Connect with us

Nasional

GMNI:  PP 57/2021 Upaya Sistematis Hapus Sejarah dan Pemahaman Pancasila

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menilai, PP Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP SNP) mengingkari Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai UU induk dari penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, terutama yang termaktub dalam Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila.

Dalam PP itu, tidak memuat Pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib. Keputusan ini sangat fatal karena berpotensi menjauhkan proses pendidikan nasional dari nilai-nilai Pancasila. Bahkan ingin menghapus sejarah dan pemahaman Pancasila dari memori peserta didik.

“Bagaimana mungkin pendidikan yang berdasarkan Pancasila namun tak mencantumkan Pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib? Ini jelas upaya sistematis menghapus sejarah dan pemahaman Pancasila dari memori peserta didik”, kata Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino dikutip dppgmni.org, Jumat 16 April 2021.

Tidak dimuatnya Pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib justru akan memperparah kondisi dunia pendidikan di Indonesia yang menurut sejumlah riset dan studi telah banyak dicemari oleh meningkatnya paham ekstremisme/radikalisme yang menciptakan diskriminasi dan tindak kekerasan/terorisme.

“Ini justru memperparah kondisi pendidikan kita yang sedang digerogoti oleh ekstremisme. Artinya PP ini bertentangan dengan upaya deradikalisasi. Negara ini baru saja berduka atas tindakan terorisme, PP ini justru menghapus Pancasila sebagai mata pelajaran wajib”, kata Arjuna

Arjuna khawatir jika Pendidikan Pancasila tidak menjadi mata pelajaran wajib, maka bisa meningkatkan angka terpaparnya sejumlah institusi pendidikan oleh paham ekstrimisme yang kemudian bisa melahirkan tindakan terorisme.

“Kita takutkan PP ini justru bisa meningkatkan angka terpaparnya institusi pendidikan kita dari paham ekstremisme dan radikalisme, bisa jadi pintu masuk paham ekstremisme yang bisa berujung pada tindakan terorisme. Karena memberikan peluang dengan tidak mencantumkan Pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib”, ujar Arjuna

Lagi pula, tercantumnya Pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib tidak merugikan siapapun, termasuk Kemendikbud. Bahkan, sejarah tentang terbentuknya bangsa ini dengan ide-ide progresif yang diutarakan oleh para founding father kita yang termaktub dalam sejarah lahirnya Pancasila justru memberikan banyak pelajaran berharga bagi peserta didik, untuk menjadi seorang warga negara yang pluralis, berfikir maju dan tidak ahistoris.

“Kami kira jika Pendidikan Pancasila dijadikan sebagai mata pelajaran wajib dalam PP tersebut tidak akan merugikan siapapun. Emang apa salahnya? Hanya pihak yang belum bisa menerima Pancasila sebagai dasar negara saja yang menolak menjadikan pemahaman atas dasar negara menjadi mata pelajaran wajib”, tegas Arjuna

GMNI pun meminta pemerintah untuk merevisi PP tersebut dengan memasukkan Pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dalam PP SNP.

“Saya kira apa salahnya di revisi, memasukkan Pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib. Untuk menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap upaya deradikalisasi dan pencegahan dari paham ekstremisme sejak dini melalui standar pendidikan nasional”, pungkasnya.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Kembangkan Statistik Hayati, Kolaborasi Dukcapil dan BPS Berlanjut

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kolaborasi Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik (BPS) bakal terus berlanjut demi mewujudkan soliditas pemerintah dalam menyediakan layanan satu data kependudukan Indonesia.

Setelah sukses menggelar Sensus Penduduk 2020 (SP2020) dengan menggunakan data kependudukan Dukcapil Kemendagri, tahun ini BPS kembali bergandengan tangan dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk menggelar SP2020 lanjutan yang dikemas dalam pendataan long form (LF).

Selain itu menurut Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono, pihaknya juga ingin terus menginisiasi kerja sama pengembangan statistik hayati sesuai landasan Perpres Nomor 62 Tahun 2019.

“Survei dengan menggunakan kuesioner LF yang akan dilaksanakan pada September 2021. Long Form, artinya pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden jauh lengkap,”ujarnya.

“Tujuannya adalah mengumpulkan data-data terkait parameter demografi (kelahiran, migrasi, dan kematian), pendidikan, disabilitas, ketenagakerjaan, perumahan, dan informasi penting lainnya,”sambung Ateng, di Jakarta, Senin (10/5/2021).

Sementarabitu, Dirjen Zudan mengaku menyambut gembira kolaborasi besar dengan BPS ini melakukan Sensus Sampel (Long Form SP2020) yakni sensus penduduk lanjutan berupa pendataan.

“Dukcapil mendapatkan transfer data besar dari BPS. Hasil Sensus Sampel Long Form SP2020 ini nantinya akan menambah akurasi data kelahiran, permindahan penduduk, maupun angka kematian by name by address,” katanya.

Selain itu, sambungnya, sesuai dengan Perpres Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati, Adminduk itu sangat penting sebagai bagian dari catatan berbagai peristiwa dalam kehidupan setiap individu.

“Catatan tersebut menghadirkan dokumen kependudukan yang dibutuhkan setiap warga masyarakat untuk membangun identitas hukumnya. Dokumen ini sangat diperlukan untuk mengakses layanan penting seperti kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial,” jelas Zudan.n

Ia pun menambahkan, data-data penting yang didapat dari layanan adminduk juga memungkinkan tersedianya data perkiraan populasi, serta statistik demografi yang diproduksi secara tepat waktu dan akurat.

“Hal ini berkontribusi pada perencanaan yang efektif, alokasi sumber daya yang efisien, serta monitoring dan evaluasi yang akurat,”tandas Zudan.

Continue Reading

Nasional

Waspada, Sinabung Luncurkan Abu Vulkanik Setinggi 700 Meter

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, tiga kali mengalami erupsi pada Selasa (11/5). Maksimal jarak luncur abu vulkanik setinggi 700 meter ke arah barat.

Petugas PVMBG Muhammad Asrori mengatakan, erupsi pertama terjadi pukul 07.12 WIB. Kolom abu teramati setinggi 700 meter berwarna kelabu dengan intensitas tebal.

“Erupsi ini beramplitudo 5 mm dengan durasi 2 menit 14 detik,” katanya, dilansir Antara.

Erupsi kedua terpantau pukul 07.18 WIB dengan kolom abu berwarna kelabu terpantau setinggi 500 meter dengan amplitudo 6 mm berdurasi 2 menit 9 detik.

Selanjutnya, erupsi ketiga terjadi pada pukul 08.24 WIB dengan tinggi kolom abu setinggi 500 meter.

“Erupsi ketiga beramplitudo 20 mm dengan durasi 1 menit 52 detik dan arah abu condong ke barat,” katanya.

Ia mengaku, aktivitas Sinabung masih sangat tinggi dan dapat terjadi erupsi serta awan panas susulan kapan saja.

“Kami imbau warga maupun wisatawan untuk tidak mendekat atau memasuki zona bahaya Sinabung yang sudah direkomendasikan,” ucapnya.

IG

Continue Reading

Nasional

DPR Desak Komnas KIPI Usut Penyebab Kematian Pasca Vaksin

Published

on

By

Amerika Serikat Donasikan 60 Juta Vaksin AstraZeneca

Channel9.id-Jakarta. Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo merespons kasus kasus meninggalnya seorang pemuda bernama Trio Fauqi Virdaus yang meninggal dunia setelah mendapatkan suntikan vaksin covid-19 AstraZeneca. Rahmad meminta Komite Nasional Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (Komnas KIPI) bergerak cepat menginvestigasi penyebab kematian Trio.

Komnas KIPI, menurutnya, perlu bergerak cepat agar tidak ada asumsi yang menimbulkan keresahan di masyarakat terkait penyebab kematian Trio. Bila tidak ada hubungan dengan imunisasi, Komnas KIPI harus segera diumumkan ke publik, dan imunisasi ini terus jalan.

“Komnas KIPI untuk bergerak secepat cepatnya untuk mengetahui penyebab meninggalnya ini, apakah karena ada penyakit bawaan, adakah faktor lain di luar imunisasi, atau karena faktor imunisasi,” kata Rahmad, Selasa (11/5).

Dia menambahkan, jika Komnas KIPI menyimpulkan penyebab kematian karena faktor imunisasi maka harus merekomendasikan ke pemerintah  untuk mengambil langkah selanjutnya. Menurutnya, hal tersebut menjadi tanggung jawab KIPI untuk memutuskan dan merekomendasikan ke pemerintah.

“Sekali lagi KIPI harus bergerak cepat biar dapat kesimpulan dan kesimpulan ini pasti ditunggu oleh masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua Komnas KIPI Hindra Irawan Satari mengatakan, saat ini Komnas KIPI masih melakukan investigasi terkait meninggalnya pemuda 22 tahun itu setelah divaksinasi AstraZeneca. Karena itu, Komnas KIPI masih belum bisa memastikan penyebab meninggalnya Trio.

“Komnas bersama Komda DKI sudah audit bersama pada Jumat yang lalu, dan internal Komnas kemarin sore menyimpulkan, belum cukup bukti untuk mengaitkan KIPI ini dengan imunisasi. Karena itu, masih perlu dilakukan investigasi lebih lanjut,” kata Hindra dalam keterangannya, Senin (10/5).

IG

Continue Reading

HOT TOPIC