Channel9.id – Jakarta. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan Surat Edaran bernomor 800/2784/SJ pada Selasa (4/5) tentang pelarangan menggelar buka puasa bersama pada bulan Ramadan dan kegiatan open house atau halal bihalal pada Hari Raya Idul Fitri 1442 H/2021.

Dalam surat edaran Mendagri dijelaskan bahwa pelarangan tersebut dilakukan lantaran terjadinya peningkatan kasus penularan Covid-19 khususnya perayaan Idul Fitri 2020 serta pada pasca libur natal dan tahun baru.

“Perlu dilakukan antisipasi pelaksanaan kegiatan selama bulan Ramadan 1442 H dan menjelang perayaan saat dan pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 H/2021,” kata Tito dalam surat tersebut.

Dengan begitu, Tito meminta kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mengambil langkah-langkah secara cermat agar tidak ada penularan yang lebih masif. Pertama, kata Tito yaitu melakukan pelarangan buka puasa bersama untuk masyarakat melebihi dari jumlah keluarga inti selama bulan Ramadan.

“Melakukan pelarangan kegiatan buka puasa bersama yang melebihi dari jumlah keluarga inti ditambah lima orang selama bulan Ramadan,” bunyi poin pertama dalam peraturan tersebut.

Kemudian yang kedua para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota diminta untuk menginstruksikan kepada seluruh pejabat atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah untuk tidak melakukan open house.

“Menginstruksikan kepada seluruh pejabat/ASN di daerah untuk tidak melakukan open house/halal bihalal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 H/tahun 2021,” demikian bunyi poin 2.

IG

Oleh: Azmi Syahputra*

Channel9.id-Jakarta. Patut diapresiasi hasil kerja Dirkrimsus Polda Sumatera Utara mengamankan 4 orang petugas laboratorium rapid antigen Kimia Farma lantai M Bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA), Selasa 27 April 2021 pukul 15.45 wib.

Petugas Krimsus Polda Sumatera Utara mendapati barang bukti ratusan alat yang dipakai untuk rapid antigen untuk pengambilan sampel bekas pakai dan telah didaur ulang.

Ini benar benar parah. Kejahatan yang mengerikan berpadunya macam-macam bentuk kejahatan. Ada tindak pidana penipuan, melanggar tindak pidana hukum konsumen dengan menggunakan alat sediaan farmasi bekas, merusak kesehatan manusia termasuk jika diperluas melalui konstruksi hukum argumentum per analogiam, (peristiwa yang berbeda namun serupa, sejenis mirip perbuatannya yang diatur dalam UU) perbuatan ini bisa dipersamakan dengan perbuatan orang yang akan melakukan percobaan pembunuhan berencana.

Jika perlu hukum perbuatan ini sebagai pelaku percobaan pembunuhan berencana, maka terapkan sanksi hukuman maksimal karena dilakukan pada saat negara darurat Covid-19. Orang-orang cemas dengan virus Covid-19, malah pelaku memanfaatkan dengan kecurangan dan kejahatan. Maka terapkan hukuman seumur hidup bagi pelaku atau minimal pidana 15 tahun termasuk denda maksimal bagi perusahaan PT Kimia Farma.

Sangat jelas unsurnya, dari niat, motif, dan ada perbuatannya, mereka dengan sengaja melakukan daur ulang alat test antigen. Pelaku tahu risiko bahwa perbuatan pelaku berpotensi penularan. Orang yang aslinya negatif Covid-19 bisa ketularan dari bekas alat orang yang positif. Ini jelas-jelas perbuatan yang disengaja direncanakan dan dikemas sedemikian rupa oleh para pelaku dan bisa menyebabkan matinya orang yang diperiksa di labotorium Kimia Farma Bandara Kualanamu, melalui menggunakan alat test rafid covid yang daur ulang (bekas) itu.

Terdapat dampak akibat kejahatan pelaku. Perrama, bikin orang yang sehat jadi bisa sakit bahkan dapat mati lebih cepat. Kedua, membuat dampak image buruk pada petugas medis atau fasilitas kesehatan secara masih ada anggapan sebahagian masyarakat bahwa Covid-19 itu bohong belaka atau hanya untuk cari duit melalui usaha sarana medis.

Jadi dapat dikualifikasi perbuatan pelaku ini dapat diduga sebagai mesin pembunuhan berencana. Atau setidaknya dipersamakan dengan perbuatan tenaga kesehatan labotorium kimia farma ini sebagai tindakan percobaaan pembunuhan rencana bagi konsumennya.

Ini jahat banget. Ngawur sekali, dan akibat perbuatan mereka bisa buat semua orang ketularan dan sudah buat orang cemas dan menimbulkan rasa ketakutan bagi orang yang pernah di periksa di klinik tersebut. Semua orang bisa di positifkan melalui alat bekas yang dicuci ulang oleh mereka mereka yang berklompotan jahat ini.  Para pelaku hanya memikirkan keuntungan sendiri buat kesenangan dan mengorbankan kesehatan orang lain .

Jika ditarik dalam konsep pertanggungjawaban mutlak (strictliability), dari kejadian ini sudah terjadi dampak ancaman serius bagi kesehatan dalam hidup kemanusiaan yang tentunya menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ada kausalitas antara kerugian dengan perbuatan yang semestinya diawasi oleh pimpinan PT Kimia Farma termasuk penanggungjawab labotorium dan perusahaan Kimia Farma tidak boleh abai.

Jadi korban- korban yang selama ini yang di positifkan oleh unit labotorium Kimia Farma ini harus melaporkan, meminta ganti rugi, dan menuntut kepada PT Kimia Farma. Perusahaan farmasi pelat merah ini membayar ganti rugi. Karenanya, penyidik harus memeriksa pihak perusahaan sebagai wujud pertanggungjawaban perusahaan atas kejadian ini.

* Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia & Pengajar Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Channel9.id-Jakarta. Ketua Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori usia 35 ke atas (GTKHNK 35) Provinsi Jawa Barat Sigid Purwo Nugroho menyebut di Jabar sudah 17 kepala daerah yang memberikan rekomendasi dan dukungan untuk memperjuangkan Keppres PNS.

“Kami menunggu rekomendasi dari enam kepala daerah untuk menyatakan dukungan terhadap perjuangan kami mendapatkan Keppres PNS,” kata Sigid, dilansir dari JPNN, Sabtu (24/4).

Sigid mengungkapkan, kepala daerah di Jawa Barat yang belum menyurati Presiden Jokowi terkait permohonan pengabulan aspirasi GTKHNK 35 adalah Gubernur Provinsi Jawa Barat, Wali kota Depok, Wali kota Sukabumi, Wali kota Cirebon, Bupati Bekasi, Bupati Bandung Barat dan Bupati Purwakarta.

Baca juga: Top 3: Seleksi PPPK Bisa Tuntaskan Masalah Honorer? 

Dia berharap para kepala daerah tersebut turut mendukung upaya Panja Pengangkatan Guru dan Tendik Honorer menjadi ASN (PGTKH-ASN). Komisi X DPR RI juga berkenan memperjuangkan para GTKHNK 35 yang sangat berjasa besar ikut mencerdaskan generasi penerus bangsa.

“Kami sangat berharap para kepala daerah tersebut juga berkenan melayangkan surat yang ditujukan kepada Presiden terkait permohonan pengabulan aspirasi GTKHNK 35,” tutur honorer yang bertugas di SMPN Satu Atap Cibulan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ini.

Untuk guru dan tendik honorer usia di bawah 35 tahun, Sigid meminta pemerintah memberikan gaji sesuai UMK dari APBN yang dibayarkan dengan sistem bulanan.

Aktivis pendidikan di Jabar ini kembali menegaskan, alasan mereka tetap memperjuangkan Keppres PNS walaupun dalam seleksi PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja akan tetap ikut berkompetisi.

Itu semata-mata karena status PPPK dinilai bukan untuk honorer yang masa pengabdiannya panjang. “Kami belum sreg dengan PPPK karena sistem kerja kontrak itu,” ujarnya.

Dia dan kawan-kawannya khawatir PPPK hanya solusi sesaat. Setelah itu honorer mulai diberhentikan perlahan-lahan dengan berbagai macam alasan.

Pasalnya saat sudah diberhentikan, otomatis tidak bisa lagi menuntut pemerintah agar diangkat menjadi ASN.

IG