak Media, Gus Nur terlihat mengenakan baju koko putih dan celana panjang hitam.
Baca juga: Gus Nur Ditangkap di Malang, Diduga Lakukan Ujaran Kebencian
Gus Nur nampak menunaikan salat berjamaah dengan penyidik. Salat berjamaah ini diimami oleh seorang penyidik Bareskrim yang mengenakan seragam biru dongker bertuliskan ‘Siber Polri’ pada bagian punggungnya.
Seperti diketahui, Gus Nur ditangkap di kediamannya, Malang, Jawa Timur (Jatim) tengah malam tadi. Gus Nur dibawa langsung dari kediamannya di Malang, Jawa Timur ke Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.
Ia dinilai menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terkait NU. Pernyataan Gus Nur tersebut disebarkan dalam akun YouTube MUNJIAT Channel pada 16 Oktober 2020.
Gus Nur mulanya dilaporkan oleh Ketua Pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Cirebon Azis Hakim ke Bareskrim Polri kemarin. Laporan itu bernomor LP/B/0596/X/2020/BARESKRIM tanggal 21 Oktober 2020. Azis selaku pelapor mengatakan pihaknya melaporkan dengan dugaan tindak pidana penghinaan dan ujaran kebencian melalui media elektronik.
Kini Gus Nur berstatus tersangka. Slamet sebelumnya menjelaskan keputusan menahan atau tidak Gus Nur ditentukan dalam 1 x 24 jam usai penangkapan.
Bawaslu: Kampanye Daring Masih Minim Dilakukan di Pilkada
Pemerintah Batalkan Beli Vaksin dari Cina, IDI: Kebijakan Bagus Sekali
Gempa 5,9 M Guncang Pangandaran
Khabib Menang Lawan Gaethje dan Putuskan Pensiun
Jokowi Yakin Ekonomi Indonesia Akan Pulih
Trend Dunia: Pilpres tanpa Presidential Threshold
Komnas HAM: Perusuh Tidak Bisa Dilindungi
Tafsir Membaca UU Cipta Kerja
(Video) Jokowi Resmikan Tol Pekanbaru-Dumai
Gibran Blusukan Virtual, Pakar Komunikasi: Kampanye Pengerahan Orang Itu Jadul
Achmad Yurianto Dicopot Dari Dirjen P2P Kemenkes
DPR Minta Vaksin Covid-19 Digratiskan
Polri Tangani 42 Kasus Tindak Pidana Pilkada 2020
Kantornya Dirusak di Makassar, Nasdem Minta Polisi Tangkap Pelaku
Dua Warga Pemiliki Sabu 136,05 Gram Ditangkap Polisi
