Channel9.id, Jakarta. Pemerintah mulai menyalurkan stimulus ekonomi tambahan bagi masyarakat pada kuartal IV/2025 melalui program Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kesra. Total dana yang telah dicairkan sejauh ini mencapai sekitar Rp20 triliun.
Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers hasil Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk Kuartal IV/2025 yang digelar pada Senin (3/11/2025).
Program BLT yang diumumkan pada Oktober 2025 itu menyasar lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Penyalurannya dilakukan secara bertahap dan ditargetkan selesai pada pekan kedua November 2025.
“Setiap KPM menerima total Rp900.000, atau Rp300.000 per bulan. Saat ini, hampir Rp20 triliun telah tersalurkan,” ujar Purbaya di kantor Bank Indonesia (BI).
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah sebelumnya telah meluncurkan delapan program akselerasi ekonomi pada September 2025 dengan total anggaran mencapai Rp15,6 triliun.
Program-program tersebut meliputi:
Magang bagi lulusan perguruan tinggi (fresh graduate) maksimal satu tahun setelah lulus.
Perluasan pembebasan PPh Pasal 21 atau pajak ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata.
Bantuan pangan untuk Oktober dan November 2025.
Diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) selama enam bulan bagi pekerja non-upah seperti pengemudi ojek daring, sopir, dan kurir.
Program manfaat layanan tambahan perumahan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Program padat karya tunai dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Program deregulasi sebagai tindak lanjut PP No. 28/2025.
Program perkotaan (pilot project) di Jakarta untuk memperbaiki kualitas permukiman dan menyediakan platform pemasaran bagi pekerja gig economy.
Selain itu, pemerintah akan melanjutkan empat program insentif ekonomi pada 2026, yakni:
Perpanjangan tarif PPh final UMKM 0,5% hingga 2029.
Perpanjangan PPh 21 DTP bagi pekerja sektor pariwisata.
Perpanjangan PPh 21 DTP bagi pekerja di industri padat karya.
Diskon iuran JKK dan JKM untuk seluruh penerima BPU (Bukan Penerima Upah).
Di luar itu, pemerintah juga menjalankan lima program penciptaan lapangan kerja, antara lain:
Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Replanting atau peremajaan perkebunan rakyat.
Kampung Nelayan Merah Putih.
Revitalisasi tambak Pantura.
Modernisasi kapal nelayan.
“Stimulus lainnya adalah insentif PPN DTP atas penjualan rumah dengan harga hingga Rp5 miliar. Untuk bagian harga sampai Rp2 miliar, pemerintah menanggung 100% PPN, dan kebijakan ini diperpanjang hingga 31 Desember 2027,” pungkas Purbaya.
