Connect with us

Nasional

‘Orang’ Sampoerna Di Balik Draft Penyederhanaan Kurikulum Kemendikbud

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Draft penyederhanaan kurikulum Kemendikbud yang memangkas pelajaran Sejarah menjadi tidak wajib bahkan dihilangkan di sekolah menengah sudah tersebar luas ke publik. Bahkan, diketahui bahwa tim perumus ahli Kemendikbud tersebut adalah para pengajar Sampoerna University.

Diantaranya, Stiem Matakupan Pengajar Bahasa Inggris, Nisa Felicia pengajar Fakultas Pendidikan Sampoerna University, serta Syifa Tsamara Sejati yang bahkan baru Lulus Sampoerna University tahun 2019 menurut gramho.

Hal tersebut diungkapkan Iman Zanatul Haeri lewat status Facebooknya. Bahkan menurutnya, nama terakhir yang baru lulus tersebut terlibat dalam projek ‘Modul Pendamping Guru masa PJJ’.

“Saya menyakini, sebagai pengusaha sukses yang membuat banyak orang menjadi driver gojek, tentu mas Nadiem ahli soal keamanan digital. Namun sepertinya keamanan ini jebol ketika menyusun Draf kurikulum yang katanya rahasia itu. Kemudian saya membuka Power point Draft Kurikulum yang sudah tersebar kemana-mana itu dengan googleslide,” tulis Iman, Senin (21/9).

Iman mengaku dirinya kaget percakapan penyusun Draf Kurikulumnya pun ikut tertera, percakapan antar penyusunnya juga masih terbuka. Iman mencoba mencari tahu sosok yang berada dibalik kurikulum tersebut via aplikasi Google Scholer.

Baca juga: Said Hamid Hasan Sebut Penyederhanaan Kurikulum Berasal dari Sampoerna Foundation 

“Alhamdulilah saya menemukan mereka disana. Jadi Mereka memang akademis.  Cuma ada kesamaan diantara pengedit Draf Kurikulum ini. Kalau diperhatikan secara seksama sepertinya ketiga orang ini dipertemukan Tuhan dilokasi yang sama: Sampoerna University,” kata Iman yang juga pengajar di Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah.

“Lebih menyakitkan lagi: Apa benar draft sepenting ini dan akan menentukan pendidikan Nasional hanya di edit tiga orang? Moga saja tidak. Apalagi Draft ini berpengaruh terhadap mata pelajaran Sejarah. Mereka kepikiran menghapusnya saja itu sudah salah. Apalagi merencanakannya menjadi sebuah draft. Astagfirullah,” lanjut Iman.

Senada dengan Iman, Mantan Ketua Tim Pengembang K13 Said Hamid Hasan mengatakan dirinya mendapat informasi, penyesuaian kurikulum itu diinisiasi oleh Sampoerna Foundation.

“Pagi ini saya dapat informasi pemikirnya itu dari Sampoerna Foundation,” ujar dia, Senin (21/09).

Guru Besar UPI tersebut mengatakan, pihak yang berwenang, seperti Pusat Kurikulum dan Buku (Puskurbuk) Kemendikbud pun tidak terlalu dilibatkan dalam pembahasan penyederhanaan mapel. Puskurbuk lebih ke teknisnya.

“Pertama yang saya ketahui ya mungkin, pengembangnya itu hanya sebagian dari teman Puskurbuk, tapi mereka sebetulnya lebih banyak teknisnya. Pemikirnya justru bukan dari Puskurbuk. Bukan orang kurikulum, bahkan ada yang baru lulus (pendidikan) tahun lalu, jadi ini suatu persoalan,” ujar Guru Besar Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) itu.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Mendagri: Pemanfaatan Masker untuk Berkampanye Lebih Efektif Ketimbang Baliho

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta.  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menilai pemanfaatan hand sanitizer dan masker yang ditempeli gambar atau nomor urut pasangan calon (paslon) sebagai bahan kampanye jauh lebih efektif dibandingkan menggunakan baliho.

Hal itu disampaikan Mendagri dalam Webinar Nasional Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Berintegritas 2020 di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta, Selasa (20/10).

“Masker lebih efektif daripada baliho, baliho itu statis, yang nonton orangnya lewat-lewat itu aja. Tapi kalau masker bisa masuk sampai ke gang-gang, ke pasar, tempat ibadah. Orang ngobrol pasti melihat muka. Sebetulnya yang pakai masker pasangan calon dia menjadi ajang promosi,” ujarnya.

Baca juga: Mendagri:  Tidak Ada Korelasi Peningkatan Angka Covid-19 Dengan Daerah yang Gelar Pilkada 2020

Dalam kesempatan itu, Tito juga menyampaikan catatan-catatan penting dari Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 pada rapat di Istana Negara kemarin. Beberapa daerah yang melaksanakan Pilkada grafik penularannya cenderung mengalami penurunan.

“Artinya Pilkada yang tadinya dikhawatirkan akan menjadi media penularan, ternyata (tidak terjadi). Berarti antara Pilkada dengan penularan Covid-19 tidak memiliki korelasi langsung, yang memiliki korelasi adalah kepatuhan protokol,”jelasnya.

Meski demikian, Tito menyampaikan masih terjadi sejumlah pelanggaran selama 25 hari masa kampanye, di antaranya mulai dari persoalan netralitas hingga pelanggaran protokol kesehatan seperti kegiatan yang menimbulkan kerumunan.

Tito menilai, selama masa kampanye jumlah pelanggarannya dinilai kian terkendali. Berdasarkan data yang ada, selama periode 26 September hingga 10 Oktober 2020 terdapat 9.189 pertemuan terbatas. Dari jumlah itu, hanya 256 yang dinilai melanggar karena melibatkan peserta pertemuan di atas 50 orang.

“Kalau dihitung persentasenya lebih kurang 2,7%. Jadi kurang dari 3%, artinya relatif kecil. Tapi bukan berarti ditoleransi,” tegasnya.

Lebih lanjut Tito mengatakan, terhadap pelanggaran-pelanggaran itu sudah dilakukan penindakan, terutama oleh Bawaslu. Ia pun kembali mewanti-wanti agar selama masa kampanye para paslon tidak membuat kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

“Kalau ada sampai yang keterlaluan massanya besar, kemudian seperti rapat umum, bila perlu dari Polri yang bertindak dengan menerapkan Undang-Undang, bukan Undang-Undang Pemilu, Pilkada, tapi Undang-Undang yang berlaku lainnya, misalnya (UU tentang) Wabah Penyakit Menular,” tandasnya.

Continue Reading

Nasional

Presiden Jokowi Bersiap Menerima PM Jepang Yoshihide Suga

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo siap menyambut kedatangan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga beserta Ibu Mariko Suga di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/10).

Kedatangan Perdana Menteri (PM) Jepang Yoshihide Suga beserta Ibu Mariko Suga di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Selasa (20/10) siang. PM Yoshihide Suga dan Ibu Mariko Suga disambut oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung di tangga pesawat.

Baca juga: Kerjasama Indonesia dan Jepang, Menteri PPN/Kepala Bappenas Terima Kunjungan The Jakarta Japan Club

Selanjutnya, Perdana Menteri Jepang beserta rombongan bertolak menuju Istana Kepresidenan Bogor guna melaksanakan kunjungan resmi dan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo.

Dalam kunjungan tersebut juga diagendakan kegiatan penanaman pohon dan pertemuan tete-a-tete. Kedua pemimpin juga direncanakan untuk memberikan pernyataan pers bersama.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyatakan bahwa kunjungan PM Yoshihide Suga ke Indonesia adalah dalam rangka membahas kerja sama antara kedua negara dalam konteks penanganan pandemi COVID-19. Kunjungan ke Indonesia ini merupakan salah satu rangkaian kunjungan pertamanya ke luar negeri.

Continue Reading

Nasional

Mendagri: Keberhasilan Pilkada Merupakan Orkestra Seluruh Elemen

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta.  Semua pihak terutama yang terkait langsung dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 harus bahu membahu menyukseskan agenda penting demokrasi saat ini. Karenanya, semuanya harus menjaga segala potensi kerawanan yang tak hanya kerawanan dari hal-hal yang bersifat konvensional, tapi juga kerawanan karena adanya pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Webinar Nasional Pilkada Berintegritas 2020 yang digelar secara virtual di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Selasa (20/10).

Menurutnya, Pilkada tidak boleh menjadi media penularan virus. Jangan pula Pilkada dicoreng oleh berbagai pelanggaran-pelanggaran, baik itu yang bersifat konvensional maupun  pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam peraturan KPU dan undang-undang.

“Pilkada untuk bisa sukses itu merupakan suatu orkestra dari seluruh elemen,” ujar Mendagri.

Elemen penting pertama Pilkada kata Mendagri, adalah Pemerintah. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting. Pertama , masalah penganggaran. Hingga saat ini, realisasi anggaran Pilkada sudah hampir mendekati 100%. Anggaran untuk KPU sudah mencapai 99,58%. Untuk Bawaslu itu telah mencapai 99,61%. Sementara  untuk aparat keamanan Polri dan TNI itu sudah mencapai 83,77%.

“Daerah-daerah yang lain yang belum menuntaskan sampai 100% daerah mana saja, sekarang ini rata-rata Plt, sudah saya perintahkan kepada Plt atau Pjs-nya untuk segera melunasi supaya tidak ada lagi beban tanggungan kepada KPU dan Bawaslu maupun aparat keamanan. Ini saya lihat kota Bandar Lampung ini paling macet, saya juga tidak tahu kenapa?” kata Tito.

Peran lainnya dari pemerintah lainnya lanjut adalah memfasilitasi,  termasuk  memfasilitasi masalah peraturan perundang-undangan dan PKPU.

Baca juga: Mendagri Ingatkan ASN dan Pihak Penyelenggara Pemilu Harus Netral

Selain itu, Tito meminta agar seluruh pihak terutama ASN dan penyelenggara Pilkada seperti KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan bersikap netral.  Tak hanya itu, Tito juga meminta komitmen dari pasangan calon untuk tidak menghalalkan segala cara.

“Kita ingin membangun demokrasi yang baik. Oleh karena itu, pasangan juga kita harapkan mematuhi rule of law, rule of game, mematuhi aturan mainnya yang diatur dalam PKPU, yang diatur dalam undang-undang yang lain dan dipelajari dan diikuti gunakan cara-cara yang cerdas,” jelasnya.

Selanjutnya, Tito mengatakan pentingnya peran media karena semua stakeholder Pilkada  harus bekerjasama dengan media.

“Kita dekati media semua pihak supaya media betul-betul memiliki idealisme. Ini menyangkut masalah bangsa, masalah rakyat, media kita harapkan silakan mencari berita berita yang baik eksklusif news, tapi berusaha untuk mendinginkan jangan memanaskan situasi,” imbuhnya.

Terakhir, Tito memandang perlunya peran tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan Ormas. “Pilkada yang demokratis,  aman dari konflik kekerasan. Serta aman dari pelanggaran pelanggaran. Termasuk pelanggaran dalam hal money politik maupun korupsi. ” Dan  juga aman dari penyebaran Covid-19,” pungkasnya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC