Connect with us

Hot Topic

Pemerintah Batalkan Beli Vaksin dari Cina, IDI: Kebijakan Bagus Sekali

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengapresiasi keputusan pemerintah untuk membatalkan membeli vaksin virus Corona SARS-CoV2 (Covid-19) dari Cina pada November 2020 mendatang. IDI Menilai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum mengeluarkan izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/ UEA) vaksin-vaksin tersebut karena masih harus mengumpulkan bukti keamanan vaksin.

“Yang dilakukan presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan adalah kebijakan yang bagus sekali,” kata Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban, Sabtu (24/10) seperti dikutip Republika.

Zubairi menilai, pemerintah telah melakukan evaluasi. Dari evaluasi kemudian memutuskan menunda atau membatalkan mendatangkan vaksin tersebut karena UEA belum diberikan oleh BPOM.

Baca juga: DPR Minta Vaksin Covid-19 Digratiskan

Ia juga mengapresiasi tindakan pemerintah yang menghargai BPOM dalam memberikan penilaian sebelum memberikan UEA. Zubairi mengakui, dibutuhkan cukup bukti bahwa vaksin memang ini darurat, diperlukan, dan belum ditemukan obat Covid-19 yang efektif untuk menyembuhkan dan pertimbangan lainnya.

Sedangkan data yang dibutuhkan BPOM untuk mengambil keputusan rasanya belum cukup atau tersedia. “Jadi, saya kira pemerintah amat bijak memutuskan bahwa ternyata vaksin harus aman dan efektif,” kata Zubairi.

Ia memprediksi mungkin UEA akan diberikan pada akhir Desember 2020 karena BPOM terlebih dahulu harus mengumpulkan data. Sebab, keputusan yang diambil harus berdasarkan bukti ilmiah.

Zubairi pun tetap meminta masyarakat menerapkan protokol kesehatan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, baik sebelum atau sesudah vaksin ditemukan. Sebab, vaksinasi bertujuan melindungi yang disuntik agar menjadi kebal terhadap virus dan akhirnya pandemi berhenti.

Namun, dia melanjutkan, untuk menghentikan pandemi maka diperlukan 70 persen penduduk suatu negara yang divaksin. “Artinya kalau penduduk Indonesia sekitar 270 juta maka sebanyak 180-190 juta penduduk yang tersebar di Nusantara perlu disuntik dan itu membutuhkan waktu lama, tidak bisa selesai dalam sebulan dua bulan,” katanya.

Oleh karena itu, Zubairi meminta protokol kesehatan tetap dilakukan sampai 70 persen penduduk selesai divaksin dan tidak ada lagi penularan atau kasus baru.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan memperkirakan vaksin untuk menanggulangi Covid-19 dari Cina tidak jadi datang pada November 2020. Sebab, kata dia, Presiden Joko Widodo meminta produksi vaksin Covid-19 tidak terburu buru.

Dalam paparannya di acara Lemhanas yang disiarkan secara live streaming, Luhut menjelaskan bahwa dia ditelepon Presiden untuk memastikan vaksin yang datang dari Cina (Sinovac) harus tetap melalui prosedur otorisasi.

“Tadi presiden telepon saya. Tadinya rencana kita mau, karena barangnya dapat, rencana minggu kedua November bisa saja, (tapi) tidak tercapai minggu kedua November,” ujar Luhut, Jumat (23/10).

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Deklarasi Benny Wenda, Pakar:  Sebaiknya Polri Lakukan Penegakan Hukum

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana angkat suara soal manuver Ketua United Liberation Movement for West Papua (UMLWP) Benny Wenda yang mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat.

Ia mengatakan, pemerintah lewat Polri bisa melakukan penegakan hukum, mengingat hal tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan makar.

Sebab, menurut Hikmahanto, pemerintahan sementara yang dibentuk Benny Wenda tidak ada dasarnya di dalam hukum internasional. Selain itu, pemerintahan sementara tersebut tanpa kejelasan negara mana yang berdiri, di mana lokasi dan kapan waktu deklarasi negara tersebut.

“Dalam hukum internasional yang dikenal adalah pendirian sebuah negara, harus ada negara dahulu baru ada pemerintahan. Aneh bila yang dideklarasikan adalah pemerintahan sementara tanpa jelas negara mana yang diakui oleh masyarakat internasional,” kata Hikmahanto di Jakarta, Rabu (02/12) dilansir Antara.

Baca juga: Polri: Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat Adalah Propaganda 

Di samping itu, Hikmahanto mengatakan, meski negara-negara Pasifik selama ini menunjukan dukungannya terhadap Papua Barat, namun dukungan itu tidak dapat menjadi tolok ukur karena negara-negara tersebut tidak signifikan dalam pengakuan suatu negara.

Dilansir BBC, kelompok United Liberation Movement for West Papua ( ULMWP) mengumumkan Pemerintahan Sementara Papua Barat.

Pimpinan ULMWP, Benny Wenda, mendeklarasikan diri menjadi presiden sementara Papua Barat mulai 1 Desember 2020, seraya menolak segala aturan dan kebijakan dari pemerintah Indonesia.

“Pengumuman ini menandai perlawanan intensif terhadap koloni Indonesia di Papua Barat sejak 1963,” kata Benny Wenda dalam siaran persnya, Selasa (1/12).

IG

Continue Reading

Hot Topic

Polri: Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat Adalah Propaganda

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menyampaikan, deklarasi kemerdekaan Papua Barat yang diprakarsai Benny Wenda pada Desember 2020, adalah propaganda.

Awi memastikan, kondisi keamanan dan ketertiban saat ini masyarakat Papua relatif normal.

“Benny Wenda itu sekarang di mana? di Inggris kan. Jadi yang menjadi pertanyaan apakah mungkin dia melakukan hal tersebut di Indonesia? dia di luar negeri,” kata Awi, Selasa (2/12).

Baca juga: Kapolri Ungkap Aktor Kerusuhan Papua dan Papua Barat 

Awi pun mengimbau kepada mayarakat, terutama yang ada di Papua maupun Papua Barat tidak terprovokasi atas peritiwa tersebut.

Papua, kata Awi, masih dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Sampi saat ini Papua maupun Papua Barat masih sah di bawah NKRI. Dan hal ini sudah final tidak ditawar-tawar lagi,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Ricuh di Petamburan, Jurnalis dan Polisi Diusir Laskar FPI

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Sejumlah penyidik Polda Metro Jaya dan jurnalis yang meliput dibanjiri umpatan dan kecaman massa dan simpatisan Front Pembela Islam (FPI) saat berupaya menyambangi Rizieq Shihab, Selasa (2/12).

Penyidik Polda Metro Jaya diketahui melayangkan surat panggilan kedua usai Imam Besar FPI tersebut menolak untuk diperiksa sehari sebelumnya. Penyidik tiba di Gang Paksi, Jalan Petamburan III, Tanah Abang, Jakarta Pusat sekira pukul 13.00 WIB.

Mereka lagi-lagi mendapat halangan Laskar FPI yang berjaga di lokasi. Pihak Laskar meminta aparat menunggu terlebih dahulu sembari melakukan koordinasi dengan keluarga Rizieq.

Baca juga: Antar Surat Pemanggilan Rizieq, Polisi Kembali Dihadang Laskar FPI 

Selama 45 menit waktu berjalan, penyidik tak kunjung berhasil menemui keluarga Rizieq untuk menyerahkan surat panggilan. Negosiasi berjalan alot. Tangisan hingga umpatan tak henti-hentinya mengiringi proses tersebut.

Aparat sesekali melakukan negosiasi kepada laskar yang menjaga. Namun tak menemui titik terang. “Kami hanya mau mengantarkan surat panggilan saja. Usai itu kami pulang,” kata salah satu penyidik Polda Metro Jaya, Kompol Fadillah.

Namun, pihak perwakilan laskar meminta polisi meninggalkan lokasi sementara waktu sambil menunggu konfirmasi dari pihak pengacara. Situasi di lokasi massa terus menyemut.

Massa nampak memprovokasi polisi. Mereka memberikan umpatan dan sindiran terkait kedatangan aparat. Tak lama, aparat memilih meninggalkan lokasi.

Tapi, warga dan sejumlah orang tak dikenal diduga laskar tetap melemparkan umpatan kepada aparat. Mereka juga mengintimidasi wartawan yang meliput.

“Polisi bang**t balik kanan sana lu, wartawan udah, matiin kamera jangan meliput,” kata sejumlah massa di lokasi.

Situasi makin memanas, massa yang meneriaki polisi dan melarang wartawan terus mengikuti hingga Jalan Raya KS Tubun. Wartawan tetap pada tugasnya coba mengorek apa yang terjadi kepada aparat.

Namun, tiba-tiba massa sempat berselisih dengan sejumlah wartawan. Massa kemudian mengejar-ngejar wartawan.

Tercatat wartawan yang mendapat intimidasi yakni wartawan media Okezone.com, CNN Indonesia.com, dan Kontributor TV One.

Sejumlah wartawan berusaha menyelamatkan diri. Beberapa kendaraan awak media masih tertahan di Petamburan.

Rizieq Shihab telah dipanggil Polda Metro Jaya terkait kasus kerumunan Maulid Nabi Muhammad SAW pada Sabtu (14/11). Semestinya Rizieq diperiksa pada Senin (1/12), tapi dirinya tak memenuhi panggilan tersebut. Atas ketidakhadiran tersebut polisi kembali melayangkan surat panggilan kedua hari ini.

Selain Rizieq, Polda Metro Jaya juga memanggil sejumlah orang terkait kerumunan itu. Di antaranya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Lurah Petamburan Setianto.

IG & DW

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC