Connect with us

Uncategorized

Pembangunan Taman Nasional Pulau Rinca Dinilai Irasional

Published

on

Oleh: Azmi Syahputra*

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah telah mengizinkan dalam kawasan taman nasional komodo tepatnya di pulau Rinca, Labuhan Bajo Manggarai Barat akan dibangun  area kawasan bagai “jurrasic park”  berupa resort atau sejenis hotel yang lengkap dengan sarana modern kepariwisatanya dalam waktu sekitar 20 sampai 50 Tahun bagi investor.

Keputusan- keputusan dan kebijakan  pemerintah ini sudah irasional, jadi bumerang dalam kepariwisataan Indonesia. Seharusnya biarkan alam komodo dengan keasliannya dan mengubah alamnya dengan betonisasi  aspalisasi. Ini bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem  termasuk Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora ( Cites).

Karena ekosistem konservasi sumber daya alam adalah tanggung jawab semua pihak untuk mempertahankan segala upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi tanpa terkecuali, tidak boleh diabaikan oleh siapapun.

Selain itu pula fokus utama CITES adalah guna memberikan perlindungan pada spesies tumbuhan dan satwa liar dari berbagai macam bentuk dan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku apalagi bila nyata nyata membahayakan kelestarian tumbuhan dan satwa liar.

Komodo dengan keunikannya yang melekat dengan alam liarnya butuh kelestarian bukan  pula dengan cara di eksploitasi melalui betonisasi,aspalisasi ini sama artinya komodo ” diburu”  di wilayah kedaulatan komodo tersebut atas nama investasi, perbuatan dan tindakan ini dapat dipidana.

Karenanya, pejabat pemerintah yang mengizinkan ini semestinya dikenakan sanksi dan dapat gugatan secara hukum nasional maupun sanksi dari masyarakat Internasional  dikarenakan Indonesia termasuk salah satu dalam anggota perjanjian CITES.

Jika pemerintah mengatasnamakan investasi, Investasi yang mana yang dimaksud?  Karena semestinya konsep sederhana dari investasi ialah (suatu hal yang baik untuk dikemudian hari atau  untuk dimasa yang akan datang). Namun, kalau caranya dengan  tidak menjaga konservasi yang ada malah akan merusak  dan mengganggu keseimbangan alam originalitas komodo dengan cara betonisasi dan aspalisasi di wilayah taman nasional maka perlahan akan punahlah hewan dunia yang  kini ada satu-satunya  berada di  alam Indonesia?

Baca juga: Hari Kedua di NTT, Presiden Kunjungi Taman Nasional Komodo 

Keresahan  akademiknya adalah, Apa yg lebih baik dari sebuah konservasi alam klo tdk mempertahankan alamnya? Bukan malah nambah bangunan yg disitu, akan ada penebangan, penyedotan air, limbah , pengalihan jalan komodo dll. Dan ini mau dibilang ini atas nama investasi? Jika sudah ada diizinkan satu resort maka akan kdepan akan muncul resort resort lain berikutnya.

Ini adalah tindakan yang tidak tepat, para pejabat  pengambil keputusan tidak boleh mengartikan kalau ada anggaran pembangunan, maka konotasinya anggaran tersebut harus terserap dengan membangun sesuatu yang kasat mata terlihat lebih monumental, lebih bagus dianggap dalam pikirannya  bahkan ekosistem komodopun digeser demi atas nama investasi? Ini pemikiran  dan langkah yang keliru.

Lebih lanjut apakah dengan kebijakan atas nama investasi yang beginikah yang  akan membuat lebih baik Indonesia dikemudian hari? Yang ada bila ini tidak dicegah, malah sebaliknya kita dan generasi yang akan datang pasti akan terkena imbasnya akibat keseimbangan alam khususnya ekosistem kedaulatan komodo telah nyata nyata terganggu.

*Ketua Asosiasi Ilmuwan praktisi hukum Indonesia( Alpha)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Uncategorized

Jokowi: Kepala Daerah Memegang Kendali Penanganan Corona dan Pemulihan Ekonomi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi)  mengingatkan  gubernur, bupati, dan wali kota untuk memegang penuh kendali mereka di wilayah masing-masing mengenai penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah. Para kepala daerah dalam hal ini bertugas untuk memberi perlindungan kepada warganya.

“Tugas kepala daerah adalah melindungi keselamatan warganya dan juga sudah saya sampaikan, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” ujarnya saat memimpin rapat terbatas untuk membahas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/11).

Baca juga: Pemulihan Ekonomi Berlanjut, Jokowi Paparkan 4 Fokus APBN 2021 

Selain itu, Jokowi juga menginstruksikan jajarannya untuk memberi upaya penanganan ekstra di dua wilayah, yakni Jawa Tengah dan DKI Jakarta yang mengalami peningkatan kasus pada beberapa waktu belakangan ini.

“Saya ingin ingatkan bahwa ada dua provinsi yang menurut saya perlu perhatian khusus karena peningkatan dalam minggu ini, dalam dua-tiga hari ini, peningkatannya drastis sekali, yaitu Jawa Tengah dan DKI Jakarta,” tuturnya.

Sebagai informasi, per 29 November kemarin, kasus aktif di Indonesia kini berada di angka 13,41 persen. Meskipun angka tersebut masih lebih baik dari angka rata-rata dunia, Presiden tetap meminta jajarannya untuk waspada mengingat angka indikator yang sama pada minggu lalu masih lebih baik di angka 12,78 persen.

Adapun  tingkat kesembuhan pasien yang pada minggu lalu berada di angka 84,03 persen, kini sedikit menurut di angka 83,44 persen. Penurunan tersebut disinyalir karena adanya peningkatan kasus-kasus di beberapa waktu belakangan.

Tak hanya itu, Jokowi juga meminta kepada jajarannya mengenai perkembangan persiapan pelaksanaan vaksinasi dan pemulihan ekonomi secara nasional. “Saya nanti juga minta kepastian mengenai vaksin dan mulainya vaksinasi,” tandasnya.

Continue Reading

Uncategorized

Bima Arya Minta Rizieq Shihab Segera Tes Swab

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan sudah berkoordinasi mengenai Rizieq Shihab dengan RS UMMI, Kota Bogor. Bima meminta agar Habib Rizieq segera menjalani tes swab. Permintaan itu sudah ia sampaikan ke pihak RS UMMI.

“Saya sampaikan lagi agar Habib jalani PCR test. Pihak RS merespons dengan baik dan sudah sampaikan ke pihak keluarga. Saat ini sedang dirundingkan oleh pihak keluarga,” ucap Bima, dikutip Detikcom, Kamis (27/11/20).

Bima menyebut Pemkot Bogor siap memfasilitasi tes swab Habib Rizieq. “Pemkot siap untuk mengirim team swab besok pagi,” lanjutnya.

Baca juga: Rizieq Shihab Dirawat, RS Ummi Bogor: Tidak Mengarah ke Covid-19 

Bima memastikan tidak ada kerumunan di lokasi selama Habib Rizieq dirawat di RS UMMI Bogor. Ia meminta warga dan jemaah lainnya untuk tidak berkumpul di RS UMMI.

“Jamaah diminta tidak berkumpul atau berkerumun. Cukup mendoakan dari rumah saja,” tuturnya.

Pihak RS UMMI Bogor sudah angkat bicara soal kondisi Habib Rizieq. Habib Rizieq disebut saat ini dirawat di president suite rumah sakit tersebut.

“Jadi beliau (Habib Rizieq) ke sini, dari hasil screening di tim kami Alhamdulillah, tidak mengarah ke COVID,” kata Direktur Utama RS UMMI Bogor, Andi Tatat, di RS UMMI Bogor, Jalan Empang II No 2, Bogor Selatan, Kota Bogor, Kamis (26/11).

IG

Continue Reading

Uncategorized

Guna Realisasikan 5G, Kominfo: Perlu Payung Hukum

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan bahwa ketersediaan frekuensi radio untuk layanan 5G sangat terbatas. Maka dari itu, pemerintah dinilai perlu menyiapkan payung hukum yang membahas penggunaan spektrum frekuensi radio untuk layanan 5G.

“Pemerintah memasukkan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi untuk 5G dalam Undang-Undang Cipta Kerja, agar memiliki payung hukum,” terang Johnny, Kamis (12/11).

Baca juga : RUU Perlindungan Data Pribadi Masih Dibahas

Ia berharap, dengan melakukan efisiensi spektrum frekuensi, masyarakat bisa mendapat manfaatnya. Lebih lanjut, agar Indonesia bisa berkompetisi dengan negara lain dalam hal pemanfaatan teknologi termutakhir.

Di lain sisi, para operator seluler yang ada Indonesia telah menguji coba penggunaan teknologi 5G—dari Telkomsel, XL Axiata, Indosat Ooredoo, Smartfren, hingga Hutchison 3 Indonesia (Tri). Masing-masing operator ini menguji teknologi jaringan 5G guna kebutuhan menjalankan mobil otonom—seperti yang diperlihatkan Telkomsel di ajang Asian Games 2018, mendukung smart city dan aktivitas layanan publik, sampai uji coba yang menyangkut layanan kesehatan.

Sebelumnya diketahui, anggota Baleg DPR RI John Kenedy Azis meminta pemerintah untuk merealisasikan jaringan 5G di Indonesia. Ia melanjutkan, sudah semestinya operator telekomunikasi diberi kemudahan untuk merealisasikan 5G, yang mana sejalan dengan UU Cipta kerja.

“Dengan kemudahan itu, para operator telekomunikasi berlomba-lomba meningkatkan investasi 5G di Indonesia. Ujung-ujungnya tercipta lapangan kerja untuk masyarakat,” kata John.

(LH)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC