Connect with us

Uncategorized

Pembangunan Taman Nasional Pulau Rinca Dinilai Irasional

Published

on

Oleh: Azmi Syahputra*

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah telah mengizinkan dalam kawasan taman nasional komodo tepatnya di pulau Rinca, Labuhan Bajo Manggarai Barat akan dibangun  area kawasan bagai “jurrasic park”  berupa resort atau sejenis hotel yang lengkap dengan sarana modern kepariwisatanya dalam waktu sekitar 20 sampai 50 Tahun bagi investor.

Keputusan- keputusan dan kebijakan  pemerintah ini sudah irasional, jadi bumerang dalam kepariwisataan Indonesia. Seharusnya biarkan alam komodo dengan keasliannya dan mengubah alamnya dengan betonisasi  aspalisasi. Ini bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem  termasuk Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora ( Cites).

Karena ekosistem konservasi sumber daya alam adalah tanggung jawab semua pihak untuk mempertahankan segala upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi tanpa terkecuali, tidak boleh diabaikan oleh siapapun.

Selain itu pula fokus utama CITES adalah guna memberikan perlindungan pada spesies tumbuhan dan satwa liar dari berbagai macam bentuk dan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku apalagi bila nyata nyata membahayakan kelestarian tumbuhan dan satwa liar.

Komodo dengan keunikannya yang melekat dengan alam liarnya butuh kelestarian bukan  pula dengan cara di eksploitasi melalui betonisasi,aspalisasi ini sama artinya komodo ” diburu”  di wilayah kedaulatan komodo tersebut atas nama investasi, perbuatan dan tindakan ini dapat dipidana.

Karenanya, pejabat pemerintah yang mengizinkan ini semestinya dikenakan sanksi dan dapat gugatan secara hukum nasional maupun sanksi dari masyarakat Internasional  dikarenakan Indonesia termasuk salah satu dalam anggota perjanjian CITES.

Jika pemerintah mengatasnamakan investasi, Investasi yang mana yang dimaksud?  Karena semestinya konsep sederhana dari investasi ialah (suatu hal yang baik untuk dikemudian hari atau  untuk dimasa yang akan datang). Namun, kalau caranya dengan  tidak menjaga konservasi yang ada malah akan merusak  dan mengganggu keseimbangan alam originalitas komodo dengan cara betonisasi dan aspalisasi di wilayah taman nasional maka perlahan akan punahlah hewan dunia yang  kini ada satu-satunya  berada di  alam Indonesia?

Baca juga: Hari Kedua di NTT, Presiden Kunjungi Taman Nasional Komodo 

Keresahan  akademiknya adalah, Apa yg lebih baik dari sebuah konservasi alam klo tdk mempertahankan alamnya? Bukan malah nambah bangunan yg disitu, akan ada penebangan, penyedotan air, limbah , pengalihan jalan komodo dll. Dan ini mau dibilang ini atas nama investasi? Jika sudah ada diizinkan satu resort maka akan kdepan akan muncul resort resort lain berikutnya.

Ini adalah tindakan yang tidak tepat, para pejabat  pengambil keputusan tidak boleh mengartikan kalau ada anggaran pembangunan, maka konotasinya anggaran tersebut harus terserap dengan membangun sesuatu yang kasat mata terlihat lebih monumental, lebih bagus dianggap dalam pikirannya  bahkan ekosistem komodopun digeser demi atas nama investasi? Ini pemikiran  dan langkah yang keliru.

Lebih lanjut apakah dengan kebijakan atas nama investasi yang beginikah yang  akan membuat lebih baik Indonesia dikemudian hari? Yang ada bila ini tidak dicegah, malah sebaliknya kita dan generasi yang akan datang pasti akan terkena imbasnya akibat keseimbangan alam khususnya ekosistem kedaulatan komodo telah nyata nyata terganggu.

*Ketua Asosiasi Ilmuwan praktisi hukum Indonesia( Alpha)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Komisi III DPR Harap Polantas Polri Ikuti Kemajuan Teknologi

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Padjalangi berharap kinerja Polisi Lalu Lintas (Polantas) Polri dapat terus berkembang dan mengikuti kemajuan teknologi yang sangat cepat.

Hal itu dikatakannya terkait Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-66 Polantas yang diperingati pada Rabu 22 September 2021.

“Perubahan perkembangan teknologi saat ini begitu cepat dan petugas Polantas harus cepat menyesuaikan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya,” kata Andi Rio dalam keterangannya.

Andi Rio berharap ke depan Polantas sudah dapat menerapkan tilang elektronik atau “e-tilang” di seluruh daerah tanpa terkecuali.

Menurut dia, hal tersebut sesuai harapan Kapolri Jenderal listyo Sigit Prabowo saat memaparkan visi dan misi Kapolri di hadapan Komisi III DPR RI beberapa waktu lalu.

Baca juga: Anggota Komisi III DPR Apresiasi Kapolri Bekali Polantas Alat Pengukur Kebisingan

Dia menjelaskan penerapan tilang elektronik merupakan salah satu langkah membantu program pemerintah dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara maju.

“Saat ini beberapa negara maju sudah banyak mengaplikasikan penerapan tilang elektronik dalam penegakan pelanggaran lalu lintas kepada masyarakat,” ujarnya.

Andi Rio menilai penerapan “e-tilang” merupakan salah satu upaya menghindari adanya kesewenangan anggota Polantas di lapangan.

Selain itu, menurut dia, penerapan tilang elektronik untuk menghindari terjadinya gesekan antara masyarakat dan aparat yang bertugas di lapangan.

“Seperti yang terjadi beberapa hari lalu di Jalan Tol Jakarta-Cikampek, tentunya hal itu jangan sampai terulang kembali di kemudian hari,” katanya.

Selain itu, Andi Rio mengucapkan Dirgahayu Ke-66 Polantas dan berharap Polantas dapat terus meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan tugas menjadi polisi lalu lintas yang presisi, tangguh, dan tumbuh di era kenormalan baru.

Dia berharap Polantas Polri terus memberikan kontribusi demi tegaknya aturan hukum dalam berlalu lintas dan terus mengutamakan pendekatan persuasif dan humanis kepada masyarakat dalam melakukan tindakan penegakan hukum.

HY

Continue Reading

Opini

Kasus Lily Pintauli, Komitmen Dewas KPK Diragukan

Published

on

By

Oleh: Azmi Syahputra*

Channel9.id-Jakarta. Surat balasan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 16 September 2021, diketahui bahwa Dewas telah berhasil menemukan cukup bukti termasuk delik pidana yang dilakukan oleh salah satu komisioner KPK, Lili Pintauli. Namun, anehnya Dewas berdalih dalam surat jawabannya untuk tidak mau melaporkan ke penegak hukum lantaran bukan menjadi kewenangannya.

Untuk itu, komitmen Dewas diragukan karena seolah melakukan pembiaran karena tidak membuat kasus ini tuntas dan terang serta kurang mampu menjaga kinerja komisioner KPK.

Demi menjaga nama baik kualitas dan integritas KPK, semestinya Dewas lah yang langsung otomatis melaporkan pidananya. Jika Dewas telah menemukan peristiwa pidana dalam pemeriksaan kepada kepolisian, Dewas melempar tak perlu melempar kepada pihak lain atau melakukan tindakan yang terkesan menghindar.

Dewas berkewajiban menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau bertentangan maupun pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang KPK.

Semestinya Dewas dengan tugasnya dan filosofi kedudukan Dewas dalam UU KPK berani dan bersikap tegas. Apabila dalam pemeriksaan Dewas ditemukan pelanggaran dalam UU KPK apalagi ada unsur pidana, maka Dewas melaporkan temuan tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga fungsi Dewas benar optimal, sebagaimana maksud dari tujuan perubahan UU KPK .

Penerapan putusan Dewas sangat menunjang pelaksanaan kinerja KPK dan menunjukkan pemeriksaan Dewas bukan sekedar pemeriksaan yang sifatnya aksesoris belaka, karena tidak besar manfaatnya.

Ilustrasinya, terjadi pembunuhan dalam sebuah keluarga, pelakunya sudah terlihat dan bahkan sudah ditanyai oleh anggota keluarga dan memang benar pelaku membunuh, selanjutnya otomatis mau di follow up dilaporkan.
Pertanyaannya, kenapa menyuruh keluarga lain atau orang lain yang melapor, padahal faktanya adalah saksi merupakan keluarga yang melihat dan telah mendengarkan keterangan pelaku tadi. Semestinya anggota keluarga yang menanyai pelaku tadilah yang lebih tepat melapor ke penegak hukum.

Jadi sikap Dewas ini aneh. Dewas melalui pemeriksaannya sudah menyatakan ada perbuatan pidana namun tidak mau melaporkan. Ini kan namanya Dewas menyimpangi tugasnya, merintangi untuk meluruskan kinerja pimpinan KPK yang melakukan tindakan terlarang, dan telah dinyatakan pula bersalah memenuhi unsur pidana.

Jika begini kedudukan dewan Pengawas patut diragukan, malah sikap Dewas dalam surat balasan Dewas seolah terkesan membiarkan dan membela pelaku komisioner KPK yang sudah melakukan tindak pidana.

Jadi melaporkan pidana ini adalah bagian yang otomatis dari tugas Dewas yaitu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, dan ini bagian rangkaian tugas dari evaluasi kinerja pimpinan KPK, bila ada ditemukan pidananya maka otomatis Dewas melaporkan.

Alasan tidak ada dalam kewenangan atau dalam UU KPK ini adalah hal yang dicari cari. Apalagi Ketua Dewas sering kali mengeluarkan pernyataan di hadapan publik soal ketiadaan dalam UU tidak jadi alasan bagi Dewas. Selalu ada kesepakatan dengan pimpinan KPK lantaran memiliki pemikiran yang sama untuk kinerja KPK yang lebih baik.

Begitupun semestinya Ketua Dewas dengan melaporkan salah satu komisioner KPK yang perbuatannya telah memenuhi unsur pidana guna memperbaiki organ komisioner KPK agar lebih berintegritas dan berkualitas.

BIla Dewas bekerja setengah setengah begini, jangan salahkan kalau ada pikiran liar dari masyarakat, yang beranggapan Dewas seolah-olah ada maksud tersembunyi untuk tidak menindaklanjuti dalam hal ini tidak melaporkan secara pidana. Atau bahkan di duga ini akal-akalan untuk menghindar dari Dewas atau kelompok yang super power untuk melindungi kelompok tertentu dalam jajaran pimpinan komisoner KPK.

*Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia(Alpha).

Continue Reading

Opini

Persiapan PTM DKI Jakarta dan Hal-Hal Tidak Nyambung

Published

on

By

Oleh: Iman Zanatul Haeri

Channel9.id – Jakarta. Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan melibatkan flatform digital swasta. Setiap guru, siswa dan orang tua wajib mengisi “modul” dalam flatform tersebut. Sebagai syarat PTM.

Kira-kira tiap guru, siswa dan orang tua mengisi delapan modul. Satu modul berisi sekitar satu-dua video, infografis, pretest dan postes, masih tanya jawab berbentuk game. Bahkan salah satu modul mewajibkan melampirkan file “best practise” sebagai syarat kelulusan.

Agak krusial karena peserta wajib melampirkan nomor telepon yang hari ini merupakan jantung data pribadi kita.

Setelah berhasil melewati semua sesi modul, peserta mendapatkan sertifikat bertanda tangan Dindik DKI Jakarta dan logo flatform tersebut dipojok kanan.

Dalam keterangan dalam sertifikat tersebut, untuk guru yang menyelesaikan satu modul disebut melewati 32 jam pembelajaran, padahal saya sendiri menamatkan satu modul sambil goreng pisang tanpa gosong.

Model pelatihan yang mendapatkan sertifikat kilat semacam ini umumnya digemari oleh para guru untuk menunjang jumlah jam sertifikasi mereka.

Baca juga: Jokowi: Jika Sudah Divaksin, Segera PTM Terbatas

Padahal di satu sisi, guru sering dipersalahkan karena belajar tidak fokus pada kualitas materi ajar. Namun di sisi lain, manajemen pendidikan terkait guru justru didorong agar mereka menjadi “pengejar” jam kerja.

Pada akhirnya baik pelatihan itu sendiri tidak berkaitan langsung dengan kesiapan guru dalam PTM yang didalamnya adalah kemampuan Blended Learning. Semua berjalan sesuai tujuannya masing-masing, baik dinas yang tidak mau repot dan flatform digital yang berhasil sambil promosi dan menyedot data kita.

***

Ketika saya mencoba simulasi beberapa bulan silam, Blended Learning, terasa bahwa fasilitas teknologi penunjang sangat berpengaruh.

Misal, sinyal sekolah yang jelek dan speaker yang bermasalah membuat blended learning akan tamat riwayatnya. “The end”.

Meski dianggap sepele, speaker dan mic menjadi sangat krusial. Saya tidak tahu mengapa dalam persiapan PTM ini malah menjadi acara hajatan para guru, siswa dan orang tua untuk berwisata secara serempak pada satu aplikasi pembelajaran secara bersamaan.

Dari segi pertanyaan yang sangat psikologisentris, flatform tersebut sebenarnya mendapatkan banyak data penting soal ketertarikan guru, siswa dan orang tua mengenai tools-tools yang bisa dijual dalam dunia pendidikan (Jika anda orang marketing, anda pasti bisa menjelaskan situasi ini lebih panjang lebar).

Semua itu dilaksanakan dengan sukarela oleh guru, siswa dan orang tua karena menjadi aturan resmi Dindik DKI Jakarta.

Perusahaan digital, lagi-lagi menyedot data dunia pendidikan seperti menaruh sedotan dalam tulang sumsum kaki sapi. Sekali sedot langsung mendapatkan semuanya lancar, lembut dan tanpa hambatan.

Penulis Kepala Bidang Advokasi Guru P2G

Continue Reading

HOT TOPIC